Menteri Susi: Untuk Tata Laut, Perlu Amerika
Christie Stefanie, CNN Indonesia, Kamis, 06/11/2014 10:43 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudjiastuti didampingi menteri terdahulu Sjarief C Sutardjo memberikan
sambutan pada acara Serah Terima Jabatan di Gedung Mina Bahari III
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (29/10). Sebanyak
4.000 undangan hadir hanya untuk menyaksikan penandatangan serah terima
jabatan Susi sebagai menteri. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
mengatakan bantuan pemerintah Amerika Serikat diperlukan oleh
kementerian yang dipimpinnya. Apa saja yang bisa diharapkan dari Amerika
Serikat?
Pertama, kata Susi, Amerika Serikat bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait moratorium dan pelestarian perikanan. Begitu juga eksplorasi yang mengindahkan kaidah lingkungan.
Kedua, Amerika Serikat, kata Susi lagi, bisa membantu Indonesia mengubah pola industri perikanan yang sebelum kurang berkelanjutan, menjadi lebih berkelanjutan.
Tapi tak hanya Amerika Serikat yang diminta bantuan oleh Susi. Sang Menteri mengatakan dia juga meminta bantuan Norwegia dan enam negara lain. Semuanya adalah negara yang punya kepentingan atas laut Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini dan hubungan baik dari seluruh negara di dunia, kita bisa mengelola laut kita dengan benar dan semaksimal mungkin,” tutur Menteri Susi. “Untuk manfaat kepada rakyat Indonesia.”
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri, dan saya mengharapkan untuk terus bekerja sama dengan beliau dan tim beliau,” kata Robert Blake, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Kamis (6/11) Menteri Susi kedatangan tamu Dubes Blake. Keduanya membicarakan soal asistensi dan moratorium serta eksplorasi perikanan yang mengindahkan kaidah lingkungan. (Baca: Gaya Susi: Berkebaya dan Interupsi Dubes AS)
"Saya yakin semua negara di dunia punya kepentingan yang sama atas laut Indonesia yaitu laut Indonesia harus dijaga kelestariannya," ujar Susi.
Blake pun menekankan bahwa memerangi illegal fishing dan penekanan hukum kepolisian air di Indonesia juga menjadi bentuk kerja sama yang akan mereka lakukan ke depan.
Upaya melindungi hutan bakau juga menjadi salah satu fokus dalam program KKP ke depannya. "Kita juga melakukan upaya untuk mendukung dan melindungi hutan bakau yang merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha perikanan," tutur Blake.
Blake mengatakan, sebagai negara dengan dua pertiganya adalah perairan, Indonesia memiliki peran strategis bagi Indonesia. “Menurut saya ada banyak sekali kerja sama yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Indonesia,” ujarnya. (Baca: Dubes AS: Menteri Susi Perempuan Tangguh)
(ded/ded)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Satu lagi gebrakan Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengaku geram dengan penggunaan
alat tangkap ikan berupa troll atau pancing tonda yang biasa digunakan
oleh kapal asing.
Alat pancing ini hanya ditarik oleh kapal dan menyaring semua material laut termasuk karang, ikan, rumput laut, udang, dan lainnya. "Padahal yang diambil hanya udang saja. Lainnya dibuang," jelas Susi kepada wartawan, Senin (3/11).
Susi mengindikasikan ada ribuan kapal yang masing menggunakan alat tangkap jenis ini. Di perairan Natuna saja, diperkirakan ada 500 kapal yang masing menggunakan troll. Terlebih di Indonesia Timur yang mencapai 2000-an temuan kapal dengan alat pancing yang merusak ekosistem laut ini. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi.
India saja sudah melakukan pengetatan aturan tentang pengambilan sumberdaya laut. Australia bahka membatasi jenis ikan yang boleh ditangkap termasuk musim dan ukuran ikan. Indonesia? Bebas anytime boleh ambil ikan apapun," ujar Susi.
Untuk itu Susi akan mempertegas aturan terkait penangkapan ikan ini. Selain mengalami kerugian di bidang hayati, Susi menjelaskan bahwa Indonesia juga mengalami kerugian di bidang ekonomi. "PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tidak ada. Karena mereka (kapal asing) tidak bayar. Kita juga tidak tahu berapa yang mereka ekspor. Sebelumnya Susi mengungkapkan bahwa kerugian negara di sektor kelautan dan perikanan mencapai 11,5 triliun rupiah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti terkait moratorium izin kapal atau
penghentian penerbitan izin kapal penangkap ikan ditunggu banyak pihak.
Langkah ini dianggap ampuh untuk melemahkan praktik pencurian ikan di
teritorial perairan Indonesia.
Susi Pudjiastuti menyatakan surat keputusan menteri tentang moratorium sudah diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menunggu disahkan.
"Sudah saya terbitkan surat kepada Kemenhukam. Mereka berjanji besok selesai. Begitu disahkan, Keputusan Menteri itu berlaku," ujar Susi, Senin (3/11).
Keputusan Menteri Susi tentang moratorium ini termasuk juga bagi kapal yang ingin memperpanjang izin operasi. Selain itu, Susi juga berencana untuk meninjau kembali izin-izin yang dikeluarkan terkait kepatuhan dengan izin yang ada. Termasuk dengan alat yang digunakan, jenis jaring, daerah tangkapan, dan kewajiban untuk mendaratkan ikan.
Dalam keputusan menteri itu diatur pula tentang pelarangan transhipment atau larangan untuk bongkar muat barang di tengah laut. Kegiatan tersebut disinyalir menjadi celah lebar bagi pencuri kekayaan laut Indonesia. Untuk itu Susi memutuskan untuk mengubah Peraturan Menteri sebelumnya tentang izin transhipment ini.
Poin lainnya yang ditegaskan oleh Menteri Suai adalah ajakan kepada masyarakat untuk ikut melaporkan segala macam bentuk kejahatan di laut.
"Kami ingin masyarakat menjadi mata pengawas bagi kami," ujar Susi.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudjiastuti menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan atas
menteri terdahulu Sjarief C Sutardjo di Gedung Mina Bahari III
Kementerian Kelautan, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. Sebanyak 4.000
undangan hadir hanya untuk menyaksikan penandatangan serah terima
jabatan Susi sebagai menteri. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Pertama, kata Susi, Amerika Serikat bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait moratorium dan pelestarian perikanan. Begitu juga eksplorasi yang mengindahkan kaidah lingkungan.
Kedua, Amerika Serikat, kata Susi lagi, bisa membantu Indonesia mengubah pola industri perikanan yang sebelum kurang berkelanjutan, menjadi lebih berkelanjutan.
Tapi tak hanya Amerika Serikat yang diminta bantuan oleh Susi. Sang Menteri mengatakan dia juga meminta bantuan Norwegia dan enam negara lain. Semuanya adalah negara yang punya kepentingan atas laut Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini dan hubungan baik dari seluruh negara di dunia, kita bisa mengelola laut kita dengan benar dan semaksimal mungkin,” tutur Menteri Susi. “Untuk manfaat kepada rakyat Indonesia.”
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri, dan saya mengharapkan untuk terus bekerja sama dengan beliau dan tim beliau,” kata Robert Blake, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Kamis (6/11) Menteri Susi kedatangan tamu Dubes Blake. Keduanya membicarakan soal asistensi dan moratorium serta eksplorasi perikanan yang mengindahkan kaidah lingkungan. (Baca: Gaya Susi: Berkebaya dan Interupsi Dubes AS)
"Saya yakin semua negara di dunia punya kepentingan yang sama atas laut Indonesia yaitu laut Indonesia harus dijaga kelestariannya," ujar Susi.
Blake pun menekankan bahwa memerangi illegal fishing dan penekanan hukum kepolisian air di Indonesia juga menjadi bentuk kerja sama yang akan mereka lakukan ke depan.
Upaya melindungi hutan bakau juga menjadi salah satu fokus dalam program KKP ke depannya. "Kita juga melakukan upaya untuk mendukung dan melindungi hutan bakau yang merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha perikanan," tutur Blake.
