Kuota BBM Bersubsidi Cukup Sampai Akhir Tahun, Tapi Perlu Kebijakan Baru
Kamis, 30 Oktober 2014 02:59 WIB
Warta Kota/henry lopulalan/henry lopulalan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil
menyebut pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, agar jatah
BBM bersubsidi tahun ini sebanyak 46 juta kilo liter masih cukup untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
"Menurut hitung-hitungannya masih Oke. Tentu akan ada kebijakan, tindakan yang baik supaya tidak jadi masalah," kata Sofyan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, karena belakangan terbukti pengendalian tersebut berujung pada antrean.
"(Pengendalian) itu tidak akan berhasil. Karena kemarin waktu dikendalikan terjadi orang antre begitu," ujarnya.
Sofyan juga menjelaskan bahwa, pelarangan penjualan BBM bersubsidi di SPBU yang berada di jalan tol pun menurutnya tidak akan efektif menekan konsumsi BBM bersubdisi.
Menurutnya pemerintah masih terus membahas solusi agar subsidi BBM tidak sampai menjebol keuangan pemerintah lebih parah lagi. Namun Sofyan belum bisa menjawab apakah solusi tersebut termasuk pengurangan subsidi BBM, dan hal itu juga tidak dibahas secara detail dalam pertemuan singkatnya dengan JK.
"Tidak bahas sampai sedetail itu, intinya adalah persiapan-persiapan yang diperlukan, masalah ekonomi yang kita hadapi, termasuk membicarakan masalah harga dan lain-lain," jelasnya.
Ia juga belum bisa menjawab apakah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan dikeluarkan bulan depan, adalah bentuk kompensasi dari kenaikkan harga BBM.
Namun kalau pun pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, duit kompensasi sebanyak Rp 5 Triliun yang sudah disetujui dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBNP) 2014, menurutnya cukup untuk membiayai.
"Menurut hitung-hitungannya masih Oke. Tentu akan ada kebijakan, tindakan yang baik supaya tidak jadi masalah," kata Sofyan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, karena belakangan terbukti pengendalian tersebut berujung pada antrean.
"(Pengendalian) itu tidak akan berhasil. Karena kemarin waktu dikendalikan terjadi orang antre begitu," ujarnya.
Sofyan juga menjelaskan bahwa, pelarangan penjualan BBM bersubsidi di SPBU yang berada di jalan tol pun menurutnya tidak akan efektif menekan konsumsi BBM bersubdisi.
Menurutnya pemerintah masih terus membahas solusi agar subsidi BBM tidak sampai menjebol keuangan pemerintah lebih parah lagi. Namun Sofyan belum bisa menjawab apakah solusi tersebut termasuk pengurangan subsidi BBM, dan hal itu juga tidak dibahas secara detail dalam pertemuan singkatnya dengan JK.
"Tidak bahas sampai sedetail itu, intinya adalah persiapan-persiapan yang diperlukan, masalah ekonomi yang kita hadapi, termasuk membicarakan masalah harga dan lain-lain," jelasnya.
Ia juga belum bisa menjawab apakah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan dikeluarkan bulan depan, adalah bentuk kompensasi dari kenaikkan harga BBM.
Namun kalau pun pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, duit kompensasi sebanyak Rp 5 Triliun yang sudah disetujui dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBNP) 2014, menurutnya cukup untuk membiayai.
Pemerintah akan Koreksi Pengalihan Subsidi BBM Paling Lambat Akhir Tahun
Kamis, 30 Oktober 2014 15:13 WIB
Tribunnews/Herudin
Pengumuman
bertuliskan premium habis dipasang oleh pengelola SPBU 3413305, di
Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2014)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengungkapkan pemerintah akan
melakukan koreksi terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran paling lambat akhir tahun ini.
"Itu akan ada koreksi kebijakan, seperti yang sudah dikemukakan Pak Menkeu (Menteri Keuangan, red) tadi bahwa koreksi kebijakan tersebut akan dilakukan paling lambat akhir tahun," ujar Sofyan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Sofyan mengatakan, pengalihan subsidi BBM seharusnya dialihkan ke persoalan yang lebih tepat, dalam hal ini perlindungan sosial, yang bisa berbentuk bantuan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
"Maka dari itu, akan dialihkan kepada sasaran yang lebih tepat yaitu dalam rangka perlindungan sosial, baik dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Itu fungsinya. Sama dengan pemerintah juga sangat konsen soal masalah tersebut," kata Sofyan.
Seperti diketahui, wacana kenaikan harga BBM semakin menguat dalam waktu dekat, atau sebelum masuk awal tahun 2015. Sejumlah ekonom menyarankan agar kenaikan harga BBM bersubsidi ditunda hingga awal tahun 2015. Pertimbangannya, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya jika harga BBM naik 1 November 2014.
Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen, misalnya, menghitung, jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, inflasi bertambah 3,5 persen. Untuk mengerem liarnya inflasi, pemerintah baru harus bisa memastikan kecukupan stok pangan, serta program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat.
Tanpa langkah-langkah itu, daya beli masyarakat akan tergerus dan pertumbuhan ekonomi melemah. Padahal, tanpa kenaikan harga BBM pun, hitungan Lana, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 5,1 persen-5,2 persen, jauh dari target sebesar 5,5 persen.
Alhasil, Lana dan Ekonom Indef, Eni Sri Hartati, menyarankan, awal tahun 2015 adalah waktu tepat menaikkan harga BBM. Dalam sisa terakhir tahun ini, pemerintah bisa mempersiapkan stok bahan pangan. "Jangan tergesa-gesa, ini ujian pertama bagi pemerintah baru. Kalau tidak lulus, kepercayaan runtuh," kata Lana, mengingatkan.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berpendapat lain. Lebih baik harga BBM naik secepatnya. Memang, dampak kenaikan harga BBM tak berdampak positif bagi ekonomi tahun ini, malah bisa menggerus ekonomi. Tapi dampak positif terasa besar pada masa-masa mendatang. Anggaran negara lebih hemat, sehingga bisa dipakai membangun jalan, sekolah, bendungan, maupun membiayai program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.
Tidak Tepat Sasaran, Susi Bakal Cabut Subsidi BBM ke Nelayan
"Itu akan ada koreksi kebijakan, seperti yang sudah dikemukakan Pak Menkeu (Menteri Keuangan, red) tadi bahwa koreksi kebijakan tersebut akan dilakukan paling lambat akhir tahun," ujar Sofyan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Sofyan mengatakan, pengalihan subsidi BBM seharusnya dialihkan ke persoalan yang lebih tepat, dalam hal ini perlindungan sosial, yang bisa berbentuk bantuan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
"Maka dari itu, akan dialihkan kepada sasaran yang lebih tepat yaitu dalam rangka perlindungan sosial, baik dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Itu fungsinya. Sama dengan pemerintah juga sangat konsen soal masalah tersebut," kata Sofyan.
Seperti diketahui, wacana kenaikan harga BBM semakin menguat dalam waktu dekat, atau sebelum masuk awal tahun 2015. Sejumlah ekonom menyarankan agar kenaikan harga BBM bersubsidi ditunda hingga awal tahun 2015. Pertimbangannya, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya jika harga BBM naik 1 November 2014.
Lana Soelistianingsih, Ekonom Samuel Aset Manajemen, misalnya, menghitung, jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, inflasi bertambah 3,5 persen. Untuk mengerem liarnya inflasi, pemerintah baru harus bisa memastikan kecukupan stok pangan, serta program sosial yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat.
Tanpa langkah-langkah itu, daya beli masyarakat akan tergerus dan pertumbuhan ekonomi melemah. Padahal, tanpa kenaikan harga BBM pun, hitungan Lana, ekonomi Indonesia tahun ini hanya tumbuh 5,1 persen-5,2 persen, jauh dari target sebesar 5,5 persen.
Alhasil, Lana dan Ekonom Indef, Eni Sri Hartati, menyarankan, awal tahun 2015 adalah waktu tepat menaikkan harga BBM. Dalam sisa terakhir tahun ini, pemerintah bisa mempersiapkan stok bahan pangan. "Jangan tergesa-gesa, ini ujian pertama bagi pemerintah baru. Kalau tidak lulus, kepercayaan runtuh," kata Lana, mengingatkan.
Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, berpendapat lain. Lebih baik harga BBM naik secepatnya. Memang, dampak kenaikan harga BBM tak berdampak positif bagi ekonomi tahun ini, malah bisa menggerus ekonomi. Tapi dampak positif terasa besar pada masa-masa mendatang. Anggaran negara lebih hemat, sehingga bisa dipakai membangun jalan, sekolah, bendungan, maupun membiayai program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.
Kamis, 30 Oktober 2014 17:24 WIB
TRIBUN/DANY PERMANA
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Subsidi bahan bakar
minyak (BBM) yang selama ini diberikan nelayan dinilai tidak tepat
sasaran. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan
menghentikan kebijakan tersebut dan mengalihkannya ke bantuan-bantuan
yang dibutuhkan nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan dengan adanya BBM bersubsidi tersebut kalangan industri yang lebih diuntungkan, sedangkan kelompok nelayan kecil yang lebih membutuhkan malah tidak kebagian.
Menurut Susi, sebenarnya banyak nelayan yang tidak mempermasalahkan bila harga BBM naik asalnya pasokannya selalu tersedia. Dengan pemberlakuan harga BBM yang wajar tersebut, maka peluang untuk praktik penyelundupan menjadi tidak ada lagi.
Meski harga BBM dinaikkan, namun bantuan nelayan tetap berjalan. Subsidi yang awalnya diberikan untuk BBM, kini dialihkan ke bantuan yang diberikan kepada nelayan seperti peralatan tangkap. "Subsidi kita arahkan ke bantuan langsung (bagi nelayan)," ujar Susi, Kamis (30/10).(Handoyo)
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan dengan adanya BBM bersubsidi tersebut kalangan industri yang lebih diuntungkan, sedangkan kelompok nelayan kecil yang lebih membutuhkan malah tidak kebagian.
Menurut Susi, sebenarnya banyak nelayan yang tidak mempermasalahkan bila harga BBM naik asalnya pasokannya selalu tersedia. Dengan pemberlakuan harga BBM yang wajar tersebut, maka peluang untuk praktik penyelundupan menjadi tidak ada lagi.
Meski harga BBM dinaikkan, namun bantuan nelayan tetap berjalan. Subsidi yang awalnya diberikan untuk BBM, kini dialihkan ke bantuan yang diberikan kepada nelayan seperti peralatan tangkap. "Subsidi kita arahkan ke bantuan langsung (bagi nelayan)," ujar Susi, Kamis (30/10).(Handoyo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar