Ihsanuddin,Kompas.com - 20/10/2017, 20:56 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada
Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah
Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI
mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur
Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan langkah
Presiden Joko Widodo yang tidak memberi peringatan kepada Panglima TNI
Jenderal Gatot Nurmantyo.
Padahal, Jenderal Gatot dinilai sudah berkali-kali melakukan sejumlah manuver politik yang bisa jadi merugikan citra pemerintah.
"Meskipun sempat manuver ke sana ke mari, Pak Jokowi tak memecatnya sebagai Panglima TNI. Artinya, secara diam-diam Pak Jokowi menikmati manuver politik dari Panglima TNI," kata Burhanuddin dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar relawan Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Terakhir, pernyataan Gatot mengenai adanya institusi non militer yang membeli senjata menimbulkan polemik dan kegaduhan di publik.
Namun, menurut Burhan, berbagai manuver yang dilakukan Panglima TNI tersebut justru menguntungkan Jokowi.
Secara langsung, Burhan melanjutkan, manuver yang dilakukan Gatot memang menaikkan elektabilitas Gatot untuk Pilpres 2019. Namun, secara tidak langsung, apabila Jokowi memutuskan menggandeng Gatot, maka elektabilitasnya juga akan ikut menanjak.
Burhan menilai, Gatot bisa menggerus elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, satu-satunya pesaing terberat Jokowi saat ini. Sebab, Gatot dan Prabowo sama-sama berlatar belakang militer dan sama-sama didukung basis pemilih Muslim.
"Mungkin Pak Jokowi sadar manuver itu menambah suara Pak Jokowi di 2019. Karena basis suara yang ditarik Gatot bukan dari basis yang sama yang dimiliki Pak Jokowi," kata Burhan.
Apalagi, Burhan menilai loyalitas Gatot kepada Jokowi saat ini tidak perlu diragukan. Dalam berbagai kesempatan, Gatot bahkan menyatakan bahwa atasannya adalah Jokowi, bukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu atau Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Pak Gatot itu loyalitasnya hanya ke Pak Jokowi," ucap Burhan.
Padahal, Jenderal Gatot dinilai sudah berkali-kali melakukan sejumlah manuver politik yang bisa jadi merugikan citra pemerintah.
"Meskipun sempat manuver ke sana ke mari, Pak Jokowi tak memecatnya sebagai Panglima TNI. Artinya, secara diam-diam Pak Jokowi menikmati manuver politik dari Panglima TNI," kata Burhanuddin dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar relawan Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Terakhir, pernyataan Gatot mengenai adanya institusi non militer yang membeli senjata menimbulkan polemik dan kegaduhan di publik.
Namun, menurut Burhan, berbagai manuver yang dilakukan Panglima TNI tersebut justru menguntungkan Jokowi.
Secara langsung, Burhan melanjutkan, manuver yang dilakukan Gatot memang menaikkan elektabilitas Gatot untuk Pilpres 2019. Namun, secara tidak langsung, apabila Jokowi memutuskan menggandeng Gatot, maka elektabilitasnya juga akan ikut menanjak.
Burhan menilai, Gatot bisa menggerus elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, satu-satunya pesaing terberat Jokowi saat ini. Sebab, Gatot dan Prabowo sama-sama berlatar belakang militer dan sama-sama didukung basis pemilih Muslim.
"Mungkin Pak Jokowi sadar manuver itu menambah suara Pak Jokowi di 2019. Karena basis suara yang ditarik Gatot bukan dari basis yang sama yang dimiliki Pak Jokowi," kata Burhan.
Apalagi, Burhan menilai loyalitas Gatot kepada Jokowi saat ini tidak perlu diragukan. Dalam berbagai kesempatan, Gatot bahkan menyatakan bahwa atasannya adalah Jokowi, bukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu atau Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Pak Gatot itu loyalitasnya hanya ke Pak Jokowi," ucap Burhan.
Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
PenulisIhsanuddin
EditorBayu Galih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar