Terbaru! 5 Fakta 'Sandiwara' Setya Novanto di RS, No 1 Minta Diperban, No 3 Tercyduk Berdiri

Selasa, 3 April 2018 07:38

Setya Novanto

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan kasus merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dengan terdakta dokter Bimanesh Sutarjo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/4/2018).
Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi mulai dari perawat hingga petugas keamanan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
Keterangan saksi mengungkap sejumlah kejanggalan saat Setya Novanto masuk RS Medika Permata Hijau setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, Kamis (16/11/2017) lalu.

Tribunnews.com merangkum sejumlah fakta menarik berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, Senin (2/4/2018).
1. Teriak kapan diperban
‎Dua saksi yang dihadirkan Jaksa dalam sidang, Senin (2/4/2018), Indri Astuti dan Nurul Rahmah Nuari yang bertugas sebagai perawat.
Keduanya menceritakan detail tindakan medis yang diberikan saat merawat Setya Novanto di kamar 323, lantai 3 ruang VIP rumah sakit Medika permata Hijau saat itu.
Menurut Indri, tubuh Setya Novanto rapat tertutup selimut biru saat datang ke rumah sakit dan mukanya hanya terlihat sedikit.

"Di ruangan, pasien diam saja, merem. Saya instruksikan untuk diangkat dari brancar ke tempat tidur. Seprei digunakan untuk mengangkat. Saya dan Nurul bagian kepala, lalu driver Roni dan sekurity di bagian kaki," kata saksi Indri menceritakan saat Setya Novanto dirawat di VIP.
Lanjut menurut Indri, driver dan sekurity keluar meninggalkan ruangan.
Lalu dokter Bimanesh masuk memeriksa pasien.
Saat itu, karena pasien lemas, dokter Bimanesh memerintahkan untuk dipasang oksigen.
"Di ruang VIP tidak ada alat medis, jadi Nurul yang ambil oksigen di ruang perawatan. Saat dokter Bimanes periksa pasien memang ada luka-luka besetan di tangan kiri, siku dan dahi. Saya ganti selimut pasien tapi baju pasien belum diganti," tutur Indri.
‎
Masih menurut Indri, selesai memeriksa Setya Novanto, dokter Bimanesh keluar ruangan.
Beriringan Indri mengikuti dari belakang.
Kala itu, dokter Bimanes memerintahkan Indri agar infus tidak dipasang, melainkan hanya ditempel di tangan Setya Novanto.
Merespon perintah itu, Indri mengaku kaget.
Namun dia tidak mengindahkan perintah dokter Bimanesh.
Indri lanjut mengambil alat rekam jantung dan memeriksa jantung Setya Novanto.

"Saya masuk lagi ke ruangan, saya minta izin, pak kancing bajunya saya buka ya. Saya mau rekam jantung, bapak itu (Setya Novanto) diam saja, matanya masih merem. Saya tanya lagi, bajunya sekalian diganti pak? Dia diam saja, ya sudah saya kancing lagi bajunya," terang Indri.
Kemudian hasil rekam jantung diserahkan Indri ke dokter Bimanesh.
‎Indri lanjut mengambil tensi, diikuti dokter Bimanesh.
Di dalam ruangan, dokter Bimanesh mengambil alih alat tensi dan mengatakan pada Setya Novanto, tensinya 180 per 110.
Masih sama, Setya Novanto tidak merespon.
"Lalu tiba-tiba timbul benjolan, dua benjolan di dahi sebesar kuku saya lebarnya. Saya tanya juga ke dokter Bimanes, dok kok ada benjolan. Dokter Bimanes jawab, iya tadi tidak ada, sekarang ada. Pasien tetap diam saja," terang Indri.
"Dokter Bimanesh keluar kamar, saya juga ikut. Belum sampai saya keluar kamar, pasien (Setya Novanto) berteriak. Dia bilang : kapan saya diperban.‎ Saya kaget, refleks langsung balik badan. Kok nada suaranya begitu, agak membentak. Saya jawab : tunggu sebentar pak," singkat Indri.

2. Setya Novanto minta obat merah
Setya Novantosempat meminta obat merah kepada suster Indri Astuti, perawat senior yang merawat Setya Novanto selama di ruang 323 lantai 3, ruang VIP Rumah Sakit Medika Permata Hijau.
Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP dengan terdakwa dokter Bimanes, Senin (2/4/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya tanya ke dokter Bimanesh, dok itu lukanya diperban? Lalu dokter Bimanesh jawab Ya udah diperban aja demi kenyamanan pasien," kata Indri di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Lalu Indri memerintahkan perawat ‎Nurul Rahmah Nuari, untuk menyiapkan betadin, kasa dan obat-obatan lainnya.
Setelah semua siap, Indri dan Nurul lalu memperban luka lecet yang ada di tangan dan siku bagian dalam.
"Saya ke kamar pasien (Setya Novanto), bersihkan luka dengan betadin. Saya dikejutkan kata-kata pasien, dia (Setya Novanto) minta obat merah. Saya makin bingung. Saya jawab ke pasien : obat merah sudah tidak ada di rumah sakit. Saya heran sendiri, kok minta obat merah. Saya lihat, luka lecetnya itu tidak berdarah-darah," tegas Indri.
Indri menambahkan kala itu dia menjawab Setya Novanto, di rumah sakit tidak ada obat merah dengan nada ketus.
Itu karena dia dibuat heran dengan ulah Setya Novanto yang membentak minta diperban hingga minta obat merah.

3. Setya Novanto terpergok bisa berdiri
Setya Novanto diketahui bisa berdiri tegak ketika buang air kecil, Jumat (17/11/2017) pagi.
Kondisi tersebut berbeda ketika Setya Novanto baru masuk ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, pada malam hari 16 November 2017 usai kecelakaan hingga disebut ada benjolan sebesar bakpau di dahinya.
Keterangan tersebut disampaikan perawat RS Medika Permata Hijau, Indri Astuti saat bersaksi untuk terdakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP, dokter Bimanesh Sutarjo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/4/2018).
"Menjelang jam 6 pagi saya mau cek tensi, tapi pasien masih tidur. Dua perempuan yang menemani juga masih tidur, lalu saya keluar," ungkap Indri.
Selang beberapa menit, kemudian Indri kemabali masuk ke kamar.
"Saya melihat bapak itu bisa berdiri tegak buang air kecil di sisi kiri tempat tidur. Sepertinya bapak itu tidak tahu saya masuk karena memang saya pelan sekali buka pintu. Saya bicara, saya bantu pak. Lalu bapak itu sepertinya kaget. Setelah selesai, bapak itu kembali tergeletak ke tempat tidur dengan susah payah," tambah Indri.
Lebih lanjut, Indri juga menyatakan tidak nyaman ‎menangani Setya Novanto karena banyak ditemukan kejanggalan mulai dari minta diperban hingga minta obat merah padahal hanya luka lecet.
Terakhir, Indri juga ‎menyampaikan saat dirinya menggantikan pakaian, Setya Novanto sigap meski matanya tertutup. Menurut Indri, dia tidak menemukan kesulitan saat mengganti baju Setya Novanto.
"Saya ganti bajunya tapi dengan sigap, enggak ada lemes-lemesnya. Tapi dia tetep merem," singkatnya.

4. Masih sadar wifinya terjatuh
Dua security Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Abdul Aziz dan Mansur menjadi saksi di sidang lanjutan dugaan menghalangi penyidikan e-KTP pada Setya Novanto dengan terdakwa dokter Bimanesh, Senin (2/4/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Di hadapan majelis hakim, Abdul Aziz ‎menyatakan saat dibawa ke rumah sakit, mantan Ketua DPR RI itu dalam keadaan sadar tidak pingsan.
Bahkan menurut Abdul Aziz, Setya Novanto masih menyadari wifi, teknologi yang memudahkan seseorang untuk terakses ke internet milik Setya Novanto terjatuh.
"‎Pasiennya tidak pingsan, saya yakin. Wifi dia yang bulat itu jatuh. Dia berkata : Itu tolong wifi saya terjatuh. Lalu Pak Purwadi (security) yang mengambil, diserahkan ke ajudannya," ungkap Abdul Aziz di Pengadilan Tiikor Jakarta.
Lanjut setelah itu, Abdul Aziz hendak membawa Setya Novanto ke IGD.
Namun malah diarahkan ke lantai 3 ruang VIP, kamar 323.
"Karena korban kecelakaan saya mau arahkan ke IGD, tapi disuruh bawa ke VIP lantai 3. Lalu Saya, Roni dan ajudannya naik ke lantai 3," tutur Abdul Aziz.
Kemudian majelis hakim menanyakan soal apakah Setya Novanto sendiri yang menutup mukanya dengan selimut? Hal itu dibenarkan Abdul Aziz.
"Pasien sendiri yang tutup mukanya. Awalnya itu ajudannya hanya tutup selimut di badan saja. ‎Setelah saya antar ke ruang VIP lantai 3, saya bersama driver Roni turun bersama brankar untuk dikembalikan di depan IGD," tambah Abdul Aziz.

5. Jarum untuk anak-anak
Alasan mengapa Setya Novanto diinfus menggunakan jarum anak-anak terungkap di sidang lanjutan terdakwa dokter Bimanesh, Senin (2/4/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menurut kesaksian dari ‎perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Indri Astuti memang dirinya yang menginfus Setya Novanto menggunakan jarum infus berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk anak-anak.
Menurut Indri, awalnya dia mencoba memasang jarum infus di tangan kanan Setya Novanto.
Namun, Indri kesulitan karena kesulitan menemukan vena, atau pembuluh darah.
"Karena vena tidak kelihatan, saya pasang alat. Karena tidak keliatan juga, tangannya saya pukul pakai jari saya," kata Indri.
Merespon tangannya di pukul-pukul, menurut Indri, Setya Novanto merespon dengan menggerakkan tangannya.
Melihat itu, Indri mengaku kaget.
"Saya anggap pasien itu marah sama saya. Saya kaget sekali. Dari situ saya pikir, waduh apa ini," tegas Indri.
Selanjutnya, Indri mengganti jarum infus dengan jarum berukuran kecil yang biasa digunakan anak kecil.
Indri berharap dia bisa lebih mudah menemukan pembuluh darah.
Benar saja, saat itu Indri yang dibantu oleh perawat Nurul Rahmah Nuari‎ dapat menusukkan jarum tepat di pembuluh darah hanya dalam satu kali suntik.
"Saya mau sekali tusuk saya dapat. Alhamdulilah dapat. Setelah itu terpasang, kemudian saya keluar dari kamar," kata Indri.
Menambahkan keterangan Indri, perawat Nurul membenarkan dia membantu memang infus dan menurutnya Setya Novantosempat mengerang kesakitan.
"Saya dengar pasien teriak sakit, hanya itu saja karena kami kesulitan mencari venanya dan tangannya dipukul-pukul," singkat Nurul.
Artikel ini sudah ditayangkan di Tribunnews.com dengan judul Fakta Menarik 'Sandiwara' Setya Novanto di Rumah Sakit: Terpergok Berdiri Hingga Sadar Wifinya Jatuh

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Terbaru! 5 Fakta 'Sandiwara' Setya Novanto di RS, No 1 Minta Diperban, No 3 Tercyduk Berdiri, http://makassar.tribunnews.com/2018/04/03/terbaru-5-fakta-sandiwara-setya-novanto-di-rs-no-1-minta-diperban-no-3-tercyduk-berdiri?page=4.
Editor: Sakinah Sudin

Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Ubah Keputusan Golkar Dukung Jokowi

Rakhmat Nur Hakim

Kompas.com - 18/07/2017, 05:57 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Rapimnas Partai Golkar, Balikpapan, Senin (21/5/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga berakhir pada tahun 2019.
Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengubah sikap politik partai.
"Dari aspek politik juga tadi dikatakan tidak akan berubah posisi Golkar untuk dukung pemerintahan sekaligus mendukung Jokowi sebagai capres di pemilu 2019 mendatang. Saya kira itu," kata Idrus, di depan kediaman Novanto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017) malam.
Ia mengatakan, dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK hingga tahun 2019 dan mengusung Jokowi pada Pemilu 2019 merupakan amanah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2016 dan 2017.

Idrus memprediksi, ke depannya akan ada dinamika baik di internal maupun eksternal Golkar karena tahun depan sudah memasuki tahun politik.
Meski demikkian, ia yakin semua keputusan politik Rapimnas seperti mengusung kembali Jokowi pada Pemilu 2019 tak akan berubah.
Seluruh kader Golkar, kata Idrus, akan tetap solid memperjuangkan amanah Rapimnas tersebut.
"Insya Allah Partai Golkar akan tetap solid karena Golkar telah memiliki sistem di mana seluruh fungsi telah dibagi habis oleh Ketua Umum yang terpilih di dalam forum Munas dan telah dibagikan seluruh fungsi partai kepada masing-masing personel yqng ada di DPP," papar Idrus.
"Kepada seluruh kader di Indonesia tetap dalam keadaan tenang, mari kita ciptakan solidaritas sehingga kita bisa sama-sama menghadapi apa yang dihadapi oleh ketua umum," lanjut Idrus.

Tersangka kasus e-KTP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.
Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Ia disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dinamika 5 Hari Komjen Budi, Jadi Calon Kapolri Lalu Tersangka Korupsi

Rabu, 14/01/2015 07:18 WIB, Fajar Pratama - detikNews

Calon Kapolri Tersangka

Jakarta - Lima hari terakhir ini menjadi dinamika yang naik turun bagi Kalemdikpol Polri Komjen Budi Gunawan. Awalnya dia melambung lantaran menjadi calon tunggal Kapolri, belakangan dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Bukan tidak mungkin status tersangka tersebut nantinya bisa membatalkan pencalonan Komjen Budi sebagai Kapolri. Berikut kronologi dinamika lima hari Komjen Budi yang awal dan akhirnya begitu kontras itu:

Calon Kapolri Tersangka

Jumat (9/1) petangKabar gembira itu datang bagi Komjen Budi. Presiden Jokowi mengajukan namanya sebagai calon tunggal Kapolri.Jokowi meneken Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 tersebut tertanggal 9 Januari 2015. Perihal: pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.Isinya meminta persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan Menjadi Kapolri yang baru dan memberhentikan Jenderal Sutarman. 
 Sabtu (10/1)-Minggu (11/1)
           
Muncul pro dan kontra atas
penunjukan Komjen Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Apalagi KPK menyatakan tidak dilibatkan dalam penunjukan itu.

Pada saat itu, KPK sebetulnya sudah memberikan kode, mengenai posisi Komjen Budi terkait kasus rekening gendut yang tengah diselidiki.  "‎Yang sudah jadi menteri saja kita tangani kok. Kita tidak akan diskriminasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers bersama pegiat antikorupsi yang khusus membahas mengenai penunjukan Budi Gunawan.

Selain pegiat antikorupsi, berbagai kalangan juga ikut mengkritisi langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Budi. Meski begitu tak sedikit pula yang membela Jokowi.

• detikNews
• Berita

Rabu, 14/01/2015 07:18 WIB

Senin (12/1)Surat Jokowi terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu kemudian dibacakan dalam sidang paripurna perdana DPR usai reses. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2014-2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015). Sebelum pidato pembukaan sidang, Fahri membacakan surat yang masuk dari Presiden.

"Surat R-01/pres/01/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut nomor surat itu di sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015).

Untuk hal yang tak disetujui, biasanya anggota DPR akan melakukan interupsi di paripurna. Anggota DPR biasanya semangat melancarkan protes di paripurna, sebab rapat itu, apapun agendanya, selalu disorot banyak media.

Namun tak ada interupsi untuk penunjukkan Komjen Budi. Anggota DPR diam, seolah telah memberi restu kepada Jenderal Bintang Tiga yang pencalonannya ditolak oleh ICW itu. Padahal, biasanya kebijakan Presiden Jokowi yang menuai penolakan di publik akan dilahap oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Jokowi akan langsung dikritik, diserang habis-habisan.Fajar Pratama - detikNews

Selasa (13/1)'Arah angin' seketika berubah pada hari Selasa-nya. KPK mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dengan jeratan pasal suap dan gratifikasi. Diduga Budi menerima transfer dari sejumlah pihak saat masih menjabat sebagai Kabiro Pembinaan Karir Polri.

KPK menyatakan, Budi sudah dilabeli tanda merah saat nama jenderal bintang tiga itu diberikan Jokowi bersama para kandidat anggota kabinet, pada Oktober lalu, untuk dilacak rekam jejaknya. Budi mendapat label merah karena berpotensi kuat bisa menjadi tersangka.

Budi yang dijerat dengan pasal yang memiliki ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara, menuding KPK bermanuver terkait penetapan tersangka ini. Sedangkan pihak Istana masih belum memberikan tanggapan atas penetapan tersangka si calon tunggal Kapolri ini.

Bola Panas” ala Jokowi ....Lempar 'Bola Panas' ke KPK......Jokowi Hampir Lakukan "Gol Bunuh Diri"

Jokowi Hampir Lakukan "Gol Bunuh Diri"

Sabtu, 17 Januari 2015 | 14:14 WIB

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Didi Irawadi Syamsuddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan kepala Polri mendapat tanggapan positif. Jokowi dinilai bertindak tepat dengan tidak terburu-buru mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Keputusan itu diambil karena Jokowi menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan Budi.
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan bahwa Jokowi hampir saja melakukan kesalahan fatal apabila dalam waktu cepat memutuskan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Jokowi hampir lakukan gol bunuh diri. Bayangkan kalau Kapolri kita sebagai tersangka, kewibawaan presiden dan para petinggi Polri dipertanyakan," ujar Didi saat dalam sebuah diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Menurut Didi, tekanan dari publik yang cukup besar akhirnya mampu menyadarkan Jokowi untuk tidak terburu-buru melantik Budi. Jika tetap diteruskan, maka hal itu dapat merusak nama besar kepolisian dan terutama Presiden, yang sejak masa kampanye selalu menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Meski demikian, menurut Didi, seharusnya keputusan penundaan tersebut sudah dilakukan sejak lama. Paling tidak, penundaan dilakukan tak lama setelah penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK atau sebelum dibahas di DPR.
Pada Jumat (16/1/2015) malam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan penundaan pelantikan Budi sebagai Kapolri baru. Jokowi ingin menunggu proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan.
Selain itu, Jokowi juga menerbitkan keputusan presiden. Keppres tersebut berisi pemberhentian Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatan sebagai Kapolri dan penugasan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. 

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Calon Kapolri Budi Gunawan Jadi Tersangka KPK

Penulis	: Abba Gabrillin
Editor	: Laksono Hari Wiwoho

Ada 41 komentar untuk artikel ini

33 komentator

• 

  Alin CH

  Minggu, 18 Januari 2015 | 03:41 WIB

  Jkw naikkan BBM, mafia migas stress sebagian angg dewan protes. Jkw turunkan BBM, penimbun BBM bangkrut biaya opersional biaya kurir, Jkw tenggelamkan kapal ilegal fishing tdk sedikit angg dewan kritik. Ajaibnya kala Jkw calonkan seorg tersangka koruptor lo angg dewan ko malah ndukung. Piye to???
  

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

  • 

    Alin CH

    Minggu, 18 Januari 2015 | 03:45 WIB

    jgn2 ini jurus Abunawas untuk mengetahui siapa kawan & lawan? Apa yg diharapkan sebagian anggota dewan yg terhormat. Salut pd Demokrat "SBY".
    

    Tanggapi Komentar

    Laporkan Komentar

    Skor: 0

    0 0

• 

  Suyono Apol

  Minggu, 18 Januari 2015 | 02:53 WIB

  Yang penting adalah skor akhir. Dalam suatu pertandingan tidak perlu clean sheet, yang penting menang, tahu? Dan akhirnya, paling penting adalah dapat trofi.
  

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 

  Tan Po Wang

  Sabtu, 17 Januari 2015 | 23:52 WIB

  Bersatu kembali dengan pemerintah Jokowi, berantas terus KKN . Jangan mau diadu domba dengan Jokowi oleh pihak ke tiga !
  

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 

  Tan Po Wang

  Sabtu, 17 Januari 2015 | 23:49 WIB

  Hayo KPK ! Buktikan secepat2nya keterlibatan BG dg. kasus2 korupsi , secepat mungkin , jangan seperti kéong ! Jika benar, tangkap dia ...beres, Jokowi akan tarik pencalonan dia sbg. Kapolri ! Jika salah, minta maaf kpd. rakyat dan perbaiki nama BG !
  

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 

  Vina

  Sabtu, 17 Januari 2015 | 23:43 WIB

  Bagi penggemar Poker Online... Buruan Gabung di www.dragonpoker88.com.. raih Jackpot Hingga Ratusan juta Rupiah.. Poker Online tanpa Robot ( player vs Player ) Dengan begitu Anda Dapat saling adu Teknik Bermain dangan Teman Anda sendiri. Ada juga Bonus Referal dari kami bagi Anda yang mengajak teman
  

  

ICW: Jokowi Lempar 'Bola Panas' ke KPK

Sabtu, 17 Januari 2015, 04:30 WIB Antara/Andika Wahyu

Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan Presiden Joko Widodo melempar "bola panas" ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunda pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan, bukan membatalkan, sebagai kepala Kepolisian RI.

"Kini 'bola panas' ada di KPK untuk membuktikan ketidakwajaran rekening Budi Gunawan. KPK harus bekerja keras untuk membuktikan dan menegakkan hukum," kata Ade Irawan dihubungi di Jakarta, Jumat (16/1).

Ade mengatakan saat bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, Samad menyatakan bahwa tersangka yang ditetapkan oleh komisi tersebut selama ini selalu terbukti bersalah dan tidak pernah lolos. Karena itu, kini KPK harus bekerja keras membuktikan penyelewengan yang dilakukan Budi Gunawan.

Menurut Ade, saling lempar "bola panas" dari DPR kepada Presiden hingga akhirnya ke KPK sebenarnya tidak perlu terjadi apabila sejak awal pemilihan kapolri meminta masukan dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Namun, kini nasi sudah menjadi bubur. Yang penting saat ini semua pihak harus mendukung KPK dan menjaga agar tidak ada konflik antara KPK dengan Polri. KPK, Polri dan kejaksaan seharusnya sejalan dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam. Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman dari jabatan kapolri.

Untuk mengisi jabatan tersebut, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas kapolri. Sebelumnya, Komisi III DPR setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan telah menyetujui Komjen Polisi Budi Gunawan yang diajukan sebagai calon tunggal kapolri secara aklamasi. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak hadir dalam rapat yang menyetujui pencalonan Budi Gunawan.

Redaktur : Bilal Ramadhan

Sumber : Antara

Permainan “Bola Panas” cerdik ala Jokowi untuk Trunojoyo-1 ?

Para pendukung Jokowi yang berpikiran logis pasti terperangah tidak percaya saat Jokowi mengajukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Trunojoyo-1.
Di mata ICW dan masyarakat anti korupsi, BG adalah figur monster yang menghantui mimpi buruk. Saat bersamaan, Polri sendiri merupakan institusi yang terkenal korup. Bagaimana mungkin Jokowi akan memberantas korupsi di Indonesia sementara “ujung tombak” penegakan hukumnya adalah institusi Polri yang korup dan dipimpin oleh pemimpin yang disinyalir juga korup?
Pertanyaan ini jelas ada dalam benak semua kita. Apalagi saat mengajukan Kapolri justru Jokowi tidak meminta pertimbangan resmi dari KPK. Ini jelas fatal. Lha wong memilih menteri saja minta pertimbangan KPK, kok ini milih Kapolri yang jelas-jelas institusi “ujung tombak” pemberantasan korupsi malah tidak libatkan KPK? Apakah karena BG itu amat dekat dengan Mega dan Mega inginkan BG jadi Kapolri sehingga Mega TIDAK inginkan Jokowi berkonsultasi dulu dengan KPK untuk ajukan BG? Logis memang Mega tidak ingin melibatkan KPK atau PPATK karena sangat mungkin pasti akan di-“stabilo” merah. Hanya kalau ke DPR itu perintah UU yang harus dilaksanakan. Bagi Mega sendiri, jika saja DPR bisa di-“bypass” tanpa melanggar UU pasti akan minta Jokowi melakukannya.
Menurut saya, BETUL itu penjelasannya. Jokowi langsung iyakan BG untuk diajukan jadi calon tunggal Kapolri untuk memenuhi permintaan Mega. Tapi benarkah dengan begini berarti Jokowi itu “boneka”-nya Mega?
Hmm… entar dulu menuduh Jokowi “boneka”-nya Mega dalam konteks ini. Bisa jadi Jokowi sedang bermain “bola panas” secara cerdik menggocek gawang! Mari kita pahami realitasnya:
Jokowi itu tidak punya dukungan penuh dari Partai Pendukung. PDIP itu tidak sepenuhnya di bawah Jokowi. PDIP itu di bawah Mega. Golkar yang partainya JK malah justru oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Sementara KMP menguasai Parlemen. Birokrasi juga „enggan“ dekat dengan Jokowi karena banyak kebijakan Jokowi mengganggu „zona nyaman“ para pejabat birokrat. Di titik ini secara realitas jika Jokowi BERANI menentang maunya Mega dengan menolak BG maka ini „harakiri“ politik! Menentang Mega dalam konteks ini adalah keputusan bunuh diri dari sudut politik.
Ingat, kita semua tahu bahwa Mega itu punya jejak rekam buruk tentang BLBI yang saat ini sedang dikotak-katik KPK. Sangat mungkin Mega benar-benar butuh BENTENG yang melindunginya yaitu Kapolri yang siap sikat habis pihak-pihak yang berani otak-atik BLBI. Di titik ini bagi saya, Jokowi cukup cerdas untuk berkelit dalam situasi sulit dengan pilihan-pilihan sulit.
Jadi langkah yang dilakukan Jokowi justru langsung membuat BG sebagai calon tunggal untuk diajukan ke DPR, sangat mungkin langkah yang cerdik. Ini malah jauh lebih menguntungkan posisi Jokowi dari pada menentang maunya Mega. Memang akibatnya, keputusan ini dikecam masyarakat. Masyarakat pun menolak. KMP pun mulai bereaksi keras. Akibatnya, KMP di DPR akan habis-habisan menguliti koreng dan bau busuk yang melekat pada kredibilitas BG. Jika benar kredibilitas BG penuh kotoran nanah, karena kenyang dengan rekening busuk gendutnya, maka pasti KMP akan kuliti itu rame-rame di depan publik. Jadilah, akhirnya DPR akan menolak BG. Tidak cuma menolak bahkan mungkin mempermalukan.
Justru ini yang dimaui Jokowi. BG DTOLAK dan yang menolaknya bukan Jokowi melainkan DPR. Akibatnya, Mega hanya bisa melongo. Setelah itu, saat Jokowi diminta kembali mengajukan calon Trunojoyo-1 maka dia pilihlah Jenderal Polri yang paling bersih dari yang ada serta sangat mungkin akan libatkan KPK, PPATK dan Lembaga Audit Anti Korupsi yang kredibel lainnya. Jadilah, Jokowi akan memilih Kapolri pilihannya tanpa harus bermusuhan dan menyakiti Mega. Biar bagaimana pun Jokowi butuh dukungan Mega untuk kestabilan politiknya.
Tapi anda pasti anggap keputusan ini adalah “permainan berbahaya”.
Jawabnya: IYA ini permainan “bola panas” yang berbahaya. Paling tidak ini resiko yang akan terkait:
Satu, Jokowi saat ini dikecam oleh masyarakat sebagai Presiden yang tidak punya komitmen serius memberantas korupsi sesuai dengan janji kampanyenya. Hanya di mata saya, resiko ini adalah resiko terkecil buat Jokowi. Toh jika ke depan Jokowi bisa buat program yang baik maka masyarakat lupa. Suka atau tidak suka seperti inilah realitas di masyarakat yang Jokowi amat paham memaknainya.
Keputusan diatas lebih kecil resiko politiknya dari pada Jokowi menolak keinginan Mega yang membuat Jokowi bisa kehilangan dukungan politik di Parlemen. Kehilangan dukungan dari Mega adalah kiamat politik buat kestabilan pemerintah Jokowi.
Dua, Jokowi berkeyakinan KMP dan DPR pasti menolak BG. Jokowi sadar jejak rekam BG amat buruk. Jadi, mosok KMP dan DPR akan setujui BG jadi Kapolri? Bisa habis kredibilitas KMP dan DPR di mata publik. Tampaknya itu yang ada di keyakinan Jokowi sehingga dia berkompromi dengan maunya Mega untuk ajukan BG sebagai calon tunggal.
Masalahnya, jika ternyata KMP juga opportunis sehingga BG diloloskan jadi Kapolri maka cilaka semua rakyat Indonesia ini. Cilaka betul jika sinyalamen ICW benar bahwa BG adalah pemilik rekening gendut dan dia bagian dari masalah korupsi tetapi justru malah jadi Kapolri.
Jokowi mungkin selamat dari kritikan publik karena bisa berlindung toh DPR sudah melakukan „fit and proper test“ dan BG dinilai layak jadi Kapolri. Jadi, Jokowi jelas selamat dari tuduhan buruk karena sudah dapat persetujuan DPR. Tinggal para pegiat anti korupsi yang gigit jari jika memang BG itu kredibilitasnya tidak bersih serta justru disetujui jadi Kapolri.
Kedua alasan diatas inilah yang saya katakan Jokowi sedang memainkan „bola panas“. Permainan ini membutuhkan kecerdikan tapi dengan resiko yang juga amat riskan.
PS. – Tambahan catatan kaki:

