- Bagai telur di ujung tanduk.
Begitulah nasib penunjukan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi
Gunawan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi. Soal
perlu tidaknya Presiden Joko Widodo menarik kembali penunjukan Budi,
politisi Golkar Agung Laksono menilai itu sepenuhnya hak Jokowi.
“Terserah
pak Jokowi (apakah harus menarik kembali suratnya). Saya kira tidak
perlu diajar-ajarilah karena presiden sudah punya stafnya, punya
pembantunya, Tentu kami serahkan kepada beliau untuk memutuskan yang
baik,” kata Agung di sela acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di
jalan Brawijaya, Jaksel, Selasa (13/1/2015) malam.
Sementara
kelanjutan pelaksanaan fit and proper test untuk menguji Budi Gunawan,
diserahkan Agung kepada DPR. Menurutnya komisi hukum DPR tentu sudah
punya pertimbangan yang cukup matang. Dia meminta agar fraksi-fraksi
tidak membuat keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan jernih.
Ketum
Golkar versi Munas di Jakarta ini adalah salah satu orang yang
mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurutnya
semua mekanisme penunjukan yang dilakukan Jokowi sebenarnya sudah tepat.
Agung
pun menyebut penetapan Budi sebagai tersangka kasus gratifikasi, bagai
petir di siang bolong. Dia mengaku terkejut saat mendengar berita
tersebut dari media. Namun dia mengajak untuk menghargai semua proses
hukum yang berjalan terhadap Budi.
“Memang presiden punya hak
prerogative untuk tetapkan calon Kapolri sesuai UU. Saya kira secara
prosedur sudah benar. Tapi bawasanya pada hari ini ternyata calon
Kapolri Budi Gunawan itu dijadikan tersangka oleh KPK bagi saya sendiri
ini sesuatu yang tidak kami duga-duga,” tutur Agung.
Pasca
penetapan status Budi sebagai tersangka, beberapa pihak, seperti
Direktur Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono,
meminta agar Jokowi menarik kembali penunjukan Budi Gunawan. Bahkan
anggota komisi III DPR yang juga Sekteraris Fraksi Golkar Bambang
Soesatyo juga meminta agar rencana uji kepatutan dan kelayakan
dibatalkan.
Kabar pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri (Kapolri) mendapat penolakan berbagai pihak.
Sebagai mana ramai diberitakan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri
menggantikan Jenderal Pol Sutarman. DPR pun telah menerima surat
tersebut dan menyebut Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.
Para aktivis anti korupsi yang selama ini mendukung Jokowi pun kebakaran
jenggot. KontraS menyebut penunjukan Budi Gunawan calon Kapolri sebagai
skandal politik Jokowi.
Aktivis ICW pun senada, mereka menyebutnya sebagai mimpi buruk.
Tak puas hanya mengungkapkan kekecewaannya, pendukung Jokowi pun membuat
PETISI KEPADA PRESIDEN JOKOWI AGAR MENUNDA PENGAJUAN KAPOLRI DAN
MELIBATKAN KPK.
Adalah Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan
Indonesia Corruption Watch (ICW), yang membuat PETISI ONLINE di situs
change.org.
Berikut ISI PETISI:
Mempetisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)
Petisi ini akan dikirim ke:
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)
Presiden Jokowi, Tunda Penyerahan Daftar Calon Kapolri ke DPR. Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Calon Kapolri!
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Sutarman
pada Oktober 2015 ini akan memasuki masa pensiun. Namun demikian sudah
ada upaya percepatan proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya
diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI untuk selanjutnya
dilantik sebagai Kapolri baru.
Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi Polri masuk
dalam bursa calon Kapolri. Misalnya saja Komjen Budi Gunawan, Komjen
Suhardi Halius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji
Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. Diluar nama-nama tersebut juga
beredar sejumlah nama lainnya.
Muncul kerisauan terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki
rekening tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan yang
seharusnya tidak terima (dikenal dengan istilah rekening gendut jenderal
polisi). Masih banyak pula rekam jejak calon Kapolri yang publik tidak
diketahui.
Mengapa kita menilai penting untuk mendapatkan figur Kapolri yang
terbaik? Jabatan Kapolri adalah jabatan paling strategis dibidang
penegakan hukum dan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Program
Nawacita khususnya dibidang hukum dan pemberatansan korupsi di era
Pemerintahan Jokowi-. Sulit bagi publik untuk percaya kepada institusi
penegak hukum seperti Kepolisian jika pimpinan kepolisian yaitu Kapolri
punya masalah dengan hukum.
Kami mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri.
Pertama, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik
dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari
pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak,
kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan
antikorupsi. Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya
karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun
titipan Ketua Umum atau elit partai tertentu.
Kedua, Harus dipastikan bahwa Kapolri yang nantinya dipilih tidak
bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar
pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng
kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, Hak
Asasi Manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan
oleh Kapolri ataupun yang terjadi di internal Kepolisian.
Meskipun pemilihan Calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, namun
jika Jokowi salah memilih figur Kapolri, maka akan berdampak rusaknya
kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak saja sesaat namun bisa saja
hingga lima tahun kedepan atau selama periode pemerintahan Jokowi.
Sudah seharusnya Jokowi mengulang “kesuksesan” dalam menjaring calon
menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas apa
yang dilakukan oleh Jokowi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan
(PPATK). Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang “kesalahan” ketika
memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK.
Mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK? Kedua lembaga ini telah teruji
dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang,
memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait
dengan perkara korupsi maupun transaksi keuangan yang mencurigakan.
Lembaga ini juga memiliki citra yang positif dan relatif lebih dipercaya
dimata publik.
Setelah Hoegeng yang legendaris tidak lagi menjadi Kapolri, hingga kini
kita tidak lagi memiliki figur-figur Kapolri yang dapat dibanggakan,
dipercaya dan dicintai oleh publik. Maka tugas Presiden Jokowi lah untuk
memunculkan kembali “Hoegeng” baru menjadi Kapolri.
Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik maka Kami meminta Presiden Jokowi:
1. Menunda menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI sebelum
dilakukan pendalaman maupun investigasi mengenai rekam jejak para
kandidat. Apalagi masa pensiun Jenderal Pol. Sutarman baru akan berakhir
pada oktober 2015 nanti.
2. Melibatkan atau mengundang KPK dan PPATK maupun lembaga atau komisi
negara lain seperti, Dirjen Pajak, Komnas HAM untuk memberikan masukan
mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
3. Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
Dukung dan sebarkan petisi ini ya agar kita dapat memiliki Kapolri yang bersih dan mampu bekerja sebaik-baiknya.
Salam,
Emerson Yuntho
***
Melalui twitternya Emerson Yuntho juga mengajak untuk menandatangani petisi.
"Salah 1 cara protes thd @jokowi_do2 menunjuk Budi Gunawan adalah dgn
ttd petisi http://change.org/CalonKapolri cc @BurhanMuhtadi
@andreasharsono," tulis aktivis ICW ini melalui akun twitternya
@emerson_yuntho pagi ini, Minggu (11/1/2015).
Namun petisi ini mendapat tertawaan dari netizen.
"LOL. Kayak org amnesia loe bro bikin petisi segala. Emangnya BG baru
skrg jd tim JKW? Pas kampanye jg sdh kepergok. Kmn aje loe?
@emerson_yuntho," tulis netizen @panca66.
"@emerson_yuntho mgkin eson blm dpt jabatan..ditunggu2 gak datang2.." ledek netizen @Sahril_Rambe.
"@panca66 @emerson_yuntho jelas2 ada bukti di sate senayan, dulu pada
sok tutup hidung... pdhal baunya dah kemana2.... dah kebaca jelas kali,"
cuit @roses_man.
"Udah kepergok (di warung sate) tp ngakunya kebetulan, Skrg Tuhan
perlihatkan lagi pembuktiannya #KumpulanPendusta @emerson_yuntho," tulis
@irmask.
"@emerson_yuntho icw mah kalau sdh menyangkut pdip cuma acting aja. PDIP next destination mrk," komen @BagindoSutan7.
Sampai tulisan ini dibuat, sudah ada 258 yang menandatangani petisi yang beralamat di
https://www.change.org/p/jokowi-do2-tunda-penyerahan-daftar-calon-kapolri-ke-dpr-libatkan-kpk-dan-ppatk-dalam-pemilihan-calon-kapolri