Kompas.com - 13/07/2017, 13:49 WIB
Warga bersalaman dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, di bangsal
kantor Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin (3/7/2017)
"Di Yogya tak ada jalan tol. Pemerintah pusat juga sepakat," kata Sultan saat acara Syawalan bersama Pemkab dan masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunungkidul, Kamis (13/7/2017).
Menurut dia, terbatasnya ruang terbuka di Yogyakarta tidak memungkinkan dibangun jalan bebas hambatan yang tertutup dan tak semua orang bisa masuk.
"Saya tidak setuju adanya jalan tol karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, diperlebar silakan tetapi jangan ditol. Tol sing untung ming (menguntungkan) yang membuat tol, tetapi rakyat di sekelilingnya (tak dapat apa-apa) karena jalan ditutup," ucapnya.
"Kalau di luar Yogya silakan, seperti di Bawen sampai Salatiga karena geografisnya jurang," tambah dia.
Sementara itu untuk perlebaran jalan di wilayah DIY seperti di Jalan Prambanan-Solo, Sultan berharap perlebaran dilakukan dengan membuat jalan baru di atas jalan lama. Hal ini karena masih banyak batuan candi yang terpendam di wilayah tersebut.
"Lebih baik pemerintah membangun jalan di jalan yang sudah ada," ujarnya.
Adapun terkait pembangunan bandara di Kulonprogo tahun 2019 mendatang, Sultan meminta Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyerahkan program infrastruktur pembangunan untuk pengembangan pasca dibangunnya bandara tersebut.
Sultan mengambil contoh karena jaraknya cukup jauh maka diperlukan kajian jalan alternatif selain JJLS yang diwacanakan selesai pembebasan lahan 2018. Pemkab bisa mengusulkan jalan Piyungan - Wonosari bisa diperlebar menjadi empat jalur.
"Perlu kita pikirkan bersama, nanti urusan saya untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar