Tampilkan postingan dengan label DPR/MPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPR/MPR. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Oktober 2014

Masuk Ruang Pelantikan Jokowi, Prabowo Dapat Standing Applause

Ropesta Sitorus - detikNews
Jakarta - Tepuk tangan bergemuruh saat Prabowo Subianto memasuki gedung Nusantara DPR/MPR, tempat prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla akan berlangsung pukul 10.00 WIB. Prabowo memasuki ruang yang telah dipenuhi tamu itu sekitar pukul 09.30 WIB. Dia langsung menyalami tamu-tamu VVIP.

Kehadiran Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pelantikan Presiden ketujuh ini memang dinantikan. Maklum suasana persaingan antara kubu Prabowo dan Jokowi sempat memanas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Beruntung suasa kemudian mencari setelah Jokowi menemui Prabowo di rumah Soemitro Djoyohadikusumo di jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kekhawatiran pelantikan Jokowi bakal dijegal kubu Prabowo tak terbukti. Bahkan dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan dipenuhi berbagai candaan itu, Prabowo berjanji akana hadir dalam pelantikan Jokowi. "Saya memang ada urusan pribadi ke luar negeri, tapi saya usahakan hadir (ke pelantikan Jokowi)," kata Prabowo usai bertemu Jokowi di jalan Kertanegara, Jakarta Selatan Jumat (17/10/2014z).

Hari ini Prabowo memenuhi janjinya. Dia tiba di gedung Nusantara MPR/DPR pada pukul 09.00 WIB Senin (20/10/2014) dengan mengendarai mobil Lexus warna putih.

Prabowo mengenakan setelan jas warna abu-abu dengan dasi warna merah. Memasuki ruang pelantikan Prabowo memberikan hormat secara militer kepada yang menyambutnya, seperti kebiasaan dia selama ini.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini disambut oleh Waketum Gerindra Edhy Prabowo dan Sekjen Ahmad Muzani. Prabowo tampak tersenyum sumringah.

Prabowo langsung naik lift menuju ruangan Ketua DPR Setya Novanto untuk bertemu sejumlaha Ketua Umum Partai anggota Koalisi Merah Putih, sebelum menuju ruang sidang paripurna tempat pelantikan Jokowi. Prabowo sempat melambaikan tangan ke arah para wartawan tanpa mengucapkan satu patah kata pun.

Kamis, 02 Oktober 2014

AKSI-AKSI DPR RI CANTIK 2014-2019, ada Gerhana disana ?


Slahkan tebak !Siapa dia?

Ini 97 Perempuan Anggota DPR Periode 2014-2019

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Data yang diterima Kompas.com, jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen.

Jumlah perempuan anggota DPR pada periode kali ini menurun ketimbang periode 2009-2014. Pada periode sebelumnya, 2009-2014, terpilih 103 perempuan anggota DPR.

