Malaysia Tangkap Kapal WNI, Puluhan Orang Ditahan

Editor : Akhmad Kholil

Ilustrasi kapal imigran gelap

Rimanews - Sebuah kapal berpenumpang 36 warga negara Indonesia ditahan oleh Satuan Pengamanan Maritim Malaysia daerah maritim 3 Lumut pada 7 Desember di sekitar 43 mil dari barat daya Pulau Pangkor, Perak, Malaysia.
Di atas kapal tanpa identitas itu terdapat penumpang 32 WNI pendatang asing tanpa izin (PATI) dan empat awak kapal serta ditemukan barang berupa uang senilai 26 ribu ringgit dan rupiah, demikian keterangan KBRI Kuala Lumpur yang diterima Antara, Senin (8/12).
Kapal tersebut diduga akan berlayar menuju perairan Indonesia tanpa melalui jalur resmi.
Saat ini ke-36 WNI, termasuk 6 perempuan dan bayi usia 1 bulan ditahan di kantor kepolisian daerah Manjung, Perak.
Atas kejadian tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malayisa, Herman Prayitno menugaskan Tim Satgas Perlindungan KBRI Kuala Lumpur untuk menemui WNI yang ditahan.
Tim Satgas telah bertemu dengan Komandan APMM Lumut Kapten Razak untuk memastikan kondisi seluruh WNI yang ditahan.
Ke- 36 WNI tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan masih harus menunggu masa remand (tahanan) maksimal 14 hari.
Menurut Kapten Razak, jika pemilik kapal beserta anak buah kapal terbukti bersalah melakukan pengangkutan imigran gelap, sesuai Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Imigran 2007, maka yang bersangkutan terancam hukuman denda maksimal RM 250.000 atau hukuman penjara maksimal 5 tahun, atau dikenakan kedua hukuman tersebut sekaligus.
Atas pertimbangan keselamatan bayi, Dubes Herman telah memerintahkan Tim Satgas untuk bernegosiasi agar bayi dan ibunya serta seorang perempuan yang sedang hamil dapat dibebaskan dari proses dan dipulangkan oleh KBRI.
Ketiganya saat ini sedang dalam perjalanan menuju Kuala Lumpur. Sedangkan selebihnya masih dalam tahanan kepolisian untuk menjalani proses hukum karena melanggar UU Keimigrasian.

Sumber : Antara

Jurus 'Ganyang Malaysia' ? Jokowi sekutu AS?

Jum'at, 28 November 2014 | 21:57 WIB

Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia'  

Kapal perang TNI-AL berpatroli di perairan Selat Malaka. Dok. TEMPO/ Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Media online Malaysia, Utusan.com, menyatakan Presiden Joko Widodo ingin melakukan konfrontasi dengan negeri jiran tersebut. Dalam artikel berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut menulis rencana pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia kontroversial. (Baca: Pengusaha Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

"Khamis lalu, Jokowi mencetuskan kontroversi apabila mengarahkan pihak berkuasa maritim menenggelamkan semua bot nelayan Malaysia yang dilaporkan ditahan kerana memasuki perairan negara itu. Bagi Jokowi, tindakan ini akan memberikan kesan untuk mengurangkan pencerobohan oleh nelayan Malaysia ke kawasan perairan negara itu," demikian dikutip dari Utusan.com.my. (Baca : 'Senjata' Tim Susi Pantau Pencurian Ikan)

Jokowi, menurut media tersebut, adalah pemimpin yang angkuh. "Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tatasusila tinggi." (Baca : Tim Menteri Susi Berburu Penangkap Ikan Ilegal)

Ketegangan di antara kedua negara, kata media tersebut, dipicu oleh ditahannya 200 nelayan asal Malaysia yang menerobos perairan Indonesia. "Pihak Maritim Malaysia bagaimanapun menafikan nelayan Malaysia ditahan di Indonesia kerana tidak mendapat laporan tentang penahanan itu."

Indonesia, menurut Utusan.com, sebenarnya tidak perlu menahan para nelayan, melainkan cukup mengusir kapal tesebut. "Jokowi agak gopoh. Dia tidak menghayati memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh pemimpin sebelum ini terhadap Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh pihak maritim kedua-dua negara. Antara isi garis panduannya, kedua-dua negara mencapai kesepakatan hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menceroboh perairan. Menenggelamkan bot dalam kata lain memusnahkan harta benda nelayan tidak ada dalam garis panduan berkenaan."

Menurut media tersebut, seharusnya Malaysia yang melancarkan konfrontasi karena banyaknya tenaga kerja Indonesia ilegal di negeri tersebut. "Malaysia sepatutnya yang berkonfrontasi kerana pendatang tanpa izin Indonesia menyumbang kepada masalah sosial sekaligus merampas keamanan di negara ini."

UTUSAN.COM | DEWI

Sabtu, 29 November 2014 | 06:24 WIB

Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS

Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

TEMPO.CO , Jakarta:Media online asal Malaysia, Utusan.com menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah sekutu Amerika Serikat. Dalam tulisannya berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi," media tersebut menggambarkan mesranya hubungan antara Jokowi dan Amerika Serikat. (Baca : Usir Kapal, Kata Media Malaysia Jokowi Alihkan Isu

Menurut media tersebut, dalam kampanye Presiden sebelumnya, Jokowi sempat membantah kedekatannya dengan Amerika Serikat. Namun kini pemerintah menjalin kerja sama di bidang maritim dengan negeri Abang Sam itu. (Baca : Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang' Malaysia)

"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan Amerika Syarikat (AS). Semasa berkempen dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS sedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi."

Hubungan bilateral itu, kata media online tersebut, menyiratkan istimewanya hubungan dengan Indonesia. Pada 1991, hubungan kedua negara sempat memanas karena kasus Timor Leste. "Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka."

Mesranya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, juga disebut tak sehat.
"Pada era Jokowi, AS berpeluang meluaskan penguasaannya di sebelah sini selepas mempunyai pangkalan di Korea Selatan dan Jepun. Ini mungkin mencetuskan konflik dari sudut geopolitik negara yang berjiran dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu 'sihat' sebenarnya."

Selain itu, media tersebut menulis juga bahwa Jokowi angkuh dan ingin melakukan kontroversi dengan Malaysia. Langkah pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal bot nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia, memicu kontroversial.

Presiden Joko Widodo memang bersikap tegas terhadap kapal asing yang menerobos perairan Indonesia tanpa izin. Tak hanya diusir, kapal-kapal tersebut juga terancam ditenggelamkan.

UTUSAN.COM | DEWI

Jokowi Angkuh? apa alasannya!

Jokowi Dituduh Angkuh di Malaysia, Menteri Kabinet Kerja Dukung Ketegasan Jokowi

Jumat, 28 November 2014 | 20:31 WIB

Indra Akunto/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri-menteri Kabinet Kerja menyesali ada opini di media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh karena menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Para menteri beranggapan Jokowi sedang menjaga kedaulatan bangsa sehingga tak layak disebut angkuh.
"Itu kan menyangkut kedaulatan, harga diri, dan kehormatan negara untuk mengamankan wilayah, mempertahankan sumber daya alamnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Tjahjo menjelaskan, selama ini banyak kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dan mencuri ikan secara ilegal. Ia bahkan menuding banyak dari kapal-kapal itu berbendera Malaysia.
"Kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu (Jokowi angkuh), dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, mencuri ikan-ikan kita," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pendapat yang senada. Ia merasa Presiden Jokowi berhak mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan RI. Menurut Tedjo, Jokowi sudah seharusnya mengambil sikap tegas pada kapal asing yang melintasi perairan Indonesia secara ilegal dan mencuri ikan. Ia mendukung kebijakan tersebut karena memiliki dasar hukum yang kuat.
"Presiden Jokowi bukan angkuh, tapi tegas. Mereka juga mengobok-obok kekayaan laut kita, kita harus tegas. Ini negara kita, jangan diatur orang asing," ucap Tedjo.
Warga Malaysia yang bekerja di salah satu media Malaysia menuliskan opininya untuk menyikapi kebijakan Presiden Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin dan mencuri ikan. Tulisan tersebut murni opini penulis dan bukan sikap resmi media tempatnya bekerja.
"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi, tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tata susila tinggi," demikian laporan yang berjudul "MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI" yang diunggah Utusan Online.