Bantah Jokowi, Sudirman Said Sebut Tahun 2012 Ada Pergub untuk Reklamasi

Rakhmat Nur HakimKompas.com - 02/11/2017, 14:58 WIB

Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said membantah pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tak pernah membuat peraturan gubernur atau pergub yang mengizinkan jalannya proyek reklamasi.
Ia mengatakan, melalui sejumlah pergub yang diterbitkan Jokowi saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, proyek reklamasi Teluk Jakarta bisa berjalan.
Bahkan, kata Sudirman, awalnya tak ada istilah pulau dalam mereklamasi Teluk Jakarta. Istilah membangun pulau justru muncul dari pergub yang diterbitkan tahun 2012.
" Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi," kata Sudirman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

"Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan pergub, tapi ada dua pergub yang keluar. Dan, pergub itu memberikan jalan bagi munculnya perizinan," lanjutnya.
Sudirman menambahkan, pergub tersebut diterbitkan tanpa adanya tiga syarat, yakni aturan zonasi, izin lingkungan hidup strategis, dan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia pun mengatakan, semestinya pemerintah di rezim mana pun tidak mengajak investor untuk berbisnis dengan membuat aturan yang sedianya melanggar hukum.
Karena itu, untuk menjamin hak investor ke depan, Sudirman meminta pemerintah membuka ruang investasi dengan aturan yang tak melanggar.

"Cara terbaiknya adalah dengan cara jangan mengajak investor untuk melanggar hukum. Itu cara terbaik melindungi investor," lanjutnya.
Presiden Joko Widodo membantah mengeluarkan peraturan baru soal reklamasi, baik saat menjabat gubernur DKI Jakarta maupun kini saat menjabat presiden.
"Saya sampaikan, sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur (DKI Jakarta), saya juga tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi," ujar Jokowi saat ditemui di sela kunjungan kerja di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).


Jokowi mengatakan, saat menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota tahun 2012-2014 lalu, ia memang pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan dan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa pergub itu bukanlah landasan hukum untuk melanjutkan atau membatalkan proyek reklamasi.
"Kalau yang itu, pergub acuan petunjuk dalam rangka, kalau kamu minta izin, begitu loh. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, nah itu di pergub itu. Bukan kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," ujar Jokowi.

Ini upaya yang ditengahi Jusuf Kalla atas sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang bergeming menghentikan proyek reklamasi.(Kompas TV)

PenulisRakhmat Nur Hakim

EditorSabrina Asril

Ahok Geleng-geleng Saat Anies Jelaskan Dampak Reklamasi

Kurnia Sari Aziza Kompas.com - 13/04/2017, 00:42 WIB

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat Debat Publik Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017). Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan 19 April 2017 mendatang.(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlihat menggelengkan kepalanya saat calon gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan mengenai dampak reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok menggelengkan kepalanya saat Anies menyebut reklamasi akan kembali membuat Jakarta terendam banjir.
"Ini unik, airnya dipercepat ke laut, dan di depan laut disiapkan pulau untuk menampung air, efeknya balik lagi ke Jakarta. Rasakan banjir ke tempat ini," kata Anies, pada debat kandidat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).
Selain itu, Anies juga membantah pernyataan Ahok mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan melalui reklamasi pulau. Menurut Anies, lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia dari normalisasi 13 sungai di Jakarta.
Baca: Ahok: Rancangan Kami Tidak Pernah Berniat Mengusir Nelayan
"Begitu kita membangun pulau di sana lalu menjadi pemukiman mewah. Yang pasti memiliki bukan nelayan yang hadir di sini, nelayan hanya menonton dari jauh," kata Anies.
Menjawab hal itu, Ahok kembali mengklaim mengenai keuntungan yang akan didapat dari pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Ahok, seluruh sertifikat pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta.
Kemudian, kata dia, hampir 48 persen pulau reklamasi digunakan untuk kebutuhan fasos fasum DKI Jakarta. Lima persen tanah yang dijual oleh pengembang, kata dia, dapat dipergunakan untuk nelayan kembali.
Sebanyak 15 persen kontribusi dari penjualan akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan.
Baca: Anies Singgung Warga Bukit Duri Saat Ahok Bilang Jangan Bohong
Ahok mengklaim, Pemprov DKI Jakarta akan mendapat Rp 158 triliun dalam 10 tahun dari reklamasi Teluk Jakarta.
"Bicara reklamasi pulau, ini soal ekonomi. Setiap triliun yang anda investasikan, akan menghasilkan. Jadi skali lagi, jangan mengacaukan seperti itu," kata Ahok.

Reklamasi : Anies Logika Bumi Datar, Ahok Tanya Mau Apa Lagi

By Petrus Wu on April 13, 2017 Politik

Seperti sudah diduga banyak orang, isu reklamasi kembali diangkat dalam debat kali ini. Ini salah satu issue dari sedikit issue yang bisa diangkat Anies – Sandi untuk menyerang Ahok – Djarot. Kalau bukan reklamasi, ya soal penggusuran. Soal yang lain, mereka hanya bisa menambahkan plus-plus saja. Saking hebatnya kerja petahana, tidak banyak issue yang bisa dipakai untuk menyerang petahana. Padahal baru kerja dua tahun lho.

Diangkatnya issue reklamasi tidak mengejutkan saya. Tapi yang mengejutkan adalah komentar Anies mengenai reklamasi, yang jelas-jelas memakai logika bumi datar.

“Ini unik, airnya dipercepat ke laut, dan di depan laut disiapkan pulau untuk menampung air, efeknya balik lagi ke Jakarta. Rasakan banjir ke tempat ini,” kata Anies, pada debat kandidat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017).

(sumber: kompas.com)

Ahok pun geleng-geleng mendengar keberatan Anies ini. Saya juga bertanya-tanya. Saya bukan ahli dalam hal ini. Tapi saya mempertanyakan logika berpikir yang membayangkan air yang dialirkan ke laut bisa balik lagi ke Jakarta. Emangnya laut itu seperti got. Kalau got, memang benar kalau dialirin air dan di ujung got diberi penahan, air akan berbalik kembali. Tapi laut itu kan luas. Dan pulau reklamasi itu bukan tembok penahan. Setidaknya ini logika saya. Tapi karena saya bukan ahlinya. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya salah. Yang jelas, saya tidak akan berani dengan pede-nya berdiri di acara live yang ditontong jutaan orang dan mengatakan keberatan akan reklamasi karena nanti airnya balik lagi ke Jakarta.

Ini mungkin yang disebut logika bumi datar. Karena tidak pernah mempelajari suatu ilmu secara mendalam. Cukup memakai logika sekenanya. Yang bicara santun dan percaya diri. Ribuan orang pun percaya. Jakarta bisa banjir lho kalau ada reklamasi. Nanti air  yang dibuang ke laut, balik lagi ke Jakarta.

(Semoga ada pembaca seword yang bisa mengkomentari ini dari sisi keilmuan)

Ketika Anies sibuk dengan logika bumi datar. Ahok menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh warga DKI dengan adanya reklamasi. 

Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan itu saja. Dulu 18 pulau, satu setengah pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI.Lalu fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) untuk DKI.Lalu apa lagi? Lima persen dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat.

Lalu apa lagi? Tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan NJOP (nilai jual objek pajak) itu dipakai buat pembangunan sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun Rp 158 tiliun kira-kira, uang dari reklamasi.Jadi bukan hanya 1,2 juta tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT (light rail transit) yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi, manfaat untuk rakyat reklamasi ini?

( sumber: Beritasatu.com )