Kala PKB 'Mengancam' Jokowi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Foto: Grandyos Zafna/detikcom

 

Jakarta - Kalau Gerindra atau PKS yang melontarkan kritik tajam ke Presiden Jokowi, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kalau kritik tajam itu justru datang dari partai koalisi pemerintah? Itu yang saat ini dilakukan PKB. Bahkan kritik tersebut sudah mirip 'ancaman' tak akan ikut mencapreskan Jokowi.

Jelas-jelas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ikut mengantar Jokowi memenangi Pilpres pada 2014. Sebagai partai pendukung pemerintah, PKB juga punya sejumlah menteri di pemerintah. Jumlah menteri asal PKB tak bisa dibilang sedikit, dari Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa PDT Eko Putra Sandjaja, hingga Menristekdikti M Nasir.

Dengan empat kursi menteri di pemerintah, ternyata itu tak membuat PKB setia kepada Jokowi. PKB seolah menyusul PAN, yang sudah lebih dulu mencoba-coba menawar kebijakan Jokowi soal Perppu Ormas dan UU Pemilu. Setelah PAN seperti 'diusir' keluar dari koalisi oleh sejumlah parpol pendukung Jokowi, itu pun tak membuat PKB memilih setia.

PKB mengambil tempat sendiri soal kebijakan sekolah delapan jam sehari dari Senin hingga Jumat, yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. PKB terus menyuarakan penolakan, sampai akhirnya muncullah kata-kata 'ancaman' kepada Presiden.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," ujar Wasekjen PKB Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).

PKB memandang sekolah 8 jam selama 5 hari ini kurang strategis terkait dengan kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi madrasah dan pondok pesantren.

Itulah alasan PKB terus menyuarakan penolakan terhadap Permendikbud 23/2017. Penolakan Permendikbud 23/2017 ini, menurut Maman, juga terkait dengan sejarah perjuangan umat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila," ucap anggota Komisi VIII DPR ini.

Dengan sikap keras PKB melawan kebijakan pemerintah dan pernyataan 'tega' soal nasib pencapresan Jokowi di Pilpres 2019 tersebut, masih pantaskah PKB disebut sebagai parpol koalisi pemerintah?

(van/tor)