Djarot-Charles Maju Pilgub DKI Jakarta?, Cagub/Cawagub DKI Jakarta dari PDIP

PDIP Dukung Djarot-Charles Maju Pilgub DKI Jakarta?
Senin, 28 Maret 2016 | 16:38

Foto Djarot Syaiful Hidayat dan Charles Honoris sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. [www.lintasparlemen.com]

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH), Stefanus Asat Gusma menegaskan bahwa berita terkait pencalonan pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Charles Honoris sebagai Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan merupakan berita bohong dan tidak benar.
Gusma menilai, pemberitaan baik dalam bentuk artikel, gambar, foto ataupun tulisan di blog Kompasiana mengenai pencalonan Djarot-Charles merupakan pemberitaan sepihak dan memperkeruh suasana internal PDI-P.
“Bahwa secara resmi Charles Honoris secara pribadi sudah menyampaikan klarifikasinya dan telah meluruskan segala isi pemberitaan tersebut melalui media secara terbuka. Secara pribadi Charles juga mengakui bahwa tidak pernah ada sikap dan komunikasi apapun terkait pemberitaan tersebut,” ujar Gusma di Jakarta, Senin (28/3).
Pemberitaan tersebut, kata Gusma, memuat statement oleh suatu organisasi yang tidak ada sangkut pautnya secara resmi dengan Charles Honoris maupun PDIP. Sebagai kader partai yang ditugaskan di Komisi I DPR RI, ujar dia, Charles hanya bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang diamanatkan partai dan konstituennya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR.
“Pemberitaan bahwa Charles Honoris akan maju sebagai Cawagub dalam Pilkada DKI 2017 yang akan datang adalah semata-mata hanya pekerjaan pihak-pihak yang ingin mencatut nama dan ingin memanfaatkan situasi yang ada,” tandas dia.
Lebih lanjut, Gusma mengatakan, semua kader partai khususnya di DKI Jakarta mendapatkan instruksi jelas dari partai yaitu mengamankan dan mendukung pemerintahan Ahok-Djarot hingga masa jabatannya berakhir, dan tidak diperkenankan untuk ikut berpolemik mengenai Pilkada DKI 2017. Segala hal berkaitan dengan dinamika Pilkada DKI adalah domain dan wewenang DPP Partai.
“Kami dari Rumah Konstituen Charles Honoris (RKCH) merasa bahwa upaya memunculkan pasangan Djarot dan Charles hanyalah untuk memperkeruh situasi konsolidasi internal partai. RKCH pun meminta agar upaya memunculkan wacana Djarot-Charles tersebut dihentikan karena tidak akan ada gunanya dan menganggu mekanisme partai yang akan berjalan,” imbuh dia.
Dengan ini,  tutur Gusma, RKCH kembali menegaskan seperti yang disampaikan oleh Charles Honoris di media online beberapa waktu lalu bahwa tidak ada rencana apapun yang dibuat oleh Charles Honoris dalam rangka isu pencalonan sebagai Cagub atau Cawagub DKI 2017. Sehingga pemberitaan yang mencatut nama Charles Honoris lebih baik diabaikan saja.
“Yang kedua, marilah kita belajar saling menghormati posisi dan sikap politik, hindari sikap saling membenturkan dan saling mengadu domba. Dan yang ketiga bahwa Charles Honoris tidak bertanggung jawab atas segala macam bentuk pemberitaan dan kampanye melalui akun FB, Twitter, dan sosial media atas nama Djarot-Charles. Semoga pernyataan ini menjadi jawaban atas kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar selama ini,” pungkas Gusma. [YUS/L-8]

PDIP Tetap Buka Pintu bagi Ahok, Risma, dan Ganjar Maju Jadi DKI-1

Sabtu, 12 Maret 2016 | 15:16 WIB

Nama-nama yang disukai peserta survei sebagai Bakal Calon Gubernur 2017 yang dirilis Cyrus Network di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2015. Ahok akan bersaing dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan belum ada nama yang bakal diusung untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Masih dalam proses penjaringan dan penyaringan, kami ikuti mekanisme pilkada," kata Andreas Pereira, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP, di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016.

Andreas mengatakan masih terlalu pagi bagi partainya untuk mengumumkan nama calon gubernur yang akan maju. Sebab, menurut dia, partai berlogo kepala banteng itu berjalan dengan mekanisme partai politik yang mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum. "Batas waktu menyangkut pendaftaran, kampanye, itu masih cukup panjang," ucapnya.

Andreas berujar, semua kemungkinan masih bisa terjadi dalam proses penjaringan. Partai, kata dia, membuka ruang sebesar-besarnya kepada kader ataupun orang dari luar partai untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Ia juga tak menampik dengan adanya peluang di antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung partainya.

Ia menilai polemik mengenai pemilihan kepala daerah DKI Jakarta terlalu prematur dan menguras energi. Sebab, seharusnya semua itu berjalan sesuai dengan proses pilkada. "Perhatian masyarakat terlalu banyak. Ini masih terlalu pagi untuk menjadi panas. Tunggu sampai jam 12, jam 1 ke atas. Jangan memaksakan matahari panas di pagi hari," tuturnya. FRISKI RIANA

PDIP Tolak Diatur Ahok Soal Penentuan Pasangan di Pilkada

Sabtu, 05 Maret 2016 | 18:53 WIB

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mau diatur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menentukan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Ketua DPP PDIP Andreas Pereira menjelaskan partainya memiliki mekanisme bila akan mengusung seseorang menjadi kandidat dalam pilkada. Tiap calon yang dipilih PDIP harus mengikuti proses penjaringan dan penyaringan partai.

"Kalau Ahok mau diusung, ikuti aturan mainnya. Tidak bisa kandidat atur-atur partai," ujar Andreas dalam diskusi 'Menteri Bertikai, apa Langkah Presiden Jokowi, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016. Pernyataan Andreas disampaikan terkait dengan permintaan Ahok ke PDIP agar mengizinkan Djarot Saiful Hidayat menjadi calon Wakil Gubernur mendampinginya dalam Pilkada 2017. Djarot, mantan Bupati Blitar adalah kader PDIP.

"Minggu depan. Kami tunggu sampai minggu depan. Karena kami mesti mengisi nama (cawagub)," kata Ahok kepada pers, Jumat lalu. Dia memberi tenggat waktu ke PDIP hingga pekan depan agar mengizinkan Djarot jadi wakilnya dalam pemilihan Gubernur Jakarta (pilgub), Februari 2017.

Jika Djarot tidak mendapat izin dari PDIP, Ahok akan menggandeng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai wakilnya.

Menurut Andreas, Ahok harus memilih antara mencalonkan lewat jalur independen atau diusung PDIP.� "Pilkada ini, Ahok kan punya kartu masuk (lewat dukungan KTP), PDIP juga punya (dapat mengusung calon sendiri), Ahok tinggal pilih mau lewat mana, tidak bisa dua-duanya," katanya.

Bila Ahok memilih lewat jalur independen, Andreas tidak mempermasalahkannya. Ia mengklaim PDIP memiliki banyak kader yang siap bertarung di Pilgub DKI 2019, salah satunya Djarot yang kini menjadi Wakil Gubernur Jakarta.

AHMAD FAIZ

Serangan dan tekanan PDIP terhadap JOKOWI, Presiden Prematur ! Saatnya Menjatuhkan Jokowi ! Belum Bisa Buktikan Bukan Boneka Megawati!

Effendi Simbolon: Ini Saatnya Menjatuhkan Jokowi

 Republika/Agung Supriyanto

Politikus PDIP, Effendi Simbolon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon melontarkan berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan 100 hari. Bahkan menurutnya, ini saat yang tepat bagi siapapun yang berniat menjatuhan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, ia menilai pemerintahan Jokowi-JK memiliki banyak celah untuk dimakzulkan oleh lawannya.

"Siapapun yang berniat menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh," katanya di Universitas Paramadina, Senin (26/1). Namun Effendi mengingatkan jika Jokowi dijatuhkah, maka Jusuf Kalla sebagai Wapres juga harus turun.

"Ya jangan satu mengimpeach (memakzulkan) yang satu dong, kalau mau jatuh dua-duanya jatuh, kalau di Senayan mau jatuhkan yang no 1, saya jatukan juga yang no dua (JK)," ujarnya.

Effendi juga mengibaratkan pemerintahan Jokowi ini layaknya pesawat yang tengah mengalami turbulensi. Ia pun mengkhawatirkan terjadinya turbulensi kedua, yakni saat pembahasan rancangan APBN-P 2015 di DPR nanti. "Kalau itu turbulance politik, kalau itu tidak disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada," jelasnya.

 

Effendi Simbolon Tuding Andi Widjajanto Pengkhianat

Senin, 26 Januari 2015, 18:08 WIB ,Republika/Agung Supriyanto

  

Politikus PDIP, Effendi Simbolon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menyebut Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sebagai seorang pengkhianat. Dia menilai, saran-saran yang diberikan oleh Andi kepada Presiden Jokowi sering kali tak tepat dan tak memberikan jalan keluar.

Selain itu, Effendi juga menyebut Andi sebagai tokoh baru dalam politik yang kurang berpengalaman. "Itu pengkhianat, nggak tahu diri, anak baru kemarin tapi sudah sok atur republik ini," kata Effendi di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (26/1). Lanjut dia, saran Andi yang kurang berpengalaman dan tak tepat ini juga diperburuk dengan posisi Jokowi yang dinilainya terlalu cepat menjadi presiden. Bahkan, ia menyebut jabatan Jokowi sebagai Presiden masih prematur.

"Tapi presidennya juga prematur ya susah, yang ngatur anak kecil, yang diatur prematur ya susah, inkubator jadinya," tambahnya.

Jumat, 30/01/2015 18:12 WIB

Kerasnya Tekanan PDIP ke Jokowi

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Kepada Tim 9 yang diketuai Syafi'i Ma'arif, Presiden Jokowi mengaku ada tekanan dari parpol. Tekanan itu nyata-nyata ada dan terus diucapkan oleh para elite PDIP.

PDIP sampai hari ini masih terus mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Padahal saat ini masyarakat malah mendorong Jokowi membatalkan pelantikan karena tidak etis seorang tersangka memimpin lembaga penegakan hukum.

Suara santer didengungkan oleh FPDIP DPR. FPDIP mendorong Jokowi lekas melantik Komjen Budi dan tutup telinga dari suara banyak orang yang berbeda pandangan dengan KIH.

"Kalau terlalu banyak mendengarkan orang, bisa pusing sendiri. Jokowi harus firm. Kalau Pak BG sudah memenuhi konstitusi, maka lantik!" kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto, Jumat (30/1/2015).

Tekanan tersebut bahkan ditambah bumbu berbau tekanan tentang kemungkinan partai banteng moncong putih itu menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi. Tekanan itu disampaikan dengan memberi pesan seolah sikap mendukung PDIP kepada pemerintah bisa diubah di kongres bulan April mendatang.

"PDIP mendukung pemerintahan sampai ada perubahan lewat rakernas lagi atau forum yang lebih tinggi, yakni kongres," katanya.

Tentu saja pernyataan keras elite PDIP tersebut tentunya cukup mengganggu pikiran Jokowi. Namun di sisi lain pernyataan itu justru bisa jadi bumerang apalagi saat ini Jokowi mulai mendapatkan dukungan dari KMP.

Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor pada Kamis (29/1) kemarin membuka lebar peluang itu. Setelah Prabowo menyatakan dukungan penuh ke pemerintah, sejumlah kalangan menilai bisa jadi Jokowi menyeberang ke KMP yang saat ini lebih menghormatinya untuk mengambil keputusan sesuai kehendak rakyat.

Lalu di bawah tekanan kuat dari PDIP dan KIH akankah Jokowi berani mengambil sikap pro rakyat, menyelamatkan KPK? Dan pertanyaan paling ekstrem adalah, apakah Jokowi akan menyeberang ke KMP?


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)

Jokowi Dianggap Belum Bisa Buktikan Bukan Boneka Megawati

Rabu, 28 Januari 2015 | 07:21 WIB

TRIBUN MEDAN / RISKI CAHYADI Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Suwondo, Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/1/2015). Dalam kunjungan kerjanya ke Sumut, presiden akan meresmikan proyek pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kualatanjung, proyek diversifikasi produk (ingot menjadi billet) dan pengembangan pabrik peleburan alumunium PT Inalum, pencanangan Kawasan Industri Terpadu Kualatanjung-Sei Mangkei, pembangunan Gardu induk Sei Mangkei, pembangunan pabrik minyak goreng di Sei Mangkei serta pencanangan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengkritik 100 hari kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo. Jokowi dianggap belum mampu membuktikan bahwa dirinya bukan "boneka" Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Saya rasa itu kunci persoalan. Jokowi sebagai kepala negara belum bisa keluar dari status petugas partai," ujar Nico di Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Nico menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, pada dasarnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kuat. Rekam jejak Jokowi juga bersih. Oleh sebab itu, seharusnya keputusan politik yang diambil Jokowi berorientasi ke aspirasi rakyat, bukan malah ke partai politik.
Atas dukungan rakyat yang begitu besar tersebut, Nico melanjutkan, seharusnya juga dapat dijadikan daya tawar politik Jokowi kepada kekuatan politik di belakang Jokowi untuk berunding secara equal kedudukannya terkait kebijakan yang akan diambil.
"Bagaimana pun juga, sekarang Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita. Sehingga tidak lagi ada di bawah bayang-bayang kekuasaan partai politik pengusung," ujar Nico.
Nico melihat keputusan politik yang diambil tak berdasarkan bayang-bayang partai politik, sangat dibutuhkan saat ini. Jika Jokowi masih memiliki kendala psikologis sebagai petugas partai, Nico yakin pemerintahannya ke depan akan kesulitan. Kepercayaan publik merosot dan terhambatnya program-program.
"Bahkan, ke depan akan sangat mungkin jika presiden lebih baik benar-benar lepas dari partai. Meski ini butuh langkah politik selanjutnya," ujar dia.
Melihat situasi politik saat ini, prediksi banyak pihak yang menyebut Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi kendala pemerintah tidak terbukti. Rongrongan sehingga menyebabkan kegaduhan politik malah paling banyak terjadi dari partai koalisi. Tentang persoalan bahwa Jokowi harus mengelola dukungan di parlemen, Nico yakin akan dapat diselesaikan kasus demi kasus.
Dengan pola komunikasi dan program Jokowi yang pro rakyat, Nico yakin dukungan partai bukanlah persoalan utama.
Bayang-bayang
Koalisi Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai hal yang sama. Dia memberikan beberapa contoh bagaimana Jokowi dirongrong dan dibayang-bayangi oleh kekuatan politik di belakangnya. Pertama, yakni saat Trimedya Panjaitan mengatasnamakan Tim Hukum DPP PDI-P tanpa malu-malu mendesak Jokowi melantik tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Di sisi lain Trimedya juga mengakui ke publik bahwa Budi adalah timses Jokowi-JK yang memiliki tugas khusus menyusun visi Jokowi-JK bidang Pertahanan dan Keamanan. Padahal UU Kepolisian melarang Polri ikut dalam politik praktis karena harus bersikap netral. (Baca: Politisi PDI-P Sebut Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Hankam)
Kedua, semua lembaga yang berada disekitar ring satu presiden tidak steril dari hegomoni partai politik. Dewan Pertimbangan Presiden/Wantimpres yang diharapkan diisi oleh tokoh tokoh negarawan yang netral dan handal, justru diisi oleh para politisi yang dekat dengan pimpinan partai pengusung Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi Lantik 9 Anggota Wantimpres
Ketiga, jabatan lain di Lembaga Kepresidenan seperti Kepala Staf dan Para Staf Khusus Presiden telah diisi oleh orang-orang partai politik dengan kualifikasi dan kriteria intelektual yang pas-pasan. Bahkan, mungkin juga bingung sendiri ketika menghadapi persoalan politik.
"Dengan konfigurasi dan komposisi politik tokoh-tokoh itu, sulit dibayangkan bagaimana presiden bisa bekerja penuh waktu menjawab persoalan rakyat banyak. Siapa yang bisa jamin presiden leluasa memenuhi janji, visi dan misi kampanye? Tidak ada, termasuk Jokowi sendiri karena sejak awal, dia berada di dalam jebakan kekuatan politik," ujar Petrus.
Petrus melihat, ada cara agar Jokowi tidak larut dalam pengaruh buruk kekuatan politik yang cenderung transaksional. Salah satunya, Jokowi harus punya tim independen yang bisa mengimbangi dan menyaring masukan berbagai pihak. Khususnya dari profesional yang telah berafiliasi dengan partai politik.
"Kekuatan politik sering memberikan masukan yang bersifat pragmatis, salah sasaran dan malah bisa menjerumuskan dan menempatkan Presiden Jokowi dalam kondisi dilematis. Oleh sebab itu harus ada penyaring. Tim ini harus memastikan independensi hak perogatif presiden," ujar Petrus.

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Bayu Galih

Kader Mulai Serang Jokowi, Ini Reaksi PDIP

Effendi Simbolon sebelumnya menyebut Jokowi sebagai Presiden prematur.

Selasa, 27 Januari 2015 | 10:29 WIB,Oleh : Aries Setiawan, Agus Rahmat

Politikus PDIP Effendi SImbolon sebut Joko Widodo sebagai Presiden prematur. (Antara/ Indrianto Eko Suwarso)

VIVA.co.id - Sejumlah kader PDI Perjuangan mulai terang-terangan menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satunya Effendi Simbolon, yang bahkan memprediksi kalau kepemimpinan Jokowi tidak akan bertahan lama.

Menyikapi reaksi dari kader seperti itu, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini pun angkat bicara.

"Menyikapi situasi akhir-akhir ini dengan terjadinya konflik antar KPK dengan Polri, kami semua berharap agar dapat menahan diri. Terutama kader-kader PDI Perjuangan," kata politikus senior PDIP, TB Hasanuddin, di Jakarta, Selasa 27 Januari 2015.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP ini meminta semua kader tidak membuat pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana.

Purnawiran TNI ini meminta seluruh kader untuk kembali ke fatsun awal seperti yang disampaikkan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Luansa pada 11 Januari 2015.

"Ibu Ketua Umum secara tegas mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus mendukung penuh Presiden yang didukung PDI Perjuangan, yaitu Presiden Jokowi-JK," kata Hasanuddin.

Dia mengatakan, segala keputusan Presiden Jokowi harus didukung oleh seluruh kader. "Jadi tidak ada pilihan lain, apa pun yang diputuskan Presiden Jokowi wajib didukung sepenuhnya oleh kader-kader PDIP," katanya.

Hasanuddin melihat saat ini loyalitas kader sedang diuji. Apakah tetap setia pada keputusan dan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, atau sebaliknya.

Jadi keputusan apa pun nanti yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, katanya, seluruh kader dapat memahami dan mendukung sepenuhnya dengan ikhlas. "Kepada para pejabat tinggi negara, saya mengimbau agar dalam membuat pernyataan-pernyataan lebih arif, dewasa, dan lebih negarawan. Jangan justru sebaliknya, memperruncing atau memperkeruh suasana dan kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi," ujar Hasanuddin.

Dia meminta bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa ini dengan arif dan bijak.

Presiden prematur

Effendi Simbolon juga pernah menilai Presiden Jokowi masih belum siap menjadi Presiden. Sebab, banyak hal yang ia tangani sendiri. "Presidennya juga prematur," kata Effendi, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' yang diadakan Paramadina Graduate School of Communication di Kampus Paramadina, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.

"100 hari belum cukup beri assessment. Saya tidak ingin cari kesalahan yang lama. Tetapi, berangkatnya pemerintahan ini terus terang antara nakhoda dengan kru tidak saling kenal. Bayangkan, kalau antarkru tidak saling kenal. Tetapi, sebuah keniscayaan. Ini harus kita terima."

Menurut Effendi, orang-orang di sekeliling Jokowi dalam menjalankan pemerintahan banyak yang tidak kompeten, sehingga membawa pengaruh buruk.

"Yang atur anak kecil, yang diatur prematur, inkubator jadinya. Ketika Presiden selesaikan masalah KPK-Polisi yang dipanggil Wantimpres dong, ring dalam dong dimanfaatkan. Tetapi, ini malah dipanggil orang di luar sistem," katanya.

Jokowi gantikan Megawati sebagai ketua umum PDIP ?

Publik Lebih Ingin PDIP Dipimpin Jokowi Ketimbang Megawati

Senin, 26 Januari 2015, 06:07 WIB

Salah satu hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru pada Ahad (25/1), yang menyatakan bahwa publik lebih menginginkan Jokowi untuk memimpin PDIP ketimbang masih dikendalikan Megawati Soekarnoputri.

Responden yang menyatakan Jokowi lebih layak memimpin PDIP sebesar 36,8 persen. Sementara itu, yang masih mengganggap Megawati layak jadi nakhoda 'banteng' hanya 23,9 persen. Jika skenario berdasarkan survei LSI terwujud, banteng tengah melangkah ke arah partai modern.

Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo menyatakan, survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Hasil sigi lainnya mencatatkan nama lain yang dianggap layak memimpin PDIP, yaitu Puan Maharani (6,1 persen), Ganjar Pranowo (5,6 persen), Pramono Anung (2,6 persen), Maruarar Sirait (1,5 persen), Tjahjo Kumolo (1,2 persen), lainnya (0,3 persen), dan tidak menjawab (21,9 persen).

"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Yang tak ingin Mega maju lagi ada 51 persen. Sementara yang mendukung maju hanya 37 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 12 persen. Ini menarik sekali," kata Hendro.

Menanggapi temuan itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyatakan, secara objektif, hasil survei tersebut telah menunjukkan keinginan publik yang menginginkan regenerasi dalam kepemimpinan di PDIP.

"Tapi, persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh presiden dan diusung oleh PDIP, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser ketokohan Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," kata Idil.

Yang kedua, kata dia, apakah Jokowi sendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi berhadapan dengan Megawati dalam penyalonan ketum PDIP. Itu pun jadi pertanyaan, sebab, ini didasari budaya ewuh pakewuh yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDIP.

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, yang bisa dibaca dari survei LSI, masyarakat memang menginginkan perubahan di tubuh PDIP. Sebab, PDIP hingga saat ini memang masih dicitrakan sebagai partai dinasti Soekarno.

"Apakah Jokowi secara kharisma bisa menandingi Megawati? Di internal PDIP saya rasa belum, Megawati masih di atas Jokowi. Karena itu, Jokowi akan sulit bergerak bila cap petugas partai belum dilepas," katanya.

Survei: Masyarakat Ingin Jokowi Gantikan Megawati Pimpin PDIP

By Ahmad Romadoni on Dec 15, 2014 at 13:38 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Konflik internal yang dialami sejumlah partai politik memperlihatkan bahwa akar masalah dari konflik itu hampir sama. Yakni tidak adanya keinginan untuk meregenerasi kader dan kepemimpinan di internal partai.

Keinginan untuk adanya regenerasi itu mulai muncul di internal PDI Perjuangan, kendati sosok Megawati Soekarnoputri di partai ini hampir tidak bisa digantikan. Dari hasil survei Cyrus Network, terlihat publik ingin Megawati bisa digantikan Joko Widodo atau Jokowi.

"Kalau Megawati tidak maju lagi, Jokowi menempati posisi pertama dengan 29,3%, lalu Puan Maharani 18,6%, dan Ganjar Pranowo 12,4%," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Hasbi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Hasilnya tidak jauh berbeda kalau Megawati tetap maju dalam pencalonan Ketum PDIP. Nama Jokowi tetap menempati posisi pertama menjadi sosok pengganti Megawati untuk memimpin PDIP.

"Jokowi tetap pertama 26,1%, lalu Puan Maharani 18,6%, baru Megawati 16,7%," terang Hasan.

Pendapat publik juga seakan sejalan dengan pendapat dari konstituen PDIP. Berdasar suara konstituen PDIP, Jokowi masih menempati posisi pertama dengan angka yang cukup tinggi.

"Ini justru jauh lebih besar, Jokowi dapat 28,3%, Puan 18,24%, lalu diikuti Megawati 14,8%," ucap dia.

Menurut survei, kata Hasan, figur-figur seperti Megawati dengan usia dan pengalaman memimpin sudah seharusnya memiliki jabatan lebih tinggi dari ketua umum. Misalnya dewan pembina partai atau dewan pertimbangan partai.

"61,2% Responden menilai tokoh dengan usia 60 tahun ke atas harusnya mengisi posisi dewan pembina, dewan pertimbangan, atau dewan penasihat," tutup Hasan.

Survei ini dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka dengan margin of error 3,1%. (Ado/Mut)

relawan + PDI-P kecewa dan Tidak Puas Jokowi , soal kapolri!

Kecewa dibohongi Jokowi, Relawan Salam Dua Jari Bikin Surat Terbuka

Relawan Salam Dua Jari Pendukung Jokowi (inet)

Islamedia.co -  Yang Terhormat Bapak Presiden,

Perkenankanlah kami, relawan yang selama ini medukung Bapak Presiden untuk sebuah gerakan Revolusi Mental demi Indonesia yang lebih baik, menyampaikan suara hati kami sehubungan dengan disetujuinya pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia oleh DPR RI.

Kami merasa gelisah karena pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menafikan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi.

Karena itu, kami meminta Bapak selaku penerima mandat rakyat agar mencabut/membatalkan pencalonan Komjen (Pol) sebagai Kapolri RI.

Kami sadar, pemilihan Kapolri merupakan hak prerogratif Bapak sebagai Presiden. Namun, kami juga berharap agar sosok Kapolri adalah sosok yang beintegritas dan punya rekam jejak yang baik.

Perlu kami ingatkan bahwa dukungan kami bukan merupakan cek kosong. Kami mendukung dan memilih Bapak, karena kami percaya Bapak akan memenuhi janji dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia yang Bapak sampaikan ketika kampanye.

KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, kami himbau Bapak Presiden menghormati keputusan tersebut sebagai wujud janji bapak saat kampanye bahwa tidak akan memilih pejabat negara yang bermasalah dengan hukum.

Jika bapak tidak mencabut pencalonan Kapolri, melalui surat ini, kami sebagai relawan Konser Salam 2 Jari menyatakan akan turun ke jalan dan meminta KPK segera menuntaskan kasus pidana di balik rekening gendut.

Kami percaya bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden pilihan kami akan mendengarkan dengan hati dan tidak semata hanya dengan telinga.

Kami gelisah, karena tidak mampu meyakinkan Bapak untuk menarik kembali pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Namun, kami percaya, Bapak masih punya hati untuk mendengarkan suara kami.

Relawan Konser Salam Dua Jari

Abdee Negara - Oppie Andaresta - Nia Dinata - Fifi Hadiyanto - Olga Lydia – Jflow - Catharina Widyasrini - Andre Opa Sumual - Adib Hidayat - Joko Anwar – Shafiq Pontoh - Ulin Yusron - Kadri Jimmo - Happy Salma - Indra Bekti - Salman Aristo - Dira Sugandi - Viddy Supit - Upi - Goenawan Moehammad - Agus Noor - Tompi - Sandyawan Sumardi - Alin Adita - Fadjroel Rachman - Glenn Fredly

Politikus PDIP desak Jokowi copot tiga menteri

Anggota Fraksi PDIP di DPR RI menuding tiga menteri Kabinet Kerja berkaitan dengan jaringan mafia di sektor minyak dan gas.  Selain Menteri BUMN »

Effendi Simbolon Desak Jokowi Copot Tiga 

MenteriEffendi Simbolon Desak Jokowi Copot Tiga Menteri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Effendi Simbolon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot tiga menteri yang terindikasi mafia di sektor minyak dan gas.
Menurutnya, jika ketiga menteri masih menjabat, bukan tidak mungkin penunjukan Dirut Pertamina terkooptasi dengan Soemarno Incoorporation.
"Saya tak ingin campur tangan lagi terkait Dirut Pertamina. Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sudah seharusnya dicopot dari kabinet Jokowi," kata Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Dia menegaskan, jika ketiga menteri itu masih menjabat menteri, maka mafia kabinet Jokowi tetap akan tumbuh subur. Menurutnya, mafia yang ada saat ini merupakan kejahatan yang sangat masif, melembaga dan berkolaborasi ke berbagai sektor.
"Bagaimana membersihkan halaman rumah, kalau sapunya saja sudah terkotori jaringan mafia. Lihatlah siapa Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Dalil mereka semua orang-orang neoliberalisme, anti nasionalis," tambahnya.
Untuk melaksanakan ambisi Soemarno Inc menguasai sektor migas, lanjutnya, segala cara akan dilakukan untuk menempatkan orang-orang mereka. Lihatlah siapa Faisal Basri dan Amien kepala SKK Migas yang semuanya berlatar belakang akuntan. Belum lagi kandidat dirut pertamina seperti Ahmad Faisal, Frederich Siahaan dan Widyawan yang terkooptasi dengan keluarga Soemarno.
"Saat ini yang terjadi mafia lama menggantikan mafia baru, penunggangnya saja yang ganti, namun tetap saja mafia yang berkuasa. Hal tersebut terlihat dari pemaksaan orang-orang tertentu yang menempati jabatan strategis di sektor migas," tambahnya.
Untuk itu, dia menolak secara tegas hasil assesment PT DDI yang terindikasi tidak transparan, sarat kepentingan, dan terkooptasi keluarga Soemarno.
"Selama Rini dan kroninya seperti Sudirman Said dan Sofjan Djalil masih di kabinet Jokowi maka pemberantasan mafia migas akan sulit terlaksana. Surya Paloh saja ikut terlibat," ujarnya.

Menurutnya, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan golongan tertentu ujung-ujungnya Pertamina bakal dibawa ke liberal, dibawa pasar. Pertamina bukan lagi bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk pasar.

3. BBM Naik, PDIP Kecewa dengan Jokowi

Kamis, 6 November 2014 - 08:02 wib |Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan naik akhir tahun ini. Imbas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, internal PDI Perjuangan pun menjadi terpecah, ada yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio menilai perpecahan di tubuh PDIP menyoal kenaikan harga BBM tak lain disebabkan oleh kekecewaan mendalam terhadap Jokowi.
“Saya melihat ini ada kekecewaan di PDIP karena komposisi kabinet Jokowi. Jumlah PDIP sama dengan partai lain, oleh karena itu terjadi suara kritis di parlemen soal BBM, momennya pas antara sakit hati karena kecewa dan kenaikan BBM,” terangnya saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Rabu (5/11/2014) malam.

Tidak hanya itu, sikap ketua umum PDIP itu yang belum memberikan sinyal positif terhadap keputusan tersebut sehingga membuat para kadernya bersuara lantang menolak kenaikan BBM karena tidak sesuai dengan buku putih dan prinsip PDIP yang membela rakyat.
“Megawati masih belum bersikap tegas dengan keputusan kenaikan BBM di parlemen, dia belum beri tanda mendukung atau menolak, ini yang memicu perpecahan. Di sisi lain banyak anggota PDIP yang masih memegang prinsip di sisi lain ada kebijakan Jokowi yang akan menaikan harga BBM,” terangnya.

2. Kader PDIP Tak Puas, Jatah PDIP Sama dengan PKB

Giras Pasopati Senin, 27/10/2014 14:36 WIB

Antara

TB Hasanuddin

Kabar24.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) wilayah Jawa Barat TB Hasanuddin menilai Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi kurang memperhatikan kader partainya.
SIMAK: KABINET KERJA JOKOWI: Diprotes, Ada Menteri Bertanda Merah KPK
TB Hasanuddin mengungkapkan dirinya banyak mendapatkan masukan dari kader di daerah yang tidak puas terhadap komposisi kabinet. Menurutnya kebanyakan kader merasa proporsi menteri dari PDI-P kurang banyak.
“Maunya tentu saja proporsional, yang mana PDI-P tidak sama dong dengan Partai Kebangkitan Bangsa ," ujarnya di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
Dia membeberkan, para kader merasa tidak adil terkait formasi kabinet Jokowi dibandingkan dengan jumlah perolehan suara di DPR. Adapun dalam jumlah kursi, PDI-P mendapat 109 kursi, PKB 47 kursi, Partai Nasional Demokrat 32 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 16 kursi.
"Sementara dalam kabinet, kami empat menteri, NasDem tiga menteri. PKB sama dengan PDI-P," tuturnya.
Seperti diketahui, empat kader PDIP yang duduk di kursi kabinet antara lain  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga dan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyatakan target kader PDI-P selanjutnya adalah untuk memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Menurutnya dengan sistem kabinet proporsional partai berlambang banteng tersebut dapat meningkatkan perolehan suara pada 2019. (Kabar24.com)

  1.  PDI-P Tidak Puas Jokowi Tunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung

Kamis, 20 November 2014 | 18:47 WIB

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Trimedya Panjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mempertanyakan pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita hormati pilihan Presiden Joko Widodo yang mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Tapi, HM Prasetyo tidak punya prestasi cemerlang saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2005-2006," kata Trimedya saat dihubungi, Kamis (20/11/2014).
Selain mempertanyakan prestasi Prasetyo, Trimedya juga mempermasalahkan usia Prasetyo yang sudah menginjak 67 tahun. Menurut dia, seorang jaksa agung harus memiliki mobilitas tinggi untuk membenahi korupsi. Kondisi seperti itu, kata Trimedya, sulit diharapkan untuk membenahi korupsi dan Kejagung.
"Misalnya, kerja lebih dari 10 jam sehari untuk benahi kejaksaan, apakah beliau kuat. Kalau misalnya Pak Jokowi ingin jaksa agung dari dalam, lebih baik yang muda, yang punya mobilitas tinggi guna memberantas korupsi dan internal Kejagung," ujar mantan anggota Komisi III DPR RI itu.
Dia juga mempertanyakan siapa yang menyarankan kepada Jokowi untuk menunjuk HM Prasetyo.
"Penunjukan Prasetyo, tentu yang paling mengerti adalah Jokowi. Kita tidak tahu siapa yang memberi saran ke Jokowi. Kita tidak tahu," ujar Trimedya yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM, dan Peraturan dan Perundangan.
Presiden melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung sore ini di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut sempat tertunda selama satu jam lebih. Para tamu undangan yang hadir juga relatif tidak banyak. Berbagai kalangan mengkritik keputusan Jokowi tersebut jika melihat latar belakang Prasetyo sebagai politisi. Prestasi Prasetyo ketika di kejaksaan juga dipertanyakan.

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Fidel Ali Permana

Rakernas PDIP Semarang 2014, Ketua Umum PDIP Hanya Untuk Trah Soekarno

Minggu, 21 September 2014 | 05:32 WIB

Ketua Umum PDIP Hanya Untuk Trah Soekarno

Tjahjo Kumolo. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO , Semarang: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, selama partai masih hidup, selama itu pula PDIP tidak boleh dilepaskan dari trah Presiden Indonesia pertama Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno.

"PDIP jangan dilepaskan dari trah Bung Karno," kata Tjahjo di sela-sela Rakernas IV PDIP di Semarang, Sabtu malam (20 September 2014). (Baca:Tjahjo Klaim Regenerasi di PDIP Tetap Berjalan)

Tjahjo punya alasan kenapa PDIP tak akan dilepas dari trah Bung Karno."Sampai detik detik ini PDIP masih perlu perekat," ujar anggota DPR ini.

Pernyataan Tjahjo tersebut menanggapi suara Rakernas yang meminta Megawati menjadi ketua umum periode 2015-2020. Karena sudah ditetapkan di Rakernas, maka dalam kongres PDIP April 2015 mendatang hanya akan mengukuhkan Mega menjadi Ketua umum PDIP.

Bagaimana dengan kader-kader potensial di PDIP tapi bukan berasal dari trah Sukarno? Tjahjo menyatakan, ada banyak posisi di PDIP seperti Sekretaris Jenderal dan Ketua-ketua DPP. "Orang lain (yang bukan trah Bung Karno) mentok sekjen saja cukup," kata Tjahjo.(Baca:Rakernas Tetapkan Megawati Ketua Umum PDIP Lagi )

Tjahjo menegaskan, PDIP tak akan membatasi kader-kader potensial di partai untuk terus berkembang. Jabatan sekjen setiap lima tahun selalu berganti. "Jabatan ketua-ketua ganti juga," kata Tjahjo.

Tjahjo meminta agar PDIP tidak disamakan dengan partai lain dimana siapapun bisa menjadi ketua umum. Tjahjo menyebut partainya adalah partai khas. Ia pun membandingkan dengan beberapa partai di negera lain seperti partainya Ghandi di India dan Benazir Bhutto di Pakistan. (Baca:Politikus PDIP: Jika Mega Bukan Ketua Umum, Bisa Kacau)

Tjahjo meminta agar publik tidak menilai PDIP minim regenerasi. Sebab, kata dia, regenerasi jangan diukur dengan ukuran yang tua diganti yang muda. Sebab, kata dia, regenerasi juga bisa berarti yang muda diganti yang tua.
ROFIUDDIN

Demi Pendukung, Prabowo Tidak Hadiri Rakernas PDI Perjuangan

Jumat, 19 September 2014, 06:49 WIB

Komentar : 35

dok Republika

Kampanye Prabowo-Hatta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa memastikan Prabowo Subianto tidak akan menghadiri acara rapat kerja nasional (rakernas) ke IV PDI Perjuangan di Semarang. Sikap itu menurut Desmond untuk menjaga perasaan para pendukung Prabowo.
"Pak Prabowo itu kan menjaga perasaan pendukungnya," kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/9).
Desmond mengatakan para pendukung Prabowo masih menganggap pemilu presiden yang dimenangkan Jokowi sarat kecurangan. Menurutnya para pendukung akan kecewa apabila tiba-tiba Prabowo merapat ke kubu Jokowi.
"Karena persepsi pendukung kita pilpres kemarin ada kecurangan. Kalau tiba-tiba jadi akur ini kan sesuatu yang tidak layak bagi Prabowo," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah mengatakan pihaknya telah mengundang dua petinggi partai nonpengusung Jokowi-JK di acara rakernas. Mereka diundang karena telah memastikan akan menghadiri rakernas.
"Yang bersedia hadir kita kirim undangan. Yang tidak bersedia ya tidak kita kirim," kata Basarah.
Namun begitu, Basarah tak mau mengungkap partai apa yang akan di acara rakernas PDI Perjuangan.

Prabowo Hadiri Rakernas PDIP Jika...

18 Sep 2014 13:23

---

Prabowo hanya melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang berada di depan kediaman Akbar Tandjung, Jakarta, (10/9/14). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Ada peluang mendekatkan kembali Partai Gerindra dan PDIP.  Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDIP di Semarang, Jawa Tengah, 19-21 September 2014 mendatang.

"Kalau (Prabowo) diundang, iya (hadir). Tapi kan ini enggak diundang posisinya," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Kehadiran Prabowo di Rakernas PDIP tentu saja bakal membawa angin segar untuk kedua parpol. Juga untuk hubungan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dulu sempat 'mesra' saat berpasangan menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2009 lalu.

"Ini kan kalau...Konteksnya orang beragama, orang muslim yang diundang, ya harus datang. Bukan soal sikap politik akan merapat ke PDIP atau pemerintahan," ujar dia.

Namun, anggota Komisi III DPR itu menegaskan, Partai Gerindra secara politik tetap berada di luar pemerintahan. Langkah ini untuk menghargai rakyat yang telah memilih Prabowo saat Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

"Pak Prabowo itu kan menjaga perasaan pendukungnya. Kalau hari ini kelihatan mendukung, kan kita harus menjaga perasaan pendukung kita. Jadi untuk sikap politik tetap kita di luar pemerintahan" ucap Desmond.

"Karena persepsi pendukung kita di Pilpres kemarin ada kecurangan. Kalau tiba-tiba jadi akur, ini kan sesuatu yang tidak layak bagi Pak Prabowo," tandas Desmond. (Yus)

Credit: Nadya Isnaeni

PAN dan PPP Disebut Bakal Hadiri Rakernas PDIP  

Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dicecar pertanyaan oleh awak media usai kunjungi Rumah Polonia, di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (26/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Semarang - Dua partai yang selama ini masuk Koalisi Merah Putih akan ikut menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Marina Convention Center, Kota Semarang, 19-21 September 2014.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyatakan dua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

"Tampaknya sudah pasti pimpinan dua partai tersebut akan hadir di Rakernas," ujar Heru kepada Tempo di Semarang, Kamis, 18 September 2014. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)

Heru menuturkan DPP PDIP mengundang PPP dan PAN dalam acara rapat pembukaan Rakernas PDIP. Heru menyebut hanya dua partai di Koalisi Merah Putih itu yang diundang.

"Konon, yang diundang adalah mereka yang sudah pasti mau datang," kata Heru. Selain itu, ujar Heru, PPP dan PAN kemungkinan sudah ada komunikasi dengan DPP PDIP.

Saat ditanya kubu PPP mana yang diundang dalam rakernas PDIP, "Ya, kan, bisa diduga sendiri. Atau lihat saja besok biar ada kejutan," tutur Wakil Gubernur Jawa Tengah itu. (Baca: SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih)

Saat ini PPP terbagi dalam dua kepengurusan, yaitu kubu Suryadharma Ali dan kubu Emron Pangkapi. Dua kubu ini saling mengklaim sebagai pengurus yang sah pasca-pemecatan Suryadharma dari posisi Ketua Umum PPP oleh kubu Emron.

Kehadiran pimpinan PAN dan PPP dalam acara pembukaan Rakernas PDIP seperti menjadi sinyal dua partai ini akan bergabung ke poros PDIP, penyokong presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Selama ini, PPP dan PAN menjadi penyokong Prabowo Subianto-Jusuf Kalla dan tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, dan lain-lain. (Baca: KH Maimun Minta PPP Tetap di Koalisi Prabowo)

Ditanya soal konflik PPP, Heru enggan menanggapi. "Itu urusan pengurus pusat PDIP," kata Heru.

Selain mengundang PPP dan PAN, Rakernas PDIP akan mengundang para pimpinan partai yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Acara Rakernas PDIP yang berlangsung tiga hari akan dihadiri sekitar 1.600 pengurus, terdiri atas pengurus pusat, daerah, dan cabang se-Indonesia. Pembukaan akan dihelat pada Jumat pukul 14.00 WIB dengan diisi pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

ROFIUDDIN