Terungkap Bohong, Jokowi Akhirnya Bungkam
Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)
Oleh: Indra Hendriana
Kamis, 26 Juni 2014 | 15:05 WIB
- Jokowi: Jangan Percaya Hasil Survei Capres
- Jokowi Capres Paling Banyak Utang
- Think Big, Luis Pinto dan Prabowo
- Fitnah, Iklan Jokowi-JK Dilaporkan ke Bawaslu
- JK tak Memahami Makna Revolusi Mental
INILAHCOM, Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi)
bungkam, saat ditanya mengapa ia tidak melaporkan kasus korupsi
pengadaan bus TransJakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan oleh wartawan, ia
bersedia menjawab.
Hal itu terjadi saat Jokowi meladeni wartawan yang mewawancarainya, usai ia memberikan klarifikasi harta kekayaan ke KPK terkait Pilpres. Saat itu, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal harta kekayaannya, hingga perseteruan antara Ahok dan Menpora Roy Suryo terkait rekomendasi alih fungsi Stadion Lebak Bulus untuk Depo MRT dan Taman BMW.
Namun saat ditanya mengapa ia tidak melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus ke KPK, Jokowi hanya diam. Padahal sebelumnya Jokowi rajin melapor ke KPK, jika menerima hadiah seperti gitar Metallica dan helm dari Rossi.
Berkali-kali wartawan menyinggung mengapa ia tidak melaporkan kasus itu ke KPK, Jokowi tetap memilih mengunci mulutnya. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Gubernur (non aktif) DKI Jakarta itu.
Jokowi juga tidak memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Banteng Keadilan Rakyat (BAKAR) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Puluhan massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung KPK menuding Jokowi telah berbohong terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta.
"Jokowi bohong, jokowi belum parnah melapor ke KPK," teriak masa aksi di depan Gedung KPK saat Jokowi tengah memberi keterangan usai klarifikasi.
Sebelumnya, Jubir KPK,Johan Budi SP memastikan jika pihaknya belum pernah sekalipun menerima laporan soal dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta dari Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun dari Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak pernah," ucap Johan Budi, Selasa (17/6/2014) lalu.
Senada dengan pihak KPK, Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memastikan Jokowi belum pernah melaporkan kasus bus Transjakarta kepada KPK. "Pak Jokowi enggak pernah lapor KPK (soal kasus Bus Transjakarta). Enggak ada surat resminya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta belum lama ini.
Namun, Jokowi mengungkapkan, bahwa dirinya sudah melaporkan dugaan korupsi bus TransJakarta ke KPK. Hal tersebut tentunya bertolak belakang pernyataan yang disampaikan pihak KPK dan plt Gubernur.
"Waktu ada berita mengenai bus transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014) lalu.
Dikatakan Jokowi, dirinya sebagai Gubernur DKI saat itu hanya memberikan persetujuan pada sebuah kebijakan. Sedangkan untuk penggunaan dan alokasi anggaran, sepenuhnya dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang saat itu dijabat Udar Pristono.
"Kalau saya perintahkan untuk membeli sabun yang wangi, tapi yang datang sabun colek yang tidak wangi. Nah, yang tidak benar yang mana? Yang nyuruh atau yang beli itu? Begitu kira-kira gambaran kasarnya," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kejaging telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.
Dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut, Kejaksaan juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.[bay]
Jokowi Wajib Laporkan Kasus Korupsi TransjakartaHal itu terjadi saat Jokowi meladeni wartawan yang mewawancarainya, usai ia memberikan klarifikasi harta kekayaan ke KPK terkait Pilpres. Saat itu, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal harta kekayaannya, hingga perseteruan antara Ahok dan Menpora Roy Suryo terkait rekomendasi alih fungsi Stadion Lebak Bulus untuk Depo MRT dan Taman BMW.
Namun saat ditanya mengapa ia tidak melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus ke KPK, Jokowi hanya diam. Padahal sebelumnya Jokowi rajin melapor ke KPK, jika menerima hadiah seperti gitar Metallica dan helm dari Rossi.
Berkali-kali wartawan menyinggung mengapa ia tidak melaporkan kasus itu ke KPK, Jokowi tetap memilih mengunci mulutnya. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Gubernur (non aktif) DKI Jakarta itu.
Jokowi juga tidak memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Banteng Keadilan Rakyat (BAKAR) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Puluhan massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung KPK menuding Jokowi telah berbohong terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta.
"Jokowi bohong, jokowi belum parnah melapor ke KPK," teriak masa aksi di depan Gedung KPK saat Jokowi tengah memberi keterangan usai klarifikasi.
Sebelumnya, Jubir KPK,Johan Budi SP memastikan jika pihaknya belum pernah sekalipun menerima laporan soal dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta dari Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun dari Pemprov DKI Jakarta.
"Tidak pernah," ucap Johan Budi, Selasa (17/6/2014) lalu.
Senada dengan pihak KPK, Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memastikan Jokowi belum pernah melaporkan kasus bus Transjakarta kepada KPK. "Pak Jokowi enggak pernah lapor KPK (soal kasus Bus Transjakarta). Enggak ada surat resminya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta belum lama ini.
Namun, Jokowi mengungkapkan, bahwa dirinya sudah melaporkan dugaan korupsi bus TransJakarta ke KPK. Hal tersebut tentunya bertolak belakang pernyataan yang disampaikan pihak KPK dan plt Gubernur.
"Waktu ada berita mengenai bus transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014) lalu.
Dikatakan Jokowi, dirinya sebagai Gubernur DKI saat itu hanya memberikan persetujuan pada sebuah kebijakan. Sedangkan untuk penggunaan dan alokasi anggaran, sepenuhnya dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang saat itu dijabat Udar Pristono.
"Kalau saya perintahkan untuk membeli sabun yang wangi, tapi yang datang sabun colek yang tidak wangi. Nah, yang tidak benar yang mana? Yang nyuruh atau yang beli itu? Begitu kira-kira gambaran kasarnya," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kejaging telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.
Dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut, Kejaksaan juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.[bay]
Pengamat politik Didik J. Rachbini - (Foto: inilahcom)
Oleh:- Senin, 30 Juni 2014 | 22:54 WIb
INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Didik J. Rachbini
mengatakan sebagai orang nomor satu di Jakarta, Joko Widodo berkewajiban
melaporkan kasus dugaan korupsi bus TransJakarta.
Selain nilainya yang besar, kasus itu menyangkut kepentingan warga ibukota. “Ini persoalan besar, menyangkut jutaan orang yang diangkut dengan TransJakarta. Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab,” ujar Didik, Senin (30/6) .
Seperti diberitakan sebelumnya, saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juni lalu, Jokowi mengatakan sudah menyerahkan dokumen terkait korupsi bus Transjakarta karatan ke KPK.
Pada Jumat (25/6) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap bahwa Pemprov DKI tidak pernah menyerahkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus itu. Pernyataan Ahok diperkuat jubir KPK, Johan Budi.
“Kalau laporan itu tidak ada, berarti kan Jokowi bohong,“ ucap Didik.
Menurutnya, KPK harus segera mengambil alih kasus korupsi bus TransJakarta yang sudah ditangani Kejaksaan Agung selama setahun terakhir itu. Selain mempercepat prosesnya, pengambilalihan itu agar tidak memperkuat adanya dugaan miring.
“Magnitude dari masalah ini besar. Harus diselesaikan KPK,” tegas Didik.
Sebelumnya, Jokowi sangat kooperatif dengan KPK. Saat gitar Metallica pemberian pengusaha Jonathan Lee dianggap gratifikasi, mantan wali kota Solo itu berinisiatif menyerahkannya kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Begitu pun dengan kacamata merk Hawker pemberian pembalap Moto GP Jorge Lorenzo. Tetapi untuk kasus korupsi Transjakarta, Jokowi memilih bungkam.
“Jokowi tidak mungkin tidak terlibat. Dia pasti terlibat dalam pengambilan keputusan,” ucap Didik. [rok]
Joko Widodo (Foto: Okezone)
JAKARTA- Pernyataan berbeda yang dilontarkan dua pemimpin Jakarta soal kasus bus Transjakarta dinilai tak etis.
Pasalnya, pernyataan Gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim dirinya telah melapor ke KPK terkait dugaan korupsi Bus TransJakarta dibantah oleh wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) dan juru bicara KPK Johan Budi.
"Itu sesuatu tak etis. Sebagai capres tindakan Pak Jokowi tidak etis, karena senang atau tak senang, dia belum jadi presiden dan masih berjuang menjadi presiden," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Makasar, Margarito Kamis, Sabtu (28/6/2014).
Karenanya, Margarito menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi kasus Bus Transjakarta. Margarito menjelaskan, sikap pemimpin seharusnya berani jujur di manapun tempatnya dan dalam kondisi bagaimanapun.
Walaupun kejujuran itu menyakitkan dirinya sendiri, dan Jokowi justru bungkam saat ditanya para pewarta soal kasus itu saat dirinya melakukan verifikasi kekayaan di KPK.
"Kenapa tidak menyatakan saja apa adanya. Di satu sisi katanya sudah lapor, ternyata belum lapor. Saya meminta dengan hormat, agar jujur lah, kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur jujur jujur, maka jujur lah. Kalau tidak jujur sangat tidak baik," tegas Margarito.
Selain itu, lanjutnya, seorang pemimpin juga harus berani mengklarifikasi apa yang diberitakan. Termasuk sosok pemimpin yang baik adalah berani mengakui lawannya jika memang lawan tersebut betul-betul hebat.
"Seorang pemimpin itu harus berani mengklarifikasi dan berkata jujur walaupun kadang pahit bagi dirinya. Bilang secara terbuka, kenapa dia ngeles-ngeles seperti itu, berikan penjelasan," paparnya.
"Ada apa dengan Jokowi ini, harus jujur dan jujur. Jangan setengah-setengah, pemimpin itu tak pernah takut pada kejujuran, itu baru kejujuran. Sekalipun memukul diri sendiri, berani berkata," tandasnya.
Seperti yang diketahui, Ahok mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan soal kasus bus tersebut. "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.
Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan jika ia telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta ke KPK.
"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.(fid) (ahm)
JAKARTA- Ratusan mahasiswa dan pemuda yang menamakan
dirinya Lingkaran Pemuda Pemerhati Uang Rakyat (LUHUT) menggelar aksi
unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Massa meminta KPK untuk memeriksa Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo. "KPK harus berani memeriksa Gubernur DKI, Joko Widodo. Karena dia yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus korupsi itu," ujar Koordinator LUHUT, Saut Martin, di lokasi, Jumat (20/6/2014).
Saut menambahkan, beredarnya transkrip dugaan perbincangan Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arif membuktikan bahwa Kejaksaan agung sudah tak mampu lagi menuntaskan kasus korupsi "Busway karatan".
"Kejadian ini jelas membutuhkan lembaga superior seperti KPK harus benar-benar turun tangan menuntaskan kasus korupsi tersebut. KPK tidak boleh tinggal diam. KPK sebagai lembaga superior yang dibentuk melalui Undang-Undang harus segera ambil alih kasus ini," ungkapnya.
Oleh karena itu dia mendesak agar KPK tidak melindungi Jokowi terkait dugaan korupsi proyek BKTB. "KPK harus segera ambil alih kasus ini,"tegasnya.
Di sela-sela aksi, massa juga melakukan aksi pelemparan telur busuk dan pembakaran foto Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sejumlah polisi juga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
Selain nilainya yang besar, kasus itu menyangkut kepentingan warga ibukota. “Ini persoalan besar, menyangkut jutaan orang yang diangkut dengan TransJakarta. Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab,” ujar Didik, Senin (30/6) .
Seperti diberitakan sebelumnya, saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juni lalu, Jokowi mengatakan sudah menyerahkan dokumen terkait korupsi bus Transjakarta karatan ke KPK.
Pada Jumat (25/6) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap bahwa Pemprov DKI tidak pernah menyerahkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus itu. Pernyataan Ahok diperkuat jubir KPK, Johan Budi.
“Kalau laporan itu tidak ada, berarti kan Jokowi bohong,“ ucap Didik.
Menurutnya, KPK harus segera mengambil alih kasus korupsi bus TransJakarta yang sudah ditangani Kejaksaan Agung selama setahun terakhir itu. Selain mempercepat prosesnya, pengambilalihan itu agar tidak memperkuat adanya dugaan miring.
“Magnitude dari masalah ini besar. Harus diselesaikan KPK,” tegas Didik.
Sebelumnya, Jokowi sangat kooperatif dengan KPK. Saat gitar Metallica pemberian pengusaha Jonathan Lee dianggap gratifikasi, mantan wali kota Solo itu berinisiatif menyerahkannya kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Begitu pun dengan kacamata merk Hawker pemberian pembalap Moto GP Jorge Lorenzo. Tetapi untuk kasus korupsi Transjakarta, Jokowi memilih bungkam.
“Jokowi tidak mungkin tidak terlibat. Dia pasti terlibat dalam pengambilan keputusan,” ucap Didik. [rok]
Jawaban Jokowi soal Bus Transjakarta Tak Etis
Joko Widodo (Foto: Okezone)
JAKARTA- Pernyataan berbeda yang dilontarkan dua pemimpin Jakarta soal kasus bus Transjakarta dinilai tak etis.Pasalnya, pernyataan Gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim dirinya telah melapor ke KPK terkait dugaan korupsi Bus TransJakarta dibantah oleh wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) dan juru bicara KPK Johan Budi.
"Itu sesuatu tak etis. Sebagai capres tindakan Pak Jokowi tidak etis, karena senang atau tak senang, dia belum jadi presiden dan masih berjuang menjadi presiden," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Makasar, Margarito Kamis, Sabtu (28/6/2014).
Karenanya, Margarito menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi kasus Bus Transjakarta. Margarito menjelaskan, sikap pemimpin seharusnya berani jujur di manapun tempatnya dan dalam kondisi bagaimanapun.
Walaupun kejujuran itu menyakitkan dirinya sendiri, dan Jokowi justru bungkam saat ditanya para pewarta soal kasus itu saat dirinya melakukan verifikasi kekayaan di KPK.
"Kenapa tidak menyatakan saja apa adanya. Di satu sisi katanya sudah lapor, ternyata belum lapor. Saya meminta dengan hormat, agar jujur lah, kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur jujur jujur, maka jujur lah. Kalau tidak jujur sangat tidak baik," tegas Margarito.
Selain itu, lanjutnya, seorang pemimpin juga harus berani mengklarifikasi apa yang diberitakan. Termasuk sosok pemimpin yang baik adalah berani mengakui lawannya jika memang lawan tersebut betul-betul hebat.
"Seorang pemimpin itu harus berani mengklarifikasi dan berkata jujur walaupun kadang pahit bagi dirinya. Bilang secara terbuka, kenapa dia ngeles-ngeles seperti itu, berikan penjelasan," paparnya.
"Ada apa dengan Jokowi ini, harus jujur dan jujur. Jangan setengah-setengah, pemimpin itu tak pernah takut pada kejujuran, itu baru kejujuran. Sekalipun memukul diri sendiri, berani berkata," tandasnya.
Seperti yang diketahui, Ahok mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan soal kasus bus tersebut. "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.
Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan jika ia telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta ke KPK.
"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.(fid) (ahm)
Korupsi Bus Transjakarta, KPK Didesak Periksa Jokowi
JAKARTA- Ratusan mahasiswa dan pemuda yang menamakan
dirinya Lingkaran Pemuda Pemerhati Uang Rakyat (LUHUT) menggelar aksi
unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa meminta KPK untuk memeriksa Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo. "KPK harus berani memeriksa Gubernur DKI, Joko Widodo. Karena dia yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus korupsi itu," ujar Koordinator LUHUT, Saut Martin, di lokasi, Jumat (20/6/2014).
Saut menambahkan, beredarnya transkrip dugaan perbincangan Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arif membuktikan bahwa Kejaksaan agung sudah tak mampu lagi menuntaskan kasus korupsi "Busway karatan".
"Kejadian ini jelas membutuhkan lembaga superior seperti KPK harus benar-benar turun tangan menuntaskan kasus korupsi tersebut. KPK tidak boleh tinggal diam. KPK sebagai lembaga superior yang dibentuk melalui Undang-Undang harus segera ambil alih kasus ini," ungkapnya.
Oleh karena itu dia mendesak agar KPK tidak melindungi Jokowi terkait dugaan korupsi proyek BKTB. "KPK harus segera ambil alih kasus ini,"tegasnya.
Di sela-sela aksi, massa juga melakukan aksi pelemparan telur busuk dan pembakaran foto Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sejumlah polisi juga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar