Kompas.com - 05/10/2017, 23:58 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait saat di kantor Saiful Mujani
Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo yang meminta TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.
Maruarar mengatakan, pengalaman Orde Baru di mana TNI terlibat politik praktis, tak diharapkan terulang kembali.
"Ya memang. Kita pernah 32 tahun di zaman Orde Baru. Bagaimana TNI masuk dalam politik praktis. Sehingga demokrasi tidak terjadi di indonesia," kata Maruarar, di Kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Menurut dia, TNI, demikian pula Polri, merupakan alat negara yang tak boleh berpolitik.
"Kalau sudah pensiun boleh. Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah pensiun boleh. Pak Prabowo Subianto sudah pensiun berpolitik boleh. Polisi sudah pensiun boleh," kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menjaga demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
"Melalui perjuangan reformasi yang panjang. Dengan darah dan air mata. Kita tidak boleh kembali ke jaman seperti itu. Jelas demokrasi pilihan yang paling dinikmati rakyat, daripa rezim yang otoriter," kata Maruarar.
Sebelumnya, pesan agar TNI tak terlibat politik praktis tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.
Dalam amanatnya, Jokowi menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.
"Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," ujar Jokowi.
Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara dan tak masuk ke kancah politik praktis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar