Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Jakarta - Kengototan partai-partai pro-pemerintah menjalankan
Pansus Angket KPK menuai kritik keras. Apalagi setelah Gerindra keluar,
yang berarti isi Pansus Angket KPK kini tinggal parpol-parpol pendukung
Jokowi.Pansus Angket KPK kini hanya berisi 6 fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Keenam fraksi ini merupakan partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Ternyata Jokowi yang katanya antikorupsi, dan orang-orangnya, ada Teten, ada lainnya yang juga antikorupsi, ternyata tidak berdaya menahan hak angket," kata Apung kepada wartawan, Selasa (25/7/2017).
Apung mengatakan fakta yang ada saat ini adalah para pendukung hak angket terhadap KPK adalah parpol-parpol pendukung Jokowi. Fakta itu menunjukkan Jokowi tak bisa berbuat apa-apa terhadap ulah parpol pendukungnya.
"Jokowi seolah-seolah terima didukung oleh parpol yang ingin KPK lemah. Ini berdampak buruk bagi Jokowi. Apa pun prestasi Jokowi, jika didukung oleh parpol-parpol dan gerakan antikorupsi, didukung oleh orang yang melemahkan KPK, sayang saja prestasimu, tetap akan memberi efek buruk," ucap Apung.
"Ditunggu sikap tegas Jokowi. Selaku presiden, Jokowi harus berani ngomong, 'Parpol pendukungku jangan begitu, bubarkan panitia angket'. Lalu Jokowi juga harus menyampaikan ke PDIP, secara politik ini harus dibatalkan," ujar Apung.
"Kalau tidak bisa mengatasi parpol pendukung, tidak melakukan itu, Jokowi seperti macan ompong di Istana yang katanya antikorupsi tapi didukung partai partai yang mau melemahkan KPK," tuturnya.
(tor/fjp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar