Foto: Ilustrasi: Kiagus Auliansyah
Polling dilakukan di Twitter mulai jam 11.22 WIB sampai pukul 18.00 WIB diikuti oleh 10.824 akun. Hasilnya, sebanyak 55% memilih tidak puas. Kemudian 40% puas dan 5% sisanya tidak peduli.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengatakan ada beberapa kebijakan yang nyatanya belum memberikan kepuasan bagi kehidupan masyarakat secara luas.
"Ada empat kebijakan yang dampaknya cukup besar, khususnya ke masyarakat miskin," kata Bhima, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Pertama, kata Bhima, mengenai pencabutan subsidi energi khususnya BBM dan listrik selama 3 tahun sebesar 77%. Menurut dia, pencabutan tersebut sangat dirasakan masyarakat miskin bahkan di beberapa tempat pasokan BBM jenis premium langka, yang diharapkan masyarakat pindah ke Pertalite.
"Cara itu justru memukul daya beli kelas menengah ke bawah," jelas dia.
"Sepanjang 2016-2017 penyebab inflasi juga didominasi harga yang diatur pemerintah ketimbang harga bahan pangan, sementara masyarakat masih menunggu dampak langsung dari pengalihan subsidi energi ke infrastruktur," sambung dia.
Kedua, kata Bhima, soal dana desa. Dengan jumlah desa penerima hampir 75 ribu dari alokasi Rp 60 triliun pada 2017 belum mampu menurunkan angka ketimpangan. Dari data yang dimilikinya, ketimpangan per Maret 2017 justru baik dari 0,316 menjadi 0,320.
"Artinya dana desa masih dinikmati oleh elit desa. Hal ini dikonfirmasi oleh banyaknya penyimpangan dana desa oleh oknum kepala desa," tambah dia.
Ketiga, kata Bhima, yang membuat masyarakat masih belum puas dengan kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun adalah mengenai penyaluran bantuan sosial khususnya PKH dan rastra yang masih terlambat. Padalah, anggaran untuk dua bantuan ini naik signifikan sejak 2015.
Keempat, mengenai penciptaan lapangan kerja. Bhima mengungkapkan, berdasarkan hasil berbagai survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK, tantangan paling besar adalah pengangguran.
"Sudah ada 16 paket kebijkan, tapi sayangnya realisasi belum efektif untuk menggerakan sektor industri, perubahan ekonomi digital juga belum efektif serap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di bawah lulusan SMA sulit masuk ke perusahaan digital, ada skill gap yang harus difasilitasi pemerintah," tukas dia. (wdl/wdl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar