Reporter : 
Merdeka.com - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) menilai kebijakan pemerintah sering kali tumpang tindih dan justru menyulitkan dunia usaha. Hal ini lantaran kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha.
Ketua GAPMMI, Adhi Lukman mengatakan, Indonesia diproyeksi menempati posisi terendah di ASEAN dalam hal ketidakpuasan dunia usaha terhadap koordinasi pemerintah.
"Hasil survei ASEAN Business Outlook Survey 2016 yang dilakukan AMCHAM dan US Chambers of Commerce, menyatakan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam pembuatan regulasi sangat rendah hanya 6 persen atau sama dengan Kamboja, negara kecil yang mau maju," kata Adhi di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (25/9).
Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia di mana tingkat kepuasannya sebesar 14 persen, Laos 15 persen, Thailand 38 persen, Vietnam 46 persen, terlebih lagi dengan Singapura yang sebesar 59 persen.
Sementara itu, lanjut Adhi, dalam hal ketidakpuasan dunia usaha terhadap koordinasi antar kementerian, Indonesia berada di posisi paling bawah dengan ketidakpuasan paling buruk di kawasan ASEAN.
Ketidakpuasan dunia usaha terhadap koordinasi antar kementerian prosentasenya mencapai 75 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kamboja sebesar 67 persen, Laos sebesar 54 persen, Myanmar sebesar 53 persen, Thailand sebesar 46 persen, Brunei Darussalam sebesar 42 persen, Filipina sebesar 38 persen, Vietnam sebesar 38 persen, Malaysia sebesar 36 persen, dan Singapura sebesar 29 persen.
"Ketidakpuasan sampai 75 persen di kawasan ASEAN, itu artinya sudah lampu kuning," ujar Adhi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar