Indonesia adalah negara yang besar dengan penduduk terpadat ke-empat
di dunia. Jadi untuk membuat negara yang besar menjadi negara maju tentu
jauh lebih sulit dari negara yang kecil karena yang harus memperhatikan
banyak faktor. Indonesia sewaktu di bawah kepemimpinan Soeharto sudah
dicap sebagai negara berkembang (sedang proses menuju menjadi negara
maju). Akan tetapi saat itu patokannya hanya melihat Ibu Kotanya yaitu
Jakarta, tanpa melihat propinsi-propinsi lain di luar Jakarta yang masih
jauh dari kata berkembang, belum lagi saat Indonesia dilanda kerusuhan
Mei 1998 dimana di mata asing Indonesia terlihat seperti kembali ke
zaman primitif. Saat itu Indonesia bahkan dicap sebagai negara yang
mundur. Sehingga semakin sulit bagi pemimpin – pemimpin setelah
Soeharto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Baru pada tahun
2015, Indonesia yang kita kenal sebagai salah satu negara berkembang (
Developing Country) mendapat julukan baru, yaitu
Newly Industrialized Country (
NIC) atau negara industri baru.
baca
disini
Tanpa merendahkan pencapaian presiden-presiden sebelum Jokowi dan sesudah zaman Soeharto, yaitu
Bacharuddin Jusuf Habibie,
Abdurrahman Wahid,
Megawati Soekarnoputri,
Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka memiliki prestasi/pencapaian masing-masing, namun menurut
pandangan saya, Jokowi memiliki pencapaian terpenting dalam membuat
Negara Indonesia menjadi negara maju dengan suatu usaha yaitu
Pemerataan. Pemerataan disini terdiri dari :
- Pemerataan antar propinsi
- Pemerataan antar pejabat
- Pemerataan antar penduduk
– Pemerataan antar Propinsi (Infrastruktur)
Jokowi saat ini lebih fokus membangun infrastruktur propinsi-propinsi
di luar Jakarta terutama yang kemajuan propinsinya masih rendah yang
selama ini kurang diperhatikan oleh presiden-presiden sebelumnya,
contohnya seperti yang baru-baru ini di Papua dengan membuka isolasi
wilayah pedalaman Papua melalui pembangunan berbagai infrastruktur,
seperti jalan raya, lapangan terbang, dan kebijakan-kebijakan lainnya di
bidang pembangunan. Itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini, agar
setiap propinsi merata majunya, Selama masih ada beberapa propinsi yang
tingkat kemajuannya berselisih jauh dengan propinsi-propinsi yang
memiliki kota besar, sulit rasanya Indonesia untuk menjadi negara maju.
Jadi penduduk juga tidak akan hanya numpuk di kota-kota besar, sampai –
sampai Jakarta menjadi kota termacet nomor satu di dunia disusul
Surabaya di urutan ke empat
baca
disini
Kalau propinsi – propinsi merata majunya, otomatis diharapkan banyak
yang pindah dari propinsi yang memiliki kota besar ke propinsi yang
dulunya tertinggal sekarang sudah dikembangkan saat pemerintahan Jokowi.
Di mata asing dari dulu Indonesia hanya terkenal Bali dan Jakarta
saja, sekarang Lombok juga sudah mulai terkenal di luar berkat beberapa
event yang diadakan di NTB. Jadi diharapkan Indonesia akan semakin dikenal banyak alternatif destinasi tujuan wisatanya.
– Pemerataan antar Pejabat (Anti KKN dan Anti Malas)
Saat terpilihnya Jokowi menjadi gubernur bersama Ahok, mereka dikenal
sebagai simbol transparansi dan anti KKN. Sebelumnya hampir tidak ada
pejabat yang sangat terbuka akan kegiatan-kegiatan dan
penghasilan-penghasilannya. Kalau sampai simbol ini hilang, maka
kemajuan Indonesia dari segala sisi (Ekonomi, Hukum, Sosial, dll) akan
terus mundur. Yang maju hanya nominal rekening serta perut beberapa
pejabat korup, ormas radikal sehingga KKN merajarela, persis seperti
sebelum zaman Jokowi menjabat Gubernur. Tentu dengan terpilihnya Jokowi
sebagai Presiden, simbol ini terus berlanjut menjadi skala Nasional.
Pengaruh dari KKN merajarela, dana yang harusnya bisa dimanfaatkan
untuk membangun negara malah digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga
proses memajukan negara terhambat. Selain itu jumlah yang korupsi lebih
banyak daripada yang jujur. Karena kalau yang jujur tidak mau ikut
korupsi malah bisa tersingkir. Terkadang ada yang jujur dan tidak
korupsi tapi membiarkan sekelilingnya korupsi hanya agar bisa selamat (
survive). Karena mentalitas korupsi ini sudah berakar kuat dari sejak zaman Orde Baru.
Dimulai dari zaman Jokowi menjadi gubernur bersama Ahok, sudah
dimulai revolusi mental anti KKN dan anti malas dengan Ahok menjadi
algojonya dimana bila ada pejabat-pejabat yang malas (kurang melayani)
akan disemprot omelan dan dipermalukan bahkan terkadang penurunan atau
penghentian jabatan. Ini merupakan langkah awal yang baik dan semoga
bisa diteruskan oleh pejabat – pejabat lainnya.
Menurut saya, bidang hukum yang masih harus terus dibenahi, karena
masih banyak yang harusnya dipenjara malah bebas dan sebaliknya. Saya
membawa contoh negara lain yaitu RRC, dimana hukum harus tegas bahkan
koruptor bisa dihukum mati, itu saja masih banyak yang kena hukuman
mati. Atau kalau perlu yang melapor adanya korupsi diberi hadiah /
penghargaan. Jadi mentalitas anti KKN bisa diterapkan.
– Pemerataan antar Penduduk (Ekonomi dan Sosial)
Jokowi dari awal sudah memberikan berbagai bantuan dan kemudahan bagi
kalangan bawah dan menengah ke bawah (selanjutnya akan saya gabung
menjadi “kelas menengah ke bawah”), dengan fokus pada peningkatan
kesehatan dan pendidikan bagi semua penduduk Indonesia, dengan KIP dan
KIS serta peningkatan upah minimum. Di berbagai propinsi secara merata
juga banyak diberikan subsidi baik berupa modal maupun barang untuk
usaha. Bahkan saya yang berada di Pulau Sumbawa di desa yang bernama
Empang yang cukup jauh dari kota apalagi bandara, setiap beberapa kepala
keluarga mendapatkan bantuan mesin untuk membantu pertanian dan
kemudahan mendapat modal usaha dengan bunga rendah.
Dengan pemerataan ini, yang kena imbasnya justru masyarakat kalangan
atas dan menengah keatas (selanjutnya akan saya gabung menjadi “kelas
menengah ke atas”), karena berbagai kebijakan sepertinya kurang
mendukung kelas menengah ke atas dengan pengeluaran biaya, upah yang
lebih tinggi dan pajak yang ketat menjadi lebih memberatkan mereka.
Selain itu dengan berbagai bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada
kelas menegah ke bawah ini membuat kelas menengah ke bawah mulai
menyaingi kelas menengah ke atas.
Menurut saya pendapatan kelas menengah ke atas bukannya hilang, hanya
berkurang dari zaman sebelum Jokowi jadi presiden. Kalau mereka mau
berpikir luas sedikit, keuntungannya jauh lebih banyak yaitu
berkurangnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga
kriminalitas pun akan berkurang. Karena seseorang dengan kondisi yang
sangat kekurangan maka akan memotivasi tindakan yang nekat yaitu
melakukan kriminalitas bahkan menjadi radikal atau mudah diprovokasi
menjadi penjarah.
Contoh yang sederhana saja, tanyakan diri anda, kalau hidup anda
berkecukupan / berpendidikan tinggi maukah anda menjadi Panasbung
(Pasukan Nasi Bungkus)?, apalagi menjadi kaum radikalis dan penjarah.
Sehingga dengan pemikiran penghasilan berkurang namun anda merasa lebih
aman berada di Indonesia seperti saat anda aman memakai perhiasan mewah
berada di Singapura dan Jepang. Kalau di Indonesia, ke ATM aja sudah
diincar perampok atau penghipnotis.
Secara sosial, dengan beragamnya suku, agama dan adat istiadat
harusnya menjadi nilai lebih Indonesia di mata asing. Karena variasi
kehidupan menjadi berwarna-warni dan banyak pilihan. Di Indonesia ini
faktor yang paling sensitif dan mudah dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan adalah agama. Sebenarnya agama itu bagaikan suatu alat
musik, apabila alat musik itu dimainkan dengan benar maka akan terdengar
merdu. Dan bila beberapa alat musik dimainkan secara bersamaan dengan
benar maka akan menjadi suara sebuah orkestra besar yang memainkan
sebuah simfoni (harmoni) yang indah. Sehingga bila mereka telah
mempelajari kehidupan beragama yang berbeda-beda dengan benar secara
bersama-sama seperti halnya para anggota sebuah orkestra, bersama-sama
dengan penganut agama lain dalam sebuah harmoni! (Sumber : Si Cacing dan
Kotoran Kesayangannya oleh Ajahn Brahm)
KESIMPULAN
Akhir kata, memang pemerataan ini terlihat masih kurang dengan contoh
lebih banyaknya pemilih-pemilih yang masih mudah dihasut dalam memilih
pemimpin berdasarkan SARA. Namun yang mendukung perubahan agar Indonesia
menjadi maju juga semakin banyak dan berani. Lihat saja dukungan yang
diberikan kepada Ahok saat ia kalah dalam pilkada dan saat masuk
penjara. Rakyat Indonesia juga mulai teredukasi mengenai politik dan
mulai berani berekspresi dalam politik (dapat dilihat dari status-status
media sosial orang awam dalam berkomentar politik).
Belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta kemarin dimana tempat ibadah
dimanfaatkan untuk keperluan politik, sebaiknya Bapak Jokowi juga
menerapkan sistem hadiah dan penghargaan bagi yang melapor bila perlu
disertai bukti rekaman kalau ada tempat ibadah yang menyalahgunakan
fungsinya untuk politik terutama bila menyinggung isu SARA.
Pencapaian Jokowi dalam melakukan pemerataan ini masih terus
dikembangkan oleh Jokowi seperti menempatkan menteri-menteri yang
berprestasi, menggiatkan NKRI, terus membangun infrastruktur, dll. Yang
semua ini dicapai dengan minimnya dukungan dari kalangan elite dan
munculnya berbagai serangan politik yang luar biasa dari lawan-lawan
politiknya. Menurut saya, Jokowi sedang bertindak ekstra hati-hati dalam
menyelesaikan segala permasalahan. Karena lawan politik akan terus
mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa dibuat besar seperti kasus
Ahok. Karena kepribadiannya yang sederhana dan jujur serta etika kerja
Jokowi yang hampir mendekati sempurna, makanya lawan politiknya pun
seperti sudah kehabisan akal seperti menggunakan serangan “isu PKI”
tanpa dasar dan bukti.
Doa dan impian terakhir saya, semoga di bawah kepemimpinan Jokowi
secepatnya Indonesia bisa menjadi negara maju dan disegani oleh
negara-negara lain dengan pemerataan di berbagai bidang ini dan bisa
berlanjut hingga periode kedua. Salam Indonesia Maju.
