Tampilkan postingan dengan label relawan jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label relawan jokowi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 12 September 2017

Politikus Gerindra Ungkap Alasan Pendukung Jokowi Beralih ke Prabowo Subianto

Politikus Gerindra Ungkap Alasan Pendukung Jokowi Beralih ke Prabowo Subianto
Repro/KompasTV
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto usai mengikuti upacara HUT Ke-72 Kemerdekaan Indonesia di Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017) pagi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengungkapkan beberapa hasil survei menyatakan bahwa popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto semakin menanjak.
Ia mengatakan hanya Prabowo Subianto yang saat ini diprediksi mampu mengalahkan Jokowi.
"Banyak rakyat yang sudah terlanjur berharap tinggi kepada Jokowi namun mendapatkan fakta yang menyakitkan,' kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (11/9/2017).
Nizar menuturkan janji politik Jokowi bayak yang tidak ditepati.
Menurutnya, rakyat kecewa dengan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL).
Mereka, kata Nizar, juga kecewa dengan kebijakan menumpuk hutang.
"Akumulasi kekecewaan itulah yang menyebabkan pendukung Jokowi memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto," kata Nizar.

Nizar menuturkan pergeseran dukungan itu dapat dilihat dari hasil Pilkada Jakarta.
Dimana, calon yang diusung oleh Prabowo Subianto dapat mengalahkan kandidat yang didukung oleh Jokowi dengan selisih perolehan suara sangat telak.
"Fakta itulah yang membuat gelisah Jokowi yang kemudian beberapa waktu lalu memerintahkan relawannya untuk mulai berkampanye untuk Pilpres 2019, padahal tahapan Pilpres 2019 sama sekali belum dimulai," kata Nizar.
Nizar mengatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sudah menyadari popularitas dan elektabilitasnya menurun drastis sehingga perlu memerintahkan relawannya untuk mencuri start kampanye.

"Dan Pak Prabowo Subianto sejauh ini masih tenang-tenang saja dan masih fokus untuk kerja-kerja politik agar demokrasi ini dapat mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat, jadi sampai saat ini Pak Prabowo belum mau menyinggung soal Pilpres 2019, itu artinya Pak Prabowo sangat percaya diri menghadapi Pilpres 2019.," kata Nizar.

Minggu, 17 Mei 2015

Relawan jokowi, Waria hingga Tuna Rungu ...gelar jambore, tuntut reshuffle,janji lapindo dan minta perlindungan

Bertemu Jokowi, Relawan Sampaikan Lima Maklumat

Minggu, 17 Mei 2015 | 00:17 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Ribuan orang memadati acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (16/5/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu ribuan relawan yang pernah mendukungnya saat Pilpres 2014 lalu. Dalam pertemuan bertajuk Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi itu, para relawan menyampaikan maklumat yang berisi lima poin pada Sabtu (16/5/2015).

Pertama, relawan meminta perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Tanpa konsolidasi maka situasi negara akan menjadi tidak kondusif, yang berujung pada sulitnya pembangunan ekonomi.

Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita, yang menjadi mandat bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan yang tidak sejalan harus disempurnakan dan terobosan harus segera diambil agar janji perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Ketiga, mendesaknya kebutuhan evaluasi dan penguatan kabinet agar dapat bekerja efektif dan sejalan dengan amanat pemikiran Tri Sakti dan Nawacita. Keempat, perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri.

Terakhir, perlu dilahirkan kebijakan dan program kerja yang mendorong produktivitas masyarakat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan saranan mencapai kesejahteraan.

Oleh sebab itu, distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat seharusnya tidak dapat ditawar.

Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni realisasi tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk petani dan alat tangkap untuk nelayan. Selain itu dapat pula modal usaha untuk usaha mikro guna mendesak pembangunan infrastruktur.

Penulis: Dani Prabowo
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Sabtu, 21 Maret 2015

Saya Menyesal Milih Jokowi, "Kembalikan Jokowi ke Solo"

Aksi "Wong Solo Siap Pulangkan Jokowi" Digelar

Jumat, 27 Maret 2015 | 13:41 WIB
AFP PHOTO / POOL / FENG LI Presiden Joko Widodo berbicara saat dia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, setelah upacara penyambutan kenegaraan di Great Hall of the People di Beijing, Kamis (26/3/2015).
SOLO, KOMPAS.com - Mahasiswa di Kota Solo, Jumat (27/3/2015), turun ke jalan menuntut Presiden Joko Widodo menepati janji kampanye . Aksi tersebut mengkritisi belum terwujudnya janji politik Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga hari ke-159 masa pemerintahan Kabinet Kerja.

Aksi digelar di Tugu Kertasura, pertigaan Kartasura yang merupakan jalur padat menuju Yogyakarta, Semarang dan Solo. Hasilnya, muncul kemacetan di lokasi demo tersebut. Aksi dilakukan gabungan BEM mahasiswa Institut Agama Islam Surakarta.

Dalam orasinya mahasiswa menuntut Jokowi segera mengembalikan kebijakan subsidi terkait harga bahan bakar minyak (BBM). "Kita desak Jokowi untuk merealisasikan janji janjinya semasa kampanye dulu. Segera cabut kebijakan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan ke subsidi rakyat," kata Yulianto Adi Pamungkas, salah satu koordinator aksi.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemerintah menolak remisi bagi para koruptor dan bandar narkoba. Mereka menilai, Jokowi terlalu banyak 'blusukan' dan seolah lupa dengan pekerjaannya. Kritik tersebut dituliskan mahasiswa di spanduk yang digelar saat aksi berlangsung.

"Pak Jokowi hanya 'blusukan' lali gawean," begitu tulisan yang diusung mahasiswa. Poster bernada sindiran pun terlihat dengan tulisan "Wong Solo Siap Pulangkan Jokowi".

Aksi selama kurang lebih satu jam tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Sebelumnya, mahasiswa melakukan longmarch dari kampus hingga pertigaan Kartasura. Kemacetam sempat terjadi karena saat aksi berlangsung lalu lintas di jalur tersebut padat. 

Penulis: Kontributor Surakarta, M Wismabrata
Editor : Glori K. Wadrianto

"Kembalikan Jokowi ke Solo"

Selasa, 24 Maret 2015 | 13:59 WIB
kompas.com/Firmansyah Mahasiswa Universitas Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa Universitas Bengkulu yang tergabung dalam "Koalisi Biru Melawan" menggelar aksi unjuk rasa yang berisikan protes terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Selasa (24/3/2015).

Aksi yang digelar di Simpang Lima, Kota Bengkulu itu berjalan tertib, beberapa mahasiswa tampak membawa replika jenazah yang dibalut kain berwarna biru dan diberi topeng Presiden Joko Widodo. Replika jenazah itu, menurut mahasiswa, merupakan bentuk kematian kinerja Presiden Joko Widodo.

Selain itu, para mahasiswa juga membawa beberapa spanduk berisikan kekecewaan terhadap kinerja presiden, seperti kenaikan harga BBM, melemahnya rupiah, serta protes terhadap tingginya intervensi asing di Indonesia. Spanduk dan poster itu antara lain berisikan tulisan 'Kembalikan Jokowi ke Solo' dan 'Jokowi-JK Janji Busuk'.

"Ini merupakan peringatan pertama dari mahasiswa, bila terhitung tanggal 20 Mei mendatang tak ada perubahan kondisi bangsa di bidang hukum, politik, ekonomi ke arah perbaikan maka mahasiswa secara nasional akan menggelar aksi lebih besar," kata Dedi Lubis, koordinator aksi.

Mahasiswa menilai, saat ini, kondisi bangsa dalam keadaan tak kondusif, terlebih dengan gaya pembiaran presiden membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan dan tak bernyali lagi mengungkap persoalan korupsi. Para mahasiswa menggelar orasi secara bergantian setelah itu mereka membubarkan diri secara tertib.


Penulis: Kontributor Bengkulu, Firmansyah
Editor : Caroline Damanik

Advokat Trimoelja: Saya Menyesal Milih Jokowi

Friday, 20 March 2015, 00:01 WIB 
Jokowi
Jokowi
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Advokat senior Trimoelja Soerjadi mengaku menyesal telah memilih Joko Widodo sebagai presiden pada pilpres lalu. Advokat yang dikenal progresif itu menyalahkan Jokowi atas kisruh yang terjadi di antara KPK dan Polri.

Trimoelja berpendapat, Komjen Pol Budi Gunawan atau BG, sebelumnya telah mendapat tanda ‘merah’ oleh KPK, sewaktu namanya diserahkan sebagai salah satu calon menteri.

“Lah, kok diusulkan ke DPR, calon tunggal lagi,” ujar Trimoelja, dijumpai selepas mengisi seminar menyoal pemberantasan korupsi di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (19/3). 

Dengan ketidaktegasan Presiden, menurut Trimoleja, Polri menjadi leluasa melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan dan personel-personel KPK. “Dalam tempo 10 hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka, semua komisioner KPK jadi terlapor. Belum lagi mereka yang membela KPK, Deni Indrayana, bahkan Majalah Tempo,” ujar Trimoelja.

Dalih Polri hanya menindaklanjuti laporan masyarakat, menurut Trimoelja mengada-ada. Pasalnya, untuk kasus-kasus lain yang tidak mewakili kepentingan Polri, penanganan kasus bisa bertele-tele, bahkan tak jarang terhenti di tengah jalan.

Pengacara nasional asal Surabaya itu menegaskan, KPK merupakan amanat reformasi yang harus dijaga. Menurut dia, selama ini, KPK telah menunjukan profesionalitas dan integritasnya di dalam bekerja. “KPK kita lihat tidak pandang bulu, anggota partai manapun dia tangkap, PDI-P, PKS, dan lain-lain. Bahkan kader-kader Demokrat, ketika SBY menjadi presiden,” ujar dia.

Meski begitu, Trimoelja menyesalkan sikap KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. Hal tersebut, kata dia, adalah bentuk pengakuan kalau KPK telah kalah. Ia berharap, KPK mengambil alih kembali kasus tersebut dan mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas keputusan sidang Praperadilan Budi Gunawan.
Reporter : Andi Nurroni
Redaktur : Julkifli Marbun

Kamis, 12 Maret 2015

Aksi-Aksi Barisan Relawan Jokowi

Barisan Relawan Jokowi Minta Menteri Yohana Diganti

Rabu, 11 Maret 2015 | 20:41 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise
JAKARTA, KOMPAS.com — Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) mendesak Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. Menteri asal Papua itu dianggap tak menunjukkan kinerja yang positif.
Ketua Srikandi Bara JP Vivi Evilia mengatakan, desakan pihaknya bukan tanpa alasan. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa Menteri Yohana nihil prestasi sejak dilantik Presiden Jokowi menjadi menteri di dalam Kabinet Kerja.
"Indikator pertama, Yohana terlalu banyak menghabiskan waktu ke Papua. Bahkan untuk menerima tamu saja di Papua," ujar Vivi dalam siaran pers, Rabu (11/3/2015).
"Selama bulan November-Februari, Yohana tidak kurang dari sepuluh kali ke Papua. Padahal, Indonesia ini bukan hanya Papua, dan Yohana itu bukan menteri urusan Papua," lanjut dia.
Indikator kedua, Menteri Yohana mengangkat sejumlah staf ahli dari kalangan keluarganya. Pada dasarnya, lanjut Vivi, pihaknya tidak soal jika prestasi para staf ahli itu baik. Namun, persoalannya yang terjadi adalah sebaliknya.
Bahkan, di kalangan pegawai Kementerian PPPA, situasi itu menjadi bahan olok-olok.
Sekretaris Jenderal Bara JP Carlin Siregar menambahkan, indikator ketiga yakni seringnya muncul keluhan dari sejumlah pihak tentang ketidakfokusan program Yohana di bidang perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.
"Pernah satu kali dalam rapat di Menko PMK, pembahasannya masalah A, Yohana bicara Z. Yohana tampak tidak memahami topik bahasan, banyak pegawainya bilang bahwa Yohana tidak fokus," ujar Carlin.
Meski meminta Yohana diganti, lanjut Carlin, Bara JP menganggap bahwa keterwakilan sosok asal Papua dalam Kabinet Kerja harus tetap diperhatikan. Menurut dia, keterwakilan sosok Papua dalam kabinet adalah bukti bahwa Jokowi mengakomodasi segala kepentingan.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Fidel Ali Permana

Rabu, 25 Februari 2015

Ssst...Ada Pengamat Kondang Pro Jokowi Ditangkap di Tempat Karaoke

Senin, 23 Februari 2015 , 21:42:00
Ilustrasi
JAKARTA - Muka Presiden Joko Widodo bisa jadi merasa habis ditampar membaca informasi ini. Di tengah upaya kerasnya memberantas narkoba hingga dengan cara hukuman mati, sejumlah pria yang mengaku Relawan Jokowi digerebek Badan Narkotika Nasional (BNN), dan dalam penyelidikan terkait dugaan narkoba.
Relawan Jokowi ini ditangkap petugas bersama dengan pengamat politik dan seorang kader partai. 
Cerita ini berawal dari gegernya pengunjung hiburan malam di kawasan Lokasari Plaza, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Kamis (19/2) dini hari. Puluhan petugas gabungan dari BNN, polisi dan TNI menggelar razia malam Tahun Baru Imlek.
Di sebuah night club yang sudah menjadi sasaran, petugas melakukan penggerebekan. Di sana, ada seorang pria yang mengaku sebagai Relawan Jokowi. Pria itu diduga kedapatan memakai narkoba jenis sabu bersama seorang pengamat politik dan kader parpol.
Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, relawan dan pengamat politik itu sering muncul di TV. “Yang terjaring 70 orang. 44 pria dan 26 perempuan. Dan yang positif menggunakan metamin sabu 13 orang di antaranya 8 pria dan 5 perempuan,” tutur Humas BNN, Slamet Pribadi, seperti dilansir dari Nonstop (Grup JPNN), Jumat (20/2).
Slamet mengatakan, petugas masih terus melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang kedapatan memakai narkoba. Dia juga tidak membantah adanya oknum pengamat politik, relawan pasangan capres-cawapres dan petugas partai.
"Karena dari 13 orang yang positif narkoba, ada juga oknum anggota TNI dan Polri. Masih kita dalami, apakah 13 orang tersebut adalah bandar, pengedar atau sekedar pengguna,” ungkap Slamet.
Petugas BNN lainnya, Sumirat Dwiyanto membenarkan dari 13 orang yang positif narkoba ada pengamat politik, kader partai, oknum TNI dan Polri. “Memang ada pengamat yang sering muncul di TV,” tukasnya.
Petugas kata Sumirat juga menemukan barang bukti satu linting ganja. “Yang terbukti konsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi pastinya akan ditetapkan sebagai tersangka,” tambah perwira polisi yang mengaku kini di BNN Sulawesi.
Sementara Kepala BNN DKI Jakarta Brigjen Ali Johardi menyatakan, saat hendak diperiksa relawan capres dan pengamat politik sempat marah-marah. “Kalau tidak memakai narkoba, kenapa harus takut dites urine. Kami bersyukur bila ada tokoh, atau publik figur yang menikmati hiburan malam tapi bersih, negatif dan tanpa narkoba,” singkatnya. (nonstop/adk/jpnn)

Rabu, 14 Januari 2015

Calon Kapolri Tersangka! apa kata pendukung Jokowi? Pak Jokowi Tak Perlu Diajari

Soal Kelanjutan Pencalonan Komjen Budi, Agung: Pak Jokowi Tak Perlu Diajari

Ropesta Sitorus - detikNews

Jakarta - Bagai telur di ujung tanduk. Begitulah nasib penunjukan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi. Soal perlu tidaknya Presiden Joko Widodo menarik kembali penunjukan Budi, politisi Golkar Agung Laksono menilai itu sepenuhnya hak Jokowi.

“Terserah pak Jokowi (apakah harus menarik kembali suratnya). Saya kira tidak perlu diajar-ajarilah karena presiden sudah punya stafnya, punya pembantunya, Tentu kami serahkan kepada beliau untuk memutuskan yang baik,” kata Agung di sela acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di jalan Brawijaya, Jaksel, Selasa (13/1/2015) malam.

Sementara kelanjutan pelaksanaan fit and proper test untuk menguji Budi Gunawan, diserahkan Agung kepada DPR. Menurutnya komisi hukum DPR tentu sudah punya pertimbangan yang cukup matang. Dia meminta agar fraksi-fraksi tidak membuat keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan jernih.

Ketum Golkar versi Munas di Jakarta ini adalah salah satu orang yang mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurutnya semua mekanisme penunjukan yang dilakukan Jokowi sebenarnya sudah tepat.

Agung pun menyebut penetapan Budi sebagai tersangka kasus gratifikasi, bagai petir di siang bolong. Dia mengaku terkejut saat mendengar berita tersebut dari media. Namun dia mengajak untuk menghargai semua proses hukum yang berjalan terhadap Budi.

“Memang presiden punya hak prerogative untuk tetapkan calon Kapolri sesuai UU. Saya kira secara prosedur sudah benar. Tapi bawasanya pada hari ini ternyata calon Kapolri Budi Gunawan itu dijadikan tersangka oleh KPK bagi saya sendiri ini sesuatu yang tidak kami duga-duga,” tutur Agung.

Pasca penetapan status Budi sebagai tersangka, beberapa pihak, seperti Direktur Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono, meminta agar Jokowi menarik kembali penunjukan Budi Gunawan. Bahkan anggota komisi III DPR yang juga Sekteraris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga meminta agar rencana uji kepatutan dan kelayakan dibatalkan.
 

Bikin Petisi Tolak Kapolri, Aktivis ICW Pendukung Jokowi Ditertawakan Netizen


Kabar pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri (Kapolri) mendapat penolakan berbagai pihak.

Sebagai mana ramai diberitakan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. DPR pun telah menerima surat tersebut dan menyebut Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri.

Para aktivis anti korupsi yang selama ini mendukung Jokowi pun kebakaran jenggot. KontraS menyebut penunjukan Budi Gunawan calon Kapolri sebagai skandal politik Jokowi. Aktivis ICW pun senada, mereka menyebutnya sebagai mimpi buruk. Tak puas hanya mengungkapkan kekecewaannya, pendukung Jokowi pun membuat PETISI KEPADA PRESIDEN JOKOWI AGAR MENUNDA PENGAJUAN KAPOLRI DAN MELIBATKAN KPK.

Adalah Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang membuat PETISI ONLINE di situs change.org. Berikut ISI PETISI:

Mempetisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

Petisi ini akan dikirim ke:
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

Presiden Jokowi, Tunda Penyerahan Daftar Calon Kapolri ke DPR. Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Calon Kapolri!

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Sutarman pada Oktober 2015 ini akan memasuki masa pensiun. Namun demikian sudah ada upaya percepatan proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri baru.

Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi Polri masuk dalam bursa calon Kapolri. Misalnya saja Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.  Diluar nama-nama tersebut juga beredar sejumlah nama lainnya.

Muncul kerisauan terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan dengan penghasilan yang seharusnya tidak terima (dikenal dengan istilah rekening gendut jenderal polisi). Masih banyak pula rekam jejak calon Kapolri yang publik tidak diketahui.

Mengapa kita menilai penting untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik? Jabatan Kapolri adalah jabatan paling strategis dibidang penegakan hukum dan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Program Nawacita khususnya dibidang hukum dan pemberatansan korupsi di era Pemerintahan Jokowi-. Sulit bagi publik untuk percaya kepada institusi penegak hukum seperti Kepolisian jika pimpinan kepolisian yaitu Kapolri punya masalah dengan hukum.

Kami mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri.

Pertama, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan Ketua Umum atau elit partai tertentu.

Kedua, Harus dipastikan bahwa Kapolri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, Hak Asasi Manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh Kapolri  ataupun yang terjadi di internal Kepolisian.

Meskipun pemilihan Calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, namun jika Jokowi salah memilih figur Kapolri, maka akan berdampak rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak saja sesaat namun bisa saja hingga lima tahun kedepan atau selama periode pemerintahan Jokowi.

Sudah seharusnya Jokowi mengulang “kesuksesan” dalam menjaring calon menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK). Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang “kesalahan” ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK. 

Mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK? Kedua lembaga ini telah teruji dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi maupun transaksi keuangan yang mencurigakan. Lembaga ini juga memiliki citra yang positif dan relatif lebih dipercaya dimata publik.  

Setelah Hoegeng yang legendaris tidak lagi menjadi Kapolri, hingga kini kita tidak lagi memiliki figur-figur Kapolri yang dapat dibanggakan, dipercaya dan dicintai oleh publik. Maka tugas Presiden Jokowi lah untuk memunculkan kembali “Hoegeng” baru menjadi Kapolri.

Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik maka Kami meminta Presiden Jokowi:

1. Menunda menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR RI sebelum dilakukan pendalaman maupun investigasi mengenai rekam jejak para kandidat. Apalagi masa pensiun Jenderal Pol. Sutarman baru akan berakhir pada oktober 2015 nanti.

2. Melibatkan atau mengundang KPK dan PPATK maupun lembaga atau komisi negara lain seperti, Dirjen Pajak, Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

3. Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

Dukung dan sebarkan petisi ini ya agar kita dapat memiliki Kapolri yang bersih dan mampu bekerja sebaik-baiknya.

Salam,

Emerson Yuntho

***

Melalui twitternya Emerson Yuntho juga mengajak untuk menandatangani petisi.

"Salah 1 cara protes thd @jokowi_do2 menunjuk Budi Gunawan adalah dgn ttd petisi http://change.org/CalonKapolri  cc @BurhanMuhtadi @andreasharsono," tulis aktivis ICW ini melalui akun twitternya @emerson_yuntho pagi ini, Minggu (11/1/2015).

Namun petisi ini mendapat tertawaan dari netizen.

"LOL. Kayak org amnesia loe bro bikin petisi segala. Emangnya BG baru skrg jd tim JKW? Pas kampanye jg sdh kepergok. Kmn aje loe? @emerson_yuntho," tulis netizen @panca66.

"@emerson_yuntho mgkin eson blm dpt jabatan..ditunggu2 gak datang2.." ledek netizen @Sahril_Rambe.

"@panca66 @emerson_yuntho jelas2 ada bukti di sate senayan, dulu pada sok tutup hidung... pdhal baunya dah kemana2.... dah kebaca jelas kali," cuit @roses_man.

"Udah kepergok (di warung sate) tp ngakunya kebetulan, Skrg Tuhan perlihatkan lagi pembuktiannya #KumpulanPendusta @emerson_yuntho," tulis @irmask.

"@emerson_yuntho icw mah kalau sdh menyangkut pdip cuma acting aja. PDIP next destination mrk," komen @BagindoSutan7.

Sampai tulisan ini dibuat, sudah ada 258 yang menandatangani petisi yang beralamat di https://www.change.org/p/jokowi-do2-tunda-penyerahan-daftar-calon-kapolri-ke-dpr-libatkan-kpk-dan-ppatk-dalam-pemilihan-calon-kapolri

Selasa, 06 Januari 2015

PRO-KONTRA PEMERINTAHAN JOKOWI , Penindas Rakyat?


HTI: Pemerintahan Jokowi Penindas Rakyat

Selasa, 06 Januari 2015, 03:14 WIB
Komentar : 27
Republika/Agung Supriyanto
Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto.
Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto.
REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi dinilai sebagai penindas rakyat Indonesia. Penilaian penindasan itu terkait pada masalah agama dan keyakinan yang terjadi di Tanah Air.
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto menyatakan, apabila pemerintahan Jokowi benar-benar melakukan tindakan yang meminggirkan agama terutama Islam maka sama saja menindas masyarakat.

"Nanti kita bakal bilang ke masyarakat bahwa Presiden yang katanya prorakyat ini ternyata penindas rakyat, terutama penindas agama Islam," kata Ismail dengan berapi-api saat dihubungi Republika Online, Senin (5/1).

Ismail akan terus bersuara lantang kalau pemerintah memperlakukan Islam dengan semena-mena. Misalnya,  kolom agama di KTP benar dikosongkan dan doa saat belajar diubah atau direvisi. Selain itu, jika isi revisi UU Penodaan Agama bertentangan dengan keinginan umat beragama, terutama Islam maka perlu dikritik.

Masalah lainnya, kata dia, larangan guru dan dosen agama asing yang dikeluarkan Kemenaker juga menjadi penyebab HTI menyoroti kebijakan Kabinet Kerja. Ismail khawatir bukan hanya gurunya saja yang kelak akan dilarang, tapi ilmu yang berbentuk buku juga.
Dia mengaku, bisa saja nanti buku-buku dari Timur Tengah malah dilarang untuk diedarkan di Indonesia. Belum lagi, pemerintahan Jokowi juga tidak mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila. Bahkan, menurut dia, pemerintah seperti melangkahi dasar dari Pancasila itu sendiri.

Jumat, 31 Oktober 2014

Aksi Aksi Relawan Minta Jokowi , resufle kabinet

Sebagai relawan yang telah berjuang mati-matian memenangkan pasangan Jokowi-JK, mereka mengaku kecewa lantaran merasa pemilihan Menteri masih ditunggangi mafia-mafia yang dekat dengan lingkaran Jokowi-JK.
"Ini tidak pantas disebut-sebut Kabinet Kerja, melainkan kabinet bagi-bagi kursi atas intervensi mafia," kata Koordinator Aksi Kompak, Haris Pertama, Kamis (30/10/2014).
Mereka menolak Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri BUMN pilihan Jokowi. Sebab Rini disebut-sebut sosok yang berkaitan dengan kasus Sukhoi dan SKL BLBI.
Selain Rini, Kompak kata Haris juga menolak delapan Menteri lainnya, seperti Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri KKP Susy Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Sofyan djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri.