TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Setya
Novanto mengaku belum menerima peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perppu) Pilkada yang dirilis Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Setya menghargai Perppu yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Nanti prioritas utama akan jadi evaluasi dan akan dibicarakan di level
pimpinan dan akan disampaikan ke fraksi-fraksi," ujar Setya Novanto di
Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Hingga kini DPR masih menunggu Perppu yang dikeluarkan SBY. Setya mengatakan dirinya akan mengkaji perppu tersebut.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (2/10/2014)
malam, menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) terkait pemilihan kepala daerah.
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota diterbitkan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa
kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
diterbitkan untuk menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala
daerah.
Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan
bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan
pemilihan kepala daerah secara langsung.
Saat pengesahan UU Pilkada di parlemen pada 26 September lalu, Partai
Demokrat melakukan walk out dengan dalih tidak diakomodirnya 10 syarat
perbaikan untuk pilkada langsung. Sikap Demokrat ini memancing reaksi
dan kekecewaan publik yang ditumpahkan langsung kepada SBY melalui media
sosial Twitter.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberuntungan Fraksi
PDI Perjuangan di
DPR RI hasil pemilu 2014 tidak sebaik Fraksi Partai Demokrat lima tahun lalu. Saat itu, Demokrat selaku peraih suara terbanyak di parlemen otomatis
mendapat jatah kursi ketua DPR RI, sedangkan tahun ini, harus melalui
pemilihan.
Melihat atmosfer politik yang menguat pada dua kubu, Koalisi Merah
Putih yakni partai politik pendukung Prabowo - Hatta pada Pilpres lalu,
akan menguasai pimpinan parlemen.
Kondisi ini akan terjadi setelah revisi Undang-undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juga tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UU MD3).
Apalagi Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan uji
materi UU MD3 yang diajukan PDI Perjuangan, Senin (29/9) sore.
Menurut Undang-undang hasil revisi, parpol pemenang pemilu tak lagi otomatis mendapat jabatan ketua DPR dan MPR.
Dengan demikian,
PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 tidak otomatis mendapatkan posisi ketua DPR periode 2014-2019.
"Menolak para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta,
Senin (29/9).
Dalam amar putusan, ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat
atau dissenting opinion, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati.
Putusan itu terkait permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014 yang diajukan
PDI Perjuangan
yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, serta empat
orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani
Yahya, dan Sigit Widiarto.
Mereka menguji aturan pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan alat
kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104,
Pasal 109 Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3.
Aturan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional PDI-P selaku pemenang Pemilu 2014.
Dengan aturan itu, para pemangku jabatan di parlemen akan dipilih
langsung oleh anggota DPR. Jabatan itu untuk pimpinan DPR, pimpinan
komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen
(BKSAP), mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga
(BURT).
Mahkamah berpendapat, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan
alat kelengkapan lain dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi.
Menurut MK, memilih pimpinan di parlemen merupakan kewenangan anggota
DPR.
Hal itu dianggap lazim dengan sistem presidensial dengan multipartai.
Menurut MK, kompromi antarparpol sangat menentukan dalam pemilihan
pimpinan di DPR. "Kompromi dan kesepakatan tidak bisa dihindari," ucap
Hamdan.
Dampak lebih lanjut dari berlakunya UU MD3 ini akan dirasakan dalam
pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Pengamat politik, Ari Junaedi mengatakan
bendera Demokrasi kembali berkibar setengah tiang.
Hal ini terjadi usai MK menolak gugatan yang diajukan PDIP dan Khofifah Indar Parawansa soal keabsahan UU MD3.
Menurut Ari, UU MD3 sendiri lahir dari gagasan Koalisi Merah Putih untuk menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR.
"Padahal secara tradisi politik yang selama ini berlaku dan
sekarang pun masih diterapkan di DPRD tingkat I dan II, pimpinan DPR
diduduki oleh pemenang pemilu," ungkap Ari.
Dengan berlakunya UU MD3 yang disahkan 8 Juli 2014, sehari menjelang
Pemilu Presiden lalu, maka akan memudahkan Koalisi Merah Putih untuk
mendudukkan kader-kadernya di pimpinan dan alat kelengkapan DPR.
Alhasil, hal itu senafas dengan semangat Undang-Undang Pilkada.
Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak ikut sertanya DPD
dalam pembahasan UU MD3 bukan persoalan konstitusional. Masalah itu
dianggap hanya berkaitan dengan tata cara yang baik dalam pembentukan
UU.
Menurut MK, pembentukan UU yang tidak mengikuti aturan tata cara
pembentukan UU tidak serta-merta membuat UU yang dihasilkan dianggap
inkonstitusional.
Bisa saja UU yang dihasilkan sesuai aturan, tetapi materinya justru bertentangan dengan UUD 1945.
Sebaliknya, UU yang dibuat tidak sesuai aturan justru memiliki materi yang sesuai UUD 1945.
Perubahan UU MD3 yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum juga tidak bertentangan dengan konstitusi.
MK menganggap hal itu lazim dilakukan dalam pembentukan UU MD3
sebelumnya. Bahkan, perubahan UU MD3 dapat terjadi segera setelah
pelantikan anggota baru Dewan.
MK hanya mengingatkan, perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali
tidak membangun sistem yang matang dan akan jadi permainan politik.
Pada masa mendatang, MK menyarankan pembentukan UU MD3 tidak
dilakukan lima tahun sekali. Revisi hanya dilakukan apabila benar-benar
diperlukan.
Dalam amar putusan yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, menurut
Mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat
kelengkapan DPR tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang
adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
sebagaimana yang didalilkan pemohon.
Mahkamah berpendapat, alasan pemohon tidak berdasar konfigurasi
pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilu dengan
alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih.
Pasalnya, pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan
wakil presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR.
Menurut Mahkamah, masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan
anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin
lembaga DPR.
Hal itu dianggap lazim dalam sistem presidensial dengan sistem
multipartai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR berubah ketika
berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing.
Berbeda halnya dengan sistem presidensial dengan dua partai politik,
yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota
terbanyak menjadi ketua DPR.
Kalaupun dipilih, hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya.
"Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial
dengan sistem multipartai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR
sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai
politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR,
sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu
yang tidak bisa dihindari," kata Hamdan.
"Berdasarakan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme
pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum
terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD
1945," katanya.
Terkait dalil adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme
penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut
bukanlah diskriminasi.
Praktik diskriminasi, menurut Mahkamah, adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama.
KMP Bertemu Bahas Komposisi Pimpinan DPR-MPR
Githa Farahdina - 30 September 2014 15:55 wib
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy/Ant/Yudi Mahatma.
Metrotvnews.com, Jakarta: Partai-partai politik yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang Fraksi
Partai Golkar, Lantai 12, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan,
Jakarta.
Menurut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Koalisi
bertemu untuk membahas posisi pimpinan di parlemen ke depan. "Membahas
kemungkinan komposisi DPR/MPR," ujar Romi, penggilan Romahurmuziy, di
Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Sayangnya Romi enggan mengungkapkan siapa nama-nama yang hendak
dicalonkan memimpin DPR/MPR dari Koalisi Merah Putih. "Tidak bagus saya
ngomong kalau belum selesai rapat. Seharusnya sudah ada nama."
Semua perwakilan fraksi partai politik anggota koalisi, yakni Fraksi
Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PAN, sudah hadir. Satu-satunya yang belum
terlihat adaah Fraksi Partai Demokrat. "Mungkin terlambat," kata Romi.
Namun, Ketua Komisi IV DPR itu mengaku bingung ikhwal kepastian Demokrat
bergabung di Koalisi Merah Putih. Sebab, terkadang pihak Demokrat
mengklaim bergabung, namun lain kali justru mengatakan tidak.DOR
Gerindra Ajukan Fadli Zon Jadi Pimpinan DPR
Selasa, 30 September 2014 16:41 WIB
Warta Kota/henry lopulalan
Wakil
ketua umum Grindra Fadli Zon yang menjadi pembicara dalam diskusi
Pilkada Buat Siapa? dikawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu,
(13/9/2014). UU Pilkada yang masih di godong DPR ini menjadi perdebatan
seru bagi warga. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Partai Gerindra sepakat mengajukan Wakil Ketua Umum
Fadli Zon duduk sebagai pimpinan DPR. Sedangkan Sekjen
Ahmad Muzani diajukan sebagai Pimpinan MPR.
"Pak
Prabowo sepakat dan merestui. Tidak ada dissenting opinion," ujar Wakil
Ketua Umum partai Gerindra Edi Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa
(30/9/2014).
Kedua kader partai Gerindra itu akan diajukan dalam
paket Pimpinan DPR dan MPR. Partai pimpinan Prabowo itu masih menunggu
apakah dalam paket yang diajukan Gerindra mendapat jatah ketua atau
wakil ketua.
Edi juga ikut berkomentar mengenai sikap partai
Demokrat. Bila partai berlambang mercy itu bulat mendukung Koalisi Merah
Putih (KMP), maka wajar mendapatkan posisi Ketua MPR.
"Pak
Prabowo juga menyatakan jabatan tidak pnting, kalau perlu dikasih orang,
ya tidak apa-apa. Karena yang paling penting kita sama-sama mendorong
suatu tujuan," ujarnya.
Ia mengatakan kerjasama Koalisi Merah
Putih (KMP) tetap menghormati urusan internal partai. "Alhamdulilah kami
solid. Apapun paketnya kami siapkan dua ini," kata Edi.
Prabowo Subianto restui Fadli Zon jadi calon pimpinan DPR

Reporter :
Sri Wiyanti | Selasa, 30 September 2014 15:24
fadli zon. ©2014 Merdeka.com
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, Partai Gerindra sudah menyiapkan nama untuk masuk dalam paket calon pimpinan
DPR
RI. Edi mengatakan, Gerindra hanya mengusung dua nama yang dinilai
memiliki kompetensi memimpin parlemen. Kedua nama tersebut juga sudah
mendapat restu Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto.
"Kesepakatan kami,
Fadli Zon Wakil Ketua Umum,
Ahmad Muzani
Sekjen. Pak Prabowo sepakat dan merestui Fadli Zon pimpinan DPR, Muzani
pimpinan MPR," kata Edi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(30/9).
Edi menegaskan, partainya hanya mengusung dua nama,
terlepas nantinya dua nama tersebut akan menjadi ketua atau menjadi
salah satu pimpinan DPR saja. "Kami menyiapkan dua orang. Mau Ketua atau
Wakil Ketua kami lihat nanti. Apapun paketnya kami siapkan dua ini,"
ujarnya.
Edi mengatakan, posisi Ketua MPR siap diberikan kepada
Partai Demokrat. Asalnya Demokrat sungguh-sungguh masuk dalam barisan Koalisi Merah Putih.
"Kalau
Demokrat bulat di Koalisi Merah Putih, wajar saja posisi ketua MPR ada
bagi Partai Demokrat. Prabowo juga menyatakan jabatan tidak penting,
kalau perlu dikasih orang, ya tidak apa-apa karena yang paling penting
kami sama-sama dorong tujuan," tutup Edi.
[has]