Penangkapan Bambang Widjojanto
'Pasukan Liar' yang Tangkap Bambang Widjojanto?
Republika/ Wihdan Friday, 23 January 2015, 11:01 WIB,
Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Johan Budi saat gelar barang
bukti uang dalam pecahan Rupiah dan Dolar Singapura hasil operasi
tangkap tangan Gubernur Riau Annas Maamun di Gedung KPK, Jakarta, Jumat
(26/9).(Republika/ Wihdan)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dikabarkan telah ditangkap sejumlah
orang yang mengaku dari Bareskrim Polri. Deputi Pencegahan sekaligus
Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan Plt Kapolri Komjen Badrodin
Haiti telah membantah penangkapan tersebut.
"Lalu pertanyaannya siapa yang menangkap pak Bambang? Apakah ada pasukan liar?" kata Johan Budi, Jumat (23/1).
Ia memaparkan kronologis kabar penangkapan Bambang Widjojanto diawali saat ia menerima informasi dari ajudan Bambang pada Jumat (23/1) pukul 09.00 WIB. Ajudan mengatakan bahwa Bambang ditangkap sejumlah orang yang mengatasnamakan Bareskrim Polri.
"Lalu pertanyaannya siapa yang menangkap pak Bambang? Apakah ada pasukan liar?" kata Johan Budi, Jumat (23/1).
Ia memaparkan kronologis kabar penangkapan Bambang Widjojanto diawali saat ia menerima informasi dari ajudan Bambang pada Jumat (23/1) pukul 09.00 WIB. Ajudan mengatakan bahwa Bambang ditangkap sejumlah orang yang mengatasnamakan Bareskrim Polri.
| Redaktur : Bilal Ramadhan |
Penangkapan Bambang Widjojanto, BW Ditangkap, Presiden Jokowi Jangan Diam Saja
Untuk itu Presiden Joko Widodo didesak segera bersikap. Jokowi tak boleh membiarkan KPK dan polisi terjebak problematik yang bisa dilihat masyarakat bak cicak vs buaya jilid II.
"Jokowi tidak bisa lagi bilang bukan urusan saya. Ini harus diselesaikan dan dibenahi," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Jumat (23/1/2015).
Jokowi harus mengambil tindakan konkret untuk menyelamatkan KPK. Kalau tidak maka masyarakat akan mempertanyakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Jokowi juga harus menunjukkan dirinya mampu meredam kegaduhan politik yang terjadi terutama setelah penunjukan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri yang menuai kontroversi.
"Baru seratus hari Jokowi memimpin negara ini dan gaduhnya luar biasa," katanya.
Pihak Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Belum diketahui apa yang menyebabkan Bambang ditangkap.
"Iya tadi dibawa oleh Bareskrim Mabes Polri. Mungkin sekarang posisinya di Bareskrim," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Jumat (23/1/2015).
Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Namun, hingga saat ini belum diketahui apa penyebab Bareskrim menangkap Bambang. Sampai saat ini Bareskrim belum bicara sama sekali terkait penangkapan ini.
IPW: Penyidik Polri di KPK Siap Angkat Kaki
Ketua KpK Abraham Samad
JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mengambil langkah tegas dan cepat
agar konflik Polri-KPK tidak makin meruncing. Sebab saat ini, dukungan
terhadap Komjen Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan terhadap KPK
terus meluas di internal Polri.
Setelah para Pamen dan Pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri.
“KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pascakasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi. Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan persnya, Kamis (22/1/2014).
Di sisi lain, kata Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak-teriak akan menyerbu KPK.
“Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah Pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” ungkap Neta.
Melihat situasi yang kian panas ini, Neta berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri definitif yang sudah disetujui legislatif.
“IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Dengan adanya Kapolri definitif, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut,” ucapnya. (sna)
Setelah para Pamen dan Pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri.
“KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pascakasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi. Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan persnya, Kamis (22/1/2014).
Di sisi lain, kata Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak-teriak akan menyerbu KPK.
“Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah Pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” ungkap Neta.
Melihat situasi yang kian panas ini, Neta berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri definitif yang sudah disetujui legislatif.
“IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Dengan adanya Kapolri definitif, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut,” ucapnya. (sna)
Berita lain di Sindonews
berikan komentar anda
Login untuk komentar
Login
2 komentardisclaimer
-
Bayu • 14 jam lalubetul... setuju bro..., harusnya jokowi tegas dan menengahi masalah ini tapi sepertinya jokowi gak ada tindakan sama sekali, maaf..." lebih baik ganti presidennya saja " takutnya nanti tambah kacau
-
Elsyaachmad • 18 jam laluMunculnya gesekan antara institusi Polri-KPK.disebabkan pemilihan POLRI.namun syangnya bermasalah.bekerja lebih cepat lebih baik.asalkan hasil yg dikerjakan akurat. lambat sedikit tidak masalah. tapi benar dan akurat. apalagi bila masalah tsb.menyangkut nasib seseorang.
Social Media Updates
7 #LK
Ketua KPK Abraham Samad: penyidik & pimpinan tidak melanggar apapun
dalam menetapkan status hukum Komjen Budi. Semua sudah sesuai SOP
Kamis, 22 Januari 2015 | 11:04
Ketua Presidium Neta S Pane (google)
[JAKARTA]
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk segera
melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri difinitif.
Sebab saat ini,
dukungan terhadap Komjen BG untuk melakukan perlawanan terhadap KPK
terus meluas di internal Polri.
Diungkapkan,
setelah para pamen dan pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan
perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK
disebut-sebut siap mundur dari lembaga itu, karena menilai Abraham
Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu sewenang wenang menzalimi
institusi Polri.
"Pelantikan
tersebut agar tidak tambah panas hububungan Polri dengan KPK," ujar
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada SP, Kamis (22/1) pagi.
Diungkapkan,
informasi yang diterima IPW, KPK terbelah dalam menyikapi proses
penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka.
Sebab selama ini
ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak
saling ganggu pasca kasus simulator SIM yang menyeret sejumlah
polisi.
Sebab itu para
penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Abraham Samad dan Bambang
Widjojanto berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, ada
pimpinan dan penydik Polri di KPK kecewa bahkan siap mundur.
Di sisi lain,
anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir
memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin
dari atasan.
Berbagai bentuk
perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri.
Sebelumnya, dalam
rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak
teriak akan "menyerbu" KPK.
Untungnya, para
senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu
sejumlah pati dan pamen kumpul mengecam sikap Samad dan Bambang.
Mereka bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang
kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan polri.
"Melihat
situasi yang kian memanas ini, IPW berharap DPR turun tangan dan
mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah
disetujui legislatif. IPW juga berharap Presiden tidak mengabaikan
suara DPR sebagai suara rakyat. Adanya Kapolri defenitif, untuk
menjaga situasi di Polri terkendali, sehingga tidak terjadi
gerakan-gerakan atau manuver liar yang merugikan Polri. [G-5/L-8]
Ketua KPK: Budi Gunawan Pasti Ditahan
Tidak ada tradisi di KPK bahwa seorang tersangka tidak ditahan.
Kamis, 15 Januari 2015 | 17:50 WIB
Ketua KPK Abraham Samad bersama Relawan
Salam Dua Jari melakukan aksi menolak Komisaris Jenderal Budi Gunawan
sebagai Kepala Polri di gedung KPK, Kamis (15/1/2015). (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews - Relawan Salam Dua Jari mendesak
agar KPK mengusut kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait
transaksi mencurigakan atau tidak wajar, dengan tersangka Komisaris
Jenderal Budi Gunawan.Bahkan, massa relawan yang merupakan pendukung Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden itu, mendesak agar KPK segera menahan Budi Gunawan.
"Menangkap dan menahannya saya kira itu pilihan yang tepat dan harus segera dilakukan oleh KPK," kata salah satu perwakilan relawan, yang juga merupakan, Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 15 Januari 2015.
Dadang mengatakan bahwa KPK harus segera mengambil langkah yang cepat dan tegas terkait kasus Budi Gunawan, termasuk upaya penahanan tersebut. Lantaran, jika nantinya Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri, maka berpotensi untuk menghambat proses penegakan hukum.
"Kami ingin KPK mengambil langkah yang cepat, tegas terkait dengan kasus BG, karena kalau dia sudah menjadi Kapolri atau dilantik jadi Kapolri kewengannya akan begitu besar, dan potensial juga akan menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," tutur dia.
Ketua KPK, Abraham Samad, menegaskan bahwa seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihaknya, pasti akan ditahan. Menurut dia, tersangka di KPK akan ditahan jika proses pemberkasan sudah 50 persen.
"Saya tegaskan tidak ada tradisi dan tidak pernah diberlakukan di KPK bahwa seseorang yang sudah ditetapkan jadi tersangka tidak ditahan," kata Abraham.
Dia menambahkan, proses pemberkasan seorang tersangka menjadi salah satu pertimbangan penahanan lantaran KPK terikat aturan dalam KUHAP. Seorang tersangka yang ditahan, maka proses penyidikannya dalam 120 hari harus segera rampung, kalau tidak tersangka itu dapat bebas demi hukum.
Meski demikian, Abraham menegaskan bahwa pada saatnya nanti, Komjen Budi Gunawan pasti akan ditahan. "Sehingga teman-teman tidak perlu ada keraguan kapan BG ditahan. Itu cuma masalah SOP dan prosedur hukum yang harus kita lewati," tegas Abraham.
Ketua Yayasan Puteri Indonesia: Foto Abraham Samad Editan
Ketua Yayasan Puteri Indonesia: Foto Abraham Samad Editan (Foto: Ist)
Susi Fatimah
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri Koesmawardani, menegaskan bahwa foto mesra Ketua KPK Abraham Samad dengan salah seorang Puteri Indonesia merupakan hasil editan.
"Foto Puteri Indonesia dengan Ketua KPK adalah photoshop (hasil editan)," ujar Putri kepada Okezone, Rabu (14/1/2015).
Atas pemberitaan tersebut, sambung Putri, pihaknya akan memberi keterangan pers menanggapi tudingan tersebut.
"Nanti sore saya akan sebar rilis," tuturnya.
Sebelumnya beredar foto-foto panas yang diduga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan seorang model cantik.
Foto yang berjumlah tujuh buah tersebut tampak sosok yang diduga bernama Abraham Samad sedang berciuman, berpelukan, dan bermesraan dengan seorang perempuan cantik.
Dalam foto tersebut sosok yang diduga Abraham Samad juga tidak tampak canggung saat mengumbar kemesraan. Foto-foto tersebut kini beredar luas melalui media sosial.
"Foto Puteri Indonesia dengan Ketua KPK adalah photoshop (hasil editan)," ujar Putri kepada Okezone, Rabu (14/1/2015).
Atas pemberitaan tersebut, sambung Putri, pihaknya akan memberi keterangan pers menanggapi tudingan tersebut.
"Nanti sore saya akan sebar rilis," tuturnya.
Sebelumnya beredar foto-foto panas yang diduga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan seorang model cantik.
Foto yang berjumlah tujuh buah tersebut tampak sosok yang diduga bernama Abraham Samad sedang berciuman, berpelukan, dan bermesraan dengan seorang perempuan cantik.
Dalam foto tersebut sosok yang diduga Abraham Samad juga tidak tampak canggung saat mengumbar kemesraan. Foto-foto tersebut kini beredar luas melalui media sosial.
Beredar Foto Mesra Pria Mirip Abraham Samad
"Itu hanya gosip untuk menjatuhkan kredibilitas saya"
Foto Abraham Samad sedang bersama wanita. (Istimewa)
VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah pria yang ada dalam foto mesra yang tersebar di dunia maya adalah dirinya.
Saat dikonfirmasi VIVAnews, Samad mengatakan, foto itu hanya upaya pihak tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas dirinya.
"Itu hanya gosip untuk menjatuhkan kredibilitas saya setelah menetapkan status tersangka pada BG," kata Samad, Rabu 14 Januari 2015.
Ketika ditanya apakah Samad akan melaporkan penyebaran foto mesra itu ke pihak berwajib. "Nanti kita tunggu saja langkah selanjutnya," jawabnya.
Foto mesra pria yang mirip dengan ketua KPK, Abaraham Samad beredar luas di dunia maya sehari setelah KPK menetapkan calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SSDM Mabes Polri tahun 2004-2006 dan jabatan-jabatan lainnya di Polri.
Ini Foto Asli yang Kemudian Dipalsukan Menjadi Foto Mesum Abraham Samad
akun instagram Elvira
Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad diserang
dengan foto editan. Dalam foto yang disebar seseorang dengan alamat
email wijayantiandini@yahoo.co.id itu Samad tengah berpose mesra dengan
Putri Indonesia 2014 Elvira. Tim ahli KPK sudah memastikan kalau foto
itu palsu alias rekayasa.
Berdasarkan foto yang dikutip dari akun instagram Elvira dengan akun elviraelph, Rabu (14/1/2015) ada foto asli yang sebenarnya dipasang. Foto itu Samad dan Elvira berdiri bersama. Pose keduanya pun tampak wajar tak neko-neko
Samad memang pernah mengisi acara pembekalan di depan putri Indonesia. Mungkin di sana juga ada foto bersama. Apalagi selfie tengah naik daun. Samad juga menyebut banyak yang meminta foto bersama dengan dirinya.
Foto itu diunggah akhir tahun lalu. Elvira pun di foto itu menyebut tak sengaja memakai kostum yang senada dengan Pak Ketua (Samad-red).
Nah, foto di akun instagram itu yang dipakai untuk diedit pelaku pemalsuan. Wajah Samad di foto ini yang dipindahkan pelaku ke foto yang editan.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga, hasil pelacakan tim ahli KPK foto itu palsu. Ada yang sengaja mengedit untuk kepentingan menyerang KPK.
