Jadwal Pelantikan Presiden Jokowi – JK Dilaksanakan 20 Oktober 2014
Advertisement
Jadwal Pelantikan Presiden Jokowi-JK Dilaksanakan 20 Oktober 2014.
Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, pada 20
Oktober 2014 mendatang sempat diisukan akan diwarnai hal-hal yang tidak
diinginkan. Ketua MPR RI yang baru Zulkifli Hasan menjamin pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 itu berjalan aman.
Pimpinan MPR RI yang baru, Zulkifli
Hasan, menjamin keamanan prosesi pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden
dan wakil presiden perode 2014-2014, jika tidak ada halangan rencananya
prosesi pelantikan akan dilaksanakan 20 Oktober 2014 sesuai jadwal yang
telah ditapkan. Selain itu, politisi PAN tersebut juga meminta kepada
siapapun untuk tidak mengganggu jalannya pelantiakan.
Seperti yang kita ketahui, sempat santer
diberitakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat
prosesi pelantikan Jokowi-JK. Zulkifli mengaku pihaknya telah
berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan proses
pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.
Seperti yang dilansir oleh laman Aktual
Post pada Senin (13/10/2014) lalu, Zulkifli saat ditemui di rumah dinas
gubernur DKI Jakarta menyatakan dirinya menhamin proses keamanan prosesi
pelantikan. “Sudah rapat dengan Kapolda dan Pangdam Jaya. Panglima TNI
juga sudah menyatakan, keamanan 100 persen penuh. Jangan coba-coba.”
Para pimpinan MPR RI yang baru telah
menyampaikan susunan acara prosesi pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden RI periode 2014-2014 kepada Jokowi dan Jusuf Kalla di rumah
dinas Jokowi. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 30 menit itu
dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang,
Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, dan Wakil Ketua MPR Mahyudin.
Pelantikan, Jokowi: Jangan ke Senayan, tapi Monas
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo akan
dilantik menjadi presiden pada Senin, 20 Oktober 2014. Pada hari
pelantikan itu, Jokowi meminta masyarakat agar tidak datang ke Kompleks
Parlemen Senayan. "Tanggal 20 tidak usah ke gedung DPR. Kalau mau datang
ke Monas saja," kata Jokowi di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Ahad, 12
Oktober 2014. (Baca: Kasus Obor Rakyat, Jokowi Pasti Dipanggil Polri)
Jokowi mengungkapkan, pada proses pelantikannya, akan diterapkan pengamanan khusus. Maka, dia meminta masyarakat untuk tak mengerahkan massa menuju Senayan. "Biar nanti acara pelantikan bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi. Pada hari pelantikan nanti, polisi akan mensterilkan gedung DPR dalam radius 3-5 kilometer. (Baca: Jokowi Dilantik, 10 Ribu Relawan Gelar Doa Bersama)
Sebelum menjalani proses pelantikan di MPR, mantan Wali Kota Solo tersebut akan mengagendakan pertemuan dengan pimpinan MPR di kediamannya pada Senin, 13 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, Jokowi bersama pimpinan MPR akan mendiskusikan agenda atau rundown acara pelantikan. (Baca: Tujuh Polda Amankan Pelantikan Jokowi)
Pada kesempatan itu, Jokowi akan menyampaikan tantangan pada masa pemerintahannya yang sangat berat. Menurut dia, berbagai permasalahan seperti defisit APBN, defisit neraca perdagangan, dan subsidi BBM akan dihadapi. "Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat untuk gerak bersama, bekerja bersama-sama," kata Jokowi. (Baca juga: Jokowi Tetap di Rumah Dinas sampai Pelantikan)
NURIMAN JAYABUANA
Jokowi mengungkapkan, pada proses pelantikannya, akan diterapkan pengamanan khusus. Maka, dia meminta masyarakat untuk tak mengerahkan massa menuju Senayan. "Biar nanti acara pelantikan bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi. Pada hari pelantikan nanti, polisi akan mensterilkan gedung DPR dalam radius 3-5 kilometer. (Baca: Jokowi Dilantik, 10 Ribu Relawan Gelar Doa Bersama)
Sebelum menjalani proses pelantikan di MPR, mantan Wali Kota Solo tersebut akan mengagendakan pertemuan dengan pimpinan MPR di kediamannya pada Senin, 13 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, Jokowi bersama pimpinan MPR akan mendiskusikan agenda atau rundown acara pelantikan. (Baca: Tujuh Polda Amankan Pelantikan Jokowi)
Pada kesempatan itu, Jokowi akan menyampaikan tantangan pada masa pemerintahannya yang sangat berat. Menurut dia, berbagai permasalahan seperti defisit APBN, defisit neraca perdagangan, dan subsidi BBM akan dihadapi. "Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat untuk gerak bersama, bekerja bersama-sama," kata Jokowi. (Baca juga: Jokowi Tetap di Rumah Dinas sampai Pelantikan)
NURIMAN JAYABUANA
Pengamat: Jika Pelantikan Jokowi-JK Tetap Malam, Kita Harus Waspada
Minggu, 12 Oktober 2014 17:08 WIB
Tribunnews/Herudin
Presiden
terpilih, Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden terpilih, Jusuf
Kalla (JK) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan silaturahmi dan
konsolidasi parpol koalisi di rumah Ketua Umum PDIP, Megawati
Soekarnoputri, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014). Salah satu
yang dibahas dalam pertemuan ini adalah persiapan menghadapi pemilihan
pimpinan MPR esok hari. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi menolak pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dilakukan pada malam hari, Senin (20/10/2014).
Pasalnya, Fahmi melihat pelaksanaan pelantikan Ketua DPR dan MPR beberapa minggu lalu, dilaksanakan berlarut-larut hingga berlangsung pagi hari.
"Kami menolak pelantikan Jokowi Malam hari. Bisa saja muncul intrupsi pada sidang paripurna MPR pada malam itu, dan berlanjut hingga melewati pukul 23.59 WIB. Sehingga jika melewati tanggal 20, maka akan terjadi vacum of power (kekosongan kekuasaan)," jelas Fahmy saat ditemui di Sofyan Betawi Hotel, Minggu (12/10/2014).
Lanjut Fahmi, pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK yang dipindahkan menjadi malam hari karena menghindari hal-hal anarkis tidak beralasan.
Fahmi juga menghimbau pada seluruh elemen masyarakat, relawan dan seluruh penggiat sosial untuk mempersiapkan diri adanya ancaman kudeta konstitusional dan demokrasi. "Jika pelantikan tetap dilaksanakan malam hari, kita harus waspada," tegas Fahmi.
Menurutnya, pasal-pasal di Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dapat menjadi bungkusan konstitusional, untuk melegitimasi penundaan transisi kekuasaan sekaligus memunculkan kekosongan kekuasaan.
"Ada tiga pasal kunci yang dapat memperkuat pembahasan di paripurna malam nanti, dan 99 persen berpotensi adanya vacum of power yakni pasal 14, pasal 15 ayat 1 dan 2, serta pasal 34 ayat 4, 5, 6, 7 dalam Undang-undang no 17 tentang MD3 yang multitafsir," tandasnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi menolak pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dilakukan pada malam hari, Senin (20/10/2014).
Pasalnya, Fahmi melihat pelaksanaan pelantikan Ketua DPR dan MPR beberapa minggu lalu, dilaksanakan berlarut-larut hingga berlangsung pagi hari.
"Kami menolak pelantikan Jokowi Malam hari. Bisa saja muncul intrupsi pada sidang paripurna MPR pada malam itu, dan berlanjut hingga melewati pukul 23.59 WIB. Sehingga jika melewati tanggal 20, maka akan terjadi vacum of power (kekosongan kekuasaan)," jelas Fahmy saat ditemui di Sofyan Betawi Hotel, Minggu (12/10/2014).
Lanjut Fahmi, pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK yang dipindahkan menjadi malam hari karena menghindari hal-hal anarkis tidak beralasan.
Fahmi juga menghimbau pada seluruh elemen masyarakat, relawan dan seluruh penggiat sosial untuk mempersiapkan diri adanya ancaman kudeta konstitusional dan demokrasi. "Jika pelantikan tetap dilaksanakan malam hari, kita harus waspada," tegas Fahmi.
Menurutnya, pasal-pasal di Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dapat menjadi bungkusan konstitusional, untuk melegitimasi penundaan transisi kekuasaan sekaligus memunculkan kekosongan kekuasaan.
"Ada tiga pasal kunci yang dapat memperkuat pembahasan di paripurna malam nanti, dan 99 persen berpotensi adanya vacum of power yakni pasal 14, pasal 15 ayat 1 dan 2, serta pasal 34 ayat 4, 5, 6, 7 dalam Undang-undang no 17 tentang MD3 yang multitafsir," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar