Publik Lebih Ingin PDIP Dipimpin Jokowi Ketimbang Megawati
Senin, 26 Januari 2015, 06:07 WIB
Salah satu hasil sigi Lembaga Survei
Indonesia (LSI).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga
Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru pada Ahad (25/1), yang menyatakan
bahwa publik lebih menginginkan Jokowi untuk memimpin PDIP ketimbang masih
dikendalikan Megawati Soekarnoputri.
Responden yang menyatakan Jokowi
lebih layak memimpin PDIP sebesar 36,8 persen. Sementara itu, yang masih
mengganggap Megawati layak jadi nakhoda 'banteng' hanya 23,9 persen. Jika
skenario berdasarkan survei LSI terwujud, banteng tengah melangkah ke arah partai
modern.
Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo menyatakan, survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Hasil sigi lainnya mencatatkan nama lain yang dianggap layak memimpin PDIP, yaitu Puan Maharani (6,1 persen), Ganjar Pranowo (5,6 persen), Pramono Anung (2,6 persen), Maruarar Sirait (1,5 persen), Tjahjo Kumolo (1,2 persen), lainnya (0,3 persen), dan tidak menjawab (21,9 persen).
"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Yang tak ingin Mega maju lagi ada 51 persen. Sementara yang mendukung maju hanya 37 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 12 persen. Ini menarik sekali," kata Hendro.
Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo menyatakan, survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Hasil sigi lainnya mencatatkan nama lain yang dianggap layak memimpin PDIP, yaitu Puan Maharani (6,1 persen), Ganjar Pranowo (5,6 persen), Pramono Anung (2,6 persen), Maruarar Sirait (1,5 persen), Tjahjo Kumolo (1,2 persen), lainnya (0,3 persen), dan tidak menjawab (21,9 persen).
"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Yang tak ingin Mega maju lagi ada 51 persen. Sementara yang mendukung maju hanya 37 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 12 persen. Ini menarik sekali," kata Hendro.
Menanggapi temuan itu, pengamat
politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyatakan, secara objektif,
hasil survei tersebut telah menunjukkan keinginan publik yang menginginkan
regenerasi dalam kepemimpinan di PDIP.
"Tapi, persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh presiden dan diusung oleh PDIP, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser ketokohan Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," kata Idil.
Yang kedua, kata dia, apakah Jokowi sendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi berhadapan dengan Megawati dalam penyalonan ketum PDIP. Itu pun jadi pertanyaan, sebab, ini didasari budaya ewuh pakewuh yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDIP.
"Tapi, persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh presiden dan diusung oleh PDIP, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser ketokohan Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," kata Idil.
Yang kedua, kata dia, apakah Jokowi sendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi berhadapan dengan Megawati dalam penyalonan ketum PDIP. Itu pun jadi pertanyaan, sebab, ini didasari budaya ewuh pakewuh yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDIP.
Menurut pengamat politik dari
Universitas Paramadina, Hendri Satrio, yang bisa dibaca dari survei LSI,
masyarakat memang menginginkan perubahan di tubuh PDIP. Sebab, PDIP hingga saat
ini memang masih dicitrakan sebagai partai dinasti Soekarno.
"Apakah Jokowi secara kharisma bisa menandingi Megawati? Di internal PDIP saya rasa belum, Megawati masih di atas Jokowi. Karena itu, Jokowi akan sulit bergerak bila cap petugas partai belum dilepas," katanya.
"Apakah Jokowi secara kharisma bisa menandingi Megawati? Di internal PDIP saya rasa belum, Megawati masih di atas Jokowi. Karena itu, Jokowi akan sulit bergerak bila cap petugas partai belum dilepas," katanya.
Survei: Masyarakat Ingin Jokowi Gantikan Megawati Pimpin PDIP
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Liputan6.com)
Liputan6.com, Jakarta - Konflik internal yang dialami
sejumlah partai politik memperlihatkan bahwa akar masalah dari konflik
itu hampir sama. Yakni tidak adanya keinginan untuk meregenerasi kader
dan kepemimpinan di internal partai.
Keinginan untuk adanya regenerasi itu mulai muncul di internal PDI Perjuangan, kendati sosok Megawati Soekarnoputri di partai ini hampir tidak bisa digantikan. Dari hasil survei Cyrus Network, terlihat publik ingin Megawati bisa digantikan Joko Widodo atau Jokowi.
"Kalau Megawati tidak maju lagi, Jokowi menempati posisi pertama dengan 29,3%, lalu Puan Maharani 18,6%, dan Ganjar Pranowo 12,4%," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Hasbi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).
Hasilnya tidak jauh berbeda kalau Megawati tetap maju dalam pencalonan Ketum PDIP. Nama Jokowi tetap menempati posisi pertama menjadi sosok pengganti Megawati untuk memimpin PDIP.
"Jokowi tetap pertama 26,1%, lalu Puan Maharani 18,6%, baru Megawati 16,7%," terang Hasan.
Pendapat publik juga seakan sejalan dengan pendapat dari konstituen PDIP. Berdasar suara konstituen PDIP, Jokowi masih menempati posisi pertama dengan angka yang cukup tinggi.
"Ini justru jauh lebih besar, Jokowi dapat 28,3%, Puan 18,24%, lalu diikuti Megawati 14,8%," ucap dia.
Menurut survei, kata Hasan, figur-figur seperti Megawati dengan usia dan pengalaman memimpin sudah seharusnya memiliki jabatan lebih tinggi dari ketua umum. Misalnya dewan pembina partai atau dewan pertimbangan partai.
"61,2% Responden menilai tokoh dengan usia 60 tahun ke atas harusnya mengisi posisi dewan pembina, dewan pertimbangan, atau dewan penasihat," tutup Hasan.
Survei ini dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka dengan margin of error 3,1%. (Ado/Mut)
Keinginan untuk adanya regenerasi itu mulai muncul di internal PDI Perjuangan, kendati sosok Megawati Soekarnoputri di partai ini hampir tidak bisa digantikan. Dari hasil survei Cyrus Network, terlihat publik ingin Megawati bisa digantikan Joko Widodo atau Jokowi.
"Kalau Megawati tidak maju lagi, Jokowi menempati posisi pertama dengan 29,3%, lalu Puan Maharani 18,6%, dan Ganjar Pranowo 12,4%," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Hasbi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).
Hasilnya tidak jauh berbeda kalau Megawati tetap maju dalam pencalonan Ketum PDIP. Nama Jokowi tetap menempati posisi pertama menjadi sosok pengganti Megawati untuk memimpin PDIP.
"Jokowi tetap pertama 26,1%, lalu Puan Maharani 18,6%, baru Megawati 16,7%," terang Hasan.
Pendapat publik juga seakan sejalan dengan pendapat dari konstituen PDIP. Berdasar suara konstituen PDIP, Jokowi masih menempati posisi pertama dengan angka yang cukup tinggi.
"Ini justru jauh lebih besar, Jokowi dapat 28,3%, Puan 18,24%, lalu diikuti Megawati 14,8%," ucap dia.
Menurut survei, kata Hasan, figur-figur seperti Megawati dengan usia dan pengalaman memimpin sudah seharusnya memiliki jabatan lebih tinggi dari ketua umum. Misalnya dewan pembina partai atau dewan pertimbangan partai.
"61,2% Responden menilai tokoh dengan usia 60 tahun ke atas harusnya mengisi posisi dewan pembina, dewan pertimbangan, atau dewan penasihat," tutup Hasan.
Survei ini dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka dengan margin of error 3,1%. (Ado/Mut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar