Puan Maharani Siap Bantu Benahi Kisruh Persepakbolaan Indonesia

Ketum PSSI Temui Puan Maharani, Ada Apa?

Selasa,  21 April 2015  −  15:19 WIB

La Nyalla mengunjungi Kantor Kemenko PMK RI/ Susanto-Sindonews

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Matalitti memenuhi janjinya berkunjung ke kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) guna bertemu Menteri Puan Maharani. La Nyalla akan mengadu soal pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

La Nyalla yang sudah ditunggu Puan, tiba di Kementrian PMK sekitar pukul 13.15 WIB. Saat tiba, ia tidak basa-basi dan langsung menuju ke lantai atas. Sayangnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Sehari sebelumnya, La Nyalla sudah mendatangi Kantor Kemenpora. Namun ia gagal bertemu Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Saat itu Imam sedang ada tugas di luar kota.

Perjalanan La Nyalla tak berhenti sampai di situ. Ia beserta beberapa orang dari PSSI kemudian mendatangi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk mengadu soal nasib PSSI. Perjalanan Ketua Umum PSSI yang baru terpilih itu diakhiri dengan menggelar rapat bersama Komisi X DPR RI. (Baca juga: KONI Akui Kepengurusan Baru PSSI)

Waketum PSSI Klaim Puan Maharani Siap Bantu Benahi Kisruh Persepakbolaan Indonesia

Rendy Renuki H - 21 April 2015 15:58 wib

Wakil ketua umum PSSI, Hinca Pandjaitan bertemu dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Selasa 21 April. (MTVN/ Rendy Renuki)

Metrotvnews.com, Jakarta: Jajaran pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menemui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Selasa 21 April. Pertemuan ini dilakukan guna melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya dan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Siang ini Menko menerima PSSI. Kami melaporkan hasil kongres sudah selesai dengan baik dan mendiskusikan soal SK Menpora," tutur wakil ketua umum PSSI, Hinca Pandjaitan kepada awak media, Selasa (21/4/2015).

Dari hasil rapat, Hinca mengatakan Puan bakal mempelajari laporan PSSI dalam beberapa hari ke depan. Hingga waktu itu tiba,  PSSI diminta tetap tenang menghadapi masalah ini.

Menurut Hinca, Puan bersedia menjadi penengah antara PSSI dan Menpora. Puan juga mendukung pesepakbolaan Indonesia agar bisa terus berjalan.

"Menko akan mempelajari data yang kami berikan dan memediasi dengan Menpora. Namun mediasi dilakukan menunggu hasil rapat kerja Komisi X DPR dengan Menpora terlebih dulu Selasa (21 April)," kata Hinca.

Menko PMK menjadi lawatan ketiga pengurus PSSI baru periode 2015--2019. Kemarin, Senin 20 April, jajarang pengurus PSSI sudah lebih dulu berkunjung ke Menpora, KONI, dan Komisi XI DPR/RI.
HIL

PERSAINGAN PUAN NMAHARANI -JOKOWI, Pro Jokowi membentuk partai Baru?

Selasa, 03/02/2015 17:22 WIB, Indah Mutiara Kami - detikNews

Sekjen PDIP: Wacana Partai 'Pro Jokowi' Memperkeruh Suasana!

Jakarta - PDIP mulai gerah dengan wacana pembentukan partai baru 'Pro Jokowi' yang dianggap memperkeruh suasana. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengklaim Jokowi tak memikirkan soal partai baru.

"Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2015).

Selama kisruh KPK-Polri ini, muncul anggapan bahwa PDIP dan partai pengusung lainnya menekan Jokowi dan melakukan intervensi. Hasto menyebut hal ini tidak berdasar.

"Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," ungkapnya.
‎
Selain itu, Hasto juga menampik kabar yang menyebut Jokowi tidak betah dan didikte oleh PDIP. Lagi-lagi, itu dianggap tidak benar.

"Menghembuskan isu atau wacana Jokowi tidak ‎merasa betah karena didikte PDIP adalah hal yang serampangan dan mengada-ada," tegasnya.

Hasto mengimbau agar kader di daerah tidak gelisah. Jokowi dikatakan tidak pernah merencanakan wacana pembentukan partai baru tersebut.

"PDIP sangat meyakini Jokowi adalah kader PDIP yang tak sedetikpun memikirkan wacana membentuk partai baru. Jokowi tidak akan goyah dengan adanya kelompok yang menghembuskan Jokowi butuh partai," paparnya.

Jokowi "Unjuk Gigi" ke Megawati dan Surya Paloh

Minggu, 1 Februari 2015 - 10:34 wib

Jokowi "unjuk gigi" ke Megawati dan Surya Paloh (Foto: Antara)

Achmad Fardiansyah

JAKARTA – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat dinilai sebagai aksi 'unjuk gigi' di depan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadhina, Hendri Sutrio, menuturkan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menaikkan nilai jualnya di depan Megawati dan Surya Paloh (SP) jika dirinya mendapatkan dukungan di luar KIH.
“Jokowi sedang 'unjuk gigi' ke Mega dan Paloh bahwa ia bisa mendapatkan dukungan dari luar KIH. Ini agar posisi tawar Jokowi naik di mata Mega dan Paloh," katanya Kepada Okezone, Sabtu (31/1/2015).
Pertemuan tersebut juga merupakan sinyal Jokowi kepada para elit - elit Partai KIH yang selama ini dianggap merecoki dirinya dalam mengambil keputusan bisa di minimalisir.
"Sehingga diharapkan dapat meminimalkan intervensi,” singkatnya.

Selain itu, Jokowi juga terkesan memiliki opsi sehingga nantinya bisa lebih leluasa dalam bertugas.
“Jokowi saat ini punya banyak opsi yakni keluar dari PDIP, nyebrang ke KMP atau bikin parpol sendiri,” ungkapnya.(crl)

Giliran Puan Unjuk Gigi ke Jokowi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

 

Foto: Taufik Ridlo/twitter

Jakarta - Setelah Presiden Joko Widodo 'bermesraan' dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (29/1), giliran Puan Maharani tampil 'mesra' dengan elite KMP. Sejumlah pihak melihat putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini sedang unjuk gigi.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor jadi perhatian banyak pihak. Apalagi dalam pertemuan hangat itu Prabowo menyatakan dukungan penuh ke pemerintah, sebuah angin segar untuk Jokowi yang sedang menghadapi tekanan berat dari parpol KIH.

Prabowo seperti sangat serius merapat ke Jokowi. Malam harinya Prabowo berkumpul dengan para ketum parpol anggota KMP membahas hal ini. KMP lantas sepakat menunggu perkembangan politik, sembari memikirkan solusi penyelesaian polemik KPK vs oknum Polri untuk disampaikan ke Jokowi.

Sejumlah pihak melihat pertemuan itu sekaligus jadi ajang unjuk gigi Jokowi bahwa dirinya tetap bisa menjalin komunikasi dengan KMP saat ditekan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Berbagai spekulasi pun muncul, sampai yang paling ekstrem, Jokowi menyeberang ke KMP. Sementara itu KIH seperti panik dan menggelar pertemuan rahasia di rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (30/1) malam.

Tak heran munculnya Puan di tengah meja bundar elite KMP memunculkan spekulasi politik soal Puan yang sedang unjuk gigi. Dari sebuah foto yang diupload Sekjen PKS Taufik Ridlo di twitter pada Minggu (1/2/2015), terlihat Puan Maharni duduk semeja bundar dengan Presiden PKS Anis Matta, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum Golkar Aburizal Bakrie, dan Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah. Selain itu ada juga politikus PD Sutan Bhatoegana di antara mereka.

Puan Mahari seolah ingin menunjukkan dirinya juga punya kedekatan dengan KMP. Tentu tak berlebihan jika sejumlah kalangan melihat ini sebagai sebuah manuver politik untuk memberi pesan ke Jokowi bahwa 'Puan juga bisa'.

"Kehadiran dia di satu meja dengan petinggi KMP itu bagus, ini menunjukkan bahwa dia memiliki gaya komunikasi berbeda dengan ibunya. Bisa jadi ini juga merupakan kode tersendiri bagi Jokowi bahwa ia pun bisa dekat dengan petinggi KMP," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mencoba menganalisis kehadiran Puan di tengah meja bundar KMP, saat berbincang dengan wartawan, Senin (2/2/2015).

Sekjen PKS Taufi Ridlo yang mengunggah foto tersebut di twitter memasang caption Puan sedang menghadiri pernikahan anak elite PKS Ahmad Rilyadi. Ahmad Rilyadi adalah sahabat karib Presiden PKS Anis Matta.

Selama ini Puan Maharani memang punya kedekatan dengan sejumlah elite KMP, khususnya Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Kabarnya Puan memanggil Ical dengan sebutan om, Puan pula yang sempat membangun komunikasi dengan Golkar menjelang Pilpres.

Lalu apakah manuver politik Puan ini bakal mempengaruhi sikap KMP yang mulai melunak ke Jokowi?

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) menjalankan konsep “revolusi mental” , mana programnya ?

Puan Maharani: Jantung Revolusi Mental Joko Widodo Ada di Kemko PMK

Kamis, 30 Oktober 2014 | 9:19

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (sumber: Antara/Andika Wahyu) 

[JAKARTA] Perubahan nomenklatur dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kenko Kesra) menjadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan konsep “revolusi mental” yang sudah disampaikan di masa kampanye.

Joko Widodo telah menyampaikan bahwa revolusi mental dimulai dari diri setiap manusia Indonesia.  Itu artinya, Kemko PMK menjadi jantung penggerak terjadinya revolusi mental di Indonesia selama masa pemerintahan 2014-2019.


"Sebagai Menko PMK maka tanggung jawab kementerian yang saya pimpin ini adalah memastikan gagasan tersebut terealisasi. Jantung revolusi mental’ ada di sini (Kemko PMK-red),” kata Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, Kamis (30/10).


Puan mengatakan, Joko Widodo  pernah menuliskan definisi revolusi mental adalah menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja serta berkesinambungan.
Dalam penjabarannya ada tiga dimensi pembangunan manusia Indonesia, yaitu sehat, cerdas, dan berkepribadian. Semuanya ini untuk menuju manusia Indonesia yang berkepribadian.


“Hakikat manusia pasti melibatkan dimensi fisik, intelektual, spiritual, dan psikis. Kesatuan dan keutuhan ke-empat dimensi tersebut dalam kerangka ke-Indonesia-an, yang diperlukan untuk mewujudkan revolusi mental,” ucapnya.


Oleh karena itu, dikatakan Puan, kementerian teknis yang berada dalam koordinasi Menko PMK meliputi berbagai aspek tersebut.

 Sesuai perubahan nomenklatur,  ada delapan kementerian dalam koordinasi Menko PMK, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Sosial.


“Sesuai UU Kementerian Negara maka sudah jadi tugas saya sebagai Menko untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan urusan delapan kementerian yang terkait pembangunan manusia dan kebudayaan. Mohon doa dan
masukannya semoga revolusi mental dapat segera terjadi di Indonesia,”pungkas Puan.[D-13/L-8]

Puan maharani Sang Putri Mahkota PDIP jadi menko, "Jangan Asal Ngomong Kalau Tidak Paham" apa kata srve?

Tidak Terlihat di Tengah Korban Bencana, Puan Maharani Dikritik

Rhama Deny - Jurnas.com
Sabtu, 27 Desember 2014 , 08:23:00 WIB

 2  0  0  0 Google +0

- - Foto : Ist

0

0

• Waspada, Januari 2015 Puncak Bencana Alam
• Sudah 95 Korban Tewas Longsor Banjarnegara Ditemukan, Pencarian Dihentikan
• 40 Alat Deteksi Dini Longsor di Pasang di Jabar dan Jateng
• Ini 79 Korban Tewas Longsor Banjarnegara

KINERJA Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di saat rakyat Aceh dan Bandung Selatan diterjang banjir, Puan justru tidak tampak di tengah-tengah para korban untuk membantu dan mencari jalan ke luar.
Saat terjadi longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jateng yang menelan korban 93 jiwa misalnya, Puan juga tidak ke lokasi bencana.
‘’Dibandingkan dengan menteri yang lain, yang blusukan ke mana-mana, Puan termasuk payah, dia banyak duduk di belakang meja. Mestinya, keringat Puan menetes deras karena membantu masyarakat yang terkena musibah,’’kata pengamat politik dari UI, Prof. Amir Santoso, Jumat (26/12).
Amir berharap, Puan sering blusukan seperti presiden Jokowi dan menteri-menteri lainnya. Ia mencontohkan Mensos Kofifah Indar Parawangsa yang bersama-sama warga Banjarnegara menyiapkan nasi bungkus di dapur umum untuk para korban longsong. Sebagai Menko, Puan harus kerja keras dan dekat dengan rakyat untuk menolong mereka, jangan cuma berada di belakang meja.
Amir mengatakan, sejak semula ia memang meragukan kemampuan dan keahlian Puan. ‘’Ya, bagaimana, pengalaman tidak punya. Dia jadi menteri kan karena punya cantelan yakni ibunya yang Ketum PDI-P itu,’’ujarnya.
Ditanya, apakah Jokowi berani mengganti Puan bila ternyata gagal mengemban jabatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amir Santoso mengatakan, kalau Jokowi berhasil ‘merebut’ jabatan Ketum PDI-P, pasti berani tetapi kalau jabatan itu masih berada di tangan Megawati, maka Jokowi tidak berani menggantikan Puan.
‘’Publik berharap Jokowi berani mengganti menteri-menteri lain yang tidak cakap atau tidak mumpuni, bukan hanya Puan saja,’’ kata Amir Santoso.
Menanggapi kritik itu, pimpinan Fraksi PDI-P di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, penilaian seperti itu tidak tepat. Ia mengatakan, dalam hal penanggulangan bencana alam, sudah ada yang menangani yakni Menteri Sosial yang dijabat Kofifah Indar Parawangsa.
‘’Untuk para korban tangah longsor di Banjarnegara kan Presiden Jokowi dan Mensos sudah turun ke sana. Gubernur Jateng juga sudah bolak-balik ke sana. Mbak Puan cukup mengkoordinasi, fungsi dia hanya pengurai masalah dan mengatasi hambatan yang ruwet. Jadi, tak perlu terjun langsung. Jangan salahkan Puan, fungsi dia hanya koordinatif, bukan eksekutorial,’’kata Hendrawan. 

- See more at: http://www.jurnas.com/news/167041/Tidak-Terlihat-di-Tengah-Korban-Bencana-Puan-Maharani-Dikritik--2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.ZtygJ1sJ.dpuf

Tidak Terlihat di Tengah Korban Bencana, Puan Maharani Dikritik

Rhama Deny - Jurnas.com
Sabtu, 27 Desember 2014 , 08:23:00 WIB

 2  0  0  0 Google +0

- - Foto : Ist

0

0

• Waspada, Januari 2015 Puncak Bencana Alam
• Sudah 95 Korban Tewas Longsor Banjarnegara Ditemukan, Pencarian Dihentikan
• 40 Alat Deteksi Dini Longsor di Pasang di Jabar dan Jateng
• Ini 79 Korban Tewas Longsor Banjarnegara

KINERJA Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di saat rakyat Aceh dan Bandung Selatan diterjang banjir, Puan justru tidak tampak di tengah-tengah para korban untuk membantu dan mencari jalan ke luar.
Saat terjadi longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jateng yang menelan korban 93 jiwa misalnya, Puan juga tidak ke lokasi bencana.
‘’Dibandingkan dengan menteri yang lain, yang blusukan ke mana-mana, Puan termasuk payah, dia banyak duduk di belakang meja. Mestinya, keringat Puan menetes deras karena membantu masyarakat yang terkena musibah,’’kata pengamat politik dari UI, Prof. Amir Santoso, Jumat (26/12).
Amir berharap, Puan sering blusukan seperti presiden Jokowi dan menteri-menteri lainnya. Ia mencontohkan Mensos Kofifah Indar Parawangsa yang bersama-sama warga Banjarnegara menyiapkan nasi bungkus di dapur umum untuk para korban longsong. Sebagai Menko, Puan harus kerja keras dan dekat dengan rakyat untuk menolong mereka, jangan cuma berada di belakang meja.
Amir mengatakan, sejak semula ia memang meragukan kemampuan dan keahlian Puan. ‘’Ya, bagaimana, pengalaman tidak punya. Dia jadi menteri kan karena punya cantelan yakni ibunya yang Ketum PDI-P itu,’’ujarnya.
Ditanya, apakah Jokowi berani mengganti Puan bila ternyata gagal mengemban jabatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amir Santoso mengatakan, kalau Jokowi berhasil ‘merebut’ jabatan Ketum PDI-P, pasti berani tetapi kalau jabatan itu masih berada di tangan Megawati, maka Jokowi tidak berani menggantikan Puan.
‘’Publik berharap Jokowi berani mengganti menteri-menteri lain yang tidak cakap atau tidak mumpuni, bukan hanya Puan saja,’’ kata Amir Santoso.
Menanggapi kritik itu, pimpinan Fraksi PDI-P di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, penilaian seperti itu tidak tepat. Ia mengatakan, dalam hal penanggulangan bencana alam, sudah ada yang menangani yakni Menteri Sosial yang dijabat Kofifah Indar Parawangsa.
‘’Untuk para korban tangah longsor di Banjarnegara kan Presiden Jokowi dan Mensos sudah turun ke sana. Gubernur Jateng juga sudah bolak-balik ke sana. Mbak Puan cukup mengkoordinasi, fungsi dia hanya pengurai masalah dan mengatasi hambatan yang ruwet. Jadi, tak perlu terjun langsung. Jangan salahkan Puan, fungsi dia hanya koordinatif, bukan eksekutorial,’’kata Hendrawan. 

- See more at: http://www.jurnas.com/news/167041/Tidak-Terlihat-di-Tengah-Korban-Bencana-Puan-Maharani-Dikritik--2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.ZtygJ1sJ.dpuf

Tak Tunjukkan Kinerja, Agus: Puan Dipilih Karena Faktor Ibunya

Minggu, 28 Desember 2014, 16:21 WIB ,Republika/Agung Supriyanto

Joko Widodo dan Jusuf Kalla didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Puan Maharani dipilih menjadi Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan karena faktor ibunya. Sebab Jokowi merasa berhutang budi pada partai pendukungnya yang tidak lain diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Wahid Rahman penulis buku Surat Terbuka untuk Jokowi dan Bangsa Indonesia, Ahad (28/12). "Pada dasarnya Jokowi memang tidak punya partai kan. Dia hanya populer saja," tutur Agus.
Karena hal tersebut, wajar saja selama dua bulan ini Puan tidak mampu menunjukkan performa yang baik. Bahkan banyak masyarakat yang cenderung mengeluhkan kinerjanya.
Menurut Agus, Menteri Koordinator tersebut sebelumnya memang tidak memiliki track record yang bagus. "Seharusnya untuk memimpin sebuah lembaga nasional dibutuhkan orang yang telah punya pengalaman cukup dalam mengurusi organisasi besar yang juga hasilnya baik," ungkap Dosen Universitas Trisakti itu.
Adapun keriteria pemimpin yang baik diantaranya, harus dekat dengan rakyatnya, berakhlakul karimah, dan berwawasan luas. Hal tersebut Agus jelaskan di dalam bukunya.
Agus sendiri menyampaikan bahwa tujuannya menyusun buku tersebut adalah mengingatkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan keharusannya. "Buku ini lahir dari rasa sayang saya terhadap bangsa. Bukan untuk mengecam pemerintah," tutur Agus.

Tidak Terlihat di Tengah Korban Bencana, Puan Maharani Dikritik

Rhama Deny - Jurnas.com , Sabtu, 27 Desember 2014 , 08:23:00 WIB

 

KINERJA Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di saat rakyat Aceh dan Bandung Selatan diterjang banjir, Puan justru tidak tampak di tengah-tengah para korban untuk membantu dan mencari jalan ke luar.

Saat terjadi longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jateng yang menelan korban 93 jiwa misalnya, Puan juga tidak ke lokasi bencana.

‘’Dibandingkan dengan menteri yang lain, yang blusukan ke mana-mana, Puan termasuk payah, dia banyak duduk di belakang meja. Mestinya, keringat Puan menetes deras karena membantu masyarakat yang terkena musibah,’’kata pengamat politik dari UI, Prof. Amir Santoso, Jumat (26/12).

Amir berharap, Puan sering blusukan seperti presiden Jokowi dan menteri-menteri lainnya. Ia mencontohkan Mensos Kofifah Indar Parawangsa yang bersama-sama warga Banjarnegara menyiapkan nasi bungkus di dapur umum untuk para korban longsong. Sebagai Menko, Puan harus kerja keras dan dekat dengan rakyat untuk menolong mereka, jangan cuma berada di belakang meja.

Amir mengatakan, sejak semula ia memang meragukan kemampuan dan keahlian Puan. ‘’Ya, bagaimana, pengalaman tidak punya. Dia jadi menteri kan karena punya cantelan yakni ibunya yang Ketum PDI-P itu,’’ujarnya.

Ditanya, apakah Jokowi berani mengganti Puan bila ternyata gagal mengemban jabatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amir Santoso mengatakan, kalau Jokowi berhasil ‘merebut’ jabatan Ketum PDI-P, pasti berani tetapi kalau jabatan itu masih berada di tangan Megawati, maka Jokowi tidak berani menggantikan Puan.

‘’Publik berharap Jokowi berani mengganti menteri-menteri lain yang tidak cakap atau tidak mumpuni, bukan hanya Puan saja,’’ kata Amir Santoso.

Menanggapi kritik itu, pimpinan Fraksi PDI-P di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, penilaian seperti itu tidak tepat. Ia mengatakan, dalam hal penanggulangan bencana alam, sudah ada yang menangani yakni Menteri Sosial yang dijabat Kofifah Indar Parawangsa.

‘’Untuk para korban tangah longsor di Banjarnegara kan Presiden Jokowi dan Mensos sudah turun ke sana. Gubernur Jateng juga sudah bolak-balik ke sana. Mbak Puan cukup mengkoordinasi, fungsi dia hanya pengurai masalah dan mengatasi hambatan yang ruwet. Jadi, tak perlu terjun langsung. Jangan salahkan Puan, fungsi dia hanya koordinatif, bukan eksekutorial,’’kata Hendrawan. 

- See more at: http://www.jurnas.com/news/167041/Tidak-Terlihat-di-Tengah-Korban-Bencana-Puan-Maharani-Dikritik--2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.ZtygJ1sJ.dpuf

Ekspresi Wajah Puan Berubah Ketika Ditanyakan Kinerjanya

Tidak Terlihat di Tengah Korban Bencana, Puan Maharani Dikritik

Rhama Deny - Jurnas.com
Sabtu, 27 Desember 2014 , 08:23:00 WIB

 2  0  0  0 Google +0

- - Foto : Ist

0

0

• Waspada, Januari 2015 Puncak Bencana Alam
• Sudah 95 Korban Tewas Longsor Banjarnegara Ditemukan, Pencarian Dihentikan
• 40 Alat Deteksi Dini Longsor di Pasang di Jabar dan Jateng
• Ini 79 Korban Tewas Longsor Banjarnegara

KINERJA Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di saat rakyat Aceh dan Bandung Selatan diterjang banjir, Puan justru tidak tampak di tengah-tengah para korban untuk membantu dan mencari jalan ke luar.
Saat terjadi longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jateng yang menelan korban 93 jiwa misalnya, Puan juga tidak ke lokasi bencana.
‘’Dibandingkan dengan menteri yang lain, yang blusukan ke mana-mana, Puan termasuk payah, dia banyak duduk di belakang meja. Mestinya, keringat Puan menetes deras karena membantu masyarakat yang terkena musibah,’’kata pengamat politik dari UI, Prof. Amir Santoso, Jumat (26/12).
Amir berharap, Puan sering blusukan seperti presiden Jokowi dan menteri-menteri lainnya. Ia mencontohkan Mensos Kofifah Indar Parawangsa yang bersama-sama warga Banjarnegara menyiapkan nasi bungkus di dapur umum untuk para korban longsong. Sebagai Menko, Puan harus kerja keras dan dekat dengan rakyat untuk menolong mereka, jangan cuma berada di belakang meja.
Amir mengatakan, sejak semula ia memang meragukan kemampuan dan keahlian Puan. ‘’Ya, bagaimana, pengalaman tidak punya. Dia jadi menteri kan karena punya cantelan yakni ibunya yang Ketum PDI-P itu,’’ujarnya.
Ditanya, apakah Jokowi berani mengganti Puan bila ternyata gagal mengemban jabatan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amir Santoso mengatakan, kalau Jokowi berhasil ‘merebut’ jabatan Ketum PDI-P, pasti berani tetapi kalau jabatan itu masih berada di tangan Megawati, maka Jokowi tidak berani menggantikan Puan.
‘’Publik berharap Jokowi berani mengganti menteri-menteri lain yang tidak cakap atau tidak mumpuni, bukan hanya Puan saja,’’ kata Amir Santoso.
Menanggapi kritik itu, pimpinan Fraksi PDI-P di DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, penilaian seperti itu tidak tepat. Ia mengatakan, dalam hal penanggulangan bencana alam, sudah ada yang menangani yakni Menteri Sosial yang dijabat Kofifah Indar Parawangsa.
‘’Untuk para korban tangah longsor di Banjarnegara kan Presiden Jokowi dan Mensos sudah turun ke sana. Gubernur Jateng juga sudah bolak-balik ke sana. Mbak Puan cukup mengkoordinasi, fungsi dia hanya pengurai masalah dan mengatasi hambatan yang ruwet. Jadi, tak perlu terjun langsung. Jangan salahkan Puan, fungsi dia hanya koordinatif, bukan eksekutorial,’’kata Hendrawan. 

- See more at: http://www.jurnas.com/news/167041/Tidak-Terlihat-di-Tengah-Korban-Bencana-Puan-Maharani-Dikritik--2014/1/News/Politik-Keamanan#sthash.ZtygJ1sJ.dpuf

Senin, 22 Desember 2014 | 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekspresi wajah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendadak berubah. Hal itu terjadi saat dirinya ditanya soal hasil penilaian masyarakat atas kinerja dirinya.
Peristiwa itu terjadi ketika Puan menghadiri peringatan Hari Ibu di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014). Dalam peringatan tersebut, Puan hadir bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sejumlah politisi PDI-P lainnya, seperti Hasto Kristyanto, Ribka Tjibtaning, dan Rano Karno.
Seusai kegiatan, sejumlah awak media lantas mencoba mengonfirmasi dirinya atas hasil survei yang dilakukan Cyrus Network. Wajah Puan yang semula semringah mendadak berubah saat kinerja dirinya dibandingkan dengan kinerja Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti.
"Enggak bekerja bagaimana? Setahu saya Menko selama ini sudah bekerja," kata Puan sembari meninggalkan kerumunan awak media.
Dari 34 menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada empat menteri yang dinilai mendapat perhatian masyarakat berdasarkan hasil survei Cyrus Network. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.
Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden.
Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa Susi adalah menteri yang dianggap memberikan harapan dengan persentase lebih besar dibandingkan tiga menteri populer lainnya. Sebanyak 28,7 persen menilai Susi memberi harapan jika dilihat dari kinerjanya, sedangkan yang meragukan Susi hanya 6 persen. Sisanya, yakni 65,4 responden, mengaku tidak tahu.
Sementara itu, hanya 10,9 persen responden yang menilai Puan Maharani memberi harapan. Sisanya, yakni 12,6 persen, meragukan kinerja Puan dan 76,4 persen mengaku tidak tahu.
Sedangkan responden yang menilai Khofifah bisa memberikan harapan sebanyak 15,0 persen. Kemudian Anies dianggap memberikan harapan oleh 11,2 persen responden.

---

Penulis	: Dani Prabowo
Editor	: Fidel Ali Permana

Aduh ! Bu Menko Puan Maharani Sebut Banjarnegara Ada di Jawa Barat

Minggu, 14 Desember 2014 17:39 WITA

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

Selasa, 23 Desember 2014 | 06:30 WIB

'Survei Puan Jeblok karena Anak Megawati'  

(ki-ka) Muhaimin Iskandar, Joko Widodo, Jusuf Kalla Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, 5 Oktober 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Rendahnya hasil survei terhadap kinerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani disebabkan oleh bermacam hal. Menurut pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, rendahnya harapan masyarakat terhadap Puan disebabkan oleh rekam jejaknya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Survei : Susi Berprestasi, Puan Tak Dikenali)

"Nama Puan memang sudah lebih dikenal ketimbang Menteri Susi, tapi rekam jejak kerjanya ini yang buruk. Akibatnya, wajar kalau masyarakat pesimistis kepadanya," ujar Lucius. "Salahnya, selama menjabat sebagai Menko, Puan belum bisa menunjukkan kebijakan yang prorakyat."

Lucius juga menyatakan hal lain yang menyebabkan rendahnya harapan masyarakat terhadap Puan adalah latar belakang partai pengusungnya. Puan, tutur dia, dipilih menjadi menteri bukan karena keahliannya. "Tetapi karena dia anak yang punya partai, anaknya Megawati Soekarnoputri, jadi masyarakat menganggap remeh, bukan karena keahlian," ujarnya.

Lembaga survei Cyrus Network mengumumkan empat menteri di Kabinet Kerja yang paling disorot masyarakat. Di antara 34 nama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meraih perhatian tertinggi.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan 28,7 persen responden optimistis pada kerja Susi. Sebanyak 6 persen responden menganggap pemilik maskapai Susi Air ini tak memberi harapan. Sedangkan 65,4 persen responden tak tahu sosok Susi.

Lain halnya dengan kinerja Puan Maharani. Cyrus Network justru menilai kinerja Puan rendah. Puan dianggap tak berkualitas oleh 12,6 persen responden. Hanya 10,9 persen masyarakat yang menganggap Puan berkinerja baik. Sedangkan 76,4 persen lainnya tak tahu sosok dan kinerja Puan.

REZA ADITYA Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

POS KUPANG.COM,  JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani jadi bahan perbincangan hangat, Minggu(14/12/2014), bukan karena ia ingin dipanggil 'Bu Menko', namun kali ini ia salah menyebut posisi Banjarnegara yang seharusnya ada di Jawa Tengah. Putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menyebut Banjarnegara ada di Jawa Barat.
Kesalahan penyebutan tersebut dilakukan Puan di akun twitternya @PuanMaharani25, berikut petikannya: Turut berduka cita musibah longsor Banjarnegara Jawa Barat.
Niat baik untuk bersimpati kepada korban tanah longsor yang dilakukan Puan di Twitter tersebut pun berubah menjadi kritikan dan cacian, Banyak twit yang muncul menyayangkan salah sebut Puan Maharani itu.
'Turut berduka atas tidak lulusnya Geografi menteri yang satu ini' tulis akun twitter bernama @gema_mikael.
Sebelumnya, Puan Maharani juga sempat membuat kontroversi.Baru saja dilantik menjadi Menteri oleh Presiden Joko Widodo, Puan pun minta dipanggil 'Bu Menko.
Puan membantah jika dirinya dianggap "gila" hormat karena ingin dipanggil "Bu Menko" di acara resmi. Menurut Puan, panggilan bisa disesuaikan pada tempat dan kepentingannya.
"Panggilan kan bisa apa saja, mbak silakan, bu silakan," kata Puan beberapa waktu lalu.

Yusril: Saya Tidak Perlu Mengajari, Tapi Wajib Mengingatkan Presiden Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengkritik tiga kartu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini bukan mengelola warung. Tiga Kartu Jokowi harus jelas dasar hukumnya. Belum jelas, apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan tiga  jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai," ungkap Yusril, Kamis (6/11/2014).
Hal seperti itu, lanjut Yusril, sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Namun, tegasnya lagi, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara, katanya lagi,  tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.
"Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan," Yusril mengingatkan.
Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, saran Yusril, Presiden haruslah berbicara dulu dengan DPR yang memegang hak anggaran. Karena itu, perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.
"Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," kata Yusril.
"Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres  yang akan diteken Presiden Jokowi.Puan harus tahu, inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI," sambung Yusril lagi.
Inpres dan Keppres, Yusril memaparkan,  pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.
Ia juga menyarankan agar  Mensesneg Sutikno bericara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti. Dia (mensesneg) katakan,imbuh Yusril, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR
"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara," katanya.
"Sebab, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka," sambung Yusril lagi.
Ia kemudian berharap Mensesneg Sutikno, untuk tidak asal bicara  seperti Puan Maharani.  "Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negara," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak -[ihak yang disebutkan oleh Yusril Ihza Mahendra

Puan Maharani dan CEO Kompas Gramedia Masuk Bursa Kabinet Jokowi

Jumat, 25 Juli 2014 10:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani masuk dalam bursa kabinet Jokowi yang ditayangkan di jejaring sosial Facebook (FB).
Nama Puan berada di posisi Menteri Pemberdayaan dan Perempuan dan bersanding dengan nama dua aktivis perempuan yakni Lies Marcoes Natsir, Direktur Rumah Kita Bersama (Rumah Kitab), serta Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).
Nama-nama lain yang masuk dalam bursa kabinet di FB tersebut adalah mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman dan Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo.
Nama Budiman berada di posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Jenderal TNI Moeldoko (Panglima TNI) serta mantan Gubernur DKI yang juga Ketua Umum PKPI Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.
Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan bahwa pihaknya meminta masukan dari masyarakat mengenai siapa yang pantas kabinetnya. Masyarakat dapat memberi masukan lewat FB.
"Minta masukan kan enggak apa-apa," ujar Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/7).
Jokowi tak bersedia menjelaskan nama anggota tim yang ikut menyusun kandidat menteri yang kini ditampilkan di Facebook tersebut. "Sudah enggak perlu tahu," katanya
Jokowi juga menegaskan bahwa nama-nama yang muncul di Facebook tidak mutlak masuk ke kabinetnya. "Itu untuk minta usulan, bukan yakin (pasti masuk kabinet-Red), tapi minta masukan," katanya.
Jokowi mengaku akan minta saran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyusun kabinet. "Kami banyak konsultasi, pemerintahan Pak SBY itu seperti apa, di kementerian seperti apa, apa masalah yang dihadapi, dan yang akan datang seperti apa. Termasuk menyiapkan kriteria-kriteria kabinet seperti apa, kriteria orangnya seperti apa," ujarnya.
Jokowi menambahkan, ia dan SBY juga mendiskusikan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Namun, Jokowi menepis spekulasi pembicaraan dengan SBY juga membahas penempatan kader Partai Demokrat di pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini masalah pemerintahan bukan masalah politik. Bedakan," tegasnya.
Jokowi mengatakan bahwa konsultasi kepada SBY dilakukan agar peralihan pemerintahan berjalan mulus. "Ini baru siap-siapin, tapi fix-nya habis lebaran," kata  Jokowi.
Dari nama-nama kandidat menteri yang ditampilkan di jejaring sosial tersebut, sedikitnya ada lima nama yang merupakan akademisi di almamater Jokowi yakni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Di antaranya Dr Pratikno, Dr Satyawan Pudyatmoko, Dr Zainal Arifin Mochtar, dan Dr Sri Adiningsih.
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, kabinet Jokowi-JK akan diisi dari berbagai latar belakang. Yang lebih penting, kata Tjahjo, orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang yang akan ditugaskan Jokowi.
(Tribunnews/fer/nic)

Nama-nama yang Masuk Bursa Kabinet Jokowi-JK
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Jenderal TNI Budiman; Jenderal TNI Dr. Moeldoko; Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Chairul Tanjung; Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan; Gita Irawan Wirjawan
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si; Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE; Prof. Dr. Alwi Shihab
4. Menteri Dalam Negeri: Dr. Abraham Samad, S.H., M.H; Dr (HC). Agustin Teras Narang, SH; Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc
5. Menteri Luar Negeri: Don K. Marut, MA, M.Phil; Drs. Makmur Keliat, Ph.D; Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
6. Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc; Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin; Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu
7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM): Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA; Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM
8. Menteri Keuangan: Prof. Dr. Hendrawan Supratikno; DR. Ir. Raden Pardede, Ph.D; Agus Martowardojo
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc; Ir. Luluk Sumiarso; Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.
10. Menteri Perindustrian: Anton Joenoes Supit; Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC; Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
11. Menteri Perdagangan: Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D; Soetrisno Bachir; Dr. Sri Adiningsih
12. Menteri Pertanian: Arif Wibowo; Prof. Dr. Bustanul Arifin; Dr. Ir. Iman Sugema, M.Sc.
13. Menteri Kehutanan: Prof. Dr Ir. Frans Wanggai; Dr. Mohamad Prakosa; Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc
14. Menteri Perhubungan: Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim; Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc; Ignasius Jonan
15. Menteri Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc; Dr. Kadarusman, P.hD; Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.
16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rieke Dyah Pitaloka; Dr. Rizal Sukma; Wahyu Susilo
17. Menteri Pekerjaan Umum: Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si; Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA; Tri Mumpuni Wiyatno
18. Menteri Kesehatan: Prof. DR. Fasli Jalal; dr. Ribka Tjiptaning; Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D
19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Hilmar Farid; Yudi Latif, MA, PhD.

20. Menteri Sosial: Dadang Juliantara; Eva Kusuma Sundari; Ir. Hasto Kristiyanto, MM
21. Menteri Agama: Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA; Drs. H. Lukman Hakim Saifudin; Siti Maulida
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Garin Nugroho; Jeffrie Geovanie; Mira Lesmana
23. Menteri Komunikasi dan Informatika: Drs. Ferry Mursyidan Baldan; Nezar Patria, MA; Ir. Onno W Purbo. M.Eng, PhD.
24. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait, S.IP; Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM; Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME
25. Menteri Riset dan Teknologi: Dr. I Gede Wenten; Dr.Eng. Romi Satria Wahono, B.Eng.,M.Eng; Prof. Yohannes Surya, Ph.D.
26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si; Dra. Khofifah Indar Parawansa; Nusron Wahid, SS.
27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan- Anak: Lies Marcoes Natsir, MA; Nani Zulminarni, MA; Puan Maharani
28. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad: Charlie Heatubun, Ph.D; Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Dr. Eko Prasojo; Ir. Tri Rismaharini, M.T; Agung Adi Prasetyo
30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs. Akbar Faizal, M.Si; Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si; Indra Jaya Piliang, SS, M.Si
31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Aviliani, SE, M.Si; Faisal Basri.,SE.,MA; Dr. Revrisond Baswir
32. Menteri Perumahan Rakyat: Prof. Rhenald Khasali, Ph.D; Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, Ph.D.; Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Dr. Hendri Saparini; Dr. Kurtubi; Emirsyah Satar
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adhie MS; Anies Rasyid Baswedan Ph.D; Herry Zudianto, SE.Akt,