Jumat, 9 Februari 2018 07:01
Reporter : Fikri Faqih
Banjir di Kampung Pulo. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Merdeka.com - Kawasan ibu kota sempat terendam banjir
akibat derasnya hujan di kawasan Puncak, Bogor. Debit air yang tinggi
ternyata tidak dapat ditampung Sungai Ciliwung. Sehingga beberapa
kawasan harus terendam hingga ketinggian 3 meter.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas mengatakan tidak akan melakukan normalisasi sungai seperti yang dilakukan pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Dia memilih menyebut menaturalisasi ketimbang menormalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
"Salah satunya adalah soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," katanya di daerah Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2).
Namun rencana naturalisasi sungai tersebut menjadi pertanyaan besar bagi DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus bingung dengan rencana naturalisasi yang disampaikan Anies. Mengingat, selama ini Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan normalisasi sungai.
"Mungkin naturalisasi itu semua tembok dihancurin, semua sheet pile dihancurin, jadi tidak ada bangunan di pinggir sungai. Enggak ada turap. Jadi enggak ada bangunan sama sekali. Karena mungkin dia pengen mengubah jadi natural, ya dihancurin semua berarti," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/2).
Warga Kebon Pala bersihkan lumpur bekas banjir 2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Dia menyarankan, Anies untuk melakukan komunikasi dengan DPRD DKI sebagai rekan kerja. Pasalnya selama ini kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak melalui komunikasi ataupun konsultasi dengan legislatif sebagai perwakilan masyarakat.
Selain itu, Bestari juga menyoroti perbedaan sikap mengenai rencana pengentasan banjir di Jakarta. Pasalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan kembali melakukan normalisasi dalam waktu dekat.
"Saya harap Anis Sandi jangan menutup diri terlalu lama dengan DPRD. Saya menyayangkan juga TGUPP yang dibuat untuk membantu Gubernur tapi orangnya enggak mumpuni, tidak memberikan masukan yang baik. Buktinya terjadi hal seperti ini, Wagub mengatakan normalisasi sedangkan gubernur naturalisasi," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mempertanyakan rencana Anies-Sandi untuk mengentaskan banjir di ibu kota. Sebab, dia menilai, pernyataan Anies terkait naturalisasi sungai sebagai bukti belum adanya konsep penanggulangan banjir.
"Dia tidak punya konsep menangani banjir. Kalau dulu Fauzi Bowo punya target kanal timur dan barat. Terus Jokowi-Ahok normalisasi sungai. Kalau sekarang saya enggak tahu, naturalisasi itu apa? Detailnya seperti apa? Kayaknya enggak ada konsep buat rencana penangan banjir," tegasnya.
Banjir di Kampung Pulo 2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Politisi PDIP ini menyarankan, Anies-Sandi untuk kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang sebelumnya telah dilakukan Jokowi-Ahok. Jangan sampai nantinya upaya penanggulangan banjir ini tidak berjalan lantaran tak dilanjutkannya normalisasi sungai.
"Sarannya teruskan saja apa yang dilakukan gubernur sebelumnya, kaya kanal banjir timur dilanjutkan, normalisasi dilanjutkan saja. Jangan sampai pakai kata naturalisasi tapi enggak ada bedanya dengan normalisasi," tutup Yani.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan, tetap akan melanjutkan program normalisasi sungai di Jakarta dengan catatan hanya dilakukan di daerah yang diinginkan warga.
"Ya (normalisasi) tentu akan ada di tempat tertentu. (Di tempat) yang tergantung pada antisipasi dan keinginan masyarakat di tempat itu," ujar dia.
Menurut dia, warga yang tempat tinggalnya terdampak normalisasi sungai nantinya akan direlokasi ke wilayah tidak jauh dengan pemukiman awal mereka. Sebab, kata dia, hal ini menyangkut mata pencarian dan akses pendidikan anak-anak warga tersebut.
Sandiaga tinjau banjir di Kampung Arus 2018 Merdeka.com
"Tentu kita akan sediakan di dekat tempat mereka tinggal sekarang yang tidak terlalu jauh dari ekosistem mereka saat ini," kata Sandiaga.
Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan Anies-Sandiaga program normalisasi sungai seperti dilakukan pemerintahan sebelumnya belum jelas dilanjutkan atau tidak. Program normalisasi berdampak terhadap warga di sekitar sungai tersebut. Relokasi ke tempat lain dipastikan bakal dihadapi warga saat normalisasi sungai dilakukan. Di satu sisi, ketika kampanye Anies-Sandiaga berkali-kali menegaskan tak bakal merelokasi warga.
Program normalisasi sungai dilakukan sejak Gubernur DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo. Kemudian program itu dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). [fik]
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas mengatakan tidak akan melakukan normalisasi sungai seperti yang dilakukan pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Dia memilih menyebut menaturalisasi ketimbang menormalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.
"Salah satunya adalah soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," katanya di daerah Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2).
Namun rencana naturalisasi sungai tersebut menjadi pertanyaan besar bagi DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus bingung dengan rencana naturalisasi yang disampaikan Anies. Mengingat, selama ini Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan normalisasi sungai.
"Mungkin naturalisasi itu semua tembok dihancurin, semua sheet pile dihancurin, jadi tidak ada bangunan di pinggir sungai. Enggak ada turap. Jadi enggak ada bangunan sama sekali. Karena mungkin dia pengen mengubah jadi natural, ya dihancurin semua berarti," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (8/2).
Warga Kebon Pala bersihkan lumpur bekas banjir 2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Dia menyarankan, Anies untuk melakukan komunikasi dengan DPRD DKI sebagai rekan kerja. Pasalnya selama ini kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak melalui komunikasi ataupun konsultasi dengan legislatif sebagai perwakilan masyarakat.
Selain itu, Bestari juga menyoroti perbedaan sikap mengenai rencana pengentasan banjir di Jakarta. Pasalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan kembali melakukan normalisasi dalam waktu dekat.
"Saya harap Anis Sandi jangan menutup diri terlalu lama dengan DPRD. Saya menyayangkan juga TGUPP yang dibuat untuk membantu Gubernur tapi orangnya enggak mumpuni, tidak memberikan masukan yang baik. Buktinya terjadi hal seperti ini, Wagub mengatakan normalisasi sedangkan gubernur naturalisasi," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Wiliam Yani mempertanyakan rencana Anies-Sandi untuk mengentaskan banjir di ibu kota. Sebab, dia menilai, pernyataan Anies terkait naturalisasi sungai sebagai bukti belum adanya konsep penanggulangan banjir.
"Dia tidak punya konsep menangani banjir. Kalau dulu Fauzi Bowo punya target kanal timur dan barat. Terus Jokowi-Ahok normalisasi sungai. Kalau sekarang saya enggak tahu, naturalisasi itu apa? Detailnya seperti apa? Kayaknya enggak ada konsep buat rencana penangan banjir," tegasnya.
Banjir di Kampung Pulo 2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Politisi PDIP ini menyarankan, Anies-Sandi untuk kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang sebelumnya telah dilakukan Jokowi-Ahok. Jangan sampai nantinya upaya penanggulangan banjir ini tidak berjalan lantaran tak dilanjutkannya normalisasi sungai.
"Sarannya teruskan saja apa yang dilakukan gubernur sebelumnya, kaya kanal banjir timur dilanjutkan, normalisasi dilanjutkan saja. Jangan sampai pakai kata naturalisasi tapi enggak ada bedanya dengan normalisasi," tutup Yani.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan, tetap akan melanjutkan program normalisasi sungai di Jakarta dengan catatan hanya dilakukan di daerah yang diinginkan warga.
"Ya (normalisasi) tentu akan ada di tempat tertentu. (Di tempat) yang tergantung pada antisipasi dan keinginan masyarakat di tempat itu," ujar dia.
Menurut dia, warga yang tempat tinggalnya terdampak normalisasi sungai nantinya akan direlokasi ke wilayah tidak jauh dengan pemukiman awal mereka. Sebab, kata dia, hal ini menyangkut mata pencarian dan akses pendidikan anak-anak warga tersebut.
Sandiaga tinjau banjir di Kampung Arus 2018 Merdeka.com
"Tentu kita akan sediakan di dekat tempat mereka tinggal sekarang yang tidak terlalu jauh dari ekosistem mereka saat ini," kata Sandiaga.
Seperti diketahui, di bawah kepemimpinan Anies-Sandiaga program normalisasi sungai seperti dilakukan pemerintahan sebelumnya belum jelas dilanjutkan atau tidak. Program normalisasi berdampak terhadap warga di sekitar sungai tersebut. Relokasi ke tempat lain dipastikan bakal dihadapi warga saat normalisasi sungai dilakukan. Di satu sisi, ketika kampanye Anies-Sandiaga berkali-kali menegaskan tak bakal merelokasi warga.
Program normalisasi sungai dilakukan sejak Gubernur DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo. Kemudian program itu dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). [fik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar