Satelit Pelacak untuk Penangkapan Ikan Ilegal

Rinaldy Sofwan , CNN Indonesia, Jumat, 31/10/2014 14:00 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab pertanyaaan wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/10). (CNN Indonesia/ August Supriadi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk mengurangi pencurian ikan, pemerintah memutuskan memakai satelit pemantauan kapal untuk melacak keberadaan kapal ilegal di perairan Indonesia. Sistem tersebut menyediakan informasi yang bisa diakses publik serta aparat berwenang mengenai kapal terdaftar di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).

"Sistem ini memang belum sempurna tapi akan kami tingkatkan lagi. Misalnya, saya ingin semua sistem satelit pelacak nantinya menggunakan iridium," kata Susi menjelaskan.

Iridium merupakan salah satu sistem pelacakan dan pemantauan kapal menggunakan jaringan GSM. Pada saat di tengah laut, kapal akan secara otomatis mengirimkan data melalui satelit. Dengan menggunakan iridum, katanya, wilayah perairan di seluruh penjuru Indonesia akan terpantau.

Ditanyai kapan sistem satelit pelacak berbasis iridium tersebut diimplementasikan, Susi mengaku belum tahu waktu pastinya. Namun, publik sudah bisa mengakses data mengenai kapal terdaftar di Indonesia dengan membuka website KKP.

Susi juga menyampaikan untuk ke depan pemerintah akan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan kepolisian untuk menindak para nelayan ilegal.

Sementara itu, Syarief Widjaja selaku Sekretaris Jenderal KKP mengatakan pada 2014 pihaknya telah menangkap ratusan kapal ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia.

"Tahun ini kamu sudah menangkap 115 kapal ilegal dari seluruh Indonesia," kata dia ditemui usai konferensi pers.

Syarief menjelaskan penegakkan hukum akan diterapkan bagi nelayan yang melakukan pelanggaran, baik nelayan ilegal atau tak terdaftar. Dia menyampaikan nelayan ilegal adalah mereka yang tidak memiliki izin. Sementara, nelayan tak terdaftar adalah mereka yang memiliki izin tetapi melanggar wilayah yang diizinkan.

"Hukumannya, ancaman penjara 6 tahun," ujar dia.

Susi kemudian mengatakan akan menindak tegas negara-negara yang melanggar peraturan perikanan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengucilkan negara tersebut dari lingkaran bisnis perikanan dan kelautan.

"Saya belum tahu pasti bagaimana caranya. Tetapi, yang pasti saya akan melakukan segala cara yang saya bisa untuk melakukannya," kata dia." Sejauh ini, saya hampir selalu bisa melakukan apa yang saya inginkan."
(utd/eno)

Dubes AS: Menteri Susi Perempuan Tangguh

Christie Stefanie, CNN Indonesia, Kamis, 06/11/2014 10:30 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti disambut karyawan pada acara serah terima jabatan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan, Jakarta, Rabu (29/10). Sebanyak 4.000 undangan hadir hanya untuk menyaksikan penandatangan serah terima jabatan Susi sebagai menteri. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake rupanya punya penilaian tersendiri untuk sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sang Menteri disebutnya perempuan yang tangguh.

Penilaian ini muncul ketika Dubes Blake memaparkan berbagai hal yang dibicarakan antara Blake dan Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Ibu Menteri dan saya sudah berbagi banyak data, beliau juga memberikan banyak sekali pekerjaan rumah untuk saya pelajari dan saya dengan senang hati mempelajari itu,” tuturnya.

Buru-buru Menteri Susi menginterupsi. “Bukan hanya dipelajari, tapi juga harus dikerjakan,” katanya sembari tertawa lepas. Pagi itu Menteri Susi memakai kebaya putih dan selendang batik. (Baca: Gaya Susi: Berkebaya dan Interupsi Dubes AS)

Dubes Blake pun langsung membalas. “Seperti yang kalian lihat, Ibu Menteri yang tangguh menuntut adanya kapabilitas,” katanya sambil tertawa juga.

Pembicaraan dua pejabat itu juga menyangkut soal asistensi dan moratorium serta eksplorasi perikanan yang mengindahkan kaidah lingkungan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri, dan saya mengharapkan untuk terus bekerja sama dengan beliau dan tim beliau,” kata Blake.

Pembicaraan dua pejabat itu juga menyangkut soal asistensi dan moratorium serta eksplorasi perikanan yang mengindahkan kaidah lingkungan.

"Saya yakin semua negara di dunia punya kepentingan yang sama atas laut Indonesia yaitu laut Indonesia harus dijaga kelestariannya," ujar Susi.

Blake pun menekankan bahwa memerangi illegal fishing dan penekanan hukum kepolisian air di Indonesia juga menjadi bentuk kerja sama yang akan mereka lakukan ke depan.

Upaya melindungi hutan bakau juga menjadi salah satu fokus dalam program KKP ke depannya. "Kita juga melakukan upaya untuk mendukung dan melindungi hutan bakau yang merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha perikanan," tutur Blake. (ded/ded)

Pengusaha Ikan Acungkan Jempol untuk Susi

Galih Gumelar, CNN Indonesia, Selasa, 04/11/2014 15:31 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) meminta Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius (kanan) untuk meningkatkan penjagaan keamanan di perairan laut Indonesia dari pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing. (Antara Photo/Muhammad Adimaja)

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perikanan mendapat apresiasi dari pelaku industri. Meskipun tidak mudah, namun para pengusaha menyatakan akan mendukung Susi dalam mencapai target tersebut.

Tonny Uloli, Mantan Wakil Gubernur Gorontalo yang juga aktif sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan mengatakan potensi ekspor perikanan Indonesia tahun ini bisa mencapai US$ 4,1 miliar. Angka tersebut sebenarnya bisa lebih besar lagi jika volume ekspor ikan Indonesia bisa ditingkatkan.

"Ikan Indonesia kurang dilindungi padahal punya nilai komersial yang tinggi seperti tuna. Ikan ini laku di pasar ekspor dan selalu bermigrasi di perairan Papua dari perairan Jepang. Namun karena kurangnya penjagaan, kapal nelayan Filipina selalu membajak ikan-ikan tersebut di perairan utara Sulawesi yang merupakan wilayah negara kita," kata Tonny di Jakarta, Selasa (4/11).

Untuk itu, Tonny memberikan apresiasi langkah Susi yang membuat kerjasama dengan Kepolisian untuk menjaga hasil laut Indonesia agar tidak ditangkap nelayan negara lain.

"Ikan Indonesia perlu dilindungi jika kita mau meningkatkan ekspor. Saya juga sangat mendukung ide meningkatkan kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto Indonesia yang saat ini nilainya hanya Rp 600 miliar," kata Tonny.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebutkan nilai ekspor ikan Indonesia tidak linier dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki. Yugi menyebut negara lain justru bisa menjual lebih banyak ikan dengan luas wilayah laut yang lebih kecil. "Contohnya Thailand. Walaupun secara luas wilayah lebih kecil dari Indonesia, namun hasil ekspor perikanannya bisa mencapai US$ 10,1 miliar," kata Yugi.
Budidaya Ikan
Tingginya nilai ekspor perikanan Thailand, karena negara tersebut berhasil menyeimbangkan hasil produksi ikan tangkap dengan ikan hasil budidaya. Sementara Indonesia belum bisa melakukan hal tersebut dan lebih banyak mengandalkan ikan hasil tangkapan.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba yang juga pengusaha perikanan menjelaskan lebih mudah bagi pengusaha untuk mengimpor ikan guna memenuhi permintaan dalam negeri daripada harus repot membuka tambak. "Kalau impor kan tinggal buat Letter of Credit saja, kalau bikin usaha tambak baru itu sulit perizinannya," kata Parlindungan.

Selain harus meningkatkan jumlah produksi ikan hasil budidaya, pemerintah juga masih harus membenahi infrastruktur dan mengusahakan relokasi industri perikanan yang selama ini tersentralisasi di Pulau Jawa ke beberapa titik pengelolaan komoditas perikanan di luar pulau Jawa. "Kedua hal ini penting karena bisa menarik investor," ujar Mantan Gubernur Maluku Karel Ralahalu.

Tonny Uloli menambahkan, Pemerintah juga harus lebih pro-aktif menyelesaikan sengketa perdagangan yang dialami pengusaha perikanan Indonesia dengan pemerintah negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan kasus retur ikan dalam kemasan kaleng ke Eropa yang sempat ramai beberapa waktu lalu tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. "Kita sempat mengekspor ikan kemasan kaleng ke Eropa, tapi mereka melakukan retur dengan alasan kalengnya berkarat dan tidak lulus uji kualitas. Padahal setelah diperiksa ulang, kualitas kita sama saja dengan barang-barang impor. Ada upaya untuk mencegah produk perikanan kita masuk ke pasar Eropa," tambah Tonny.
Menteri Susi Terima Pujian Sana-Sini

Galih Gumelar, CNN Indonesia, Kamis, 06/11/2014 11:25 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bergurau dengan para penjual ikan saat melakukan kunjungan kerja ke Pangandaran, Jawa Barat. (Antara Photo/HO/Pras)

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai menggelar pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake memberikan pujian atas karakter dan etos kerja sang menteri. Pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product dan PT ASI Pudjiastuti Aviation tersebut dinilai Blake sebagai sosok pekerja tangguh yang ingin memperbaiki kesejahteraan nelayan dengan memerangi illegal fishing yang marak terjadi di Indonesia.

Namun, bukan hanya orang asing yang memuji Susi. Beberapa hari lalu, para pengusaha nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan apresiasi atas berbagai gebrakan yang dibuat perempuan asli Pangandaran, Jawa Barat sesaat setelah menjabat sebagai menteri.

Tonny Uloli, Mantan Wakil Gubernur Gorontalo yang juga aktif di Kadin optimistis nilai ekspor perikanan Indonesia tahun depan bisa melebihi target 2014 sebesar US$ 4,1 miliar. Keyakinan tersebut setelah melihat berbagai rencana kebijakan yang akan dilakukan Susi selama lima tahun ke depan.

"Banyak sekali gebrakan baru yang dibuat oleh Bu Susi. Contohnya saja, dia telah membangun kerjasama dengan Polisi dan Angkatan Laut agar nelayan-nelayan kita terjaga dan potensi laut kita tidak diambil negara lain. Saya optimistis hasil perikanan Indonesia akan lebih baik kedepannya," kata Tonny, beberapa waktu lalu.

Meskipun dinilai memiliki perhatian yang lebih terhadap para nelayan kecil, Susi menurut Tonny juga memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki industri perikanan Indonesia. Diantaranya menjadikan Kawasan Indonesia Timur sebagai basis budidaya atau penangkapan ikan nasional. Tonny menyebut, dari total nilai ekspor ikan sebesar US$ 4,1 miliar tersebut, sebanyak 72 persen diantaranya dihasilkan dari kawasan laut wilayah Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Nilai ekspor komoditas perikanan Indonesia juga dirasa masih lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, padahal Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas. "Contohnya Thailand. Walaupun secara luas wilayah lebih kecil dari Indonesia, namun hasil ekspor perikanannya bisa mencapai US$ 10,1 miliar," tambah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa nilai ekspor perikanan Indonesia kalah saing dalam segi kuantitas. Salah satunya adalah kurangnya pengamanan akan komoditas perikanan Indonesia yang memiliki nilai komersial cukup tinggi. "Kita memiliki banyak sekali komoditas perikanan yang memiliki nilai tinggi dan laku secara komersil. Contohnya saja ikan tuna. Ikan ini memang laku secara pasaran dan selalu bermigrasi di perairan Papua dari perairan Jepang. Namun sayangnya, nelayan Filipina selalu membajak ikan-ikan tersebut di perairan utara Sulawesi, padahal perairan tersebut masih wilayah dari negara kita," ujar Tonny.
(gen/gen)