Tampilkan postingan dengan label Fenomena. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fenomena. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 Oktober 2017

5 Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Ilmu Pengetahuan

(foto: aetherius.org)

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan terus menerus melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu yang baru atau memecahkan suatu misteri yang belum ditemukan jawabannya.

Memang ilmu pengetahuan sejauh ini sudah banyak menjelaskan suatu pertanyaan yang membuat penasaran manusia. Meskipun demikian, masih ada banyak hal di alam semesta ini yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan.

Hanya Tuhan saja yang tahu semuanya tentang semua yang ada di alam semesta ini, termasuk tentang kehidupan di bumi. Nah dilansir dari How Stuff Works, berikut lima pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan.

1. Mengapa kita bermimpi?

(foto: worldkings.org)

Ilmuwan dan ahli tidur tahu kapan orang biasanya tertidur. Anda bermimpi selama sesi Rapid-Eye Movement REM) dari siklus tidur. Anda juga dapat melihat kapan seseorang tertidur karena selama REM mata Anda akan berkelok-kelok.

Ilmuwan tahu kapan orang tidur, namun tidak dengan bermimpi. Mungkin dengan bermimpi, orang memiliki cara untuk merenung ataupun melepaskan stres dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga bisa menjadi cara biokimia bagi otak Anda untuk menyortir atau menyimpan informasi jangka pendek atau jangka panjang. Terlepas dari tujuan tersebut, mimpi adalah landasan pengalaman manusia.

2. Apa yang terjadi saat Anda mati?

(foto: express.co.uk)

Semua orang di dunia pasti menginginkan gagasan yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada mereka setelah mereka meninggal. Ilmuwan memang mengerti tahap awal kematian. Mereka tahu bagaimana tubuh manusia mulai dimatikan. Namun untuk selanjutnya mereka tidak tahu.

Banyak orang yang telah mengalami pengalaman menjelang kematian dan kemudian hidup kembali. Mereka berbicara tentang terowongan cahaya atau kilas balik pada kejadian hidup atau percakapan dengan orang-orang tercinta yang sudah meninggal. Tapi ternyata semua pengalaman itu berasal dari biologis. Dan inilah pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab oleh ilmuwan.

3. Darimana asalnya kesadaran?

(foto: io9.com)

Kita sebagai manusia tentu memiliki kesadaran. Otak kita merupakan komputer utama dalam tubuh yang mengendalikan fungsi biologis dan membantu kita berpikir untuk hidup.

Tapi otak bukanlah pikiran. Aktivitas listrik tidak menjelaskan bagaimana zat fisik bisa menciptakan kondisi non fisik seperti kesadaran. Para ilmuwan telah menentukan bahwa hewan hampir pasti memiliki kesadaran, namun dengan tingkat kesadaran yang lebih rendah dari manusia.

4. Bagaimana awal dari kehidupan?

(foto: crisismagazine.com)

Bumi merupakan planet yang penuh dengan makhluk hidup. Tapi bagaimana awal kehidupan dari dunia ini? Bagaimana massa sel bergeser dari kumpulan organik molekul inert menjadi makhluk yang cerdas? Ilmuwan tidak tahu persis bagaimana awal dari kehidupan.

5. Apakah alam semesta benar-benar tak terbatas?

(foto: calacademy.org)

Ketika malam hari saat Anda berada di ruang terbuka dan melihat ke atas, Anda akan dengan mudah berpikir bahwa alam semesta itu tak terbatas. Tapi ilmu pengetahuan belum benar-benar bisa memberi tahu kita apakah alam semesta itu tak terbatas atau terbatas.

Jumat, 06 Oktober 2017

Ray Rangkuti: Gatot Nurmantyo Bukan Gerus Suara Jokowi, tetapi Prabowo Subianto

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 05/10/2017, 18:56 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik LIMA Ray Rangkuti menilai, popularitas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meningkat setelah serangkaian pernyataan kontroversialnya.
Peningkatan popularitas itu pun, mau tidak mau menggerus tokoh yang angka popularitasnya jauh lebih tinggi, yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Namun, dibandingkan sosok Joko Widodo, popularitas Gatot dinilai lebih menggerus popularitas Prabowo Subianto.
"Saya baca, yang sedang digerus oleh Gatot Nurmantyo ini sebenarnya bukan Joko Widodo. Tapi Prabowo Subianto. Yang berhadap-hadapan ini sebenarnya Gatot dengan Prabowo," ujar Ray dalam diskusi di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2017).
Ray beralasan elemen masyarakat yang mendukung Gatot atas pernyataannya selama ini, adalah pendukung Prabowo dalam Pilpres 2014 lalu.

"Basis-basisnya sama. Basis masyarakat yang mengidolakan Gatot ini adalah basis-basis yang mendukung Prabowo dulu," ujar Ray.
Salah satu contohnya, adalah rekan koalisi Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan tokoh PKS lebih banyak mendukung Gatot daripada mengkritiknya. Selain itu, banyak pula elemen masyarakat berbasis Islam.
Situasi ini, lanjut Ray, bagai pedang bermata dua bagi Prabowo. Di satu sisi, Gatot menjadi kawan untuk melawan melejitnya popularitas Jokowi. Namun di sisi lain, situasi ini bisa-bisa menyandera Gerindra pada 2019 mendatang.
"Soalnya kalau Prabowo tidak memberikan tiket ke Gatot Nurmantyo di 2019, bisa jadi mereka malah yang nanti saling berhadap-hadapan juga dengan Jokowi. Jadi terpecah tiga. Ini tidak menguntungkan bagi Prabowo," ujar Ray.

Sabtu, 30 September 2017

Fenomena Baru di Depok, Mayoritas Suami Istri Bercerai karena Medsos

Alsadad Rudi
Kompas.com - 30/09/2017, 17:37 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi(Thinkstockphotos)
DEPOK, KOMPAS.com - Data Pengadilan Agama Kota Depok menyebutkan angka perceraian pada periode Agustus 2017 di kota tersebut mencapai 157 kasus.
Dari data persidangan yang terjadi, mayoritas pasangan suami istri yang bercerai diakibatkan timbulnya kecemburuan yang bermula di media sosial.
Panitera Pengadilan Agama Kota Depok Entoh Abdul Fatah mengatakan, penyebab perceraian akibat kecemburuan di medsos merupakan fenomena baru. Sebab, dulunya kasus perceraian lebih banyak dilatarbelakangi masalah ekonomi.
"Contoh saja, ketika ada status Facebook yang romantis dengan pihak lain, itu menjadikan suami atau istri cemburu dan berujung pertengkaran hingga akhirnya cerai," kata Entoh saat dihubungi, Sabtu (30/9/2017).

Mengacu pada hal itulah, Entoh mengimbau agar setiap individu, baik laki-laki atau perempuan untuk lebih bijak saat berkomunikasi menggunakan medsos. Ia menilai medsos merupakan sarana komunikasi yang efektif bila dimanfaatkan dengan benar.
"Memanfaatkan medsos harus dibarengi dengan pemahaman yang baik, terutama dalam hal agama. Jadi kalau ada yang gangguan atau apa jangan direspon kalau sudah punya istri atau suami," ujar Entoh.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara tengah mempersiapkan gerakan siber kreasi untuk memerangi berita hoaks.(Kompas TV) 
PenulisAlsadad Rudi
EditorAprillia Ika

Rabu, 03 September 2014

Pesawat JOKOWI "kepresidenan" dijual ? rugi ?

Ketua DPD: Jokowi Suka Blusukan, Butuh Pesawat Kepresidenan

Rabu, 03 September 2014 08:22 wib | Gunawan Wibisono - Okezone

Ketua DPD: Jokowi Suka Blusukan, Butuh Pesawat Kepresidenan Pesawat Kepresidenan RI (Foto: Okezone) JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengusulkan agar pesawat kepresiden dijual demi penghematan. Namun usul tersebut menuai protes dari berbagai kalangan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengatakan, pesawat kepresidenan amat penting guna menunjang kegiatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Bahkan, bila pesawat tersebut dijual, bisa menambah beban keuangan negara.

“Kan Pak Jokowi nanti butuh menjangkau pulau-pulau di luar kota. Itu kan efektif daripada menjual dan nanti menggunakan pesawat Garuda. Kalau tidak dijual, biaya negara akan rendah,” jelas Irman kepada Okezone di Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Dia menambahkan, Jokowi sangat identik dengan gaya blusukannya. Karena itu, tidak mungkin Jokowi bisa menjangkau luasnya wilayah Indonesia tanpa sarana transportasi memadai.

“Apalagi, presidennya suka blusukan ke daerah-daerah, nanti naik apa? Kalau blusukan-nya di Jakarta bisa pakai mobil Kijang, tapi kalau ke Kalimantan masa blusukan-nya pakai mobil,” cetusnya.

Karena itu, Irman meminta usul tersebut dipertimbangkan lebih matang. Selain itu, ada hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan saat ini.

“Coba berkonsentrasi kepada yang substansial, misalnya struktur kabinet, memilih orang-orang yang terbaik, yang punya integritas, kapasitas,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengusulkan kepada Jokowi untuk menjual pesawat kepresidenan. Hal tersebut dilakukan dengan dalih penghematan anggaran serta memberi contoh kepada masyarakat.
(ton)

Soal Jual Pesawat Kepresidenan, Tim Transisi Nilai Hanya Sebatas Usulan

Selasa, 2 September 2014 | 20:28 WIB
SERAMBI INDONESIA / M ANSHAR Warga berfoto di depan pesawat Kepresidenan Boeing Business Jett yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, 16 April 2014. Pesawat kepresidenan pertama milik Republik Indonesia tersebut melakukan percobaan penerbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tim Transisi Hasto Kristiyanto menilai, usulan untuk menjual pesawat kepresidenan hanya sebatas usulan. Namun, apakah nantinya presiden terpilih Joko Widodo akan menjual pesawat tersebut, ia mengaku, masih belum mengetahuinya.
“Kalau usulan, Tim Transisi menerima usulan. Itu sama ketika orang datang mengusulkan kebijakan, mana (kebijakan) prioritas program untuk nelayan mana yang tidak,” kata Hasto di Kantor Transisi, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Hal itu disampaikan Hasto saat menyikapi usulan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan nantinya. Usulan itu dianggap untuk menghemat anggaran operasional.
Menurut Hasto, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu memiliki pertimbangan rasional sehingga perlu mengadakan pesawat kepresidenan. Pertimbangan tersebut, kata dia, meliputi cost benefit, faktor keamanan hingga efesiensi.
Namun, saat ditanya apakah Tim Transisi telah memasukkan rencana penjualan pesawat sebagai salah satu opsi penghematan anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, Hasto secara tegas menyatakan tim belum berpikir sampai ke sana.
Sebelumnya, Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Jokowi untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dianggap sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
 Jual Pesawat Kepresidenan, RI Bisa Rugi Dua Kali
Sep 2014 09:51
Pesawat Kepresidenan Indonesia (Liputan6.com/Andrian M. Tunay)
Liputan6.com, Jakarta - Demi mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai langkah untuk menghemat anggaran, pemerintahan mendatang diminta menjual pesawat kepresidenan yang sudah dibeli beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan opsi untuk menjual pesawat kepresidenan merupakan pilihan terakhir jika situasi anggaran memang sudah sangat sulit. Karena yang menjadi substansi bukan pada penjualannya, melainkan alasan membeli pesawat itu sebelumnya.

"Untuk membeli itu kan butuh uang yang tidak sedikit, tentu harganya akan jatuh kalau dijual. Tapi memang saya melihat tidak ada urgensinya pesawat itu hari ini. Kalau kita lihat pesawat yang ada saat ini sebenarnya cukup memadai untuk mobilitas kepresidenan," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Rabu (3/9/2014).

Dia menjelaskan, jika konteksnya untuk mengatasi defisit APBN, maka menjual pesawat kepresidenan tidak memberikan yang signifikansi dalam besaran anggaran untuk 5 tahun ke depan. Tetapi secara logika yang harus didorong yaitu bagaimana pemasukan negara lebih besar dan berkelanjutan.

"Untuk itu perlu ada perubahan pemanfaatan sumber daya alam kita, hilirisasi perlu ditingkatkan. Kalau itu dijalankan akan ada pendapatan yang berkelanjutan. Jadi menjual pesawat itu sah-sah saja, tapi tidak akan memberikan implikasi keberlanjutan pada pendapatan negara. Hanya memberikan solusi sementara saja," jelas dia.

Untuk itu menurut Riza, solusi jangka panjang untuk menekan defisit APBN dan menghemat anggara bisa dilakukan dengan menutup kebocoran pada sektor pajak dan sektor perizinan. Selain itu, juga perlu didorong peningkatan nilai tambah produk-produk yang berasal dari sumber daya alam.

"Kita perlu kurangi impor baik itu energi dan pangan, yang selama ini membebani anggaran kita. Perlu merenegosiasi utang luar negeri supaya tidak membebani APBN. Itu substansi dari beban anggaran kita. Kalau jual pesawat kepresidenan dan harganya murah, maka akan rugi dua kali. Makanya kalau pun harus dijual, itu pilihan yang sulit," tandas dia.

Sekedar informasi, pesawat kepresidenan yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan buatan Boeing dengan tipe Business Jet II. Harga pesawat tipe ini sekitar Rp 556,7 miliar.
Namun angka tersebut belum termasuk interior yang menelan anggaran Rp 225,6 miliar dan sistem keamanan yang sebesar Rp 42,7 miliar.
Sehingga secara total biaya pembelian pesawat kepresidenan ini mencapai Rp 864 miliar. Biaya tersebut seluruhnya diambil dari APBN. (Dny/Nrm)

Jokowi: Sang Fenomenal di Jagat Politik Nusantara

Kamis, 7 Agustus 2014 16:25 WITA
Jokowi: Sang Fenomenal di Jagat Politik Nusantara
Fabian Januarius Kuwado
Gubernur Jakarta Joko Widodo berjalan di tengah kolam air payau di bilangan Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).
Oleh Yohanes Sudarmo Dua
ALMARHUM Taufiq Kiemas, seorang tokoh senior PDI Perjuangan yang juga adalah mendiang suami Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri pernah berujar, "Setiap politisi harus mempunyai mimpi untuk duduk di kursi Istana Negara".
Tak dapat dipungkiri, apa yang disampaikan oleh Almarhum Taufiq Kiemas adalah sebuah pernyataan sarat makna yang bercermin dari potret realitas politik sekaligus representasi  mind path setiap politisi.  Bagaimanapun juga, menjadi  politisi selalu diidentikan dengan upaya memperoleh kekuasaan dan menduduki kursi Istana Negara, menurut Taufiq Kiemas,  adalah simbol capaian tertinggi seorang politisi di negeri ini. 
Sang Senior sekaligus guru bagi para kader PDI Perjuangan ini boleh saja berpendapat demikian, tetapi Joko Widodo, salah satu kader terbaik dalam catatan sejarah PDI Perjuangan   tampaknya menjalani lintasan unik dalam meniti karir politiknya sebagai seorang politisi. Menarik untuk disimak pengakuan Jokowi mengenai perjalanan karir politiknya hingga menjadi RI SATU  berikut ini, "Saya tidak pernah bermimpi menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, apalagi sekarang  menjadi Presiden terpilih. Semuanya ini tidak direncanakan"
Menakar ujaran almarhum Taufiq Kiemas dan pengakuan Joko Widodo di atas, pertanyaan menarik untuk diajukan adalah, politisi macam apa Jokowi ini? Apakah Jokowi adalah tipe politisi tanpa impian untuk menjadi "semakin besar" di jagat politik? Apa sebenarnya motivasi Jokowi ketika terjun ke dunia politik? Menjadi Politisi tanpa hasrat untuk memperoleh kekuasaan adalah  sebuah paradoks di jagat politik. Tetapi menilik pengakuan Jokowi di atas, mendapatkan kekuasaan tampaknya bukan merupakan tujuan Jokowi untuk berkecimpung di dunia politik.
Ada nilai-nilai lebih yang sebenarnya ingin beliau perjuangkan ketika terjun ke dunia politik. Bagi Jokowi,  berpolitik dan mendapatkan kekuasaan hanya  merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu berbuat baik demi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat banyak. Mengenai hal ini, kecemerlangan track record yang telah beliau tunjukan baik itu sebagai wali kota Surakarta maupun gubernur DKI Jakarta merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan.
Patut diakui, Jokowi adalah salah satu paradoks di dunia politik Indonesia saat ini.
Kesederhanaan dan ketulusannya untuk selalu dekat dengan rakyat membuatnya begitu dicintai oleh masyarakat. Sikap ini jugalah yang membuatnya menjadi antitesa dari politisi kebanyakan di negeri ini. Kita sering menyaksikan  banyak politisi yang "dekat sebentar" dengan rakyat, menyerukan semangat pro rakyat, karena "ada maunya". Mereka dekat dengan rakyat hanya pada musim-musim tertentu saja dan setelah tujuan dan niatnya terpenuhi,  mereka mengambil jarak yang cukup jauh dengan rakyat. Tetapi Jokowi bukanlah politisi dengan sosok yang demikian. Dalam kata-kata Maruar Sirait, "Jokowi adalah sosok pemimpin yang lahir dari rakyat dan berproses bersama rakyat. Ia tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Ketika masalah datang, Jokowi tidak pergi meninggalkan rakyat menghadapi masalahnya sendiri. Ia juga tidak hanya berdiri di depan rakyat, tidak juga di belakang, tetapi Ia ada di tengah-tengah bersama dengan rakyat, menghadapi persolan bersama-sama dengan rakyat".
Jokowi memang hadir sebagai politisi  dengan gaya kepemimpinan yang benar-benar merakyat. Ia merakyat bukan sebagai bagian dari pencitraaan demi memperoleh dan melanggenkan kekuasaan tetapi Ia mau merakyat sebagai bagian dari keberpihakan sang Pemimpin kepada mereka yang dipimpinnya. Ia merakyat karena Ia ingin mendengarkan suara rakyat, mengidentifikasi persoalan rakyat dan pada akhirnya datang dengan keputusan-keputusan yang benar-benar pro rakyat.    
Jokowi adalah sosok politisi peretas jalan pada terciptanya suatu pola kepemimpinan inspiratif  yang dinilai banyak pihak sangat relevan dengan budaya bangsa Indonesia. Masyarakat diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan bangsa dan bukan hanya sebagai penonton yang tidak tahu menahu.
Yang mengagumkan adalah pola pendekatan penyelesaian masalah yang selalu Ia gunakan ketika berhadapan dengan masyarakat. Jokowi selalu mengutamakan proses penyelesaian masalah dengan pendekatan dialog, berbicara dari hati ke hati dan bukan pendekatan kekuasaan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kenyataan selama ini yang dihadapi sebagian besar orang-orang kecil ketika harus berhadapan dengan pihak penguasa. Jokowi hadir dengan pola pendekatan kepemimpinan yang benar-benar berbeda.
Bagi dunia politik Indonesia, kehadiran sosok Jokowi telah memberikan warna tersendiri. Setidaknya, pengakuan tulus Jokowi di atas telah menyiratkan satu pesan penting  bahwa sebenarnya kekuasaan itu tidak harus dikejar secara ambisius. Ketika seorang politisi memiliki niat yang tulus untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan berbuat baik demi kesejahteraan rakyat niscaya masyarakat, tanpa dimobilisasi sekalipun akan memberikan dukungan mereka.
Memang Jokowi tidak pernah bermimpi baik itu menjadi wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta apalagi Presiden RI, tetapi apa yang telah Ia lakukan untuk kepentingan rakyat  telah menyediakannya sebuah jalan lurus, lintasan "sudah selayaknya" yang menghantarnya menjadi orang nomor satu di Republik ini. Para politisi negeri ini sudah seharusnya belajar dari sosok yang satu ini, anak bantaran kali yang tiada lelah memperjuangkan nasib rakyat kecil. Indonesia, di usianya yang ke-69 tentu membutuhkan lebih banyak lagi The Jokowis  untuk  berkontribusi menyelesaikan aneka persoalan bangsa.
Pertanyaannya adalah masih adakah niat baik para politisi negeri ini untuk menjadi The Jokowis  yang mampu menghadirkan fajar harapan di hari esok atau terus membiarkan wajah negeri yang berpeluh duka ini terkatup selamanya?* (Alumni of Southeast Asia Youth Leadership Program)