Yang Dilakukan Cak Imin Jika Ditolak Jokowi Jadi Cawapres

Jumat, 27 April 2018 | 08:48 WIB

Photo :ANTARA FOTO/Rosa Panggabean, Jokowi dan Cak Imin saat peresmian kereta api Bandara.

VIVA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku optimistis dipilih Joko Widodo menjadi cawapres di Pemilihan Presiden 2019. Hal ini ia ungkapkan meskipun beberapa partai sudah melakukan pembicaraan dengan Jokowi, termasuk PKS.
"Tidak masalah bagus. Kalau PKS merapat justru memperkuat. Tapi Join (Jokowi-Cak Imin) jadi prioritas," kata Cak Imin di Jakarta Kamis malam 26 April 2018.

Menurut Cak Imin, seluruh kekuatan bangsa harus saling dialog dan saling mengisi. Untuk itu, setiap pertemuan parpol atau tokoh politik bukanlah menjadi masalah.

"Indonesia harus kita bangun dalam kebersamaan. Dalam satu dialog. Kalau berbeda bersaing, bersaing dalam saling menghormati jadi saya mengusulkan apapun formula persaingan di politik Indonesia semua dalam konteks melahirkan warga bangsa yang saling memuliakan," katanya.
Lebih lanjut, mengenai nama-nama capres atau cawapres akan terus bergulir hingga tanggal 4 Agustus 2018. Di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran peserta.
"Proses biasa yang harus dihormati," ujarnya.
Lalu, ketika ditanya bagaimana jika nantinya tak dipilih sebagai cawapres Jokowi? Dengan sedikit berkelar dirinya akan frustasi.
"Masuk kamar, frustasi, tidur," ujarnya sambil tertawa.
Jawaban yang sama juga ia lontarkan jika tak terpilih jadi cawapres Jokowi dan membentuk kemungkinan adanya poros ketiga.
"Masuk kamar, tidur, frustasi," katanya sambil tertawa kembali.

Cak Imin Diduga tak Serius jadi Cawapres

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 08 May 2018 06:08 WIB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Poltisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto menduga Katua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhiamin Iskandar tak serius mengincar posisi calon wakil presiden di 2019. Cak Imin, sapaan karibnya diduga hanya ingin mendongkrak elektabilitas PKB.

"Kalau saya duga Cak Imin ini, dia enggak serius tuh (jadi Cawapres). Dia hanya ingin menaikan bargaining power saja," kata Darmadi kepada wartawan, Senin, 7 Mei 2018.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan tujuan utama Cak Imin ingin mendongkrak suara PKB di 2019 dengan cara mendompleng namanya yang terus gencar disebut sebagai cawapres 2019. Dengan begitu, kata dia, kiprah PKB di parlemen semakin menguat.

"Jadi, saya lihat lebih ke arah sana. Tidak terlalu serius juga menurut saya (jadi Cawapres)," ujarnya.

Menurut Darmadi, sebagai politisi ulung Cak Imin punya hitung-hitungan matang mengapa ia memberanikan diri secara terang-terangan mengincar posisi cawapres. Cak Imin tak sembarangan membuat iklan menjadi cawapres yang terkesan vulgar.

"Cak Imin jago hitungannya," ucapnya.

Di sisi lain, ia menilai justru saat ini sosok cawapres yang dibutuhkan Jokowi yang memiliki basis kuat di wilayah Indonesia timur. Mendekati sosok seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini.

"Hanya kendalanya di konstitusi. Makanya di-judical review di MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau dibolehkan, peluangnya besar lho. Jadi saling menguntungkan dan kerjasamanya bagus selama ini. Tidak pernah kelihatan berantem," katanya.

Luhut Lobi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi?

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews

Foto: Wisma Putra/detikcom

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Apakah keduanya membahas Pilpres 2019, padahal Prabowo sendiri masih galau dalam bersikap?

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menjawab isu bahwa pembicaraan itu mengandung tawaran kepada Prabowo agar menjadi cawapres Joko Widodo. Bagi Andre, itu tidak benar dan dia menegaskan Prabowo akan tetap maju sebagai calon presiden di 2019.

"Pertemuan Pak Prabowo dan Pak Luhut tidak akan berpengaruh apa pun kepada pencalonan Pak Prabowo sebagai capres," tegas Andre kepada wartawan, Jumat (6/4/2018).

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pada Jumat 2 Februari 2018 lalu pernah menceritakan adanya tawaran ke Prabowo untuk menjadi cawapres Jokowi. Fadli mengklaim ada semacam utusan Jokowi yang ditugaskan melobi Prabowo.

Bagi Fadli, lobi-lobi ke Prabowo merupakan upaya pemerintah menciptakan capres tunggal. Gerindra mengaku tak tertarik dengan tawaran itu.

"Ya adalah utusan-utusan orang yang datang menawarkan, bergabung agar Pak Prabowo jadi cawapres dan sebagainya," ujar Fadli.

Kembali ke pertemuan Prabowo-Luhut. Andre mengaku buta soal isi pertemuan Prabowo-Luhut. Yang pasti, Andre menganggap kalau pertemuan itu biasa saja.
Andre menyebut Prabowo dan Luhut merupakan sahabat lama. Keduanya, di masa lampau, juga disebut sebagai rekan bisnis.

"Yang jelas, pertemuan antara sahabat lama ini tidak akan mengubah rencana Partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres," ucap Andre.
Pertemuan keduanya berlangsung di restoran Jepang, Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Pertemuan yang berlangsung kurang-lebih 1,5 jam itu dibenarkan Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Pertemuan itu betul, biasa aja silaturahmi biasa kan. Namanya kenal sudah lama. Satu, mantan komandan; yang kedua, bekas... mantan teman bisnis," ucap Dasco saat dimintai konfirmasi.
(gbr/imk)

Jokowi punya tim internal godok cawapres, PDIP ingatkan keputusan akhir di parpol

Senin, 12 Maret 2018 14:26 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Megawati tetapkan Jokowi Capres 2019-2024. ©2018 pool

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo disebut telah membentuk tim internal yang menggodok nama-nama calon wakil presiden yang layak mendampinginya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mempersoalkan ada tim internal bentukan Jokowi.

"Oh itu yang tim Pak Jokowi ya boleh boleh saja lah," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Senin (12/3).
Sebagai salah satu orang terdekat Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno disebut sebagai ketua tim tersebut. PDIP juga tak mempersoalkan penunjukan sosok ketua tim di luar partai politik.
Hendrawan menduga, Jokowi menganggap Pratikno sebagai orang dekat dan bisa dipercaya sehingga diberi mandat untuk menyeleksi cawapresnya di Pemilu 2019.
"Kan memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat, paling dipercaya, orang kampus, sehingga kalau orang kampus dianggap imparsial, tidak mudah berpihak. Dan informasi sensitif tidak diperdagangkan diperjualbelikan antar parpol," ujarnya.
Terlepas dari itu, Hendrawan mengingatkan bahwa partai politik adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, keputusan akhir calon pendamping Jokowi tetap menjadi keputusan partai politik.
"Jadi dengan pasal di UUD seperti itu, parpol sudah melewati babak kualifikasi dan langsung memasuki babak semi final. Kalau ada tim lain yang dibentuk itu pasti masih babak kualifikasi," tandasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi menyatakan telah membentuk tim internal untuk Pemilu Presiden 2019. Tim ini tengah bekerja untuk menggodok calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di periode kedua. [noe]

Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Reporter:Arkhelaus Wisnu Triyogo

Editor: Rina Widiastuti

Kamis, 1 Maret 2018 23:40 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hati-hati menanggapi soal munculnya gagasan dirinya dalam bursa calon wakil presiden untuk Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo mengatakan bakal menunggu keputusan partainya soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Saya sebetulnya mandataris partai saya. Saya akan mendengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat-sahabat, suara mitra," kata Prabowo di rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018.

Prabowo pun memberi jawaban yang tegas soal keputusan sejumlah kadernya untuk kembali maju sebagai calon presiden yang diusung Partai Gerindra. Menurut dia, keputusan itu akan diambil setelah berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan partai koalisinya.

Prabowo, yang juga mantan Komandan Jenderal Komando Jenderal Pasukan Khusus, menegaskan bakal mengutamakan kepentingan nasional sebelum memutuskan maju atau tidak sebagai calon presiden. "Apa pun keputusan, saya selalu mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat, yang terbaik untuk rakyat. Itu yang kami akan lakukan," kata Prabowo.
Sebelumnya, sejumlah lembaga survei merilis kemungkinan kompetisi antara Prabowo dan Joko Widodo bakal kembali bersaing dalam Pemilihan Presiden 2019. Namun, di saat bersamaan muncul gagasan untuk menyandingkan Prabowo menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman pun mengatakan, jika wacana itu muncul tidak akan membuat demokrasi tidak sehat. Sebab, kata dia, "Coba kita lihat PKS, Gerindra, PAN bergabung, kemungkinannya nanti Pak Jokowi lawan kotak kosong dan kita melihat itu tidak sehat buat demokrasi kita."
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria kembali menegaskan partainya bulat untuk kembali mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada 2019. Ia mengatakan partainya masih akan berkomunikasi dengan sejumlah partai untuk membuka peluang berkoalisi. "Partai Gerindra solid mengusung Pak Prabowo," ujarnya.

Pasangan Ideal Jokowi Versi 4 Lembaga Survei

2018/02/28 07:52:05 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Presiden Jokowi di Istana. Foto: Rengga Sancaya 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir pasti kembali melenggang ke panggung Pilpres. Sejumlah lembaga pun telah membuat survei simulasi untuk pasangan Jokowi.

Pilpres 2019 diprediksi akan kembali menghadapkan Jokowi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah survei juga mensimulasikan jika mereka bertanding lagi.

Sementara itu partai pengusung Jokowi untuk 2019 belum menentukan calon wakil presiden. Begitu pula dengan kubu pendukung Prabowo.

detikcom merangkum hasil survei dari 4 lembaga terkait calon wakil presiden. Berikut merupakan hasil-hasilnya:

1. Poltracking

Metode: stratified multistage random sampling
Responden: 1.200 di 34 Provinsi
Margin of Error: 2,83%
Waktu: 27 Januari sampai 3 Februari 2018

Hasil:

- Skenario kubu Jokowi-SBY melawan kubu Prabowo:
Jokowi-AHY (43%) Vs Prabowo-Anies (30,9%)
Jokowi-Ridwan Kamil (46,1%) Vs Prabowo-Aher (29%)
Jokowi-AHY (50,9%) Vs Gatot-Anies (13,1%)

- Skenario kubu Jokowi melawan kubu Prabowo-SBY:
Jokowi-JK (47,5%) Vs Prabowo-AHY (30,5%)
Jokowi-Gatot (43%) Vs Prabowo-AHY (28,4%)
Jokowi-Anies (45%) Vs Prabowo-Gatot (28,7%)

2. IndoBarometer

Metode: multistage random sampling
Responden: 1.200 di 34 provinsi
Margin of Error: 2,83%
Waktu: 23-30 Januari 2018

Hasil:

Hasil simulasi 15 nama cawapres Indo Barometer adalah sebagai berikut:
1. Anies Baswedan 10,0%
2. Gatot Nurmantyo 9,0%
3. Agus Harimurti Yudhoyono 8,7%
4. Ridwan Kamil 6,7%
5. Agum Gumelar 2,5%
6. Sri Mulyani 1,8%
7. Tito Karnavian 1,5%
8. Muhaimin Iskandar 0,9%
9. Budi Gunawan 0,4%
10. Zulkifli Hasan 0,3%
11. Sohibul Iman 0,3%
12. Airlangga Hartarto 0,3%
13. Moeldoko 0,1%
14. Bambang Soesatyo 0,0%
15. Puan Maharani 0,0%
16. Belum memutuskan 33,3%
17. Rahasia 4,6%
18. Tidak akan memilih 2,5%
19. Tidak jawab 17,1%

IndoBarometer juga mensimulasikan sejumlah nama untuk dipasangkan dengan Jokowi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Jokowi-AHY 38,6%
2. Jokowi-Gatot Nurmantyo 38,4%
3. Jokowi-Ridwan Kamil 37,5%
4. Jokowi-Tito Karnavian 37%
5. Jokowi-Sri Mulyani 36,8%
6. Jokowi-Agum Gumelar 36,2%
7. Jokowi-Moeldoko 35,1%
8. Jokowi-Budi Gunawan 34,6%
9. Jokowi-Puan Maharani 34,2%
10. Jokowi-Bambang Soesatyo 33,9%
11. Jokowi-Airlangga Hartarto 33,4%

Upload Foto Seputar Kondisi atau Peristiwa Unik yang Terjadi di Angkutan Umum ke pasangmata.com

Mengintip cawapres potensial buat Jokowi

Kamis, 15 Februari 2018 07:01 Reporter : Mardani

Presiden Jokowi berulang tahun. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tinggal setahun lagi. Sesuai keputusan MK pada 2014 lalu, pelaksanaan pemilu pada 2019 mendatang bakal dilakukan secara serentak. Artinya, pemilu legislatif dan pemilihan presiden bakal dilaksanakan bersamaan dalam satu waktu, tak ada tenggang waktu seperti pemilu sebelumnya.
Jika tak ada arang melintang, Pemilu Legislatif dan Pilpres bakal digelar pada 17 April 2019. Pendaftaran capres cawapres bakal dilakukan Agustus 2018. Sementara penetapan capres cawapres bakal dilakukan September 2018.
Sejauh ini, baru Joko Widodo (Jokowi) yang bisa dipastikan bakal kembali mencalonkan diri sebagai presiden di 2019. Di atas kertas, kesempatan Jokowi buat mempertahankan kursi RI 1 tak akan sulit. Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei, elektabilitas Jokowi jauh berada di atas nama-nama yang disebut-sebut berpotensi mencalonkan diri, salah satunya Prabowo Subianto.
Nama-nama bakal cawapres Jokowi pun mulai santer bermunculan. Dari nama Ketua Umum PPP Romahurmuziy hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Lantas siapa yang berpotensi menjadi pendamping Jokowi di 2019?
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai, untuk periode kedua kepemimpinannya, Jokowi bakal memilih cawapres berdasarkan pertimbangannya sendiri ketimbang ditentukan elite-elite parpol. Menurutnya, masing-masing nama cawapres yang beredar memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.
"Karena itu Jokowi akan menimbang-nimbang siapa yang tepat mendampingi dirinya di Pilpres 2019," katanya kepada merdeka.com, Rabu (14/2).
Sementara itu, pengamat politik Unpad, Muradi mengatakan, ada tiga opsi kriteria cawapres bagi Jokowi. Pertama berlatar belakang ekonom, kedua berlatar belakang TNI/Polri, lalu kemudian terakhir berasal dari parpol.
Untuk opsi pertama, Jokowi bakal melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua. Jika berada di atas lima persen, maka kemungkinan Jokowi bakal melirik cawapres dari ekonom. Salah satu nama yang punya kemungkinan jadi cawapres Jokowi adalah Sri Mulyani.
"Lalu opsi kedua dari TNI-Polri bisa jadi opsi jika ada kebutuhan misal ada kondisi politik yang mengganggu, rame isu seperti di DKI kemarin, dan lainnya," katanya.
Opsi ketiga dari kalangan parpol. Dia menyebut sejumlah nama belakangan ramai beredar sebagai cawapres Jokowi. Mulai dari nama Puan Maharani, Romahurmuziy, hingga Cak Imin.
Dia mengatakan, cawapres dari parpol bisa dipilih Jokowi jika kondisi ekonomi, politik dan keamanan stabil. Selain itu, kondisi parpol koalisi juga kondusif, tak ada yang protes.
Meski demikian, dia menduga Jokowi bakal melihat kondisi politik di Pilkada 2018. Menurutnya, konstelasi politik di Pilkada 2018 bakal jadi pertimbangan Jokowi buat memilih cawapres dari latar belakang apa.
"Opsi parpol bisa jadi terakhir, karena berisiko kalau ambil dari parpol kalau enggak ada alasan kuat kalau diambil satu (calon dari salah satu parpol) pasti (parpol) yang lain teriak. Tapi semua tergantung kondisi politik di Pilkada 2018. Kalau ada perubahan isu itu jadi pertimbangan," katanya.
Hasil kajian Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) yang dirilis Minggu (11/2) lalu, ada tiga nama cawapres yang berpotensi mendampingi Jokowi, yakni Romahurmuziy, Muhaimin Iskandar, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi.
Selain ketiga nama tersebut, ada sejumlah sosok lain yang juga dijagokan mendampingi Jokowi. Mereka adalah; Jenderal Pol Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Inteligen Negara (BIN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad mengatakan syarat cawapres diusulkan dari kalangan santri, religius dan nasionalis, agar Jokowi tidak diserang dengan isu SARA. Dia menilai ada tiga kekurangan Jokowi. Pertama, dianggap kurang religius dan kurang dekat dengan santri. Kedua, mudah diserang isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Ke tiga, dianggap belum memenuhi janji kampanye (Tri Sakti-Nawacita).
"Dari ke tiga aspek kekurangan itu, religiusitas dan isu SARA bisa menggerus elektabilitas Jokowi," katanya.
Sementara itu, tokoh Muda NU, Zuhairi Misrawi menilai Romahurmuziy alias Gus Romi dan Muhaimin alias Cak Imin berpotensi mendampingi Jokowi. Keduanya dinilai bisa mendulang dukungan para santri dan generasi millennial.
Namun, dibanding PKB, PPP sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019. Sementara, PKB belum menyatakan dukungan. Karenanya, jika PKB tak juga bersedia memberikan dukungan, besar kemungkinan Jokowi akan memilih Romi yang akan menjadi cawapresnya.
"Kalau dilihat dari sikap politik, PPP sudah memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi. Itu artinya chemistry secara politik sudah dibangun terlebih dahulu oleh Gus Romi," kata dia. [dan]

Jusuf Kalla Ungkap Kriteria Calon Wapres untuk Jokowi pada 2019

Reporter:Istman Musaharun Pramadiba

Editor:Juli Hantoro

Sabtu, 25 November 2017 10:14 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak hanya optimistis Partai Golongan Karya akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu 2019. Ketika diwawancarai Tempo, ia juga menegaskan akan setia mendukung Jokowi pada 2019Oh, pastilah itu, otomatis. Masak, mendukung yang lain," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika diwawancarai khusus oleh Tempo, Rabu, 22 November 2017.

Dalam beberapa kesempatan, JK sudah menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis pasca-pemerintahan Presiden Jokowi periode I. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah usia yang sudah mencapai 75 tahun serta keinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saja. Meski begitu, dukungan terhadap Presiden Jokowi pada 2019 belum pernah ia ungkapkan sebelumnya.
JK menjelaskan, alasan ia akan tetap mendukung Jokowi adalah pria asal Solo itu sudah ia anggap teman sendiri. Menurut dia, tidak elok mendukung pihak lain jika ada teman yang perlu didukung dan sudah dikenal selama lima tahun.
Saat ditanyai, apakah dia juga akan membantu Jokowi mencari calon wakil presiden nantinya, JK menuturkan dia sudah tahu kriteria cawapres yang tepat untuk Jokowi. Ia berujar, cawapres yang akan mendampingi Jokowi nanti harus yang bisa menaikkan tingkat keterpilihan suami Iriana itu. Selain itu, cawapres tersebut harus berbeda dengan Jokowi, agar bisa saling melengkapi.

"Mampu dan berbeda dari Presiden. Non-Jawa, militer, boleh saja. Tidak dibatasi," kata JK, yang tak menutup kemungkinan cawapres akan datang dari Golkar lagi.

---

Survei Indikator: Ahok dan Gatot Paling Diunggulkan Jadi Cawapres Jokowi

Ihsanuddin, Kompas.com - 11/10/2017, 23:26 WIB

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).(KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019.
Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017. Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019.
Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi. Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014.
Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama.
"Ahok, meskipun masih di penjara, tetap nomor satu," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Adapun Gatot berada di tempat kedua dengan angka 10 persen. Burhanuddin menduga, tingginya elektabilitas Gatot sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari manuvernya sebagai Panglima TNI belakangan ini.
"Pak Gatot banyak manuvernya untuk naikkan awareness, supaya dikenal," ujar Burhanuddin.
Di bawah kedua tokoh itu, ada pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan 8 persen dukungan responden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (7 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (5 persen), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (4 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3 persen).
Ada pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta eks Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Masing-masing dari mereka dipilih oleh 2 persen responden.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendapat 1 persen dukungan. Adapun Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy tidak dipilih sama sekali.
"Sementara responden yang tidak tahu atau tidak menjawab masih sangat tinggi, yakni 34 persen," ucap Burhanuddin.
Ketika pilihan dikecurutkan menjadi 8 nama, dukungan terhadap Ahok bertambah menjadi 17 persen. Gatot dipilih 14 persen responden, disusul oleh Ridwan Kamil (11 persen), Sri Mulyani (9 persen), Tri Rismaharini (8 persen), Tito Karnavian (6 persen), Puan Maharani (2 persen), dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (1 persen).
Angka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab juga masih tinggi, yakni 32 persen.
Survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Margin of error kurang lebih  2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

PenulisIhsanuddin

EditorLaksono Hari Wiwoho