Minggu, 16 November 2014 | 03:55 WIB
Relawan Jokowi Kritik Kebijakan Menteri ESDM
TEMPO.CO , Jakarta:
Anggota tim pakar Seknas Jokowi, Bonnie Setiawan, menagih janji-janji
kampanye presiden Joko Widodo di sektor energi. Dia menuturkan, melalui
tim kampanyenya, Hasto Kristianto, Jokowi pernah menjanjikan pembentukan
tim pemberantas mafia migas, pembubaran petral, pemindahan basis
pentral di Singapura, dan Pertamina mengurus kontrak migas yang akan
habis, seperti blok mahakam.
Jelasnya janji kebijakan energi Jokowi yang disampaikan dalam kampanyenya dulu, seharusnya membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjalankan program-program itu dalam kepemimpinannya. "Kan aneh kalau ternyata menteri ESDM, mengatakan sebaliknya," kata Bonnie dalam diskusi energi, di kantor Seknas Jokowi, Jalan Brawijaya 35, Jakarta Selatan, Sabtu 15 November 2014.(Baca: Menteri ESDM Copot Dirjen Migas)
Sudirman, kata Bonnie, malah menegaskan tidak membubarkan petral, tidak memindahkan kantornya, dan kontrak yang akan selesai tidak dikembalikan ke Pertamina. "Pembentukan satgas mafia migas juga tidak ada kabarnya," katanya. Dalam mengawal program Jokowi, kata dia, Seknas mengingatkan Jokowi harus konsisten dengan janji-janinya.
Menurut dia, penyebab Jokowi tidak menjalankan janjinya adalah presiden dikelilingi orang yang sama dari rezim terdahulu. Itu lah yang membuat kebijakan jokowi tidak dapat berjalan. "Kami kecewa orang-orang yang ada di kabinet," kata Bonnie. (Baca: Menteri Energi: BBM Murah Bikin Masyarakat Malas)
Dia mengatakan cukup berat untuk mengawal pemerintah Jokowi. Pasalnya, orang-orang yang mengelilingi presiden mengisolasi Jokowi untuk berhubungan dengan temannya sendiri, seperti relawan. Dia mencontohkan, pada pertemuan APEC lalu, Jokowi dikelilingi Tommy Winata, Eka Cipta Wijaya, dan perwakilan dari CSiS.
Bonnie khawatir presiden hanya menjadi simbol saat kebijakan pemerintahan baru diwarnai kepentingan orang-orang yang menyelewengkan janji Jokowi.
ALI HIDAYAT
Berita Lain
Jokowi Berbisik, Xi Jinping pun Luluh
G20, Jokowi: Ikut Juga Belum, Sudah Disuruh Keluar
Ada Gempa, Jokowi Telepon Maluku-Sulut-Gorontalo
Soal Revisi UU MD3, Koalisi Prabowo Retak?
Pamer Foto, Abbot Salah Mention Akun Jokowi
Jelasnya janji kebijakan energi Jokowi yang disampaikan dalam kampanyenya dulu, seharusnya membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjalankan program-program itu dalam kepemimpinannya. "Kan aneh kalau ternyata menteri ESDM, mengatakan sebaliknya," kata Bonnie dalam diskusi energi, di kantor Seknas Jokowi, Jalan Brawijaya 35, Jakarta Selatan, Sabtu 15 November 2014.(Baca: Menteri ESDM Copot Dirjen Migas)
Sudirman, kata Bonnie, malah menegaskan tidak membubarkan petral, tidak memindahkan kantornya, dan kontrak yang akan selesai tidak dikembalikan ke Pertamina. "Pembentukan satgas mafia migas juga tidak ada kabarnya," katanya. Dalam mengawal program Jokowi, kata dia, Seknas mengingatkan Jokowi harus konsisten dengan janji-janinya.
Menurut dia, penyebab Jokowi tidak menjalankan janjinya adalah presiden dikelilingi orang yang sama dari rezim terdahulu. Itu lah yang membuat kebijakan jokowi tidak dapat berjalan. "Kami kecewa orang-orang yang ada di kabinet," kata Bonnie. (Baca: Menteri Energi: BBM Murah Bikin Masyarakat Malas)
Dia mengatakan cukup berat untuk mengawal pemerintah Jokowi. Pasalnya, orang-orang yang mengelilingi presiden mengisolasi Jokowi untuk berhubungan dengan temannya sendiri, seperti relawan. Dia mencontohkan, pada pertemuan APEC lalu, Jokowi dikelilingi Tommy Winata, Eka Cipta Wijaya, dan perwakilan dari CSiS.
Bonnie khawatir presiden hanya menjadi simbol saat kebijakan pemerintahan baru diwarnai kepentingan orang-orang yang menyelewengkan janji Jokowi.
ALI HIDAYAT
Berita Lain
Jokowi Berbisik, Xi Jinping pun Luluh
G20, Jokowi: Ikut Juga Belum, Sudah Disuruh Keluar
Ada Gempa, Jokowi Telepon Maluku-Sulut-Gorontalo
Soal Revisi UU MD3, Koalisi Prabowo Retak?
Pamer Foto, Abbot Salah Mention Akun Jokowi
Baca Juga
Komentar (0)
Foto Terbaru
Gumebyar Hametik Teh, Ungkapan Syukur Pada Hasil PanenTop Stories
Editor's Choice
- Menteri Anies Ditantang ICW Hapus Ujian Nasional
- Ahli Hukum: Florence 'Status Path' Layak Bebas
- Selain SBY, Ical dan Prabowo 'Korban' Timothy
- Cegah Kasus Sabu Unhas Terulang, Dosen Akan Tes Narkotik
- Kasus Sabu Unhas, Nilam Izin Kuliah Sebelum Ditangkap
- 5 Orang Jadi Tersangka Kasus Tewasnya Siswa SMA 109
- Kisah Mendampingi Anak Aceh Korban Tsunami
Berita Utama Bisnis
- PT Kereta Api Tertibkan 5 Ribu Rumah Dinas
- Beli Bensin Banyak-banyak, Awas Ditangkap Polisi!
- Di Forum CEO APEC, Jokowi 'Jualan' Tol Laut
- Lewat ISIS, Harga Satu Barel Minyak Lebih Murah
- Soal Rapat Harga BBM, Ini Jawaban Kepala Bappenas
- Butuh 218 Tahun untuk Habiskan Kekayaan Bill Gates
- Menteri Jonan Kerja di Meja Makan, Kenapa?
- Terpopuler Harian
- Terpopuler Mingguan
- Relawan Jokowi Kritik Kebijakan Menteri ESDM
- Ajak Italia Kerja Sama Industri Kreatif, Tepatkah?
- Fadel: Jokowi Jangan Gegabah Naikkan Harga BBM
- Peluang di Balik Pencatatan Transaksi Online
- Jelang Kenaikan Harga BBM, Bulog Operasi Pasar
- Pasarkan Produk Halal di AS Bisa Lewat Houston
- Pasarkan Produk Halal di AS Bisa Lewat Houston
- SKK Migas Dinilai Salah Peran, Ikut Tentukan Harga
- Tanjung Perak Dikeruk untuk Sandar Kapal Besar
- Tanjung Perak Dikeruk untuk Sandar Kapal Besar
Video Terkini
Copyright © 2011
Tempo Media Group
Jokowi Pilih Susi, Tokoh Maluku : Ini Penghinaan Menurut Saya
Kamis, 30 Oktober 2014 18:07 WIB
TRIBUNNEWS.COM/Edwin Firdaus
Tokoh masyarakat Maluku, Engelina Pattiasina.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh masyarakat Maluku, Engelina Pattiasina, kecewa dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi karena menempatkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebab, kata dia, berbicara poros maritim dunia harusnya orang timur Indonesia yang harusnya mendapat porsi besar mengemban amanah tersebut.
"Ini penghinaan menurut saya," kata Engelina dalam jumpa pers bertajuk "Menyikapi Persoalan Kebangsaan Pasca-penyusunan Kabinet" di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Dia menjelaskan alasan kekecewaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dipaparkan di Universitas Atmajaya beberapa waktu lalu, kata dia, Indonesia Timur kini memiliki sekitar 300 ahli yang bergelar Doktor saat ini. Sebanyak 15 dari 30 Doktor yang berasal dari Maluku itu, konsen keilmuannya dalam bidang kelautan.
"Tetapi tak satu pun tidak dipertimbangkan. Bagi orang Timur, laut itu pemersatu NKRI, bukan pemisah. Tapi kenapa tidak diakomodir," tegas mantan Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR RI tersebut.
Sebab, kata dia, berbicara poros maritim dunia harusnya orang timur Indonesia yang harusnya mendapat porsi besar mengemban amanah tersebut.
"Ini penghinaan menurut saya," kata Engelina dalam jumpa pers bertajuk "Menyikapi Persoalan Kebangsaan Pasca-penyusunan Kabinet" di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Dia menjelaskan alasan kekecewaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dipaparkan di Universitas Atmajaya beberapa waktu lalu, kata dia, Indonesia Timur kini memiliki sekitar 300 ahli yang bergelar Doktor saat ini. Sebanyak 15 dari 30 Doktor yang berasal dari Maluku itu, konsen keilmuannya dalam bidang kelautan.
"Tetapi tak satu pun tidak dipertimbangkan. Bagi orang Timur, laut itu pemersatu NKRI, bukan pemisah. Tapi kenapa tidak diakomodir," tegas mantan Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR RI tersebut.
Relawan Jokowi minta Rachmat Gobel cabut Permendag 44/2014
Kamis, 30 Oktober 2014 15:23 WIB
TRIBUN/DANY PERMANA
Menteri Perdagangan Rahmat Gobel
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menteri Perdagangan
Rachmat Gobel diminta segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 44 Tahun 2014, karena dianggap mendorong penyelundupan
timah.
Aturan ini juga dianggap tidak mensyaratkan legalitas timah yang akan diekspor, membuat timah ilegal bebas ekspor.
"Permintaan kami agar Rachmat Gobel mencabut Permendag tersebut, didasarkan studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selama ini terjadi penyelundupan dalam jumlah luar biasa," kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang di Jakarta, Kamis (30/10).
Dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com ia menegaskan, Menteri Perdagangan era pemerintahan SBY yang mengeluarkan Permendag ini pada 24 Juli 2014, sesungguhnya sadar, kebijakan ini akan bermasalah sehingga baru diberlakukan tanggal 1 November 2014. Jadi mewariskan hal buruk bagi Pemerintahan Jokowi.
Permintaan pencabutan Permendag 44 Tahun 2014, disampaikan Bara JP secara tertulis kepada Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Kamis (30/10), dengan tembusan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga diminta bertindak tegas.
Menurut Bara JP, Permendag 44 merupakan hasil kerja mafia, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2013, dilarang mengolah mineral yang bukan dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sertifikat clear and clean (cc).
Sedangkan dalam Permendag 44, bahkan untuk memperoleh Ijin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI) sekali pun, tidak ada syarat ada sertifikat cc.
Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium saja, mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat cc.
''Tidak peduli soal sertifikat cc, artinya pemerintah tidak mau tahu dari mana asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, pokoknya asal membayar PPN 10%. boleh ekspor. Ini bisa ditafsirkan, hasil penambangan liar 'dicuci' dengan PPN 10%. Ironisnya, PPN 10% tersebut, di kemudian hari bisa 'diambil balik" melalui restitusi,'' jelas Sihol.
Jika Permendag 44/2014 diberlakukan, maka penyelundupan timah akan semakin deras dan dilancarkan oleh birokrasi. Sebab sepanjang 2004-2013, sesuai dengan hasil studi ICW, data jumlah impor timah Indonesia oleh negeri pembeli, selalu lebih besar dari data jumlah ekspor timah dari Indonesia ke negera tersebut. Artinya, selama ini penyelundupan timah memang sangat besar.
Menurut kajian Ketua KPK Abraham Samad (4 Juni 2014), kerugian illegal mining sangat dahsyat, termasuk kerugian ekspor timah ilegal, yang mayoritas dipasok dari Propinsi Bangka Belitung (Babel).
"Isi Permendag 44 bertentangan dengan 'roh' studi KPK dan ICW, maka sebaiknya segera dicabut," ujar Sihol.
Aturan ini juga dianggap tidak mensyaratkan legalitas timah yang akan diekspor, membuat timah ilegal bebas ekspor.
"Permintaan kami agar Rachmat Gobel mencabut Permendag tersebut, didasarkan studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selama ini terjadi penyelundupan dalam jumlah luar biasa," kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang di Jakarta, Kamis (30/10).
Dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com ia menegaskan, Menteri Perdagangan era pemerintahan SBY yang mengeluarkan Permendag ini pada 24 Juli 2014, sesungguhnya sadar, kebijakan ini akan bermasalah sehingga baru diberlakukan tanggal 1 November 2014. Jadi mewariskan hal buruk bagi Pemerintahan Jokowi.
Permintaan pencabutan Permendag 44 Tahun 2014, disampaikan Bara JP secara tertulis kepada Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Kamis (30/10), dengan tembusan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga diminta bertindak tegas.
Menurut Bara JP, Permendag 44 merupakan hasil kerja mafia, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2013, dilarang mengolah mineral yang bukan dari pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan sertifikat clear and clean (cc).
Sedangkan dalam Permendag 44, bahkan untuk memperoleh Ijin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI) sekali pun, tidak ada syarat ada sertifikat cc.
Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium saja, mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat cc.
''Tidak peduli soal sertifikat cc, artinya pemerintah tidak mau tahu dari mana asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, pokoknya asal membayar PPN 10%. boleh ekspor. Ini bisa ditafsirkan, hasil penambangan liar 'dicuci' dengan PPN 10%. Ironisnya, PPN 10% tersebut, di kemudian hari bisa 'diambil balik" melalui restitusi,'' jelas Sihol.
Jika Permendag 44/2014 diberlakukan, maka penyelundupan timah akan semakin deras dan dilancarkan oleh birokrasi. Sebab sepanjang 2004-2013, sesuai dengan hasil studi ICW, data jumlah impor timah Indonesia oleh negeri pembeli, selalu lebih besar dari data jumlah ekspor timah dari Indonesia ke negera tersebut. Artinya, selama ini penyelundupan timah memang sangat besar.
Menurut kajian Ketua KPK Abraham Samad (4 Juni 2014), kerugian illegal mining sangat dahsyat, termasuk kerugian ekspor timah ilegal, yang mayoritas dipasok dari Propinsi Bangka Belitung (Babel).
"Isi Permendag 44 bertentangan dengan 'roh' studi KPK dan ICW, maka sebaiknya segera dicabut," ujar Sihol.
Relawan Minta Jokowi Ganti Sejumlah Menterinya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Relawan Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Kebangsaan
(Kompak) mendesak Presiden Joko Widodo mengganti para menteri di
kabinetnya yang dinilai masyarakat cacat hukum dan moral.
"Ini tidak pantas disebut-sebut Kabinet Kerja, melainkan kabinet bagi-bagi kursi atas intervensi mafia," kata Koordinator Aksi Kompak, Haris Pertama, Kamis (30/10/2014).
Mereka menolak Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri BUMN pilihan Jokowi. Sebab Rini disebut-sebut sosok yang berkaitan dengan kasus Sukhoi dan SKL BLBI.
Selain Rini, Kompak kata Haris juga menolak delapan Menteri lainnya, seperti Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri KKP Susy Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Sofyan djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar