Kamis, 05 Februari 2015 | 18:43 WIB
Prabowo Pro-Jokowi, Tim 9: Mungkin Kabinet Dirombak
Presiden Joko Widodo, berjalan
bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), usai
pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, 29 Januari 2015. Jokowi
dan Prabowo, bertemu dalam rangka silahturahim dan membicarakan masalah terkini
bangsa. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 9, Imam Prasodjo, menilai pertemuan antara
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bakal menimbulkan
ketegangan baru. "Aku enggak ngerti apa maknanya
main matanya Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu juga menimbulkan ketegangan
baru," kata Imam di Balai Kota, Kamis, 5 Februari 2015.
Akibat pertemuan tersebut, menurut Imam, ada kemungkinan terjadi perombakan di jajaran Kabinet Kerja Jokowi. "Sangat mungkin ada reshuffle," ujarnya. Tapi, ia berharap Jokowi tidak merombak kabinetnya yang baru berumur sekitar tiga bulan. "Kita pengin pemerintahan yang stabil, jangan gonta-ganti terlalu cepat."
Jokowi bertemu dengan Prabowo di tengah memanasnya hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Konflik ini bermula dari penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.
Imam memahami keengganan Budi mundur sebagai calon Kapolri. "Kalau mundur, dia langsung jadi tersangka. Makanya dia all-out. Pakai jurus apa pun," kata Imam. Menurut dia, jika jalan tengah masalah ini adalah Budi mundur tapi status tersangka dicopot, itu sangat muskil. "Oke, semua kita akhiri, tapi status tersangka dicopot. Wajar saja. Tapi, problemnya, apa bisa?"
Ia berharap perseteruan dua lembaga penegak hukum itu segera berakhir. Ia menilai banyak hal yang bisa dikerjakan selain mengurusi persoalan tersebut. Imam juga berharap Jokowi segera mengambil sikap. "Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang-ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi." ERWAN HERMAWAN
Politisi PKS Sambut Baik jika Presiden Jokowi Ingin Rombak Kabinetnya
Akibat pertemuan tersebut, menurut Imam, ada kemungkinan terjadi perombakan di jajaran Kabinet Kerja Jokowi. "Sangat mungkin ada reshuffle," ujarnya. Tapi, ia berharap Jokowi tidak merombak kabinetnya yang baru berumur sekitar tiga bulan. "Kita pengin pemerintahan yang stabil, jangan gonta-ganti terlalu cepat."
Jokowi bertemu dengan Prabowo di tengah memanasnya hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Konflik ini bermula dari penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.
Imam memahami keengganan Budi mundur sebagai calon Kapolri. "Kalau mundur, dia langsung jadi tersangka. Makanya dia all-out. Pakai jurus apa pun," kata Imam. Menurut dia, jika jalan tengah masalah ini adalah Budi mundur tapi status tersangka dicopot, itu sangat muskil. "Oke, semua kita akhiri, tapi status tersangka dicopot. Wajar saja. Tapi, problemnya, apa bisa?"
Ia berharap perseteruan dua lembaga penegak hukum itu segera berakhir. Ia menilai banyak hal yang bisa dikerjakan selain mengurusi persoalan tersebut. Imam juga berharap Jokowi segera mengambil sikap. "Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak kelamaan membiarkan situasi terombang-ambing seperti ini. Karena yang dirugikan Pak Jokowi." ERWAN HERMAWAN
Politisi PKS Sambut Baik jika Presiden Jokowi Ingin Rombak Kabinetnya
Selasa, 3 Februari 2015 11:14 WIB
Rahmad Hidayat/Tribunnews.com
Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Aboe Bakar Alhabsy menyambut baik bila Presiden Jokowi berencana ingin
melakukan perombakan kabinet. Hal ini menurutnya merupakan indikator,
presiden memiliki indikator kerja untuk masing masing kementrian.
"Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus dilakukan resufle. Bila presiden Jokowi dalam waktu dekat berani mengambil kebijakan tersebut, menjadi langkah maju. Saya rasa kerja 100 hari untuk para menteri telah cukup dijadikan indikator apakah mereka layak lanjut atau tidak," ujarnya, Selasa (3/2/2015).
Bila lebih dari seratus hari masih ada menteri yang gagap dengan tupoksinya atau belum mampu memetakan persoalan di dalam kementerian, Aboebakar menegaskan, tentu saja layak untuk diganti.
Evaluasi 100 hari untuk para menteri ini, katanya lagi, merupakan moment pembuktian untuk Jokowi, pembuktian bahwa dirinya punya program yang jelas dengan parameter yang terukur, pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar presiden boneka yang dapat diatur.
"Serta pembuktian bahwa presiden berani secara tegas mengambil keputusan dan kebijakan strategis," Aboebakar menegaskan.
Jokowi akan rombak kabinet setelah tiga tahun
"Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus dilakukan resufle. Bila presiden Jokowi dalam waktu dekat berani mengambil kebijakan tersebut, menjadi langkah maju. Saya rasa kerja 100 hari untuk para menteri telah cukup dijadikan indikator apakah mereka layak lanjut atau tidak," ujarnya, Selasa (3/2/2015).
Bila lebih dari seratus hari masih ada menteri yang gagap dengan tupoksinya atau belum mampu memetakan persoalan di dalam kementerian, Aboebakar menegaskan, tentu saja layak untuk diganti.
Evaluasi 100 hari untuk para menteri ini, katanya lagi, merupakan moment pembuktian untuk Jokowi, pembuktian bahwa dirinya punya program yang jelas dengan parameter yang terukur, pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar presiden boneka yang dapat diatur.
"Serta pembuktian bahwa presiden berani secara tegas mengambil keputusan dan kebijakan strategis," Aboebakar menegaskan.
Jokowi akan rombak kabinet setelah tiga tahun
| 3.553 Views
Dokumentasi
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menanam benih di persawahan Desa
Glagahwangi, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (15/1). Dia
menekankan lima kunci untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun:
pembenahan irigasi, kecukupan pupuk, ketersediaan benih, alat mesin
pertanian, dan tenaga penyuluh. (ANTARA FOTO/Andika Betha)
... satu-satunya pernyataan eksplisit presiden tentang reshuffle cuma itu untuk mentan...
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Kabinet, Andi
Widjajanto, menegaskan, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet dalam
waktu tiga tahun. Usia Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi baru sekitar
tiga bulan.
"Satu-satunya target reshuffle presiden kalau menteri gagal menjalankan tugasnya tiga tahun ke depan," kata Widjojanto, di usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu. Beberapa hal dibicarakan mereka, di antaranya soal Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang masih menjadi polemik.
Soal perombakan kabinet, Widjojanto mencontohkan, kalau menteri pertanian dalam waktu tiga tahun gagal menciptakan swasembada beras, maka, "Presiden akan menggantinya, satu-satunya pernyataan eksplisit presiden tentang reshuffle cuma itu untuk mentan."
Terkait 100 hari kerja kabinet, Widjojanto menegaskan tidak mengenal indikator 100 hari. Untuk masing-masing kementerian targetnya beda-beda. Untuk PU ditargetkan presiden untuk lelang infrastruktur sejak November 2014 lelang sudah dilakukan menteri PU.
"Jadi yang saya ingin sampaikan adalah presiden tidak memberikan target 100 hari ke kementerian-kementeriannya tapi ada target cepat yang berbeda untuk masing-masing kementerian. Jadi kalau indikator 100 hari yang dipakai pasti meleset karena kementerian tidak menggunakan 100 hari," kata dia.
"Satu-satunya target reshuffle presiden kalau menteri gagal menjalankan tugasnya tiga tahun ke depan," kata Widjojanto, di usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu. Beberapa hal dibicarakan mereka, di antaranya soal Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang masih menjadi polemik.
Soal perombakan kabinet, Widjojanto mencontohkan, kalau menteri pertanian dalam waktu tiga tahun gagal menciptakan swasembada beras, maka, "Presiden akan menggantinya, satu-satunya pernyataan eksplisit presiden tentang reshuffle cuma itu untuk mentan."
Terkait 100 hari kerja kabinet, Widjojanto menegaskan tidak mengenal indikator 100 hari. Untuk masing-masing kementerian targetnya beda-beda. Untuk PU ditargetkan presiden untuk lelang infrastruktur sejak November 2014 lelang sudah dilakukan menteri PU.
"Jadi yang saya ingin sampaikan adalah presiden tidak memberikan target 100 hari ke kementerian-kementeriannya tapi ada target cepat yang berbeda untuk masing-masing kementerian. Jadi kalau indikator 100 hari yang dipakai pasti meleset karena kementerian tidak menggunakan 100 hari," kata dia.
Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar