PDIP Dukung Djarot-Charles Maju Pilgub DKI Jakarta?
Senin, 28 Maret 2016 | 16:38
![Foto Djarot Syaiful Hidayat dan Charles Honoris sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. [www.lintasparlemen.com]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sG5CnUKnrrHF5B0n1gHF8CbC6XdEPLeALpicD6nFcYT1CxoK2aZpSNkdJ2bZWV1oxOEJhQrqpV3JHaGEHS69naIT0cBDEWl8xq5WJM25hn9QcP8vv0Z2dUUs8X_EEVFPPwV7Ut7E8a=s0-d)
Foto Djarot Syaiful Hidayat dan Charles Honoris sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. [www.lintasparlemen.com]
[JAKARTA] Direktur Eksekutif Rumah Konstituen Charles Honoris
(RKCH), Stefanus Asat Gusma menegaskan bahwa berita terkait pencalonan
pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Charles Honoris sebagai
Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan merupakan berita
bohong dan tidak benar.
Gusma menilai, pemberitaan baik dalam bentuk artikel, gambar, foto ataupun tulisan di blog Kompasiana mengenai pencalonan Djarot-Charles merupakan pemberitaan sepihak dan memperkeruh suasana internal PDI-P.
“Bahwa secara resmi Charles Honoris secara pribadi sudah menyampaikan klarifikasinya dan telah meluruskan segala isi pemberitaan tersebut melalui media secara terbuka. Secara pribadi Charles juga mengakui bahwa tidak pernah ada sikap dan komunikasi apapun terkait pemberitaan tersebut,” ujar Gusma di Jakarta, Senin (28/3).
Pemberitaan tersebut, kata Gusma, memuat statement oleh suatu organisasi yang tidak ada sangkut pautnya secara resmi dengan Charles Honoris maupun PDIP. Sebagai kader partai yang ditugaskan di Komisi I DPR RI, ujar dia, Charles hanya bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diamanatkan partai dan konstituennya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR.
“Pemberitaan bahwa Charles Honoris akan maju sebagai Cawagub dalam Pilkada DKI 2017 yang akan datang adalah semata-mata hanya pekerjaan pihak-pihak yang ingin mencatut nama dan ingin memanfaatkan situasi yang ada,” tandas dia.
Lebih lanjut, Gusma mengatakan, semua kader partai khususnya di DKI Jakarta mendapatkan instruksi jelas dari partai yaitu mengamankan dan mendukung pemerintahan Ahok-Djarot hingga masa jabatannya berakhir, dan tidak diperkenankan untuk ikut berpolemik mengenai Pilkada DKI 2017. Segala hal berkaitan dengan dinamika Pilkada DKI adalah domain dan wewenang DPP Partai.
“Kami dari Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH) merasa bahwa upaya memunculkan pasangan Djarot dan Charles hanyalah untuk memperkeruh situasi konsolidasi internal partai. RKCH pun meminta agar upaya memunculkan wacana Djarot-Charles tersebut dihentikan karena tidak akan ada gunanya dan menganggu mekanisme partai yang akan berjalan,” imbuh dia.
Dengan ini, tutur Gusma, RKCH kembali menegaskan seperti yang disampaikan oleh Charles Honoris di media online beberapa waktu lalu bahwa tidak ada rencana apapun yang dibuat oleh Charles Honoris dalam rangka isu pencalonan sebagai Cagub atau Cawagub DKI 2017. Sehingga pemberitaan yang mencatut nama Charles Honoris lebih baik diabaikan saja.
“Yang kedua, marilah kita belajar saling menghormati posisi dan sikap politik, hindari sikap saling membenturkan dan saling mengadu domba. Dan yang ketiga bahwa Charles Honoris tidak bertanggung jawab atas segala macam bentuk pemberitaan dan kampanye melalui akun FB, Twitter, dan sosial media atas nama Djarot-Charles. Semoga pernyataan ini menjadi jawaban atas kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar selama ini,” pungkas Gusma. [YUS/L-8]
Gusma menilai, pemberitaan baik dalam bentuk artikel, gambar, foto ataupun tulisan di blog Kompasiana mengenai pencalonan Djarot-Charles merupakan pemberitaan sepihak dan memperkeruh suasana internal PDI-P.
“Bahwa secara resmi Charles Honoris secara pribadi sudah menyampaikan klarifikasinya dan telah meluruskan segala isi pemberitaan tersebut melalui media secara terbuka. Secara pribadi Charles juga mengakui bahwa tidak pernah ada sikap dan komunikasi apapun terkait pemberitaan tersebut,” ujar Gusma di Jakarta, Senin (28/3).
Pemberitaan tersebut, kata Gusma, memuat statement oleh suatu organisasi yang tidak ada sangkut pautnya secara resmi dengan Charles Honoris maupun PDIP. Sebagai kader partai yang ditugaskan di Komisi I DPR RI, ujar dia, Charles hanya bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diamanatkan partai dan konstituennya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR.
“Pemberitaan bahwa Charles Honoris akan maju sebagai Cawagub dalam Pilkada DKI 2017 yang akan datang adalah semata-mata hanya pekerjaan pihak-pihak yang ingin mencatut nama dan ingin memanfaatkan situasi yang ada,” tandas dia.
Lebih lanjut, Gusma mengatakan, semua kader partai khususnya di DKI Jakarta mendapatkan instruksi jelas dari partai yaitu mengamankan dan mendukung pemerintahan Ahok-Djarot hingga masa jabatannya berakhir, dan tidak diperkenankan untuk ikut berpolemik mengenai Pilkada DKI 2017. Segala hal berkaitan dengan dinamika Pilkada DKI adalah domain dan wewenang DPP Partai.
“Kami dari Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH) merasa bahwa upaya memunculkan pasangan Djarot dan Charles hanyalah untuk memperkeruh situasi konsolidasi internal partai. RKCH pun meminta agar upaya memunculkan wacana Djarot-Charles tersebut dihentikan karena tidak akan ada gunanya dan menganggu mekanisme partai yang akan berjalan,” imbuh dia.
Dengan ini, tutur Gusma, RKCH kembali menegaskan seperti yang disampaikan oleh Charles Honoris di media online beberapa waktu lalu bahwa tidak ada rencana apapun yang dibuat oleh Charles Honoris dalam rangka isu pencalonan sebagai Cagub atau Cawagub DKI 2017. Sehingga pemberitaan yang mencatut nama Charles Honoris lebih baik diabaikan saja.
“Yang kedua, marilah kita belajar saling menghormati posisi dan sikap politik, hindari sikap saling membenturkan dan saling mengadu domba. Dan yang ketiga bahwa Charles Honoris tidak bertanggung jawab atas segala macam bentuk pemberitaan dan kampanye melalui akun FB, Twitter, dan sosial media atas nama Djarot-Charles. Semoga pernyataan ini menjadi jawaban atas kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar selama ini,” pungkas Gusma. [YUS/L-8]
PDIP Tetap Buka Pintu bagi Ahok, Risma, dan Ganjar Maju Jadi DKI-1
Sabtu, 12 Maret 2016 | 15:16 WIB
Nama-nama yang disukai peserta survei sebagai
Bakal Calon Gubernur 2017 yang dirilis Cyrus Network di Jakarta, Kamis, 7
Mei 2015. Ahok akan bersaing dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil,
dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. TEMPO/Imam Sukamto
"Masih dalam proses penjaringan dan penyaringan, kami ikuti mekanisme pilkada," kata Andreas Pereira, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016.
Andreas mengatakan masih terlalu pagi bagi partainya untuk mengumumkan nama calon gubernur yang akan maju. Sebab, menurut dia, partai berlogo kepala banteng itu berjalan dengan mekanisme partai politik yang mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum. "Batas waktu menyangkut pendaftaran, kampanye, itu masih cukup panjang," ucapnya.
Andreas berujar, semua kemungkinan masih bisa terjadi dalam proses penjaringan. Partai, kata dia, membuka ruang sebesar-besarnya kepada kader ataupun orang dari luar partai untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Ia juga tak menampik dengan adanya peluang di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung partainya.
Ia menilai polemik mengenai pemilihan kepala daerah DKI Jakarta terlalu prematur dan menguras energi. Sebab, seharusnya semua itu berjalan sesuai dengan proses pilkada. "Perhatian masyarakat terlalu banyak. Ini masih terlalu pagi untuk menjadi panas. Tunggu sampai jam 12, jam 1 ke atas. Jangan memaksakan matahari panas di pagi hari," tuturnya. FRISKI RIANA
PDIP Tolak Diatur Ahok Soal Penentuan Pasangan di Pilkada
Sabtu, 05 Maret 2016 | 18:53 WIB
(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama
ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mau diatur Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok dalam menentukan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Ketua DPP PDIP Andreas
Pereira menjelaskan partainya memiliki mekanisme bila akan mengusung
seseorang menjadi kandidat dalam pilkada. Tiap calon yang dipilih PDIP
harus mengikuti proses penjaringan dan penyaringan partai. "Kalau Ahok mau diusung, ikuti aturan mainnya. Tidak bisa kandidat atur-atur partai," ujar Andreas dalam diskusi 'Menteri Bertikai, apa Langkah Presiden Jokowi, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016. Pernyataan Andreas disampaikan terkait dengan permintaan Ahok ke PDIP agar mengizinkan Djarot Saiful Hidayat menjadi calon Wakil Gubernur mendampinginya dalam Pilkada 2017. Djarot, mantan Bupati Blitar adalah kader PDIP.
"Minggu depan. Kami tunggu sampai minggu depan. Karena kami mesti mengisi nama (cawagub)," kata Ahok kepada pers, Jumat lalu. Dia memberi tenggat waktu ke PDIP hingga pekan depan agar mengizinkan Djarot jadi wakilnya dalam pemilihan Gubernur Jakarta (pilgub), Februari 2017.
Jika Djarot tidak mendapat izin dari PDIP, Ahok akan menggandeng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai wakilnya.
Menurut Andreas, Ahok harus memilih antara mencalonkan lewat jalur independen atau diusung PDIP.� "Pilkada ini, Ahok kan punya kartu masuk (lewat dukungan KTP), PDIP juga punya (dapat mengusung calon sendiri), Ahok tinggal pilih mau lewat mana, tidak bisa dua-duanya," katanya.
Bila Ahok memilih lewat jalur independen, Andreas tidak mempermasalahkannya. Ia mengklaim PDIP memiliki banyak kader yang siap bertarung di Pilgub DKI 2019, salah satunya Djarot yang kini menjadi Wakil Gubernur Jakarta.
AHMAD FAIZ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar