Kamis, 23 November 2017 07:31 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengatakan telah mengundang pelaku Perusahaan penyedia layanan dan
konten pendidikan berbasis teknologi, Ruang Guru, ke kantornya.
Tujuannya, dia ingin mengetahui sistem yang diterapkan perusahaan
digital itu untuk memantau guru-guru yang bergabung dengan mereka. Ruang
Guru sendiri merupakan platform semacam bimbingan belajar yang
berbasiskan aplikasi digital.
Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk pendidikan, kata dia, cukup fantastis namun hasilnya masih kurang maksimal. Guru di Indonesia bisa mencapai empat juta. Sebagai informasi, Sri menyebut alokasi belanja pendidikan negara sekarang mencapai Rp 440 triliun.
"Kalau ditambah kesehatan dan social safety net, bisa mencapai Rp 600 triliun. Itu lebih besar dari belanja infrastruktur yang sebesar Rp 410 triliun. Tapi orang banyak yang fokusnya hanya ke infrastruktur saja."
Baca: Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan RI-Vietnam Sama, Hasilnya Beda
Dia lantas membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Vietnam yang juga berkomitmen mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen. "Ranking Vietnam di grading matematik dan sains itu peringkat 8 terbaik di dunia, sementara Indonesia hanya peringkat 53. Spendingnya sama, tapi hasilnya sangat berbeda," kata dia.
Hasil tersebut, kata Sri Mulyani, membuktikan bahwa dalam edukasi, uang bukan segalanya. Dia mengatakan, lembaga pengamat perekonomian seperti INDEF sudah saatnya menyuarakan bahwa pendidikan bukan soal berapa besar dana yang dialokasikan, namun bagaiman membuat uang menjadi alat transformasi agar masyarakat semakin cerdas dan sehat.
Sri mengatakan alokasi 20 persen itu adalah amanat reformasi. Pada era reformasi, kata dia, banyak pengamat ekonomi, termasuk dirinya, yang menganggap kegagalan Indonesia hingga akhirnya terjerembab krisis adalah lantaran minimnya anggaran pendidikan. "Namun sudah lebih 10 tahun kita mandatkan 20 persen itu, harusnya ekonom muda sekarang pertanyakan kenapa masyarakat kita belum menikmati itu," kata dia.
Dia selanjutnya mendorong para ekonom muda untuk juga mengerti politik ketimbang hanya melihat soal uang. Politik yang dia maksud adalah politik mengenai anggaran, politik mengenai pemerintah dengan legislatif, politik di daerah, sampai politik anggaran di daerah.
Tantangan yang ada sekarang, kata Sri, bukan cuma komitmen anggaran, melainkan kemampuan Indonesia berorganisasi dengan baik dan membuat sistem yang baik sehingga bisa melihat akuntabilitas sampai level bawah, misalnya kepala sekolah dan guru, bukan lagi hanya presiden dan menterinya. "Berdasarkan survey, sekarang anak-anak semua bisa sekolah, namun apakah di sekolah mereka belajar atau tidak itu masalahnya."
Sri Mulyani juga meminta agar semua pihak melibatkan generasi milenial dalam menghadapi situasi ini. "Milenial harus dilibatkan dengan bicara soal kesehatan dan pendidikan, serta diajak mengawasi program yang sebenarnya penting untuk mereka. Kalau enggak, nanti mereka bisa jadi the worst millenial in the world," tuturnya.
porter:Antara
Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk pendidikan, kata dia, cukup fantastis namun hasilnya masih kurang maksimal. Guru di Indonesia bisa mencapai empat juta. Sebagai informasi, Sri menyebut alokasi belanja pendidikan negara sekarang mencapai Rp 440 triliun.
Menurut
Sri, di era digital ini sudah saatnya pemerintah bisa memantau kualitas
guru yang mengajar di kelas-kelas. "Kalau semua kelas bisa ditrack,
kita bisa minta akuntabilitas guru. Misalnya, kalau ada yang kurang baik
atau kurang kompeten," kata dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22
November 2017."Kalau ditambah kesehatan dan social safety net, bisa mencapai Rp 600 triliun. Itu lebih besar dari belanja infrastruktur yang sebesar Rp 410 triliun. Tapi orang banyak yang fokusnya hanya ke infrastruktur saja."
Dia lantas membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Vietnam yang juga berkomitmen mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen. "Ranking Vietnam di grading matematik dan sains itu peringkat 8 terbaik di dunia, sementara Indonesia hanya peringkat 53. Spendingnya sama, tapi hasilnya sangat berbeda," kata dia.
Hasil tersebut, kata Sri Mulyani, membuktikan bahwa dalam edukasi, uang bukan segalanya. Dia mengatakan, lembaga pengamat perekonomian seperti INDEF sudah saatnya menyuarakan bahwa pendidikan bukan soal berapa besar dana yang dialokasikan, namun bagaiman membuat uang menjadi alat transformasi agar masyarakat semakin cerdas dan sehat.
Sri mengatakan alokasi 20 persen itu adalah amanat reformasi. Pada era reformasi, kata dia, banyak pengamat ekonomi, termasuk dirinya, yang menganggap kegagalan Indonesia hingga akhirnya terjerembab krisis adalah lantaran minimnya anggaran pendidikan. "Namun sudah lebih 10 tahun kita mandatkan 20 persen itu, harusnya ekonom muda sekarang pertanyakan kenapa masyarakat kita belum menikmati itu," kata dia.
Dia selanjutnya mendorong para ekonom muda untuk juga mengerti politik ketimbang hanya melihat soal uang. Politik yang dia maksud adalah politik mengenai anggaran, politik mengenai pemerintah dengan legislatif, politik di daerah, sampai politik anggaran di daerah.
Tantangan yang ada sekarang, kata Sri, bukan cuma komitmen anggaran, melainkan kemampuan Indonesia berorganisasi dengan baik dan membuat sistem yang baik sehingga bisa melihat akuntabilitas sampai level bawah, misalnya kepala sekolah dan guru, bukan lagi hanya presiden dan menterinya. "Berdasarkan survey, sekarang anak-anak semua bisa sekolah, namun apakah di sekolah mereka belajar atau tidak itu masalahnya."
Sri Mulyani juga meminta agar semua pihak melibatkan generasi milenial dalam menghadapi situasi ini. "Milenial harus dilibatkan dengan bicara soal kesehatan dan pendidikan, serta diajak mengawasi program yang sebenarnya penting untuk mereka. Kalau enggak, nanti mereka bisa jadi the worst millenial in the world," tuturnya.
TEMPO.CO, Jakarta -Siapa pun mengenal sosok Sri Mulyani
dan kiprahnya dalam dunia ekonomi. Menteri Keuangan pada kabinet
Presiden Jokowi ini punya rekam jejak segudang untuk menjelaskan
perannya di Indonesia atau pun Internasional. Mantan Direktur Pelaksana
Bank Dunia yang melihat begitu banyak kondisi moneter dan daya saing
tiap negara di dunia dalam bidang ekonomi ini bersedia meninggalkan
posisinya ketika diminta pulang Jokowi, dan bekerja kembali untuk negeri
ini.
Sri Mulyani, perempuan kelahiran Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962 ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia Oktober 2007.
Namun
pengalaman Sri Mulyani di dunia internasional itu justru membuat ia tak
mampu menutupi kekagumannya tentang Jokowi. Sri Mulyani buka kartu
mengenai kekagumannya terhadap semangat Presiden jokowi yang selalu
ingin berkompetisi di era globalisasi sekarang ini.
"Saya ini kagum dengan semangat kompetisi Presiden Jokowi. Semangat
seperti itulah yang harus tertular pada kita semua. Jangan punya mental
pecundang," kata Sri Mulyani, dalam kuliah umum yang diselenggarakan
oleh organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo), di Wisma Antara,
Jakarta, Rabu 22 November 2017 malam.
Menurut Sri Mulyani, semangat berkompetisi itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak minder untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang siap berkompetisi dengan pesaingnya. Semangat untuk bersaing tersebut, salah satunya diwujudkan melalui upaya membuka ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan pemahaman mengenai komposisi perekonomian menjadi penting supaya negara mampu berkompetisi ketika membuka ekonominya. Ia berpendapat tidak ada negara besar dan sejahtera kalau ekonominya tertutup.
"Semua negara yang menjadi kaya dan makmur adalah negara yang terbuka dan mampu berkompetisi dan 'keep moving'. " Ini seperti `nature` dari manusia," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani, perempuan kelahiran Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962 ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia Oktober 2007.
Menurut Sri Mulyani, semangat berkompetisi itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak minder untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang siap berkompetisi dengan pesaingnya. Semangat untuk bersaing tersebut, salah satunya diwujudkan melalui upaya membuka ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan pemahaman mengenai komposisi perekonomian menjadi penting supaya negara mampu berkompetisi ketika membuka ekonominya. Ia berpendapat tidak ada negara besar dan sejahtera kalau ekonominya tertutup.
"Semua negara yang menjadi kaya dan makmur adalah negara yang terbuka dan mampu berkompetisi dan 'keep moving'. " Ini seperti `nature` dari manusia," kata Sri Mulyani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar