Sabtu, 07 April 2018

Kelompok Ini Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres di Yogya

Reporter:Pribadi Wicaksono (Kontributor)
Editor:Widiarsi Agustina
DKI Jakarta kembali berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour yang berlangsung pada Sabtu, 25 Maret 2018, pukul 20.30-21.30. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warganya untuk turut mematikan lampu. MARIA FRANSISCA
DKI Jakarta kembali berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour yang berlangsung pada Sabtu, 25 Maret 2018, pukul 20.30-21.30. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warganya untuk turut mematikan lampu. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) pada Jumat 6 April 2018 sore ini akan mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Indonesia untuk pemilu 2019.
Koordinator FMY Dwi Kuswantoro menuturkan, dalam deklarasi untuk Anies di Titik Nol Kilometer ini, ada empat pernyataan sikap yang akan diserukan.
Pertama, dalam empat tahun terakhir tidak terjadi perbaikan sebagaimana harapan rakyat. “Pembangunan dirasakan warga gagal menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Rakyat hari ini ingin perubahan, ingin reformasi sekali lagi,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 April 2018.

Kedua, pemilihan umum 2019 harus mampu menghadirkan pemimpin yang bersih, amanah, berani, dan antikorupsi, baik di legislatif maupun eksekutif.
Ketiga, warga Yogyakarta mengajak warga DKI Jakarta untuk bersama-sama mewakafkan Gubernur Anies menjadi calon presiden 2019 karena dia terbukti pemimpin yang merakyat, bersih, dan visioner.
Keempat, FMY mengajak semua komponen bangsa, tokoh agama, buruh, petani, nelayan, mahasiswa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komponen bangsa lain, dapat mengawal pemilu legislatif dan presiden 2019 yang jujur, adil, dan beradab.
Dwi menuturkan deklarasi untuk Anies Baswedan ini menyikapi berbagai persoalan kebangsaan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, penguasaan aset negara oleh segelintir pihak, yang jika dirunut dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih jauh dari harapan.
“Pemilihan umum 2019 sebagai wadah demokrasi menjadi harapan sebagai tonggak untuk perubahan ke arah lebih baik,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO

Tidak ada komentar: