Fabian Januarius Kuwado,Kompas.com - 11/07/2017, 21:06 WIB
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, saat konferensi pers di
kantornya di kawasan MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
"Enggak ada urusan, mau siapapun pemerintahnya, harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu karena kamu jadi pejabat baru, langsung mau ganti-ganti semua, enggak boleh," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
"Kita sebagai negara juga nanti dicerca orang (jika tidak melanjutkan proyek reklamasi). Kok enggak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintahan yang lalu," lanjut dia.
Luhut menjelaskan, rencana proyek reklamasi sudah ada sejak era Presiden kedua RI Soeharto.
Proyek tersebut kemudian dilanjutkan kembali pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini, diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Lagipula, proyek reklamasi memiliki manfaat positif untuk rakyat Jakarta.
Salah satunya, reklamasi diyakini membantu menahan Jakarta dari penurunan tanah yang terjadi setiap tahun. Hal itu didasarkan pada kajian sejumlah peneliti.
Jika Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru ingin mengubah rencana tersebut, Luhut menyarankan mereka melihat kajian proyek reklamasi terlebih dahulu.
"Lihat saja kajiannya, bacalah kajiannya. Begitu saja repot," ujar Luhut.
Soal ada pulau pada proyek reklamasi yang sempat bermasalah pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Luhut menilai, hal itu hanya persoalan teknis.
"Kalau itu soal teknis. Soal teknis biasa saja. Di mana-mana saja ada itu," ujar dia.
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorSabrina Asril
Tidak ada komentar:
Posting Komentar