Hal Ini Bisa Jadi Sandungan Prabowo di Pilpres 2019

Yunizafira Putri Arifin Widjaja, 27 Jan 2018, 20:31 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015). Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, jika Prabowo Subianto ingin maju kembali di kontestasi Pilpres Tahun 2019, maka Politisi Partai Gerindra tersebut butuh pasangan yang mewakilkan Islam moderat atau tengah.
Jika tidak, maka ia memprediksi akan sulit bagi Prabowo untuk masuk ke partai-partai yang lebih nasionalis seperti Partai Golkar.

"Sebab, Prabowo sendiri sudah masuk ke tokoh religius Islam," kata Ray Rangkuti dalam Diskusi Publik "Menemukan Tokoh Muda Islami," di Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2018).
Aktivis dan pengamat politik Indonesia ini menuturkan, pemilih Prabowo mayoritas arahnya kaum Islam kanan. Namun hal ini dapat menyulitkan Prabowo untuk menarik calon pendamping serta pendukung dari arah tengah atau yang lebih moderat.
"Bahkan PKS sudah kasih calonnya. Mereka akan meraup suara yang sama saja," jelas Ray.
Dia menambahkan, homogenitas pangsa pasar Prabowo dapat menyulitkan ia untuk maju dan memenangkan kontestasi nanti. Jika pun disodorkan dengan calon pendamping dari arah yang lebih moderat atau tengah, sangat mungkin mendapat penolakan dari partai-partai koalisinya saat ini.
"Itu kesulitan prabowo. Karena partai-partai koalisinya mungkin tidak setuju. Itulah kesulitannya," ucap Ray.n

Basis Keagamaan

Di tempat yang sama, Guru Besar Universitas Airlangga Kacung Marijan mengungkapnya hal berbeda. Dia tidak setuju bila Prabowo dianggap sebagai tokoh religius Islam.
Menurutnya, Prabowo tetaplah seorang nasionalis, meskipun dengan basis pendukung religius Islam.
Kacung menyebutkan, baik Prabowo maupun Jokowi tetap membutuhkan sosok dengan basis religius Islam untuk maju pada Pilpres 2019 nanti.
"Prabowo dan Jokowi (tetap) butuh (pendamping) dengan basis keagamaan," ujarnya.

Ini Para Pesaing Kuat Jokowi di Pilpres 2019 Versi Survei PolMark

Muhammad Radityo Priyasmoro,22 Okt 2017, 17:23 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Presiden Jokowi di kediamannya di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PolMark Indonesia memprediksi, akan ada kandidat lain yang siap menantang Jokowi dan Prabowo di Pemilihan Presiden 2019. Ini diketahui, dari penurunan jumlah persentase mereka dari Pilpres 2014.
"Pada 2014, angka mereka 54,9 persen untuk Jokowi-JK dan 26,3 persen untuk Prabowo-Hatta. Bila Pilpres dilakukan hari ini angkanya turun menjadi 41,2 persen untuk Jokowi dan berbanding 21,0 persen untuk Prabowo," kata Direktur PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, di Resto Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2017).

Penurunan sebanyak 13,7 persen untuk Jokowi dan 6,3 persen untuk Prabowo, memunculkan peluang bagi kandidat lain dalam bursa tersebut.
"Situasi masih cair, masih terjadi pencarian kandidat alternatif," jelas Eep.
Dari hasil survei yang digelar, muncul nama-nama yang akan menjadi penantang di bursa Pilpres 2019. Seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gatot Nurmantyo, hingga Hary Tanoesoedibjo. Namun, persentase mereka masih terbilang kecil, tidak mencapai lima persen.
"Mas AHY 2,9 persen, Jenderal Gatot, dan Pak Hary Tanoe sama di angka 2,0 persen," Eep menandaskan.
Survei dilakukan pada 9 - 20 September 2017. Jumlah responden 2250 orang, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (kecuali Papua dan Papua Barat karena masalah teknis). Metode digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PDIP: RAPBN 2018 Pertarungan Besar Jokowi untuk Pilpres 2019

Selasa, 22 Agustus 2017 | 23:00 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari,  mengatakan RAPBN 2018 menjadi pertarungan besar untuk memenangkan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2019. Menurutnya, hal itu juga bisa berdampak langsung terhadap kemenangan PDIP. 

"Kalau ini gagal, akan sulit bagi PDIP untuk  kemudian mempunyai peluang untuk memenangkan Pak Jokowi ataupun PDIP karena relasi langsung antara Pak Jokowi dengan PDIP," kata Eva dalam diskusi bertajuk RAPBN 2018 dan Refleksi Penerimaan Pajak  Tahun 2017 di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

Menurut Eva, RAPBN 2018 membawa tema populis, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi celah pembangunan antar-wilayah bagus untuk kampanye.  

"Ini bagus untuk kampanye. Kalau ini enggak tercapai gara-gara pajak dan pendapatan dan lainnya tidak mencukupi, ya, agak repot," katanya.

Menurut Eva, sebagai pendukung Jokowi, dia harus tetap kritis dan waspada atas kebijakan pemerintah Jokowi. Salah satunya adalah dengan memastikan penerimaan pajak bisa tercapai. 

Akan tetapi, Eva mengaku merasas khawatir pemasukan pajak cukai, terutama produk rokok tidak bisa mencapai target. Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah melakukan terobosan dengan memperluas obyek yang dapat dikenakan pajak cukai. 

Menurut Eva, sebelumnya telah ada wacana untuk mengenakan pajak terhadap produk-produk plastik. Hal ini sedang populer di negara-negara maju karena plastik membawa dampak negatif terhadap lingkungan. 

"Ada terobosan peluang untuk menambah objek cukai. Sayangnya hanya menjadi wacana misalkan produk-produk plastik," kata Eva.

Selain cukai, menurut Eva, pajak yang perlu dieksplor adalah perdagangan di internet. Kata Eva, terjadi perpindahan transaksi dari dunia nyata ke dunia maya. Oleh karena itu, hal ini harus segera diatur untuk menambah pemasukan pajak. 

NUR QOLBI | BUDI R

Dukungan Demokrat pada Gerindra Adalah Buah Simalakama Bagi Prabowo

By Handoko Suhendra on August 7, 2017 Politik

Foto profil SBY dan Prabowo

Setelah diwarnai aksi walk out dari Fraksi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akhirnya resmi disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis malam kemarin. Paripurna memutuskan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen secara aklamasi.

Dari ke-empat nama partai yang walk out saat persidangan berlangsung, Gerindra dianggap sebagai partai yang paling keras menolak keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan sikap yang disampaikan oleh Prabowo melalui siaran media. Prabowo menganggap hal itu sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.

Namun hal itu ditampik dengan santai oleh Jokowi. Pada tahun 2009 dan 2014 lalu hal ini juga pernah terjadi, kenapa sekarang baru diributkan, ujar Jokowi.

Jokowi sendiri sangat mendukung dengan adanya PT 20 persen, harapannya Pemilu berjalan hanya satu putaran, sehingga gejolak politik yang timbul bisa lebih diminimalisir. Jauh daripada itu, negara lebih diuntungkan dalam hal ini, mengingat besarnya budget untuk satu putaran Pemilu mencapai hingga 4 triliun rupiah.

Prabowo sebenarnya cukup paham dan tahu, jika mekanisme yang dijalankan oleh DPR dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu sudah sesuai dengan konstitusi. Artinya, Prabowo pun memahami tidak ada yang salah dengan hasil PT 20 persen itu.

Memang, pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo cukup beralasan, dengan hadirnya PT 20 persen, sangat berat baginya untuk memenuhi syarat tersebut.

Sebagaimana kita tahu, dari pengalaman tahun 2014 lalu, Gerindra hanya mengantongi 11 persen kursi di DPR. Sehingga, jika Gerindra masih stagnan di 11 persen atau kurang, maka ia tidak bisa berdiri sendiri untuk mengusung pasangan calon pada 2019 mendatang. Itu artinya ia harus berkoalisi minimal dengan dua partai besar untuk memenuhi syarat tersebut.

Prabowo sangat memahami kondisi ini, biaya yang ia gelontorkan pada kekalahannya di pilpres 2014 lalu tidaklah sedikit. PT 20 persen telah mengekang posisinya, ia tidak bisa sebebas PDIP untuk memilih calon wakilnya sendiri. Ada harga yang harus dibayar jika ingin berkoalisi. Pilihannya, jika ingin tetap maju sebagai calon presiden, ia harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh partai koalisinya.

Saat ini sisa partai yang bisa diajak untuk berkoalisi adalah PKS, Demokrat, dan PAN, selebihnya telah merapat pada partai koalisi pemerintahan. Ia harus bisa memposisikan masing-masing partai tersebut secara adil.

Jika ingin berkoalisi dengan Demokrat, maka Prabowo harus memenuhi syarat yang diajukan oleh SBY. SBY selama ini berambisi untuk memunculkan Agus sebagai salah satu pasangan calon di pilpres 2019. Itu terbukti dengan banyaknya spanduk besar bergambar Agus lengkap dengan atribut Demokrat terpampang diberbagai daerah.

Apakah Prabowo bisa menyanggupi permintaan SBY?

Pertama, pilpres 2019 adalah pertaruhan terakhir bagi Prabowo. Jika ia menerima Agus sebagai calon wakilnya nanti, maka ia harus menerima segala konsekuensi yang ada. Sebagai seorang calon wakil presiden, umur maupun pengalaman Agus masih terbilang cukup belia. Apalagi Agus belum pernah memimpin birokrasi.

Kekalahannya yang telak pada pilgub DKI kemarin juga harus dipertimbangkan secara matang oleh Prabowo. Pilihan yang sulit bagi Prabowo. Selain PAN dan PKS, Demokrat lebih mumpuni untuk mendapatkan kursi di DPR, itu bisa dilihat dari pengalaman pilpres tahun 2014 lalu. Selama ini yang kita lihat PAN lebih dekat ke Demokrat ketimbang Gerindra, sehingga jika Prabowo tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan SBY, maka PAN pun akan mengambil sikap yang sama. Jika demikian, harapan Prabowo untuk nyapres terpaksa harus berhenti ditengah jalan, karena dukungan dari PKS belum tentu cukup untuk memenuhi syarat.

Kedua, bagi SBY menang atau tidaknya Agus di pilpres 2019 nanti bukanlah masalah utama. Mengharapkan Agus untuk menang itu pasti. Namun, jika Agus gagal menjadi wakil presiden, itupun tidak menjadi masalah besar bagi SBY. SBY paham, mengalahkan seorang Jokowi itu hal yang berat. Selain pertimbangan kekuatan politik yang dimiliki, prestasi Jokowi selama menjadi presiden terbilang sangat baik. Terbukti, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi melonjak naik hingga 80an persen. Sekaligus tertingggi di dunia.

Kalau si Fahri bilang : Jokowi sudah menunjukkan prestasinya, sudah bangun sana, bangun sini, yang lain bisa apa? ( tumben ente waras Wan )

Tujuan SBY sebenarnya hanya ingin melempar Agus dan terjun langsung kedalam permainan liar. Hal yang sama seperti yang terjadi di pilgub DKI kemarin, hanya saja pertarungan kali ini musuhnya lebih besar. Artinya, jika Agus kembali kalah, seperti kekalahannya di pilgub DKI, tidak menjadi beban moral bagi SBY.

Dengan hasil pertarungan tersebut, SBY dapat menakar kekuatan yang dimiliki oleh Agus. Kegagalan-kegagalan tersebut akan menjadi modal awal bagi SBY untuk menggembleng Agus jauh lebih dalam lagi. Sehingga di pilpres 2024 mendatang, Agus lebih siap lagi untuk bertarung kembali.

Ketiga, dari uraian diatas, mau tidak mau Prabowo harus menelan bulat-bulat buah simalakama yang diberikan SBY. Tidak dimakan tidak bisa nyapres, dimakanpun belum tentu bisa menang.

Berbeda dengan Prabowo, bagi SBY kekalahan bukanlah hal yang besar. Jika Prabowo kalah, maka harapannya untuk menduduki kursi RI-1 hanya ada dalam angan. Selain faktor usia, beberapa kali pertarungan yang tak kunjung membuahkan hasil, membuatnya harus mengurungkan niatnya untuk kembali bertarung.

Prabowo, sudahlah,,

Hari sudah senja, engkau terlihat lelah, sudah waktunya untuk istirahat.

JK: Saya Tak Intervensi Pencalonan Anies, Hanya Bicara ke Prabowo

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Wapres Jusuf Kalla (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebutnya memiliki andil atas terpilihnya Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. JK menegaskan tidak melakukan intervensi atas pilihan Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat itu.

"Kalau orang berbicara, memangnya intervensi? Masak saya tidak bisa bicara? Kalau saya bicara sama Anda, intervensi nggak? Nggak, kan? Kalau orang berbicara kan boleh saja. Apa salahnya? Semua teman saya," kata JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Dia mengatakan pembicaraannya dengan Prabowo dilakukan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di luar negeri. JK menyebut tidak ada yang salah dalam pembicaraan itu.

"Saya kan ke luar negeri waktu itu. Tentu berbicaralah, apa salahnya? Kita bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang, damai, kan?" tegas JK.

Sekali lagi, JK menjelaskan bahwa arti kata intervensi adalah memaksakan sebuah keputusan. Dalam pencalonan Anies, dirinya hanya melakukan pembicaraan dengan Prabowo.

"Bukan (intervensi). Kalau intervensi, saya memaksakan keputusan saya. Tidak. Yang mengambil keputusan kan ketua partai, saya hanya berbicara. apa salah?" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Zulkifli Hasan blak-blakan tentang peran JK saat partai-partai sedang menentukan cagub-cawagub DKI penantang Ahok-Djarot. Dia menyebut awalnya tidak ada partai yang mau mengusung Anies, namun telepon JK mengubah kondisi itu.

Zulkifli menceritakan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menawarkan Agus, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyanggupi tawaran SBY, asalkan Sandiaga diusung sebagai calon gubernur. Sandiaga sempat menemui Zulkifli dan menyatakan kesediaannya maju sebagai cawagub. Tapi ia menginginkan SBY bertemu dengan Prabowo terlebih dahulu.

"Nah, saya tahu, kalau Pak Prabowo dan Pak SBY ketemu, mesti ada jaminan 5 tahun selesai. Kira-kira itu pak isinya. Sehingga tak jadi ketemu. Sudah putus AHY. Di sini ya sudah Sandi sama Mardani. Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh nggak-ngaku, saya dengar kok teleponnya. Pak JK-lah yang meyakinkan sehingga berubahlah," kata Zulkifli sebelum membuka Sosialisasi 4 Pilar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5).
(imk/erd)

Amien Rais Nilai Prabowo Tak Konsisten jika Gandeng Anies pada 2019

Rakhmat Nur Hakim Kompas.com - 04/05/2017, 06:06 WIB

Presiden PKS Sohibul Iman (kiri), Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (dua kiri), calon gubernur DKI nomor urut 3, Anies Baswedan (dua kanan) dan pasangannya, Sandiaga Uno, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). Quick count lembaga survei untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mengunggulkan pasangan ini atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, berharap agar Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan, menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.
Amien Rais menambahkan, sekalipun nantinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Anies Baswedan sebagai cawapres di Pemilu 2019, dirinya dengan tegas tetap menolaknya.
Amien bahkan menyebut Prabowo tidak konsisten bila pada pemilu 2019 menggandeng Anies sebagai cawapres.
"Saya akan tolak. Kasihan dong, nanti berarti Pak Prabowo juga enggak konsisten, Pak Anies enggak konsisten, saya juga enggak konsisten," kata Amien Rais saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (3/5/2017) malam.
"Saya kira insya Allah duet ini lima tahun ke depan bagus," ujar dia.
Ia menambahkan, sejak awal Anies diusulkan oleh Jusuf Kalla, Anies dinilai Amien Rais merupakan sosok yang tepat dan tak akan ingkar janji.
(Baca juga: Cerita Zulkifli Hasan soal Intervensi JK di Pencalonan Anies Baswedan)
Sejak awal, lanjut Amien, tak ada niat sedikit pun dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tidak memimpin Jakarta selama lima tahun.
"Saya menyerukan apa yang dirasakan Pak Jusuf Kalla, ketika yang dulu itu, Pak Jusuf Kalla mengatakan Pak Jokowi itu pengalamannya wali kota Solo, kemudian belum selesai periode kedua ditinggal ke Jakarta," ujar Amien.
"Kemudian pak JK katakan, 'Pak Jokowi sebaiknya menuntaskan lima tahun jadi gubernur. Kalau udah selesai baru nyapres'. Kalau di tengah jalan belum terbukti tiba-tiba nyapres, kata Pak JK, hancur Indonesia, gitu lho kata Pak JK," ucap dia.
(Baca juga: Amien Rais Berharap Anies-Sandi Berkomitmen Lima Tahun Pimpin Jakarta)

Anies-Sandi Bentuk Tim Sinkronisasi Pergantian Kepemimpinan(Kompas TV)

PenulisRakhmat Nur Hakim

EditorBayu Galih