Liputan6.com, Jakarta - Deklarasi dukungan Barisan Relawan Jokowi
for Presiden atau Bara JP dinilai bahwa pemilih loyalis Joko Widodo di
Jawa Timur akan mengarahkan sokongannya kepada pasangan calon
Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil
Dardak. Pengumuman dukungan itu berlangsung Sabtu 3 Maret 2018.
Demikian itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman. Ia menilai langkah Jokowi yang tidak berpihak pada pasangan manapun sesuai regulasi dan sikap netralitas sebuah lembaga negara.
"Presiden sudah benar tidak menyatakan diri berpihak pada salah satu
paslon secara langsung namun masuknya Bara JP ke kubu Khofifah adalah
sinyal kuat bagi dukungan kekuatan sosial presiden ke kubu khofifah,"
jelas dia, Senin (5/3/2018).
Sebaliknya, pernyataan Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Basarah bahwa Presiden mendukung salah satu calon disebut mencoreng citra lembaga tertinggi negara di mata masyarakat. Dalam Pilkada suara dukungan mutlak dari masyarakat tanpa intervensi dari lembaga negara.
"Menyatakan secara terbuka dukungan presiden terhadap kandidat pada saat kampanye itu statemen tidak elok. Itu adalah pernyataan untuk downgrading Presiden Jokowi, seperti menyatakan kepada publik bahwa presiden intervensi dalam momen pilgub yang seharusnya menghormati suara rakyat," terang Airlangga.
Masa kampanye, Doktor dari Murdoch University Australia ini menjelaskan, adalah momen setiap pasangan meraih simpati masyarakat dengan adu program setiap pasangan.
"Sekarang adalah momen kampanye saatnya meraih hati dan fikiran rakyat dengan kekuatan visi misi dan kapasitas elite," ucapnya.
Demikian itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman. Ia menilai langkah Jokowi yang tidak berpihak pada pasangan manapun sesuai regulasi dan sikap netralitas sebuah lembaga negara.
Sebaliknya, pernyataan Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Basarah bahwa Presiden mendukung salah satu calon disebut mencoreng citra lembaga tertinggi negara di mata masyarakat. Dalam Pilkada suara dukungan mutlak dari masyarakat tanpa intervensi dari lembaga negara.
"Menyatakan secara terbuka dukungan presiden terhadap kandidat pada saat kampanye itu statemen tidak elok. Itu adalah pernyataan untuk downgrading Presiden Jokowi, seperti menyatakan kepada publik bahwa presiden intervensi dalam momen pilgub yang seharusnya menghormati suara rakyat," terang Airlangga.
Masa kampanye, Doktor dari Murdoch University Australia ini menjelaskan, adalah momen setiap pasangan meraih simpati masyarakat dengan adu program setiap pasangan.
"Sekarang adalah momen kampanye saatnya meraih hati dan fikiran rakyat dengan kekuatan visi misi dan kapasitas elite," ucapnya.
Percaya Diri Rebut Suara Masyarakat
"Ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden memperlihatkan lemahnya confident dari calon tersebut terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen," pungkas Airlangga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar