Kompas.com - 18/01/2018, 18:59 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri (kanan) usai melantik empat pejabat negara di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Presiden melantik Idrus Marham sebagai
Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Jenderal Purn
Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki,
Jenderal Purn Agum Gumelar sebagai Wantimpres, dan Marsekal TNI Yuyu
Sutisna sebagai KSAU. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai, reshuffle jilid III yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah persiapan menuju Pemilihan Presiden 2019.
Menurut Arya, Jokowi tengah melakukan persiapan agar tak terlalu tergantung dengan kekuatan PDI-P sebagai parpol pendukung utama.
Hal ini terlihat dari langkah Jokowi menambah jatah kursi menteri dan memberikan perlakuan istimewa untuk Partai Golkar.
"Dengan memberi penambahan kursi (ke Golkar), Jokowi ingin tingkatkan bargain dengan PDI-P. Meskipun Jokowi adalah kader PDI-P, namun sampai sekarang PDI-P belum deklarasi dukungan ke Jokowi," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).
Dalam perombakan kabinetnya, Jokowi memilih Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
Idrus dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.
Pada saat bersamaan, Jokowi tidak mencopot Airlangga Hartarto dari posisi Menteri Perindustrian meski yang bersangkutan kini menjabat Ketua Umum Partaoi Golkar. Jokowi memberikan perlakuan istimewa terhadap Airlangga dengan mengizinkannya untuk rangkap jabatan.
Padahal, hal tersebut bertentangan dengan komitmen awalnya yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.
"Tentu ini adalah upaya untuk Jokowi ingin dapat garansi dukungan (Golkar) di Pilpres," kata Arya.
Partai Golkar saat ini memiliki kursi DPR terbanyak kedua setelah PDI-P. Partai berlambang pohon beringin itu punya 91 kursi atau 16,2 persen.
Sementara, sesuai undang-undang, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi minimal 20 persen kursi DPR untuk mengusung pasangan calon di pilpres 2019.
"Jokowi hanya membutuhkan satu atau dua parpol lagi untuk mencukupi dukungan," ujar Arya.
Dengan kondisi ini, Arya menilai, posisi tawar Jokowi terhadap PDI-P akan semakin tinggi. Apalagi, sebelumnya Jokowi juga sudah mendapatkan dukungan dari parpol kecil-menengah seperti Hanura, Nasdem, dan PPP.
"Jadi kalau misalnya nanti PDI-P dalam proses pencalonan ngotot minta wapres, Jokowi bisa mengatakan dengan gampang dia sudah punya dukungan partai lain juga," ujar Arya.
"Kalau PDI-P enggak mau dukung ya bagi Jokowi sudah aman. Itu targetnya," lanjut dia.
Menurut Arya, Jokowi tengah melakukan persiapan agar tak terlalu tergantung dengan kekuatan PDI-P sebagai parpol pendukung utama.
Hal ini terlihat dari langkah Jokowi menambah jatah kursi menteri dan memberikan perlakuan istimewa untuk Partai Golkar.
"Dengan memberi penambahan kursi (ke Golkar), Jokowi ingin tingkatkan bargain dengan PDI-P. Meskipun Jokowi adalah kader PDI-P, namun sampai sekarang PDI-P belum deklarasi dukungan ke Jokowi," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).
Dalam perombakan kabinetnya, Jokowi memilih Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.
Idrus dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur.
Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum
Partai Golongan Karya sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
(kanan) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).
Presiden melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan
Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada
Jawa Timur. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
Pada saat bersamaan, Jokowi tidak mencopot Airlangga Hartarto dari posisi Menteri Perindustrian meski yang bersangkutan kini menjabat Ketua Umum Partaoi Golkar. Jokowi memberikan perlakuan istimewa terhadap Airlangga dengan mengizinkannya untuk rangkap jabatan.
Padahal, hal tersebut bertentangan dengan komitmen awalnya yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol.
"Tentu ini adalah upaya untuk Jokowi ingin dapat garansi dukungan (Golkar) di Pilpres," kata Arya.
Partai Golkar saat ini memiliki kursi DPR terbanyak kedua setelah PDI-P. Partai berlambang pohon beringin itu punya 91 kursi atau 16,2 persen.
Sementara, sesuai undang-undang, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi minimal 20 persen kursi DPR untuk mengusung pasangan calon di pilpres 2019.
"Jokowi hanya membutuhkan satu atau dua parpol lagi untuk mencukupi dukungan," ujar Arya.
Dengan kondisi ini, Arya menilai, posisi tawar Jokowi terhadap PDI-P akan semakin tinggi. Apalagi, sebelumnya Jokowi juga sudah mendapatkan dukungan dari parpol kecil-menengah seperti Hanura, Nasdem, dan PPP.
"Jadi kalau misalnya nanti PDI-P dalam proses pencalonan ngotot minta wapres, Jokowi bisa mengatakan dengan gampang dia sudah punya dukungan partai lain juga," ujar Arya.
"Kalau PDI-P enggak mau dukung ya bagi Jokowi sudah aman. Itu targetnya," lanjut dia.
Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah pejabat penting di
kabinetnya. Sejumlah nama yang dilantik membuat banyak pihak bertanya.
PenulisIhsanuddin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Tidak ada komentar:
Posting Komentar