PEMILU legislatif 2014, siapkan minimal Rp 1 milyar/ caleg

Politikus Sejati Tak Akan Berpikir Balik Modal

Selasa, 23 April 2013 12:04 wib

Misbahol Munir - Okezone 

JAKARTA - Sudah bukan rahasia lagi, bila ingin menjadi anggota legislator harus menyiapkan dana besar. Penelitian disertasi doktoral politikus PDI Perjuangan yang sekaligus Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menyebutkan bahwa Pemilu 2009 lalu para caleg harus menyiapkan dana mulai dari Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.  

Bahkan, kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, selain mahalnya biaya kampanye kader partai yang ingin menjadi Caleg harus menyetorkan uang pendaftaran.

Tak berhenti di situ, partai kadang masih memberi ruang bagi kader untuk mendapatkan nomor urut teratas. Tentu, untuk mendapatkan nomor teratas itu tidaklah gratis, ada biaya tersendiri yang harus disetorkan kepada partainya.

Meski saat ini caleg yang jadi tidak lagi berdasarkan nomor urut melainkan suara terbanyak. Namun, para caleg berani membayar tinggi nomor urut atas tersebut demi privilege.

Setelah terpilih belum tentu fokus terhadap tugas utama sebagai wakil rakyat. Tetapi, yang lebih dulu mereka pikirankan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan baik untuk partai maupun kampanye. Sehingga tak heran bila para legislator banyak terlibat korupsi.

Menanggapi hal itu, Politikus Golkar, Hajriyanto Tohari, mengatakan bila politisi yang berpikiran semacam itu bukanlah politikus sejati. Bagi dia, para legislator yang sibuk ingin mengembalikan modal biaya politiknya merupakan politikus instan.

"Mengembalikan modal? Saya rasa itu tidak mungkin menjadi pikiran para politikus sejati. Itu hanyalah pikiran dari politisi-politisi instan yang memandang DPR sebagai pekerjaan atau malah mata pencaharian hidup," kata Hajriyanto kepada Okezone, Selasa (23/4/2013).

"Memang susah ya kalau menjadi anggota DPR bukan karena panggilan untuk mengabdi pada bangsa dan negara," imbuh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.

Oleh sebab itu dia menyarankan agar partai politik segera memikirkan secara serius tentang kaderisasi agar para legislator yang terpilih bukanlah kader-kader instan dan hanya memikirkan tentang cara mengkeruk keuntungan finanasial semata.

"Saya rasa parpol-parpol mesti memikirkan kaderisasi secara lebih serius. Sangat tragis kalau sampai caleg-caleg yang diajukan oleh parpol-parpol itu sampai memiliki pemikiran seburuk itu, yaitu bagaimana mengembalikan modal," pungkasnya.
(hol)

 TEMPO.CO, Jakarta--Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin menyatakan mundur dari jabatannya. "Saya sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Gubernur Joko Widodo," kata dia di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis, 11 April 2013.

Burhanuddin mengatakan pengunduran dirinya tidak terkait persoalan dengan Gubernur Jokowisapaan Joko Widodo. Dia mengaku tidak memiliki masalah dengan kebijakan Gubernur saat ini. Keputusan mundur diambilnya lantaran ingin mengajukan diri sebagai calon legislator.
Burhanuddin mengungkapkan bakal maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta lewat Partai Gerindra. "Saya mau mengabdi karena Juli nanti bakal masuk masa pensiun," katanya.
Burhanuddin menyatakan sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wali kota pada Senin lalu. "Saya, Senin (15 April 2013), rencananya bakal bertemu gubernur dan pamitan dengan seluruh satuan kerja perangkat dinas lainnya," kata dia.

Sah, PBB Jadi Peserta Pemilu 2014

Nikky Sirait

Akan memakan waktu lama bila KPU mengajukan kasasi.
JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya diloloskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai politik peserta Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik setelah pihaknya melakukan rapat pleno di kantor KPU, Jakarta,Senin (18/3). Rapat pleno tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memutuskan PBB berhak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, beberapa waktu lalu.

"KPU menindaklanjuti putusan PT TUN, dengan mengeluarkan surat nomor 142 tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Peserta Pemilu 2014," ujar Husni saat memberikan keterangan pers.

Husni membeberkan alasan diloloskannya PBB. Kata Husni, pendaftaran caleg semakin dekat, yakni 9 April mendatang, sementara akan memakan waktu lama bila KPU mengajukan kasasi.

Atas keputusan ini, PBB akan diberi KPU nomor urut 14 dalam Pemilu mendatang. 10 parpol sudah melakukan pengambilan nomor awal tahun lalu, sementara nomor 11, 12 dan 13 sudah diberikan KPU kepada tiga partai lokal di Provinsi Aceh.

 Irwansyah Mendaftar Jadi Caleg Partai Gerindra

Oleh Bahri Kurniawan | TRIBUNnews.com – Kam, 14 Feb 2013 11:51 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Irwansyah mendatangi Kantor DPP Partai Gerindra di Jalan Harsono RM No 54, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2013).

Kedatangan bintang film sekaligus penyanyi, disebut-sebut untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
Mengenakan kemeja lengan panjang bercorak kotak, suami Zaskia Sungkar tiba di Kantor DPP Gerindra sekitar pukul 11.10 WIB, menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam.
Aktor yang juga berprofesi sebagai penyanyi, tiba hampir berbarengan dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Keduanya tidak memberikan keterangan apapun saat masuk ke dalam gedung kantor utama partai berlambang kepala garuda.
Para awak media termasuk Tribunnews.com, akan diberi kesempatan melakukan wawancara usai proses pendaftaran selesai.
"Nanti saja setelah mendaftar," ujar seorang petugas keamanan di sana.
Sejak 15 Januari lalu, Partai Gerindra membuka pendaftaran calon anggota legislatif. Waktu pendaftaran akan berakhir pada 28 Februari mendatang. (*)

Krisdayanti Gabung ke Partai Hanura

Oleh dadaneka@cekricek.co.id (Dadan Eka) | CekRicek – Jum, 8 Mar 2013 19:22 WIB

Jakarta, C&R Digital - Penyanyi Krisdayanti (KD) terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Hanura. Dalam partai tersebut, KD ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Srikandi Hanura.

"Sebuah bentuk kehormatan Hanura mengajak saya untuk beri kontribusi. Ini amanah, ya, sebagai istri dan ibu, pendamping dan suami yang menomorsatukan keluarga," kata KD di The Royal Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
KD mengaku tak terlalu mengerti politik. Ia ingin bergabung lantaran Hanura menawarkan sebuah visi dan misi untuk mengangkat harkat dan martabat tanpa harus meninggalkan kodrat sebagai wanita.
"Bentuk organisasi Hanura ini lebih banyak sosialnya. Kan kita punya naruni besar untuk bantu saudara kita yang membutuhkan bantuan," tuturnya.

PKPI lolos, Bang Yos puji Bawaslu sebagai benteng keadilan

MERDEKA.COM,

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso bersyukur gugatan partainya dikabulkan Bawaslu. Dia pun menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu. Menurutnya, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Bawaslu sangat objektif dan adil.

"Patut kita syukuri semua dan saya ucapkan semua pihak atas dukungan moril proses (sengketa pemilu) di Bawaslu. Yang paling penting saya ingin memberi apresiasi pada Bawaslu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut seperti dilansir situs Bawaslu. 

Sutiyoso juga mengatakan bahwa Bawaslu menjadi salah satu institusi yang dapat diandalkan dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Keobjektifan yang dibuat Bawaslu dalam keputusannya, menurutnya dapat menjadi salah satu penilaian.

"Ternyata masih ada institusi yang bisa diandalkan dan menjadi benteng keadilan. Instistusi ini bekerja dengan baik, Bawaslu mampu objektif dan adil. Begitu juga pihak yang memberikan keterangan yang masuk akal," pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com

 Inilah Partai “Terkorup” Menurut Seskab Dipo Alam

 

REP | 29 September 2012 | 10:43

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sebagaimana diberitakan Koran Tempo 29/9/2012 mempublikasikan  daftar partai politik “terkorup” berdasarkan permohonan izin pemeriksaan (PIP) pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum yang disampaikan kepada presiden. Pengumuman ke publik itu bersamaan pula dengan keluarnya putusan MK menyangkut uji materi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 36 berkaitan dengan perlunya izin presiden jika aparat hukum hendak memeriksa pejabat negara (bupati, gubernur, anggota dewan). Putusan MK itu menyatakan bahwa pemeriksaan pejabat negara tak perlu lagi izin presiden.
“Judicial review atas pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 itu intinya tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakilnya tidak memerlukan persetujuan tertulis Presiden kecuali penyidikan yang dilanjutkan penahanan dimana Presiden diberi tenggat waktu 30 hari untuk mengeluarkan persetujuannya,” kata Seskab sebagaimana diungkap Kompas.com
Menurut Seskab, selama masa pemerintahannya, Presiden  SBY telah mengeluarkan izin pemeriksaan pejabat negara dan anggota dewan sebanyak 176 orang yang terlibat kasus hukum. Dari jumlah itu 79 % nya merupakan kasus korupsi dan sisanya merupakan kasus pidana lainnya.
Dari data izin pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Presiden terdapat data politisi dari partai politik sebagai berikut :
1. Partai Golkar sebanyak 64 Orang politikus atau setara dengan 36 %
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 32 orang politikus atau setara dengan 18 %
3. Partai Demokrat 20 orang politikus atau setara dengan 11 %
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 17 orang politikus atau 9,65 %
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 9 orang politikus atau 5 %
6. Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 7 orang politikus atau 3,9 %
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 orang politikus atau 2,27 %
8. Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 2 orang politikus atau 1,14 %
Data yang dipublikasikan oleh Seskab ini memkonfirmasi berkembangnya opini bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif banyak melibatkan politikus partai politik. Atau kesimpulan para aktifis anti korupsi yang menyatakan bahwa persemaian praktik korupsi itu banyak terjadi dan dilakukan oleh Parpol.
Banyak modus yang dilakukan, hanya jika melihat berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, mereka berkolaborasi antara politikus yang menjadi pejabat negara di eksekutif dengan politikus di lembaga eksekutif. Kasus Nazarudin dengan Wisma Atlet, Hambalang dll, kasus pengadaan Al-Qur’an di Depag, kasus penyalahgunaan APBD cenderung melibatkan kerjasama keduanya.
Jika putusan MK menyangkut pemeriksaan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tak lagi memerlukan izin tertulis dari presiden, maka akan semakin mudah dan cepat saja proses penyelidikan dan penyidikan kasus hukum yang menimpa para politisi tersebut.
Demokrasi yang substansial itu sejatinya harus linear dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN, terwujudnya clean and good governance. Jika demokrasi berhasil menciptakan  elit partai yang menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif yang terhindar dari praktik korupsi, maka kita optimis bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan mampu membawa rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
Disini rakyat harus ikut serta memberikan reward dan punishment terhadap partai-partai dalam menjalankan visi dan misinya. Jika partai banyak kadernya yang terjerat oleh kasus korupsi maka rakyat harus menghukumnya dengan tidak memilih caleg atau calon yang maju dalam pilkada atau pilpres. Jika parpol relatif sedikit kader yang terjerat kasus korupsinya, maka rakyat juga harus memberikan hadiah dan penghormatan untuk dapat diberikan kesempatan untuk mengelola negeri ini dengan baik.
Jangan sampai negeri ini terus dikelola oleh partai-partai yang elit-elitnya banyak melakukan praktik tindak pidana korupsi yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Saatnya rakyat untuk cerdas menentukan sikap.

  Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif / Caleg DPR DPD DPRD Undang-Undang No.10 Tahun 2008

Submitted by godam64 on Fri, 24/10/2008 - 00:07

 

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif / caleg, yaitu sebagai berikut di bawah ini :
1. Warga Negara Indonesia / WNI
2. Berumur / Berusia Minimal 21 Tahun
3. Bertempat Tinggal di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Repubik Indonesia)
4. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Minimal Tamat / Lulus SMA atau sederajat
6. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
7. Sehat Jasmani dan Rohani
8. Bersedia bekerja penuh waktu / full time
9. Terdaftar sebagai pemilih pada pemilu
10. Anggota Parta Politik
11. Siap bersedia tidak praktek notaris, akuntan dan advokat
12. Pegawai / Anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri
13. Bersedia tidak rangkap jabatan negara, badan negara, bumd dan bumn
14. Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih
15. Dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan
16. Cakap berbicara, menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia
17. Bisa Membaca Al-Quran (khusus caleg lokal NAD)
- Sumber : UU Nomor 10 / 2008 Republik Indonesia

 Inilah Selebriti yang Jadi Rebutan Parpol untuk Pemilu 2014

 Oleh Hasanudin Aco

Inilah Selebriti yang Jadi Rebutan Parpol untuk Pemilu 2014

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Sosok artis tampaknya masih sangat diyajini menjadi magnet yang jitu bagi partai politik (Parpol) untuk meraup banyak suara pada Pemilu 2014.
Maka tak heran jika sejumlah parpol yang lolos Pemilu 2014 seperti berlomba-lomba menggaet artis yang populer di masyarakat.
Siapa saja artis itu dan ke partai mana artis itu berlabuh atau ditarik oleh parpol berikut ulasannya yang dihimpun Tribunnews.com, Jumat (24/1/2013).
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengatakan  ada lima nama artis yang baru bergabung dan sudah mendaftar untuk jadi caleg PAN di 2014 diantaranya   Marissa Haque, Ikang Fawzi, Hengky Kurniawan, Lucky Hamzah, dan Raffi Ahmad.

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP, Ahmad Yani, menyebut pedangdut  Nassar KDI serta sejumlah artis yang bernaung dalam PAMI (Persatuan Artis Melayu Indonesia) dibawah besutan Rhoma Irama, telah bergabung dengan PPP. Termasuk penyanyi Pasha Ungu.
3. Partai Hanura
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Saleh Husein, mengatakan Gusti Randa masuk jadi Caleg Pemilu 2014. Penyanyi Krisdayanti juga baru bergabung dan belum menjadi caleg 2014. Ada pula Renny Djayusman, Iis Sugiyanto, dan lain-lainnya.
4. Partai Demokrat
Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa menyebut pihaknya belum berburuartis untuk menghadapi 2014 mendatang. Saat ini di Demokrat sudah ada sejumlah artis yang menjadi anggota DPR yakni  Venna Melinda, Inggrid Kansil dan Nurul Qomar. Sedangkan anggota DPR nonaktif, Angelina Sondakh yang kesandung kasus hukum.
5. Partai Golkar
Juru Bicara Golkar Tantowi Yahya menyebut presenter Charles Bonar Sirait akan menjadi caleg pada 2014 mendatang. Saat ini di Golkar sudah ada dua rtis menjadi anggota DPR Nurul Arifin dan Tantowi Yahya.
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut Happy Salma dan Irwansyah telah bergaubung dengan Gerindra untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014. Sebelumnya sudah ada Jamal Mirdad dan Rachel Maryam di Gerindra.
7. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, artis yang sudah pasti menjadi calon anggota legislatif (caleg) di antaranya Edo Kondologit, Nico Siahaan, Sonny Tulung, dan Yessy Gusman.
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengaku partainya tidak tergiur dengan calon anggota legislatif (caleg) dari sosok artis.
"Karena secara prinsip kami lebih mengutamakan kader. Tidak sekadar hanya artis, karena artis bukan pilihan utama kami (dijadikan caleg)," kata Hidayat di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Jadi sampai sekarang PKS belum mengumumkan siapa saja artis yang bergabung dengan PKS
9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua DPP PKB Marwan Jafar menyebut kemungkinan Cinta Penelope akab bergabung dengan PKB. Yang sudah pasti menjadi caleg PKB adalah Gita KDI dan salah seorang pemain Bajaj Bajuri, Saleh Ali Bawazier, dan Said Bajuri.
10. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Sejauh ini Partai NasDem belum merilis nama caleg dari kalangan artis untuk disiapkan dalam Pemilu 2014 mendatang.

Nomor urut 10 parpol peserta pemilu 2014:

1.  Partai NasDem
2.  PKB
3.  PKS
4.  PDIP
5.  Golkar
6.  Gerindra
7.  Demokrat
8.  PAN
9.  PPP
10. Partai Hanura

Sumber: Merdeka.com

Inilah 10 Parpol Peserta Pemilu 2014, Oleh Eri Komar Sinaga | TRIBUNnews.com – Sel, 8 Jan 2013

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, usai sidang pleno rekapitulasi verifikasi faktual yang sangat panjang.

Dari 34 parpol yang diverifikasi, hanya 10 parpol yang lolos. Sedangkan 24 parpol lainnya dinyatakan gugur.
"KPU menetapkan, memutuskan 10 partai politik memenuhi syarat peserta Pemilu 2014. 24 parpol tidak memenuhi syarat peserta Pemilu 2014," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, saat membacakan keputusan pleno yang diikuti Tribunnews.com, Selasa (8/1/2012) dini hari.
Hasil sidang pleno tertulis dalam Keputusan KPU No 05/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014.
Sembilan di antara parpol yang lolos adalah partai yang memiliki kursi di parlemen, dan satu pendatang baru, Partai Nasdem. Berikut nama parpol peserta Pemilu 2014:
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. PDI Perjuangan
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Nasdem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sedangkan 24 parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 adalah:
1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
5. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6. Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Partai Bhinneka Indonesia
8. Partai Buruh
9. Partai Damai Sejahtera (PDS)
10. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
11. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12. Partai Karya Republik (Pakar)
13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
14. Partai Kedaulatan
15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
16. Partai Kongres
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
18. PNI Marhaenisme
19. Partai Nasional Republik (Nasrep)
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
21. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI)
22. Partai Republik
23. Partai Republikan Nusantara
24. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
"Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), atau Mahkamah Agung," jelas Husni.
Keputusan berlaku sejak ditetapkan, yakni pada 8 Januari 2013. (*)