Kamis, 8 Februari 2018 06:56
Reporter : Syifa Hanifah
Ilustrasi. ©2016 merdeka.com/arie basuki
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta
Saefullah memastikan warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung segera
direlokasi. Karena ini menjadi satu-satunya cara mengembalikan fungsi
sungai sebagai aliran air bukan sebagai tempat mendirikan bangunan.
"Bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah, bangunan liar. Itu pasti ya, saya rasa enggak bisa ditawar itu," kata Sekda di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/2) malam.
Menurut Sekda, idealnya sungai itu bebas dari bangunan liar, dia mencontohkan Banjir Kanal Timur yang bebas dari bangunan liat dan ini yang harusnya juga terjadi di Kali Ciliwung.
"Kalau kamu lihat BKT kamu cek aja, itu idealnya kali. Makanya saya tiap hari lewat situ, lewat situ kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT. Jadi begitu ada gubuk saya telpon lurah-nya. Pak Lurah ini ada gubuk, nanti banyak nih saya bilang, nanti beresin," ujarnya.
Lanjut dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) tidak pernah berhenti membangun sheet pile (turap) atau konstruksi beton di pinggir Sungai Ciliwung.
Persoalan utama program itu ada pada proses administrasi pembebasan lahan. Banyak warga bantaran Sungai Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat tanah. Ini menyulitkan proses ganti rugi dalam menentukan nilai jual tanah.
"Persoalannya mereka menempati itu tidak ada surat-suratnya, Kalau dia (punya) sertifikat itu, dia mau di-appraisal harganya berapa, bisa langsung dibayar," ujarnya Saefullah.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat mengatakan jika warga yang memiliki sertifikat tapi tetap menolak untuk direlokasi, dirinya akan menggunakan pendekatan dengan hati dan diberikan penjelasan bahwa rumah susun sudah disiapkan sebagai tempat tinggal yang nyaman.
"Konsepnya itu memang harus bergeser, harus pindah. Saya rasa ini didiskusikan ke mana, rujukanya ke kota mana pun ini harus geser. Nah dalam memberikan penjelasan ke mereka ini harus pindah." [ded]
"Bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah, bangunan liar. Itu pasti ya, saya rasa enggak bisa ditawar itu," kata Sekda di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/2) malam.
Menurut Sekda, idealnya sungai itu bebas dari bangunan liar, dia mencontohkan Banjir Kanal Timur yang bebas dari bangunan liat dan ini yang harusnya juga terjadi di Kali Ciliwung.
"Kalau kamu lihat BKT kamu cek aja, itu idealnya kali. Makanya saya tiap hari lewat situ, lewat situ kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT. Jadi begitu ada gubuk saya telpon lurah-nya. Pak Lurah ini ada gubuk, nanti banyak nih saya bilang, nanti beresin," ujarnya.
Lanjut dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) tidak pernah berhenti membangun sheet pile (turap) atau konstruksi beton di pinggir Sungai Ciliwung.
Persoalan utama program itu ada pada proses administrasi pembebasan lahan. Banyak warga bantaran Sungai Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat tanah. Ini menyulitkan proses ganti rugi dalam menentukan nilai jual tanah.
"Persoalannya mereka menempati itu tidak ada surat-suratnya, Kalau dia (punya) sertifikat itu, dia mau di-appraisal harganya berapa, bisa langsung dibayar," ujarnya Saefullah.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat mengatakan jika warga yang memiliki sertifikat tapi tetap menolak untuk direlokasi, dirinya akan menggunakan pendekatan dengan hati dan diberikan penjelasan bahwa rumah susun sudah disiapkan sebagai tempat tinggal yang nyaman.
"Konsepnya itu memang harus bergeser, harus pindah. Saya rasa ini didiskusikan ke mana, rujukanya ke kota mana pun ini harus geser. Nah dalam memberikan penjelasan ke mereka ini harus pindah." [ded]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar