Deparpolisasi Jadi Sinyal bahwa Parpol Tak Menarik
Senin, 14 Maret 2016 | 18:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh.
SAMARINDA, KOMPAS.com - Belakangan, istilah deparpolisasi menjadi buah bibir setelah Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok memilih maju lewat jalur independen daripada lewat jalur partai politik.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai hal tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi partai-partai politik.
Parpol, menurut Surya, harus mencari jawaban, mengapa sampai ada
calon kepala daerah yang lebih memilih jalur independen ketimbang lewat
jalur partai politik.
"Sebagai pimpinan partai politik, saya kasihan kalau ada elite partai
politik yang pikir deparpolisasi karena ada orang yang tidak ikut pakai
jalur parpol kemudian kami lemparkan tuduhan deparpolisasi," kata Surya
saat menghadiri konsolidasi Kader Partai Nasdem Kalimantan Timur di
Samarinda, Senin (14/3/2016).
Surya menambahkan, setiap partai politik harus melihat kekurangan masing-masing.
Ini disebabkan partai politik merupakan pilar utama demokrasi.
Sehingga jika banyak pihak-pihak yang memilih maju secara independen
berarti ada yang salah dari institusi partai politik itu sendiri.
"Kenapa dia mau di luar institusi parpol? Itu yang jadi pertanyaan
utama, kembali pada parpolnya. Dasar partai politiknya enggak menarik.
Pikiran-pikirannya barangkali enggak dekat dengan masyarakat," tutur
Surya.
Ia pun menyinggung soal persepsi masyarakat yang masih buruk dan negatif saat memandang partai politik.
Diperlukan upaya untuk memperkuat institusi partai politik sehingga
pandangan publik yang kerap memandangnya rusak, salah dan penuh
kecurigaan dapat ditepis.
Menurut Surya, pandangan masyarakat tersebut tak tepat dan perlu diperbaiki.
"Nah, ini tantangan bagi partai politik untuk memperbaikinya dan
Nasdem ada dalam bagian untuk berupaya memperbaiki persepsi yang salah,"
ujarnya.
Istilah deparpolisasi pertama kali dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang juga Ketua DPRD DKI.
Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di
Indonesia. Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk
meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung
Ahok. Kelompok relawan itu mengupayakan agar Basuki atau
Ahok bisa ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau tanpa partai.
Apa Itu Deparpolisasi? Ini Penjelasannya
Sabtu, 12 Maret 2016 | 15:01 WIB
Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di
Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat
maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru
yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,
Jakarta - Pengamat dari Lembaga Opini Masyarakat Populi Center, Tommi Legowo, menjelaskan istilah deparpolisiasi yang mencuat sejak
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju ke pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.
"Deparpolisasi adalah upaya disengaja atau tidak disengaja mengurangi,
atau bahkan menihilkan peran partai politik dalam demokrasi," ujar Tommi
dalam diskusi publik bertajuk "Deparpolisasi; Koreksi atau Sanksi
Politik?" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Maret 2016.
Tommi menuturkan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi.
Sehingga dalam konteks demokrasi, menihilkan peran parpol berarti
melemahkan demokrasi. "Di era Orde Baru, deparpolisasi dilakukan
berbeda, yaitu lewat penyederhanaan parpol. Saat itu jumlah parpol
dibatas menjadi tiga saja," ujar Tommi.
Sulit Dipercaya, Parpol Kalah oleh Relawan pada Pilkada DKI Jakarta
Jumat, 11 Maret 2016 | 17:56 WIB
TRIBUNNEWS / DANY PERMANA
Massa dari Teman Ahok mengumpulkan dukungan melalui petisi di Bundaran
Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3/2015). Kegiatan yang mengusung
tema #GueAhok tersebut menggalang dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta
yang sedang menghadapi pertentangan dengan DPRD Jakarta terkait dana
APBD.
KOMPAS.com — Ada dua topik menarik yang menjadi perbincangan publik dan layak disebut
trending topic, yakni "deparpolisasi" dan "Teman
Ahok".
Istilah deparpolisasi menggema lagi setelah terpicu aksi mengejutkan Teman
Ahok yang berhasil “memaksa”
Ahok, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama, untuk maju ke Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan.
Adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDP DKI Jakarta Prasetio Edi
Marsudi yang menggemakan kembali deparpolisasi. Setelah relawan yang
menamakan diri Teman
Ahok berhasil membuka jalan, Prasetio angkat bicara atas nama partainya, PDI-P.
Ia melihat sinyal adanya upaya deparpolisasi dengan indikasi jelas,
yakni meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah,
khususnya Pilkada DKI. PDI-P menyatakan akan melawan deparpolisasi
karena dianggap membahayakan eksistensi partai politik.
Prasetio juga mengungkapkan, persoalan deparpolisasi telah dibahas
dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati
Soekarnoputri beberapa saat setelah
Ahok menyatakan akan mengikuti desakan Teman
Ahok.
Masyarakat
tidak bisa menafikan peran partai politik, katanya, sebab bangsa ini
dibangun oleh partai politik, bukan semata-mata relawan.
Mengapa hanya PDI-P yang bersuara lantang dan keras atas manuver
Ahok dengan Teman
Ahok-nya
itu? Bukankah ada banyak parpol di negeri ini? Mengapa partai politik
yang lainnya hanya berdiam diri tanpa reaksi? Benarkah apa yang
dilakukan Teman
Ahok itu suatu yang berbahaya bagi partai politik?
Tak ada asap kalau tak ada api. Bila melihat hubungan kausalitas,
tentu ada preseden dan tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada
peristiwa yang mendahuluinya.
Peristiwa apa lagi kalau bukan penjajakan partai juara ini dalam menyediakan kendaraan bagi
Ahok untuk maju pada Pilkada 2017, tetapi tidak gratis.
Sebenarnya istilah deparpolisasi telah muncul saat Megawati selaku
ketua umum partai berpidato pada pembukaan Kongres IV PDIP di Bali,
April 2015 lalu. Pada kesempatan itu, Megawati menyinyalir adanya
gerakan deparpolisasi yang ia sebut makin lantang diteriakkan.
Gerakan deparpolisasi ini disebutkan tidak berdiri sendiri, melainkan
ada simbiosis kekuatan antarpartai dan kekuatan modal. Ia menyebut,
kelompok yang menyuarakan deparpolisasi itu adalah kaum oportunis.
Ciri kaum oportunis ini, menurut Megawati, tidak mau bekerja keras
membangun partai, tidak mau mengorganisasi rakyat, kecuali menunggu dan
menunggu untuk selanjutnya menyalip di tikungan.
Dalam pidato
pembukaan itu juga muncul istilah "penumpang gelap" dengan merujuk pada
relawan nonparpol pada Pilpres 2014 yang mendapat tempat atau jabatan di
pemerintahan.
Jika kemudian Prasetio menggaungkan kembali istilah deparpolisasi karena dipicu gerakan Teman
Ahok yang memaksa
Ahok terpisah dari PDI-P, maksud dan makna deparpolisasi menjadi lain.
Kali
ini, pengertiannya bergeser menjadi semacam pemberontakan nonparpol
(baca: relawan) yang dianggap menihilkan peran dan partai politik itu
sendiri.
Boleh jadi, beberapa relawan yang tergabung dalam Teman
Ahok
kelak bakal menjadi "penumpang gelap" juga sebagaimana yang sudah
terjadi pada pemerintahan Jokowi yang kemudian dikritik pedas oleh
Megawati itu.
Namun, bukankah urusan
Ahok tidak terkait langsung dengan PDI-P kecuali wakil gubernur
Ahok saat ini memang orang PDI-P? Benar bahwa pada Pilkada 2012,
Joko Widodo diusung PDI-P sebagai calon gubernur. Akan tetapi, bukankah
Ahok diusung partai lain, dalam hal ini Gerindra?
Kemudian, bukankah belum ada "
deal" apa-apa antara
Ahok dan PDI-P kecuali kesediaan PDI-P menyediakan kendaraan politik bagi
Ahok untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta sebelum dihentikan Teman
Ahok? Lalu, kenapa istilah deparpolisasi dimunculkan kembali?
Konteks Megawati saat menangkap sinyal adanya gerakan deparpolisasi
itu jelas, yakni adanya "penyusup" atau "penumpang gelap" dalam wujud
relawan yang menduduki tempat strategis di pemerintahan yang seharusnya
diduduki orang-orang partai. PDI-P tidak mau hal itu terulang kembali
dalam Pilkada DKI jika pertarungan itu dimenangkannya.
Namun, ketika Teman
Ahok memaksa
Ahok
maju dari jalur independen dan bukan jalur partai politik yang
kebetulan diincar PDI-P, hal ini sama sekali belum ada kaitannya dengan
PDI-P.
Ibarat orang pacaran, hubungannya masih sebatas PDKT
(pendekatan) dan belum menyatakan apa-apa, belum berikrar apa pun,
apalagi sampai pada ijab kabul membentuk ikatan. Lantas, mengapa
dikatakan deparpolisasi?
Menjadi terjawab mengapa partai-partai politik lainnya tidak
menanggapi deparpolisasi yang digaungkan PDI-P ini. Sebab, parpol-parpol
lain belum "
ngebet" menyatakan dukungan kepada
Ahok.
Ibarat pacaran, PDI-P mungkin terlalu GR "tembakan"-nya bakal mudah diterima. Namun, tatkala ditampik gara-gara manuver Teman
Ahok, patah hatilah dia. Itu sekadar perumpamaan, jangan sensi!
Meski sulit, mengelola kegeraman atau "kemarahan" akibat patah hati
ini bisa positif juga bagi PDI-P. Setidak-tidaknya, PDI-P harus segera
menyiapkan bakal calon gubernur dan pasangannya dari sekarang yang
secara elektabilitas mampu mengalahkan
Ahok-Heru.
Modal sebagai partai juara tentu tak dapat dianggap enteng. Dengan
massa partai yang fanatik dan dengan 28 kursi DPRD dari 106 kursi, PDI-P
bisa langsung mengusung kandidat tanpa harus berkoalisi. Sebab, ambang
batas minimal untuk bisa mengusung calon hanya 21 kursi. Partai lain
terpaksa harus saling berkoalisi.
Pekerjaan rumah terbesar PDI-P adalah memilih kandidat itu. Boleh jadi, wakil
Ahok sekarang yang dari PDI-P,
Djarot Saiful Hidayat, digadang-gadang bakal menjadi calon selain memaksa Wali Kota
Tri Rismaharini angkat koper dari Surabaya untuk bertarung di Jakarta.
Bisa
juga, sekalian "mengawinkan" Tri-Djarot. Selain mereka, agak sulit
mencari figur lain untuk sekadar mengimbangi popularitas
Ahok-Heru.
Sikap terlalu reaktif atas keputusan
Ahok
dan menistakan relawan juga tidak terlalu baik buat PDI-P karena kelak
bakal ada pertaruhan partai politik di dalamnya; massa parpol versus
relawan.
Apa jadinya kalau partai juara dengan segala kekuatan
kalah oleh manuver relawan yang dianggap "penyusup" atau "penumpang
gelap" yang tidak berkontribusi terhadap negara ini?
Waktu yang tersisa masih cukup lama. Konstelasi politik jelang
pilkada bisa berubah pada saat-saat menentukan. Bisa jadi, PDI-P tetap
mengusung
Ahok meski kemudian dukungan dilakukan tanpa syarat, sebagaimana yang dilakukan Nasdem dan, belakangan, Hanura.
Membiarkan dan melepas
Ahok-Heru
maju ke arena tanpa saingan kuat, apalagi sampai memenangi pertarungan,
akan menjadi pukulan telak bagi partai politik, khususnya bagi PDI-P.
Hal itu jauh lebih menyakitkan dari sekadar fenomena "penumpang gelap" yang tidak ikut bertarung pada pilpres dan tidak harus
head to head dengan massa partai politik.
Persoalannya, pada Pilkada DKI Jakarta ini, "
clash" bakal tak terhindarkan antara massa partai politik dan para relawan Teman
Ahok,
relawan Jaringan Suka Haji Lulung, atau relawan pendukung calon
independen lain dalam memperebutkan kursi gubernur dan wakilnya.
| Penulis | : Pepih Nugraha |
| Editor |
: Wisnubrata |
Foto: Hasan Alhabshy
