Melihat desain rumah DP 0 rupiah ala Anies-Sandi

Rabu, 24 Januari 2018 15:10:26 Reporter : Iqbal Nugroho

Melihat desain rumah DP 0 rupiah ala Anies-Sandi. Arsitektur rumah DP 0 rupiah ini didesain modern dan minimalis. Untuk tipe 36, dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. Sedangkan untuk tipe 21 spesifikasi tetap sama, hanya saja dilengkapi satu kamar tidur.

Calon pembeli saat melihat contoh rumah DP 0 rupiah tipe 36 di Klapa Village, Jakarta, Rabu (24/1).
©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Realisasi DP 0 Rupiah terburu-buru

Selasa, 27 Februari 2018 06:32 Reporter : Fikri Faqih

Ground breaking hunian DP 0 rupiah. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek rumah DP nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. Ini merupakan lokasi kedua setelah sebelumnya dilakukan di Jalan H. Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Namun, pelaksanaan ground breaking ini masih menuai banyak pertanyaan. Pasalnya, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan mengatur mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan hunian ini tak kunjung siap. Bahkan rencananya baru akan ada pada April 2018.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menyayangkan tidak adanya komunikasi dengan pihak legislatif terkait rencana pembangunan hunian tersebut. Padahal masih banyak pertanyaan yang belum dijelaskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait hunian vertikal tersebut.
Dia mencontohkan, apakah nantinya rumah DP 0 Rupiah tersebut akan dapat dimiliki oleh warga nantinya. Mengingat, tanah di mana hunian yang akan mendapat sokongan APBD tersebut merupakan milik Pemprov DKI Jakarta.
"Paling penting adalah dari Gubernur dan Wakil Gubernur ngomong apa adanya, sebetulnya bagaimana sih kondisinya DP 0 Rupiah? Memiliki rumah dan bisa diagunkan? Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bilang enggak. Kalau enggak nanti kayak rumah susun sewa saja," katanya kepada merdeka.com, Senin (26/2).

Ground breaking hunian DP 0 rupiah 2018 Merdeka.com/Imam Buhori
Bestari mengingatkan, partai politik yang duduk di DPRD DKI Jakarta masih banyak mempertanyakan rencana tersebut. Bahkan dia mengingatkan, sudah ada komunikasi antar fraksi membahas mengenai pola kepemimpinan Anies-Sandi.
"Gak ada komunikasi, makanya nanti ada upaya politiklah. Menyikapi beginian gak bisa grasak grusuk. Tinggal tunggu meledak, tunggu waktu," ujarnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menyoroti rencana pembiayaan rumah DP 0 rupiah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Karena jika cicilan itu bisa mencapai 20 tahun dan sangat tidak logis seorang kepala daerah menjabat sampai kurun waktu 20 tahun.
"Gubernur mungkin perlu buka aturan lagi. Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," tegasnya.
Dia mengatakan ini didasari Permendagri No. 21/2011 sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tepat Pasal 54A ayat (6) yang berbunyi Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
"Permendagri itu memang menyebut penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah gak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Pras.

Ground breaking hunian DP 0 rupiah 2018 Merdeka.com/Imam Buhori
Untuk diketahui, Sandiaga menjelaskan, rumah DP 0 rupiah kedua akan akan dibangun dengan luas tanah 1,3 hektar dan tanah ini milik swasta yakni PT Nusa Kirana. Khusus rumah DP 0 Rupiah ini nantinya akan berbentuk rumah tapak.
Dijelaskan PT Nusa Kirana yang juga merupakan pengembang pembangunan rumah tersebut. Dalam perencanaan rumah tapak tersebut akan dibangun lahan berukuran 5x9 meter atau 45 meter persegi.
"Total tanahnya 1,3 hektar, kemarin saya waktu datang ada perubahan-perubahan sedikit unit, supaya bisa ditambah unit," jelas dia.
Sebelumnya, Pemprov sudah meresmikan pembangunan DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan total 703 unit yang pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun dengan luas lahan 1,4 hektar.
Terdiri 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan pada warga yang berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah, harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, tipe 21 harganya 185 juta rupiah. [fik]

Sandiaga pastikan tender rumah DP 0 Rupiah tak bermasalah

Jumat, 2 Maret 2018 14:19 Reporter : Syifa Hanifah

sandiaga Berkantor ke Pulau Tidung. ©2018 Merdeka.com/Syifa Hanifah

Merdeka.com - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga ada kecurangan dalam proyek program Rumah DP 0 Rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, di mana penunjukan kontraktor yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk tanpa dilalui proses tender.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, mempersilakan kepada semua pihak yang mau memproses masalah ini ke KPPU. Namun dia memastikan pihaknya selalu transparan dalam proses pengambilan kebijakan.
"Silakan saja di proses kami welcome kami yakin dikelola dengan tata kelola yang baik dengan proses yang transparan dan juga ada payungnya (hukum) dan juga tentunya menjadi masukan bagi kita semua kita terima kasih masukan seperti itu," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (2/3).
Dia mengungkapkan, rumah DP 0 Rupiah hanya ingin menghadirkan hunian murah dan terjangkau untuk masyarakat Jakarta.
"Itu arahan Pak Anies dan saya harus transparan dan terbuka tidak ada ditutup-tutupi kalau ini menjadi sorotan masyarakat kita harap ini betul-betul clear bahwa ini untuk kepentingan masyarakat mendapatkan rumah yang terjangkau harganya," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk, Donald Sihombing membantah, adanya kecurangan dalam proyek rumah DP 0 Rupiah. Menurutnya, penetapan pihaknya sebagai mitra kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) pada proyek rumah DP 0 Rupiah Kelapa Village telah sesuai dengan ketentuan.
"Kami memastikan penetapan Totalindo sebagai mitra kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) pada proyek DP Rp 0 Klapa Village di Pondok Kelapa JakartaTimur, telah sesuai dengan ketentuan," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (23/2).
Donald menegaskan jika proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tidak terkait dengan proyek rumah susun. "Tidak ada menggunakan APBD ini murni bisnis to bisnis," ucapnya. [fik]