Blake mengatakan, sebagai negara dengan dua pertiganya adalah perairan, Indonesia memiliki peran strategis bagi Indonesia. “Menurut saya ada banyak sekali kerja sama yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Indonesia,” ujarnya. (Baca: Dubes AS: Menteri Susi Perempuan Tangguh)
(ded/ded)
Gebrakan Terbaru Susi, Perketat Penggunaan Alat Tangkap Ikan
Senin, 03 November 2014, 16:55 WIB
Alat pancing ini hanya ditarik oleh kapal dan menyaring semua material laut termasuk karang, ikan, rumput laut, udang, dan lainnya. "Padahal yang diambil hanya udang saja. Lainnya dibuang," jelas Susi kepada wartawan, Senin (3/11).
Susi mengindikasikan ada ribuan kapal yang masing menggunakan alat tangkap jenis ini. Di perairan Natuna saja, diperkirakan ada 500 kapal yang masing menggunakan troll. Terlebih di Indonesia Timur yang mencapai 2000-an temuan kapal dengan alat pancing yang merusak ekosistem laut ini. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi.
India saja sudah melakukan pengetatan aturan tentang pengambilan sumberdaya laut. Australia bahka membatasi jenis ikan yang boleh ditangkap termasuk musim dan ukuran ikan. Indonesia? Bebas anytime boleh ambil ikan apapun," ujar Susi.
Untuk itu Susi akan mempertegas aturan terkait penangkapan ikan ini. Selain mengalami kerugian di bidang hayati, Susi menjelaskan bahwa Indonesia juga mengalami kerugian di bidang ekonomi. "PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tidak ada. Karena mereka (kapal asing) tidak bayar. Kita juga tidak tahu berapa yang mereka ekspor. Sebelumnya Susi mengungkapkan bahwa kerugian negara di sektor kelautan dan perikanan mencapai 11,5 triliun rupiah.
Menteri Susi: Moratorium Kapal Segera Dilaksanakan
Senin, 03 November 2014, 16:58 WIB, AP Photo/Dita Alangkara
Indonesian Maritime and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti,
center, adjusts her sunglasses as she prepares for a photo session after
the inauguration ceremony for the newly appointed Cabinet members at
the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday
Susi Pudjiastuti menyatakan surat keputusan menteri tentang moratorium sudah diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menunggu disahkan.
"Sudah saya terbitkan surat kepada Kemenhukam. Mereka berjanji besok selesai. Begitu disahkan, Keputusan Menteri itu berlaku," ujar Susi, Senin (3/11).
Keputusan Menteri Susi tentang moratorium ini termasuk juga bagi kapal yang ingin memperpanjang izin operasi. Selain itu, Susi juga berencana untuk meninjau kembali izin-izin yang dikeluarkan terkait kepatuhan dengan izin yang ada. Termasuk dengan alat yang digunakan, jenis jaring, daerah tangkapan, dan kewajiban untuk mendaratkan ikan.
Dalam keputusan menteri itu diatur pula tentang pelarangan transhipment atau larangan untuk bongkar muat barang di tengah laut. Kegiatan tersebut disinyalir menjadi celah lebar bagi pencuri kekayaan laut Indonesia. Untuk itu Susi memutuskan untuk mengubah Peraturan Menteri sebelumnya tentang izin transhipment ini.
Poin lainnya yang ditegaskan oleh Menteri Suai adalah ajakan kepada masyarakat untuk ikut melaporkan segala macam bentuk kejahatan di laut.
"Kami ingin masyarakat menjadi mata pengawas bagi kami," ujar Susi.
Menteri Susi: Pungutan Bikin Nelayan Bangkrut
Kamis, 30/10/2014 12:20 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudjiastuti menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan atas
menteri terdahulu Sjarief C Sutardjo di Gedung Mina Bahari III
Kementerian Kelautan, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. Sebanyak 4.000
undangan hadir hanya untuk menyaksikan penandatangan serah terima
jabatan Susi sebagai menteri. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
mengatakan kesulitan nelayan kecil untuk berbisnis ikan selama ini
terjadi akibat banyaknya pungutan dan retribusi. Itu telah menjadi
penghambat utama perkembangan sektor nelayan.
"Baru mau berlayar saja sudah dikenakan pungutan, bangkrut nelayan kita, " ujar Susi ketika rapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Jakarta, Kamis (30/10).
Di hadapan ratusan pengusaha, Susi mengungkapkan pengalamannya selama menggeluti bisnis perikanan. Menurutnya, betapa rumit menjadi nelayan kecil karena selalu menghadapi hambatan-hambatan menuju pasar. "Salah satunya biaya-biaya retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah," katanya.
Susi mencontohkan pungutan-pungutan lain yang harus dibayar oleh para pelaku usaha perikanan, seperti pungutan retribusi untuk masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). "Kalau di sini mesti masih bayar sana sini. Ijin prinsip kita bayar, IMB juga bayar, daftarin mesin di Bea Cukai juga harus bayar. Belum apa-apa ini kita sudah keluar biaya 40 persen," jelas Susi.
Susi tidak menyalahkan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, dia berharap ada perlakuan beda antara pengusaha kecil dan pengusaha besar terkait pungutan fiskal.
"Banyak cold storage di Indonesia mati karena aturan kita tidak kompetitif. Untuk itu saya minta masukan dari bapak ibu semua (anggota Kadin) yang sudah pakar di bidang ini, kalau saya yang lulusan SMP saja mana didengar," ucap Susi dibarengi tawa para anggota Kadin.
(ags/gen)
Selasa, 28 Oktober 2014 , 20:21:00"Baru mau berlayar saja sudah dikenakan pungutan, bangkrut nelayan kita, " ujar Susi ketika rapat dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Jakarta, Kamis (30/10).
Di hadapan ratusan pengusaha, Susi mengungkapkan pengalamannya selama menggeluti bisnis perikanan. Menurutnya, betapa rumit menjadi nelayan kecil karena selalu menghadapi hambatan-hambatan menuju pasar. "Salah satunya biaya-biaya retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah," katanya.
Susi mencontohkan pungutan-pungutan lain yang harus dibayar oleh para pelaku usaha perikanan, seperti pungutan retribusi untuk masuk ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). "Kalau di sini mesti masih bayar sana sini. Ijin prinsip kita bayar, IMB juga bayar, daftarin mesin di Bea Cukai juga harus bayar. Belum apa-apa ini kita sudah keluar biaya 40 persen," jelas Susi.
Susi tidak menyalahkan prosedur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, dia berharap ada perlakuan beda antara pengusaha kecil dan pengusaha besar terkait pungutan fiskal.
"Banyak cold storage di Indonesia mati karena aturan kita tidak kompetitif. Untuk itu saya minta masukan dari bapak ibu semua (anggota Kadin) yang sudah pakar di bidang ini, kalau saya yang lulusan SMP saja mana didengar," ucap Susi dibarengi tawa para anggota Kadin.
(ags/gen)
Susi Pudjiastuti: Jujur, Saya tak Bisa Jadi Ibu Manis dan Feminim
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Foto: Ricardo/JPNN.com
JAKARTA - Menteri
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti saat ini tengah menjadi sorotan
media, terutama di media sosial. Menteri yang nyentrik itu disoroti
lantaran mempunyai kebiasaan merokok serta punya tato.
Oleh sebagian orang, Susi dianggap tak
pantas mempunyai kebiasaan seperti itu, mengingat saat ini ia menyandang
status sebagai menteri. Bermacam komentar baik positif maupun negatif
mengenai kebiasaannya dirinya juga sudah ia ketahui. Mengenai hal itu
Susi santai menanggapi.
"Tadi saya lihat ada komentar yang cukup
jelek tentang saya," seru Susi di kantornya, Jalan Merdeka Utara
Jakarta, Selasa (28/10) petang.
Susi juga menegaskan bahwa ia tak bisa
berlaga seperti ibu-ibu seusianya. Ia tak mau menjadi orang lain atau
sengaja memfeminimkan diri meski sudah menyandang menjadi seorang
menteri.
"Kalau saya mau berubah seperti birokrat
atau ibu-ibu yang manis dan feminim, jujur saya tidak bisa. Saya sudah
50 tahun seperti ini," tandasnya. (chi/jpnn)
Profil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
Sunday, 26 October 2014, 19:52 WIB
PT ASI Pudjiastuti Marine product adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang eksportir hasil-hasil perikanan. Sedangkan PT ASI Pudjiastuti Aviation adalah perusahaan operator penerbangan Susi Air yang berasal dari Jawa Barat.
Susi AIR memiliki 50 unit pesawat berbagai jenis. Jenis-jenis pesawat tersebut yaitu Grand Caravan 208B, Piaggio Avanti II, Pilatus Porter, serta Diamond DA 42. Sebagian besar pesawat ini dioperasikan di daerah luar Jawa seperti Papua dan Kalimantan.
Maskapai Susi Air ini menjelajah ke sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan, menjelajah wilayah yang jarang terjamah, seperti Cilacap, Pangandaran, Nusa Tenggara, Ambon, dan lain-lain.
Susi Pudjiastuti hanya mengenyam pendidikan hingga SMA. Bahkan, pada saat ia berusia 17 tahun, ia sudah memutuskan untuk berhenti sekolah.
Ia memutuskan berhenti sekolah pada saat kelas II SMAN Yogyakarta. Alasannya, karena Susi aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Dengan alasan tersebut, Susi pun dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, ia mulai bekerja berbagai macam pekerjaan dengan hanya modal ijazah SMP.
Susi sudah mengalami tiga kali pernikahan. Suami terakhirnya adalah Christian von Strombeck. Christian merupakan seorang ekspatriat yang pernah bekerja di IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara). Dari suami terakhir inilah, Susi mendapat inspirasi untuk mengembangkan bisnis penerbangan.
Menteri Susi Pudjiastuti Perokok, Bertato & Tak Lulus SMA
|Fahmi Firdaus - Okezone
Susi Pudjiastuti merokok di Istana (foto: Fahmi Firdaus/Okezone)
JAKARTA - Kontroversi menteri Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla terus bergulir. Selain Rini Soemarno, sosok lain yang jadi sorotan adalah Susi Pudjiastuti.
Bos Susi Air itu ramai dibicarakan karena hobi merokok dan memiliki tato di kaki. Bahkan, Susi nekat merokok di halaman Istana usai Jokowi mengumumkan nama-nama menteri.
"Setop dulu dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” kata Susi saat hendak diwawancarai Okezone di halaman Istana Merdeka, Minggu 26/10/2014) malam.
Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang kini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan itu tampil nyentrik dibandingkan dengan 33 menteri lainnya. Rambutnya berwarna coklat.
Gaya bicaranya ceplas ceplos. Dia tak sungkan duduk di tangga Istana saat akan diwawancarai media massa. Susi gemar menghisap cerutu Kuba.
Selain karena rokok dan tato, perempuan yang tak lulus SMA ini juga jadi pembicaraan di media sosial karena hanya lulus SMP. Dia pun di-bully pengguna Twitter.
Sebelumnya, publik menolak Rini Soemarno menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK. Rini dinilai proasing. Dia juga kerap disebut-sebut terlibat kasus hukum.
(trk)
Bos Susi Air itu ramai dibicarakan karena hobi merokok dan memiliki tato di kaki. Bahkan, Susi nekat merokok di halaman Istana usai Jokowi mengumumkan nama-nama menteri.
"Setop dulu dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” kata Susi saat hendak diwawancarai Okezone di halaman Istana Merdeka, Minggu 26/10/2014) malam.
Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang kini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan itu tampil nyentrik dibandingkan dengan 33 menteri lainnya. Rambutnya berwarna coklat.
Gaya bicaranya ceplas ceplos. Dia tak sungkan duduk di tangga Istana saat akan diwawancarai media massa. Susi gemar menghisap cerutu Kuba.
Selain karena rokok dan tato, perempuan yang tak lulus SMA ini juga jadi pembicaraan di media sosial karena hanya lulus SMP. Dia pun di-bully pengguna Twitter.
Sebelumnya, publik menolak Rini Soemarno menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK. Rini dinilai proasing. Dia juga kerap disebut-sebut terlibat kasus hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar