Ketua DPD: Jokowi Suka Blusukan, Butuh Pesawat Kepresidenan
Rabu, 03 September 2014 08:22 wib | Gunawan Wibisono - Okezone
Pesawat Kepresidenan RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengusulkan agar pesawat kepresiden
dijual demi penghematan. Namun usul tersebut menuai protes dari berbagai
kalangan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman,
mengatakan, pesawat kepresidenan amat penting guna menunjang kegiatan
Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Bahkan, bila pesawat tersebut
dijual, bisa menambah beban keuangan negara.
“Kan Pak Jokowi
nanti butuh menjangkau pulau-pulau di luar kota. Itu kan efektif
daripada menjual dan nanti menggunakan pesawat Garuda. Kalau tidak
dijual, biaya negara akan rendah,” jelas Irman kepada
Okezone di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Dia
menambahkan, Jokowi sangat identik dengan gaya blusukannya. Karena itu,
tidak mungkin Jokowi bisa menjangkau luasnya wilayah Indonesia tanpa
sarana transportasi memadai.
“Apalagi, presidennya suka
blusukan ke daerah-daerah, nanti naik apa? Kalau
blusukan-nya di Jakarta bisa pakai mobil Kijang, tapi kalau ke Kalimantan masa
blusukan-nya pakai mobil,” cetusnya.
Karena
itu, Irman meminta usul tersebut dipertimbangkan lebih matang. Selain
itu, ada hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan saat ini.
“Coba
berkonsentrasi kepada yang substansial, misalnya struktur kabinet,
memilih orang-orang yang terbaik, yang punya integritas, kapasitas,”
imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait
mengusulkan kepada Jokowi untuk menjual pesawat kepresidenan. Hal
tersebut dilakukan dengan dalih penghematan anggaran serta memberi
contoh kepada masyarakat.
(ton)
Soal Jual Pesawat Kepresidenan, Tim Transisi Nilai Hanya Sebatas Usulan
Selasa, 2 September 2014 | 20:28 WIB
SERAMBI INDONESIA / M ANSHAR
Warga berfoto di depan pesawat Kepresidenan Boeing Business Jett yang
mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, 16 April 2014.
Pesawat kepresidenan pertama milik Republik Indonesia tersebut melakukan
percobaan penerbangan.
JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Hasto
Kristiyanto menilai, usulan untuk menjual pesawat kepresidenan hanya
sebatas usulan. Namun, apakah nantinya presiden terpilih Joko Widodo
akan menjual pesawat tersebut, ia mengaku, masih belum mengetahuinya.
“Kalau usulan, Tim Transisi menerima usulan. Itu sama ketika orang
datang mengusulkan kebijakan, mana (kebijakan) prioritas program untuk
nelayan mana yang tidak,” kata Hasto di Kantor Transisi, Jakarta, Selasa
(2/9/2014).
Hal itu disampaikan Hasto saat menyikapi usulan Ketua DPP PDI
Perjuangan Maruarar Sirait agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan
nantinya. Usulan itu dianggap untuk menghemat anggaran operasional.
Menurut Hasto, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu
memiliki pertimbangan rasional sehingga perlu mengadakan pesawat
kepresidenan. Pertimbangan tersebut, kata dia, meliputi cost benefit, faktor keamanan hingga efesiensi.
Namun, saat ditanya apakah Tim Transisi telah memasukkan rencana
penjualan pesawat sebagai salah satu opsi penghematan anggaran yang
harus dikeluarkan pemerintah, Hasto secara tegas menyatakan tim belum
berpikir sampai ke sana.
Sebelumnya, Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Jokowi
untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dianggap
sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran
agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jual Pesawat Kepresidenan, RI Bisa Rugi Dua Kali
Pesawat Kepresidenan Indonesia (Liputan6.com/Andrian M. Tunay)
Liputan6.com, Jakarta - Demi mengatasi defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai langkah untuk menghemat
anggaran, pemerintahan mendatang diminta menjual
pesawat kepresidenan yang sudah dibeli beberapa waktu lalu.
Direktur
Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan opsi
untuk menjual pesawat kepresidenan merupakan pilihan terakhir jika
situasi anggaran memang sudah sangat sulit. Karena yang menjadi
substansi bukan pada penjualannya, melainkan alasan membeli pesawat itu
sebelumnya.
"Untuk membeli itu kan butuh uang yang tidak sedikit,
tentu harganya akan jatuh kalau dijual. Tapi memang saya melihat tidak
ada urgensinya pesawat itu hari ini. Kalau kita lihat pesawat yang ada
saat ini sebenarnya cukup memadai untuk mobilitas kepresidenan," ujarnya
saat berbincang dengan
Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu (3/9/2014).
Dia
menjelaskan, jika konteksnya untuk mengatasi defisit APBN, maka menjual
pesawat kepresidenan tidak memberikan yang signifikansi dalam besaran
anggaran untuk 5 tahun ke depan. Tetapi secara logika yang harus
didorong yaitu bagaimana pemasukan negara lebih besar dan berkelanjutan.
"Untuk
itu perlu ada perubahan pemanfaatan sumber daya alam kita, hilirisasi
perlu ditingkatkan. Kalau itu dijalankan akan ada pendapatan yang
berkelanjutan. Jadi menjual pesawat itu sah-sah saja, tapi tidak akan
memberikan implikasi keberlanjutan pada pendapatan negara. Hanya
memberikan solusi sementara saja," jelas dia.
Untuk itu menurut
Riza, solusi jangka panjang untuk menekan defisit APBN dan menghemat
anggara bisa dilakukan dengan menutup kebocoran pada sektor pajak dan
sektor perizinan. Selain itu, juga perlu didorong peningkatan nilai
tambah produk-produk yang berasal dari sumber daya alam.
"Kita
perlu kurangi impor baik itu energi dan pangan, yang selama ini
membebani anggaran kita. Perlu merenegosiasi utang luar negeri supaya
tidak membebani APBN. Itu substansi dari beban anggaran kita. Kalau jual
pesawat kepresidenan dan harganya murah, maka akan rugi dua kali.
Makanya kalau pun harus dijual, itu pilihan yang sulit," tandas dia.
Sekedar
informasi, pesawat kepresidenan yang dimiliki Indonesia saat ini
merupakan buatan Boeing dengan tipe Business Jet II. Harga pesawat tipe
ini sekitar Rp 556,7 miliar.
Namun angka tersebut belum termasuk interior yang menelan anggaran Rp
225,6 miliar dan sistem keamanan yang sebesar Rp 42,7 miliar.
Sehingga secara total biaya pembelian
pesawat kepresidenan ini mencapai Rp 864 miliar. Biaya tersebut seluruhnya diambil dari APBN. (Dny/Nrm)