Cerita Prabowo dituding kudeta dan diktator

Minggu, 1 April 2018 18:59 Reporter : Nur Fauziah

Kedua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat dituding hendak kudeta ketika mengikuti Pilpres 2014. Prabowo menceritakannya dan menegaskan hal itu tidak benar.

"Dulu saya dituduh mau kudeta. Terus terang saja ini, boleh terus terang enggak? Nanti televisi tolong disensor. Terus terang saja dalam hati nyesal juga gua enggak kudeta dulu lihat negara kayak begini sekarang," kata Prabowo sembari bercanda, Minggu (1/4).
Dia menyebut bahwa dirinya sudah 14 tahun keliling Indonesia. Kemudian juga ikut pemilu sudah tiga kali. Lalu, kalau ikut kembali tahun 2019 mendatang akan menjadi yang keempat.
"Tetapi tetap dibilang Prabowo tidak demokratis. Prabowo ini bakat diktator," tukasnya.
Prabowo menegaskan memegang teguh UUD 1945. Dengan kekuatan UUD 1945, eks Danjen Kopassus ini berjanji akan memperjuangkan hak rakyat Indonesia.
"Politik itu adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Kalau kita tidak berpolitik tidak mungkin akan memperbaiki keadaan," tandasnya. [eko]

Prabowo Dipecat atau Diberhentikan? Ini Cerita BJ Habibie

Erwin Dariyanto - detikNews

Foto: Mei R Amelia/detikcom

Jakarta - Kontroversi soal akhir karier militer Prabowo Subianto muncul lagi. Semua bermula dari pernyataan peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas yang menyebut Prabowo Subianto yang kini jadi Ketua Umum Gerindra itu dipecat dari karir militernya.

Pernyataan Sirojudin itu langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Bagaimana sebenarnya akhir karier militer Prabowo?

Bacharudin Jusuf Habibie yang menjabat Presiden saat Prabowo mengakhiri dinas kemiliteran pernah membeberkan kisah tersebut. Habibie lah yang mencopot Prabowo Subianto kala itu dari jabatan Panglima Kostrad.

Cerita itu ditulis Habibie dalam Buku berjudul, Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006).

Di halaman 111 buku tersebut terdapat cerita dialog Presiden BJ Habibie dengan Prabowo saat dilakukan pergantian Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Prabowo menghadap BJ Habibie di Istana Merdeka untuk mempertanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad.

Percakapan antara Habibie dengan Prabowo itu dilakukan dalam bahasa Inggris seperti kebiasaan mereka ketika bertemu. "Ini suatu pengghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," kata Prabowo seperti dituturkan Habibie dalam buku, Detik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) yang dikutip detikcom, Senin (31/7/20117).

"Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti," jawab Habibie.

"Mengapa?" tanya Prabowo.

Habibie menjawab bahwa itu dilakukan karena dia mendapat laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Merdeka.

"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo.

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," jawab Habibie kepada Prabowo.

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo dengan nada marah.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie.

Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas. Sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden Sintong Pandjaitan meminta, Prabowo meninggalkan ruangan karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya.

Syahdan, setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.

Dewan Kehormatan Perwira dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Sebelum mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan terperiksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.

Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo dan menutup dengan rekomendasi pemecatan dari TNI.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dari dinas kemiliteran. "Kok dipecat? Prabowo nggak pernah dipecat. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi detikcom, Senin (31/7/2017).
(erd/van)