Menurut saya kejadian Putin di Rusia menarik untuk simak dalam konteks Jokowi di Indonesia:
Saya kasih contoh Presiden Putin Rusia. Dia naik jadi Presiden karena dukungan Boris Yeltsin secara politik, meskipun secara pemilu berdasarkan suara rakyat. Nah saat Putin jadi Presiden maka rakyat Rusia dan negara Rusia maju. Dia bekerja untuk rakyatnya. Sebagian besar Rakyat Rusia sepakat bilang Putin bekerja untuk Rakyat dan untuk bangsa Rusia. Anda tahu apa yang TIDAK pernah dilakukan Putin?
Jawabnya: Mengotak-atik Korupsi masa lalu yang pernah dilakukan oleh Boris Yeltsin dan keluarganya. Itu dilindungi Putin. Anda bisa bayangkan padahal Yeltsin sudah tidak punya kekuatan apapun, Putin yang terkenal sebagai pemimpin keras dan tegas dunia pun enggan untuk mengganggu Yeltsin dan mau pasang badan melindungi Yeltsin. Bisa anda bayangkan dengan posisi Jokowi dan Mega? Yeltsin yang sudah tidak punya posisi apapunya saja, Putin cukup takut mengotak-atik Yeltsin, apalagi dalam konteks Jokowi dengan Mega yang notabene Mega masih berkuasa dan penentu penting stabilitas politik.

Menurut saya pribadi, konteks hubungan Putin dan Yeltsin terutama pada periode pertama kepemimpinannya amat menarik untuk memahami konteks hubungan Jokowi dan Mega.

Dari Tepian Lembah Sungai Elbe

DPR Laporkan Dugaan Korupsi Jokowi ke KPK

Rabu, 15 Oktober 2014 - 14:35 wib | Qur'anul Hidayat - Okezone

KPK membeberkan barang bukti korupsi

JAKARTA - DPR sudah melaporkan dugaan korupsi oleh Presiden terpilih Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengklaim laporan itu tak bermuatan politis.

"Ini laporan masyarakat, ya saya sampaikan ke lembaga terkait (KPK)," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Menurut Fadli, KPK perlu mendalami laporan dari masyarakat tersebut. "Masalah valid tidaknya itu harus dikaji, harus didalami data-data tersebut," tegasnya.

Jika komisi di DPR sudah terbentuk, laporan dugaan korupsi Jokowi juga akan diserahkan ke Komisi III sebagai rekomendasi. Dia menilai, langkah DPR membawa laporan itu ke KPK adalah wajar.

"Ini biasa saja, langkah normal terhadap pelaporan yang harus ditindaklanjuti," tandasnya. (trk)

Mantan Sekda Solo Buka Topeng Jokowi

 

Mantan Sekretaris Daerah Kota Solo Supradi Kertawamenwai dan Mantan Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) - (foto: youtube) Rabu, 2 Juli 2014 | 13:54 WIB 

NILAHCOM, Jakarta - Mantan Sekretaris Daerah Kota Solo Supradi Kertawamenwai blak-blakan soal Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu yang dibongkar soal APBD Kota Solo saat Jokowi memimpin atau sebelum Jokowi menjadi Gubernur DKI pada 2012.

"Salah satu staf di balai kota, dia nyimpen dana pemda di rekening pribadinya, angka ini saya ketahui justru dari pemeriksaan BPK," ujarnya dalam wawancara dengan tvOne, Selasa (1/7/2014).
Ia menjelaskan besaran dana itu Rp 6 miliar. Kejanggalan itu sudah diberitakan media lokal.
Setelah diungkapkan media, Supradi mengaku bertemu dengan Jokowi sebagai wali kota dan FX Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota."Waktu itu juga minta pendapat, (saya katakan) besok juga orang itu pecat," ujarnya.

Ia menjelaskan dirinya juga sebagai ketua tim anggaran. Jika tidak ada hukuman pemecatan, publik bisa menilai dirinya kongkalikong dengan oknum tersebut."Nyatanya tidak dipecat, hanya digeser-geser. Saya merasa dizalimi. Saya menyakini itu atas izin wali kota. Mustahil seorang staf menyimpan rekening sejumlah itu," imbuhnya.Ia menegaskan tidak benar Jokowi disebut jujur, bersih. Sosok sederhana yang belakangan ini digembar-gemborkan hanyalah pencitraan. "Saya katakan Jokowi munafik," imbuhnya.

Benarkah Jokowi korupsi trans Jakarta? jawaban jokowi tak etis

Terungkap Bohong, Jokowi Akhirnya Bungkam

www.inilah.comon

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)

Oleh: Indra Hendriana

Kamis, 26 Juni 2014 | 15:05 WIB

• Jokowi: Jangan Percaya Hasil Survei Capres
• Jokowi Capres Paling Banyak Utang
• Think Big, Luis Pinto dan Prabowo
• Fitnah, Iklan Jokowi-JK Dilaporkan ke Bawaslu
• JK tak Memahami Makna Revolusi Mental

INILAHCOM, Jakarta - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) bungkam, saat ditanya mengapa ia tidak melaporkan kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan oleh wartawan, ia bersedia menjawab.

Hal itu terjadi saat Jokowi meladeni wartawan yang mewawancarainya, usai ia memberikan klarifikasi harta kekayaan ke KPK terkait Pilpres. Saat itu, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal harta kekayaannya, hingga perseteruan antara Ahok dan Menpora Roy Suryo terkait rekomendasi alih fungsi Stadion Lebak Bulus untuk Depo MRT dan Taman BMW.

Namun saat ditanya mengapa ia tidak melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus ke KPK, Jokowi hanya diam. Padahal sebelumnya Jokowi rajin melapor ke KPK, jika menerima hadiah seperti gitar Metallica dan helm dari Rossi.

Berkali-kali wartawan menyinggung mengapa ia tidak melaporkan kasus itu ke KPK, Jokowi tetap memilih mengunci mulutnya. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Gubernur (non aktif) DKI Jakarta itu.

Jokowi juga tidak memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Banteng Keadilan Rakyat (BAKAR) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Puluhan massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung KPK menuding Jokowi telah berbohong terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta.

"Jokowi bohong, jokowi belum parnah melapor ke KPK," teriak masa aksi di depan Gedung KPK saat Jokowi tengah memberi keterangan usai klarifikasi.

Sebelumnya, Jubir KPK,Johan Budi SP memastikan jika pihaknya belum pernah sekalipun menerima laporan soal dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta dari Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun dari Pemprov DKI Jakarta.

"Tidak pernah," ucap Johan Budi, Selasa (17/6/2014) lalu.

Senada dengan pihak KPK, Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memastikan Jokowi belum pernah melaporkan kasus bus Transjakarta kepada KPK. "Pak Jokowi enggak pernah lapor KPK (soal kasus Bus Transjakarta). Enggak ada surat resminya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta belum lama ini.

Namun, Jokowi mengungkapkan, bahwa dirinya sudah melaporkan dugaan korupsi bus TransJakarta ke KPK. Hal tersebut tentunya bertolak belakang pernyataan yang disampaikan pihak KPK dan plt Gubernur.

"Waktu ada berita mengenai bus transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014) lalu.

Dikatakan Jokowi, dirinya sebagai Gubernur DKI saat itu hanya memberikan persetujuan pada sebuah kebijakan. Sedangkan untuk penggunaan dan alokasi anggaran, sepenuhnya dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang saat itu dijabat Udar Pristono.

"Kalau saya perintahkan untuk membeli sabun yang wangi, tapi yang datang sabun colek yang tidak wangi. Nah, yang tidak benar yang mana? Yang nyuruh atau yang beli itu? Begitu kira-kira gambaran kasarnya," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kejaging telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.

Dalam proyek senilai Rp 1,5 triliun tersebut, Kejaksaan juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yakni Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto.[bay]

Jokowi Wajib Laporkan Kasus Korupsi Transjakarta

www.inilah.comon

20

Pengamat politik Didik J. Rachbini - (Foto: inilahcom)

Oleh:- Senin, 30 Juni 2014 | 22:54 WIb

• Jokowi Tak Jujur Soal Upah Buruh DKI
• Kesatria NU: Sakitnya JK Teguran dari Tuhan
• Jokowi-JK Menang Ancam Trah Soekarno
• Jadi Capres, Warga Betawi Merasa Dikhianati Jokowi

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Didik J. Rachbini mengatakan sebagai orang nomor satu di Jakarta, Joko Widodo berkewajiban melaporkan kasus dugaan korupsi bus TransJakarta.

Selain nilainya yang besar, kasus itu menyangkut kepentingan warga ibukota. “Ini persoalan besar, menyangkut jutaan orang yang diangkut dengan TransJakarta. Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab,” ujar Didik, Senin (30/6) .

Seperti diberitakan sebelumnya, saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, 12 Juni lalu, Jokowi mengatakan sudah menyerahkan dokumen terkait korupsi bus Transjakarta karatan ke KPK.

Pada Jumat (25/6) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap bahwa Pemprov DKI tidak pernah menyerahkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus itu. Pernyataan Ahok diperkuat jubir KPK, Johan Budi.

“Kalau laporan itu tidak ada, berarti kan Jokowi bohong,“ ucap Didik.

Menurutnya, KPK harus segera mengambil alih kasus korupsi bus TransJakarta yang sudah ditangani Kejaksaan Agung selama setahun terakhir itu. Selain mempercepat prosesnya, pengambilalihan itu agar tidak memperkuat adanya dugaan miring.

“Magnitude dari masalah ini besar. Harus diselesaikan KPK,” tegas Didik.

Sebelumnya, Jokowi sangat kooperatif dengan KPK. Saat gitar Metallica pemberian pengusaha Jonathan Lee dianggap gratifikasi, mantan wali kota Solo itu berinisiatif menyerahkannya kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu. Begitu pun dengan kacamata merk Hawker pemberian pembalap Moto GP Jorge Lorenzo. Tetapi untuk kasus korupsi Transjakarta, Jokowi memilih bungkam.

“Jokowi tidak mungkin tidak terlibat. Dia pasti terlibat dalam pengambilan keputusan,” ucap Didik. [rok]

Jawaban Jokowi soal Bus Transjakarta Tak Etis

Sabtu, 28 Juni 2014 23:27 wib | Angkasa Yudhistira - Okezone

Joko Widodo (Foto: Okezone) JAKARTA- Pernyataan berbeda yang dilontarkan dua pemimpin Jakarta soal kasus bus Transjakarta dinilai tak etis.

Pasalnya, pernyataan Gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim dirinya telah melapor ke KPK terkait dugaan korupsi Bus TransJakarta dibantah oleh wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) dan juru bicara KPK Johan Budi.

"Itu sesuatu tak etis. Sebagai capres tindakan Pak Jokowi tidak etis, karena senang atau tak senang, dia belum jadi presiden dan masih berjuang menjadi presiden," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Makasar, Margarito Kamis, Sabtu (28/6/2014).

Karenanya, Margarito menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi kasus Bus Transjakarta. Margarito menjelaskan, sikap pemimpin seharusnya berani jujur di manapun tempatnya dan dalam kondisi bagaimanapun.

Walaupun kejujuran itu menyakitkan dirinya sendiri, dan Jokowi justru bungkam saat ditanya para pewarta soal kasus itu saat dirinya melakukan verifikasi kekayaan di KPK.

"Kenapa tidak menyatakan saja apa adanya. Di satu sisi katanya sudah lapor, ternyata belum lapor. Saya meminta dengan hormat, agar jujur lah, kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur jujur jujur, maka jujur lah. Kalau tidak jujur sangat tidak baik," tegas Margarito.

Selain itu, lanjutnya, seorang pemimpin juga harus berani mengklarifikasi apa yang diberitakan. Termasuk sosok pemimpin yang baik adalah berani mengakui lawannya jika memang lawan tersebut betul-betul hebat.

"Seorang pemimpin itu harus berani mengklarifikasi dan berkata jujur walaupun kadang pahit bagi dirinya. Bilang secara terbuka, kenapa dia ngeles-ngeles seperti itu, berikan penjelasan," paparnya.

"Ada apa dengan Jokowi ini, harus jujur dan jujur. Jangan setengah-setengah, pemimpin itu tak pernah takut pada kejujuran, itu baru kejujuran. Sekalipun memukul diri sendiri, berani berkata," tandasnya.

Seperti yang diketahui, Ahok mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan soal kasus bus tersebut. "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.

Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan jika ia telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta ke KPK.

"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.(fid) (ahm)

Korupsi Bus Transjakarta, KPK Didesak Periksa Jokowi

Jum'at, 20 Juni 2014 17:58 wib | Fahmi Firdaus - Okezone

JAKARTA- Ratusan mahasiswa dan pemuda yang menamakan dirinya Lingkaran Pemuda Pemerhati Uang Rakyat (LUHUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Massa  meminta KPK untuk memeriksa Gubenur DKI Jakarta Joko Widodo. "KPK harus berani memeriksa Gubernur DKI, Joko Widodo. Karena dia yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus korupsi itu," ujar Koordinator LUHUT, Saut Martin, di lokasi, Jumat (20/6/2014).

Saut menambahkan, beredarnya transkrip dugaan perbincangan Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arif membuktikan bahwa Kejaksaan agung sudah tak mampu lagi menuntaskan kasus korupsi "Busway karatan".

"Kejadian ini jelas membutuhkan lembaga superior seperti KPK harus benar-benar turun tangan menuntaskan kasus korupsi tersebut. KPK tidak boleh tinggal diam. KPK sebagai lembaga superior yang dibentuk melalui Undang-Undang harus segera ambil alih kasus ini," ungkapnya.

Oleh karena itu dia mendesak agar KPK tidak melindungi Jokowi terkait dugaan korupsi proyek BKTB. "KPK harus segera ambil alih kasus ini,"tegasnya.

Di sela-sela aksi, massa juga melakukan aksi pelemparan telur busuk dan pembakaran foto Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sejumlah polisi juga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Di BAP, Udar Kenal Michael Bimo Saat Keluar Ruangan Bersama Jokowi

Mantan anggota Tim relawan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Michael Bimo Putranto Selalu dikait-kaitkan dengan kasus bus bekas TransJakarta, Jakarta (12/3). Tempo/Aditia Noviansyah

Created on Friday, 23 May 2014 14:57 Jakarta, GATRAnews - Udar Pristono, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengaku mengenal Michael Bimo Putranto saat keluar dari ruang gubernur DKI Jakarta besama sang big bos, Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika itu, Pak Udar bersama gubernur keluar dari ruangan gubernur, kemudian kebetulan Bimo ada di luar, ini keterangan BAP ya," ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/5).

Petinggi Kejaksaan Agung ini mengatakan, Udar mengakui mengenal Michael Bimo sebagaimana yang tercantum dalam BAP yang dibacanya Kamis kemarin (22/5), namun perkenalannya itu tak ada sangkut pautnya dengan proyek pengadaan Bus TransJakarta dan peremajaan bus angkutan umum reguler tahun anggaran 2013.

"Kemudian dikaitkan juga dengan perkenalan dia melalui Bimo, keterangan Pak Udar kemarin, yang saya baca dari BAP, bahwa betul dia kenal sama Bimo, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan TransJakarta," ucap Basrief.

Sedangkan saat media menyoal soal kesiapan Jokowi memberikan keterangan jika penyidik memanggil orang nomor satu di DKI Jakarta yang tengah menjadi bakal calon presiden yang diiusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Basrief mengatakan, pihaknya belum akan memanggil dan memeriksa Jokowi.

"Berkaitan masalah Udar dengan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri (Jokowi-Red.), jadi sampai dengan kemarin, itu pemeriksaan belum atau boleh dikatakan, tidak menyangkut kepada Pak Jokowi," jawab Basrief.

Ia menegaskan, penyidik belum akan memanggil dan memeriksa Jokowi karena berdasarkan proses penyidikan dan keterangan sejumlah saksi, termasuk tersangka Udar, belum menemukan adanya indikasi mengarah ke Jokowi.

"Itu yang perlu ditegaskan. Jadi itu keterangan daripada Udar sendiri, kemudian dikaitkan juga dengan perkenalan dia melalui Bimo, keterangan Pak Udar kemarin, yang saya baca dari BAP, bahwa betul dia kenal sama Bimo, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan TransJakarta," ujar Basrief.

Sedangkan tim kuasa hukum tersangka Udar dari Eggi Sudjana & Partners mengklaim bahwa perkenalan kliennya dengan Bimo karena dikenalkan oleh Jokowi. Bahkan saat Jokowi hendak blusukan, dia memerintahkan agar Udar dan Bimo melanjutkan pembicaraan.

Adapun testi moni Udar tentang Michael Bimo Putranto yang ditandatanganinya di atas materai tertanggal 17 Mei 2014, sebagai berikut:

"Benar saya (Udar-Red.) mengenal Michael Bimo:

A. Perkanalan saya berawal pada saat saya menghadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melaporkan soal Dinas Perhubungan.

B. Karena gubernur akan kunjungan lapangan, maka Joko Widodo meminta Kadishub untuk melakukan pertemuan lebih lanjut.

C. Pak Bimo melakukan hubungan dengan kami saat melakukan penertiban di Tanah Abang dan berniat membantu meramaikan Pasar Tanah Abang Blok G. Pasar Tanah Abang di mana Pak Bimo bersama-sama pihak lain mendatangkan pembeli-pembeli pada saat pasar Tanah Abang ditinggalkan pedagangnya.

D. Sepengetehuan saya Pak Bimo bekerja di advertising."

Adapun testimoni kedua milik Udar, mengenai dugaan keterlibatan Michael Bimo dalam proyek busway, sebagai berikut:

"A. Sepengetahuan saya Pak Bimo tidak ada hubungan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan pengadaaan Bus TransJakarta.

B. Perihal pemberitaan bahwa Pak Bimo telah bersama-sama dengan staf kami (Pak Drajat Adhyaksa) ke pabrik Ankai di Tiongkok, sebaiknya perlu dibuktikan kebenarannya supaya tidak menjadi polemik dan fitnah, misalnya pemeriksan paspor, visa, bahkan foto atau pun boarding pass melalui maskapai." (IS)