Berikut nama perempuan anggota DPR periode 2014-2019.
1. Meutya Hafid (Partai Golkar)
2. Rooslynda Marpaung (Partai Demokrat)
3. Delia Pratiwi Sitepu (Partai Golkar)
4. Betti Shadiq Pasidigoe (Partai Golkar)
5. Rita Zahara (Partai Gerindra)
6. Saniatul Lativa (Partai Golkar)
7. Elviana (Partai Persatuan Pembangunan)
8. Irma Suryani (Partai Nasdem)
9. Sri Melyana (Partai Gerindra)
10. Hanna Gayatri (Partai Amanat Nasional)
11. Elva Hartati (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
12. Susy Marleny Bachsin (Partai Gerindra)
13. Dewi Coryati (PAN)
14. Isma Yatun (PDI Perjuangan)
15. Dwi Aroem Hadiatie (Partai Golkar)
16. Chusnunia Chalim (Partai Kebangkitan Bangsa)
17. Itet Tridjajati Sumarijanto (PDI Perjuangan)
18. Dwita Ria Gunadi (Partai Gerindra)
19. Dwi Ria Latifa (PDI Perjuangan)
20. Wiryanti Sukamdani (PDI Perjuangan)
21. Dwi Astuti Wulandari (Partai Demokrat)
22. Melani Leimena Suharli (Partai Demokrat)
23. Okky Asokawati (PPP)
24. Ledia Hanifa Amaliah (Partai Keadilan Sejahtera)
25. Popong Otje Djundjunan (Partai Golkar)
26. Rachel Maryam Sayidina (Partai Gerindra)
27. Neng Eem Marhamzah Zulfa Hiz (PKB)
28. Diah Pitaloka (PDI Perjuangan)
29. Ribka Tjiptaning (PDI Perjuangan)
30. Dewi Asmara (Partai Golkar)
31. Desy Ratnasari (PAN)
32. Leni Marlinawati (PPP)
33. Risa Mariska (PDI Perjuangan)
34. Wenny Haryanto (Partai Golkar)
35. Rieke Diah Pitaloka (PDI Perjuangan)
36. Putih Sari (Partai Gerindra)
37. Wardatul ASriah (PPP)
38. Miryam S Haryani (Partai Hanura)
39. Linda Megawati (Parta Demokrat)
40. Puti Guntur Soekarno (PDI Perjuangan)
41. Siti Mufattanah (Partai Demokrat)
42. Nurhayati (PPP)
43. Yayuk Basuki (PAN)
44. Evita Nusranty (PDI Perjuangan)
45. Sri Wulan (Partai Gerindra)
46. Agustina Wilujeng Pramestuti (PDI Perjuangan)
47. Endang Maria Astuti (Partai Golkar)
48. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Partai Gerindra)
49. Laila Istiana (PAN)
50. Puan Maharani (PDI Perjuangan)
51. Endang Srikarti Handayani (Partai Golkar)
52. Amelia Anggraini (Nasdem)
53. Siti Mukaromah (PKB)
54. Novita Wijayanti (Partai Gerindra)
55. Ammy Amalia Fatma Surya (PAN)
56. Damayanti Wisnu Putranti (PDI Perjuangan)
57. My Esty Wijayati (PDI Perjuangan)
58. Siti Hediati Suharto (Partai Golkar)
59. Indah Kurnia (PDI Perjuangan)
60. Evi Zainal Abidin (Partai Demokrat)
61. Nihayatul Wafiroh (PKB)
62. Latifah Shohib (PKB)
63. Nurhayati Ali Asegaf (Partai Demokrat)
64. Vena Melinda (Partai Demokrat)
65. Yayuk Sri Rahayuningsih (Nasdem)
66. Ida Fauziyah (PKB)
67. Sadarestuwati (PDI Perjuangan)
68. Anna Mu’awannah (PKB)
69. Eni Maulani S (Partai Golkar)
70. Tri Murny (Partai Nasdem)
71. Vivi Sumantri Jayabaya (Partai Demokrat)
72. Irna Narulita (PPP)
73. Kartika Yudhisti (PPP)
74. Siti Masrifah (PKB)
75. Ermalena (PPP)
76. Karolin Margret Natasa (PDI Perjuangan)
77. Katherine A Oendoen (Partai Gerindra)
78. Erma Suryani Ranik (Partai Demokrat)
79. Agatie Sulie Mahyudin (Partai Golkar)
80. Neni Moernaeni (Partai Golkar)
81. Norbaiti Isran Noor (Partai Demokrat)
82. Kasriyah (PPP)
83. Vanda Sarundajang (PDI Perjuangan)
84. Yasti Soepredjo Mokoagow (PAN)
85. Verna Gladies Merry Inkirawang (Partai Demokrat)
86. Aliyah Mustika Ilham (Partai Demokrat)
87. Indira Chunda Thita Syahrul (PAN)
88. Dewi Yasin Limpo (Partai Hanura)
89. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Partai Golkar)
90. Fatmawati Rusdi (PPP)
91. Asnawati Hasan (PAN)
92. Enny Aggraeny Anwar (Partai Golkar)
93. Ruskati Ali Baal (Partai Gerindra)
94. Rohani (PKB)
95. Mercy Chriesty Barends (PDI Perjuangan)
96. Irine Yusiana Roba Putri (PDI Perjuangan)
97. Peggi Patrisia Pattipi (PKB)

Titiek Datang ke Pelantikan DPR Memakai Kebaya Milik Ibu Tien Soeharto

Indah Mutiara Kami - detikNews
Pelantikan DPR
Jakarta - Titiek Soeharto terlihat sumringah. Dengan senyum mengembang dia berjalan menuju ruang pelantikan anggota DPR. Politisi Golkar ini tampil anggun."Ini kebaya ibu saya," kata Titiek di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014). "Nggak usah bikin (kebaya) lagi, sudah pas," tambah Titiek.
Titiek pun mengaku senang bisa memakai kebaya milik ibunya. Dan dia yakin almarhumah Ibu Tien juga senang melihat peninggalannya dipakai. "Dan saya tahu, ibu saya senang lihat saya di sini," tutup mantan istri Prabowo Subianto ini.

Thursday, October 2, 2014


Boki Ratu Nita Budhi Susanti
Boki Ratu Nita Budhi Susanti Cantik, Pintar, Ramah, dan berwawasan luas, kesan yang muncul saat pertama kali kami bertemu dengan anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini. Ketika awal bertemu dan berbincang dengannya, mungkin kita tidak akan menyangka seorang Ratu Ternate memiliki pandangan yang luas tentang kenegaraan, sejarah kerajaan maupun pemahaman ekonomi yang mendalam terhadap Bangsa Indonesia.
Boki mengaku ketertarikannya pada dunia politik setelah sering terlibat diskusi dengan suami. Sultan pula yang melihat sang istri memiliki talenta untuk berkontribusi di dunia politik praktis.
"Awalnya saya tidak menyukai dunia politik. Karena dalam politik itu ada sebuah ruang yang tidak sesuai dengan situasi kita sebagai tokoh adat. Ada rambu-rambu yang kadang-kadang tidak bisa direm, tak terkendali seperti bola liar. Ada ruang yang tidak pas buat kita. Sebagai tokoh adat seharusnya berada di tengah-tengah sebagai pengayom, sementara bicara politik itu pasti terjadi pengkotak-kotakan," ujar istri Sultan Mudaffar Sjah ke-48 ini.

Boki saat ini duduk di Komisi II--sebelumnya pernah di Komisi XI--DPR RI Fraksi Partai Demokrat. Sebagai wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Maluku ini,Boki sangat ingin mengembangkan potensi Maluku, khususnya dibagian utara yang merupakan daerah baru yang sedang berkembang dan memiliki potensi sangat besar sebagai pintu Indonesia di Asia. "Secara geografis maupun demografis Maluku Utara memiliki peluang bagus untuk dikembangkan, secara khusus dia merupakan jalur pintu Asia baik dari sisi ekonomi maupun politis," kata Penasehat DPP APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) ini.
Menurut Ibu dari Nesya Fitri Hanindya,19, Nadia Tsabitah,17, Hafis Ayyashi,15, Nabila Purboningsih Mudaffar Sjah,10, dan Azka Nukila Purboningrum Mudaffar,9, untuk mengembangkan suatu wilayah diperlukan perencanaan yang matang dan saling berkoordinasi antara lembaga pemerintah baik Bapennas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bapeda. Pada kesempatan tersebut, Boki melihat Batam sebagai daerah kawasan khusus yang gagal karena itu kita harus belajar dari pengembangan Kota-kota yang ada. Misalnya saja, Pemerintah Cina sangat sukses dalam membangun kawasan baru di wilayahnya.
Boki melihat Peluang Maluku Utara untuk maju dan berkembang sangat besar sekali apalagi, terangnya, Maluku Utara memiliki sumber daya alam seperti Nikel, Emas dan berpotensi menjadi pusat pertambangan di Kawasan Timur Indonesia. "Melalui cara ini daerah timur dapat berkembang sangat pesat khususnya perekonomian kawasan sekitarnya," tandas Ibu dari lima orang anak ini.
Kelemahan Indonesia selaku bangsa besar, papar Boki, yaitu lemahnya mindset kita. "Masyarakat Indonesia lebih mengedepankan orang yang dituakan artinya menganut paham patrlineal yang kental. Bahkan kita selaku masyarakat masih kurang mencintai produk dalam negeri," demikian menurut penggagas acara pesta rakyat Maluku Utara "LEGU GAM" ini
Karena itu, terang Boki, perdagangan bebas akan berdampak besar bagi Indonesia karena belum siapnya sarana infrastruktur. "typical value atau Mindset kita harus dirubah jika ingin berkembang," kata lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Moestopo ini.
Boki menambahkan, harus disusun perencanaan yang matang mulai dari jangka pendek, menengah, panjang dan planning alternatifnya. "Jadi kita harus berpikir preventif, prediksi, analisis dan perencanaan," papar mantan Anggota DPD adhoc I periode lalu.
Boki menyayangkan belum adanya perencanaan yang matang dalam menata sistem perekonomian Nasional bahkan, terangnya, Negara Malaysia menggunakan sistem semacam Repelita yang telah ditinggalkan oleh Indonesia.
Alat Tukar Baru
Selaku Ratu Ternate, Boki memililki angan-angan diterapkannya konsep nilai tukar Dirham maupun Dinar di wilayah kesultanan yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perbaikan moneter Indonesia. "Organisasi islam center dunia telah mengadakan rapat bahkan kesultanan ternate ikut serta dalam rapat tersebut membicarakan kemungkinan penerapan nilai tukar baru untuk kesultanan," papar mahasiswi Paska sarjana Fakultas Ekonomi Unpid ini.
Menurut Boki, nilai tukar emas tidak pernah terimbas oleh inflasi. Bahkan, Malaysiapun gaji PNS-nya separuh menggunakan emas. "Jika berjumlah besar emas tersebut bisa diterapkan menggunakan kartu seperti halnya ATM," kata mantan Ketua Dewakara (Dewan Kraton Nusantara) periode 2009 ini.
Boki menambahkan, kerajaan merupakan sentral sistem yang memperkokoh budaya bangsa Indonesia. Karena itu, pada masa penjajahan dulu mereka para penjajah tidak ingin kerajaan bersatu padu dan menjadi besar sehingga mereka saling di adu domba. "Keraton merupakan cikal bakal sistem dari tata negara Indonesia," terang tokoh perubahan sosial Maluku Utara dari "SAMURAI AWARD" tahun 2006.
Pada kesempatan itu, Boki mengatakan, sistem kesultanan Ternate memiliki kearifan lokal artinya memiliki tugas dalam menjaga peran di lingkungan adat. "Karena itu ketika dinobatkan sebagai Ratu Ternate kita harus siap menjadi sentral sistem dalam menjaga kearifan lokal tersebut," tandasnya.
Menyinggung perbedaan posisi antara anggota DPD dengan anggota DPR, Boki menilai perbedaannya sangat terasa sekali, misalnya DPD mewakili diri sendiri dan tidak membawa kepentingan apapun. Sementara selaku anggota DPR membawa berbagai kepentingan politis.

Anggota DPR Cantik, Novita Wijayanti Panggil Perias Khusus

- Timlo.net

dok.merdeka.com
dok.merdeka.com, Novita Wijayanti
Timlo.net - Anggota DPR cantik ini baru saja dilantik untuk periode 2014-2019, Rabu (1/10) siang ini. Bicara soal upacara pelantikan, Novita Wijayanti mengaku punya persiapan khusus.
Urusan merias wajah, politikus Partai Gerindra ini mengaku telah bersolek sejak pukul 05.00 WIB. Ia memanggil penata rias khusus untuk mendandaninya agar kelihatan lebih cantik.
“Kami memanggil pe-make up ke hotel,” ujarnya.
Saat pelantikan, ia memakai kebaya berwarna biru muda dipadu warna emas. Kebaya yang dia pakai telah dijahit khusus di tempat langganannya.
Novita begitu bersemangat saat menghadiri acara pelantikan tersebut.
“Harus semangat 5 tahun ke depan,” kata Novita.
Novita Lolos ke Senayan setelah bertarung di Dapil Jawa Tengah VIII. Dia mendapatkan 83.327 suara. [has]
Sumber: merdeka.com,Editor : Dhefi Nugroho

DINAMIKA MPR RI 2014-2019, Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua MPR periode 2014-2015

Zulkifli Hasan dari KMP menjadi Ketua MPR

Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara, koalisi partai pendukung Jokowi mendapatkan 330 suara.
Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua MPR periode 2014-2015 lewat Sidang Paripurna yang berlangsung hingga Rabu (07/10) subuh.
Menteri Kehutanan ini diajukan lewat paket yang didukung oleh fraksi partai Koalisi Merah Putih -yang merupakan oposisi atas presiden terpilih, Jokowi- dan dipilih mayoritas anggota MPR yang hadir.
Paket ini terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Paket Koalisi Merah Putih lewat pemungutan suara memperoleh 347 suara sementara paket koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendapatkan 330 suara.
Beberapa pihak memang sudah memperkirakan bahwa Koalisi Merah Putih akan memenangkan pemilihan Ketua MPR ini.
Paket Koalisi Indonesia Hebat terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Hasrul Azwar (PPP).
Sidang paripurna yang berlangsung selama hampir lima jam berakhir pada pukul 04.15 WIB, dan dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi Ade Rezki Pratama.
Sebelumnya Koalisi Partai Merah Putih juga berhasil menempatkan calon-calonnya di jabatan pimpinan DPR.

Koalisi Merah Putih Sepakat Jatah Kursi Ketua MPR untuk Demokrat

Minggu, 5 Oktober 2014 13:48 WIB
Koalisi Merah Putih Sepakat Jatah Kursi Ketua MPR untuk Demokrat
Tribunnews/Herudin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Parpol yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta menyepakati komposisi lima calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri empat anggota DPR asal parpol dan seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan orang yang akan ditempatkan jadi Ketua MPR dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat (PD).
Kesepakatan tersebut tercapai dari pertemuan para ketua umum parpol KMP dan perwakilan PD, Max Sopacua yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jakarta, pada Sabtu hingga Minggu (5/10/2014) dini hari.
"Ketuanya kemungkinan dari Demokrat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Fadli Zon usai pertemuan.
Fadli mengakui pemberian kursi Ketua MPR ini bagiang dari kelanjutan kerjasama KMP dan Partai Demokrat. Sebelumnya, anggota DPR dari Partai Demokrat ikut barisan KMP dalam pengusulan pimpinan DPR pada Kamis (2/10/2014) kemarin. Saat itu, Demokrat pun mendapat jatah kursi Wakil Ketua DPR.
"Ya iya lah, supaya ada kesinambungan," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua selaku utusan partainya mengakui partainya dapat jatah kursi pimpinan MPR. "Insya Allah kami ada di sana," ujar Max usai pertemuan.
Max mengaku belum ada nama yang disodorkan pihaknya ke pihak KMP dalam pertemuan ini. Yang jelas, Max akan melaporkan hasil pertemuan KMP ini, termasuk jatah kursi pimpinan MPR ke Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, SBY.
Rencananya, 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda utama pemilihan pimpinan MPR pada Senin (6/10/2014) besok.
Sejauh ini, baru anggota DPR dari KMP yang telah siap mengusulkan paket pimpinan MPR. Dan belum ada tanda-tanda pihak anggota DPR dari barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menyiapkan paket untuk pemilihan pimpinan MPR ini.
Kursi lima pimpinan MPR akan jadi perebutan anggota DPR dan DPR yang pro KMP dan KIH.
Kursi pimpinan MPR terbilang sangat penting karena lembaga ini punya beberapa kewenangan khusus, mulai mengubah dan menetapkan UUD 1945 (terkecuali pembukaan), melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya hingga memilih presiden dan wakil presiden yang diberhentikan.
Sebelumnya, barisan kubu parpol KMP plus Partai Demokrat menyapu bersih lima kursi pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 dan 2 Oktober 2014. Dan anggota DPR dari Partai Demokrat mendapat jatah satu kursi Wakil Ketua DPR.

Pilih Ketua MPR, kubu Jokowi-JK dukung DPD

5 Oktober 2014
Kubu Jokowi-JK mendukung perwakilan DPD untuk duduk sebagai Ketua MPR.
Koalisi parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla mendukung perwakilan Dewan Pimpinan Daerah, DPD sebagai Ketua MPR yang pemilihannya akan digelar pada Senin (06/10) besok.
Seorang pengamat politik menilai, putusan ini diambil kubu pendukung Jokowi-JK sebagai upaya mengurangi dominasi kubu Koalisi pendukung Prabowo-Hatta yang sejauh ini menguasai kursi parlemen.
Keputusan politik ini diambil dalam pertemuan para pimpinan partai pendukung koalisi ini di kediaman Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnputri, yang berakhir Minggu (05/10) sore.
"Kita bersepakat bahwa Insya Allah kita akan mendorong dan mendukung DPD untuk menjadi ketua MPR," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar, usai pertemuan, kepada wartawan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah, DPD telah mengajukan diri sebagai Ketua MPR yang ditujukan sebagai "faktor penaut seluruh kekuatan politik" diantara dua kubu yang saling bersaing.
"Kekuatan politik sekarang terpolarisasi ke dua kubu. Oleh karena itu, kami menyediakan diri sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik," kata Bambang Sadono, Ketua kelompok DPD di di MPR, Jumat (03/10) lalu.

Menetralisir kubu Prabowo

Pengamat politik dari Fisip Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan, keputusan politik koalisi parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla mendukung perwakilan DPD untuk duduk di kursi pimpinan MPR merupakan upaya untuk "menetralisir kemenangan Koalisi Merah Putih."
"Karena sudah hampir dipastikan pimpinan MPR akan dikuasai Koalisi Merah Putih, dan memang mereka tidak akan mau melepaskan (kursi pimpinan MPR) kepada pihak lain," kata Maswadi Rauf kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (05/10) malam.Pertarungan memperebutkan kursi Ketua MPR akan diwarnai persaingan kubu Jokowi dan Prabowo.Dukungan kubu Jokowi-JK kepada DPD untuk menduduki kursi Ketua MPR dianggap untuk mengimbangi dominasi kubu Prabowo di parlemen.
Dan, "karena Koalisi Indonesia Hebat (kubu parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla) sudah pasti tidak dapat jatah pimpinan MPR, maka cara yang bisa ditempuh mereka adalah dengan menawarkan jabatan ketua MPR ke DPD," tambah Maswadi.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kubu Koalisi Merah Putih tentang siapa yang dipilih sebagai Ketua MPR.
Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa kemungkinan besar kubu Prabowo-Hatta akan menempatkan perwakilan Partai Demokrat sebagai Ketua MPR.
Dalam pemilihan Ketua dan pimpinan MPR yang akan digelar Senin (06/10) besok, perwakilan partai politik dan DPD akan memilih lima orang pimpinan MPR dan ketuanya.
Empat kursi pimpinan MPR akan diduduki perwakilan parpol dan satu lagi akan diduduki perwakilan DPD.





MPR Gelar Paripurna Pembentukan Fraksi dan Tatib Pemilihan Ketua

 02 Okt 2014 10:47


Lebih dari Separuh Anggota MPR Mangkir Rapat Paripurna
(Liputan6.com/Andrian M Tunay)





Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini menggelar sidang paripurna ke-2 untuk mengesahkan rancangan acara sidang, pembentukan fraksi/kelompok anggota, serta pengesahan tata cara pemilihan pimpinan MPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com dari agenda terjadwal, Rabu (2/10/2014), sidang paripurna tersebut akan dipimpin oleh anggota DPD dari Provinsi Riau, Maimanah Umar, sekitar pukul 11.00 WIB.

Sedianya yang berhak memimpin sidang sementara adalah yang anggota DPD terpilih yang tertua yakni Mudaffar Sjah. Namun Mudaffar yang sudah berusia 79 tahun itu berhalangan karena dikabarkan sedang sakit. Maimanah berusia 77 tahun.

Kemarin, Selasa 1 Oktober, saat memimpin acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan DPD RI, Mudaffar harus dibantu 2 orang menuju kursi pimpinan.

Dalam persidangan nanti, Maimanah akan didampingi anggota DPD termuda yakni Riri Damayanti, kelahiran Bengkulu, yang berusia 24 tahun.
Untuk mengawal jalannya pelantikan, pihak kepolisian pun menurunkan ribuan personel di gedung parlemen.  (Yus)

Selasa, 30 September 2014

Dinamika DPR 2014-2019 ,apa janji Ketua DPR Setya Novanto?

Setya Novanto Tegaskan Perppu Pilkada Jadi Prioritas DPR

Senin, 6 Oktober 2014 13:36 WIB
Setya Novanto Tegaskan Perppu Pilkada Jadi Prioritas DPR
Tribunnews/Dany Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum menerima peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada yang dirilis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setya menghargai Perppu yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono. "Nanti prioritas utama akan jadi evaluasi dan akan dibicarakan di level pimpinan dan akan disampaikan ke fraksi-fraksi," ujar Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Hingga kini DPR masih menunggu Perppu yang dikeluarkan SBY. Setya mengatakan dirinya akan mengkaji perppu tersebut.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014) malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah.
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diterbitkan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan untuk menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.
Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Saat pengesahan UU Pilkada di parlemen pada 26 September lalu, Partai Demokrat melakukan walk out dengan dalih tidak diakomodirnya 10 syarat perbaikan untuk pilkada langsung. Sikap Demokrat ini memancing reaksi dan kekecewaan publik yang ditumpahkan langsung kepada SBY melalui media sosial Twitter.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/5/5f/Gedung_MPR-DPR.PNG 

Setya Novanto, Ketua DPR 2014-2019

Kamis, 2 Oktober 2014 | 02:47 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Berikut ini adalah susunan pimpinan DPR RI.

Ketua DPR
Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)

Wakil Ketua
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional)

Penetapan Paket itu pun tanpa hambatan dan langsung disetujui dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR yang berlangsung dari Rabu (1/9/2014) malam hingga Kamis (2/9/2014) dini hari. Pasalnya, semua partai koalisi merah putih dan partai demokrat kompak mengajukan lima nama itu dalam paket.

"Ternyata dari enam fraksi sama (mengajukannya), dengan demikian hanya ada satu paket. Apa perlu dipilih lagi? Tidak kan. Karena ada satu paket diajukan enam fraksi," ujarnya.

Langsung saja pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan mensahkan kelima nama tersebut. Tok!

"Dengan demikian ketua dan wakil ketua terpilih sudah kita dengar besama," kata Popong setelah menyebutkan satu persatu kelima nama itu.

Koalisi Jokowi-JK yang sudah gagal mengajukan paket sebelumnya memutuskan untuk walkout.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Hindra Liauw 

Jadi Ketua DPR, Ini yang Dijanjikan Setya Novanto

Kamis, 2 Oktober 2014 | 07:41 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Anggota DPR-RI memberikan selamat kepada Ketua DPR-RI Setya Novanto (tengah) bersama empat wakil ketua Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat, Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (kiri ke kanan) memimpin sidang paripurna seusai dilantik, di Gedung Rapat Paripurna Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang ini sempat yang diwarnai aksi alk out' dari empat fraksi yakni PDI Perjuanga, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura dan Partai Nasdem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Golkar Setya Novanto didapuk menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Setelah dinyatakan resmi sebagai Ketua DPR, Setya pun mengucap rasa syukurnya. Pemilihannya dan empat Wakil Ketua DPR dinilai Setya hasil dari perjuangan yang luar biasa. 

"Ini merupakan kebahagiaan sendiri bagi kami karena dengan perjuangan yang lur biasa kita bisa terpilih sebagai pimpinan DPR. Tentunya kita bersyukur kepada tuhan yang maha esa, dan kita juga berdoa semoga berbuat yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara," kata Setya,  didampingi oleh empat orang wakilnya yang juga berasal dari Koalisi Merah Putih, seusai sidang paripurna, Kamis (2/10/2014) dini hari.

Setya terpilih bersama empat orang wakilnya yaitu Fadli Zon dari Fraksi Gerindra; Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat; Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Keinginan saya adalah membuka lebar lebar Gedung DPR untuk rakyat menyampaikan aspirasinya sesuai mekanisme yang ada. Dewan harus dapat merespons tuntutan rakyat, rapat-rapat Dewan bersifat terbuka, mekanisme pembahasan RUU kiranya perlu dilakukan lebih efektif," tambah Setya.

Ia menjamin akan tetap merangkul partai politik yang tergabung dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, dinamika menjelang sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR berjalan alot. Mekanisme pemilihan dengan sistem paket yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Hanya satu paket yang bisa diajukan yaitu oleh Koalisi Merah Putih. Adapun, fraksi partai pendukung Jokowi-JK tak bisa mengajukan karena tak memenuhi syarat. Akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem memilih walk out dan menyatakan tak bertanggung jawab dengan hasil sidang paripurna.


Penulis: Ihsanuddin
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Kubu Prabowo akan Kuasai Pimpinan DPR/MPR

Selasa, 30 September 2014 02:23 WIB
Kubu Prabowo akan Kuasai Pimpinan DPR/MPR
Tribunnews.com/Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberuntungan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI hasil pemilu 2014 tidak sebaik Fraksi Partai Demokrat lima tahun lalu. Saat itu, Demokrat selaku peraih suara terbanyak di parlemen otomatis mendapat jatah kursi ketua DPR RI, sedangkan tahun ini, harus melalui pemilihan.
Melihat atmosfer politik yang menguat pada dua kubu, Koalisi Merah Putih yakni partai politik pendukung Prabowo - Hatta pada Pilpres lalu, akan menguasai pimpinan parlemen.
Kondisi ini akan terjadi setelah revisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juga tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Apalagi Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan uji materi UU MD3 yang diajukan PDI Perjuangan, Senin (29/9) sore.
Menurut Undang-undang hasil revisi, parpol pemenang pemilu tak lagi otomatis mendapat jabatan ketua DPR dan MPR.
Dengan demikian, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 tidak otomatis mendapatkan posisi ketua DPR periode 2014-2019.
"Menolak para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/9).
Dalam amar putusan, ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati.
Putusan itu terkait permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014 yang diajukan PDI Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.
Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109 Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3.
Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.
Dengan aturan itu, para pemangku jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR. Jabatan itu untuk pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP), mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga (BURT).
Mahkamah berpendapat, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan lain dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, memilih pimpinan di parlemen merupakan kewenangan anggota DPR.
Hal itu dianggap lazim dengan sistem presidensial dengan multipartai. Menurut MK, kompromi antarparpol sangat menentukan dalam pemilihan pimpinan di DPR. "Kompromi dan kesepakatan tidak bisa dihindari," ucap Hamdan.
Dampak lebih lanjut dari berlakunya UU MD3 ini akan dirasakan dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Pengamat politik, Ari Junaedi mengatakan bendera Demokrasi kembali berkibar setengah tiang.
Hal ini terjadi usai MK menolak gugatan yang diajukan PDIP dan Khofifah Indar Parawansa soal keabsahan UU MD3.
Menurut Ari, UU MD3 sendiri lahir dari gagasan Koalisi Merah Putih untuk menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR.
  "Padahal secara tradisi politik yang selama ini berlaku dan sekarang pun masih diterapkan di DPRD tingkat I dan II, pimpinan DPR diduduki oleh pemenang pemilu," ungkap Ari.
Dengan berlakunya UU MD3 yang disahkan 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden lalu, maka akan memudahkan Koalisi Merah Putih untuk mendudukkan kader-kadernya di pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Alhasil, hal itu senafas dengan semangat Undang-Undang Pilkada.
Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan UU MD3 bukan persoalan konstitusional. Masalah itu dianggap hanya berkaitan dengan tata cara yang baik dalam pembentukan UU.
Menurut MK, pembentukan UU yang tidak mengikuti aturan tata cara pembentukan UU tidak serta-merta membuat UU yang dihasilkan dianggap inkonstitusional.
Bisa saja UU yang dihasilkan sesuai aturan, tetapi materinya justru bertentangan dengan UUD 1945.
Sebaliknya, UU yang dibuat tidak sesuai aturan justru memiliki materi yang sesuai UUD 1945.
Perubahan UU MD3 yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum juga tidak bertentangan dengan konstitusi.
MK menganggap hal itu lazim dilakukan dalam pembentukan UU MD3 sebelumnya. Bahkan, perubahan UU MD3 dapat terjadi segera setelah pelantikan anggota baru Dewan.
MK hanya mengingatkan, perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali tidak membangun sistem yang matang dan akan jadi permainan politik.
Pada masa mendatang, MK menyarankan pembentukan UU MD3 tidak dilakukan lima tahun sekali. Revisi hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan.
Dalam amar putusan yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, menurut Mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan pemohon.
Mahkamah berpendapat, alasan pemohon tidak berdasar konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilu dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih.
Pasalnya, pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR.
Menurut Mahkamah, masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR.
Hal itu dianggap lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multipartai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing.
Berbeda halnya dengan sistem presidensial dengan dua partai politik, yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR.
Kalaupun dipilih, hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya.
"Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari," kata Hamdan.
"Berdasarakan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945," katanya.
Terkait dalil adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi.
Praktik diskriminasi, menurut Mahkamah, adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama.
KMP Bertemu Bahas Komposisi Pimpinan DPR-MPR
Githa Farahdina - 30 September 2014 15:55 wib
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy/Ant/Yudi Mahatma.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy/Ant/Yudi Mahatma.
Metrotvnews.com, Jakarta: Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang Fraksi Partai Golkar, Lantai 12, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Koalisi bertemu untuk membahas posisi pimpinan di parlemen ke depan. "Membahas kemungkinan komposisi DPR/MPR," ujar Romi, penggilan Romahurmuziy, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Sayangnya Romi enggan mengungkapkan siapa nama-nama yang hendak dicalonkan memimpin DPR/MPR dari Koalisi Merah Putih. "Tidak bagus saya ngomong kalau belum selesai rapat. Seharusnya sudah ada nama."

Semua perwakilan fraksi partai politik anggota koalisi, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PAN, sudah hadir. Satu-satunya yang belum terlihat adaah Fraksi Partai Demokrat. "Mungkin terlambat," kata Romi.

Namun, Ketua Komisi IV DPR itu mengaku bingung ikhwal kepastian Demokrat bergabung di Koalisi Merah Putih. Sebab, terkadang pihak Demokrat mengklaim bergabung, namun lain kali justru mengatakan tidak.DOR

Gerindra Ajukan Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR

Selasa, 30 September 2014 16:41 WIB
Gerindra Ajukan Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR
Warta Kota/henry lopulalan
Wakil ketua umum Grindra Fadli Zon yang menjadi pembicara dalam diskusi Pilkada Buat Siapa? dikawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/9/2014). UU Pilkada yang masih di godong DPR ini menjadi perdebatan seru bagi warga. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra sepakat mengajukan Wakil Ketua Umum Fadli Zon duduk sebagai pimpinan DPR. Sedangkan Sekjen Ahmad Muzani diajukan sebagai Pimpinan MPR.
"Pak Prabowo sepakat dan merestui. Tidak ada dissenting opinion," ujar Wakil Ketua Umum partai Gerindra Edi Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Kedua kader partai Gerindra itu akan diajukan dalam paket Pimpinan DPR dan MPR. Partai pimpinan Prabowo itu masih menunggu apakah dalam paket yang diajukan Gerindra mendapat jatah ketua atau wakil ketua.
Edi juga ikut berkomentar mengenai sikap partai Demokrat. Bila partai berlambang mercy itu bulat mendukung Koalisi Merah Putih (KMP), maka wajar mendapatkan posisi Ketua MPR.
"Pak Prabowo juga menyatakan jabatan tidak pnting, kalau perlu dikasih orang, ya tidak apa-apa. Karena yang paling penting kita sama-sama mendorong suatu tujuan," ujarnya.
Ia mengatakan kerjasama Koalisi Merah Putih (KMP) tetap menghormati urusan internal partai. "Alhamdulilah kami solid. Apapun paketnya kami siapkan dua ini," kata Edi.
 Prabowo Subianto restui Fadli Zon jadi calon pimpinan DPR
Reporter : Sri Wiyanti | Selasa, 30 September 2014 15:24
Prabowo Subianto restui Fadli Zon jadi calon pimpinan DPR
fadli zon. ©2014 Merdeka.com
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, Partai Gerindra sudah menyiapkan nama untuk masuk dalam paket calon pimpinan DPR RI. Edi mengatakan, Gerindra hanya mengusung dua nama yang dinilai memiliki kompetensi memimpin parlemen. Kedua nama tersebut juga sudah mendapat restu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kesepakatan kami, Fadli Zon Wakil Ketua Umum, Ahmad Muzani Sekjen. Pak Prabowo sepakat dan merestui Fadli Zon pimpinan DPR, Muzani pimpinan MPR," kata Edi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Edi menegaskan, partainya hanya mengusung dua nama, terlepas nantinya dua nama tersebut akan menjadi ketua atau menjadi salah satu pimpinan DPR saja. "Kami menyiapkan dua orang. Mau Ketua atau Wakil Ketua kami lihat nanti. Apapun paketnya kami siapkan dua ini," ujarnya.

Edi mengatakan, posisi Ketua MPR siap diberikan kepada Partai Demokrat. Asalnya Demokrat sungguh-sungguh masuk dalam barisan Koalisi Merah Putih.

"Kalau Demokrat bulat di Koalisi Merah Putih, wajar saja posisi ketua MPR ada bagi Partai Demokrat. Prabowo juga menyatakan jabatan tidak penting, kalau perlu dikasih orang, ya tidak apa-apa karena yang paling penting kami sama-sama dorong tujuan," tutup Edi.
[has]