Rabu, 18 Februari 2015 | 06:26 WIB
Nekat Lantik Budi Gunawan, Jokowi Hadapi Bahaya Besar
Presiden Jokowi (kanan) menyantap
soto bersama (kiri ke kanan) Ketum PDIP Megawati, Ketua Umum PPP hasil muktamar
Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai
Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, 14 Februari 2015.
ANTARA/HO/Andika Betha
TEMPO.CO, Jakarta - Usai
putusan praperadilan yang mememangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan,
pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia makin mengemuka. Apa
saja bahaya besar bila Presiden Joko Widodo bersikeras melantik polisi yang
diduga memiliki rekening gendut ini?
1. Tafsiran hukum makin sembarangan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan masyarakat akan resah dan mempertanyakan keputusan Jokowi bila Budi tetap dilantik. "Penegakan hukum akan dipertanyakan," kata Satya yang dihubungi pada Selasa, 17 Februari 2015.
Selain itu, Satya menilai penafsiran hukum oleh masyarakat akan makin sembarangan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengambil keputusan memenangkan Budi tanpa merinci landasan hukum yang digunakannya. Sarpin juga menyebut Budi yang menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri itu tidak tergolong penyelenggara negara atau pun penegak hukum.
2. Perseteruan terus-menerus antara KPK dan Polri.
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, berujar konflik antara KPK dan Polri tak akan ada habisnya bila Budi jadi dilantik. KPK, kata Kristiadi, dapat memperbaiki surat penyidikan dan terus memperkarakan kasus Budi. "Sementara itu, Budi yang telah menjabat Kapolri akan menggunakan kekuasannya untuk terus melawan KPK," ucap Kristiadi.
Perseteruan ini, kata Kristiadi, tidak akan berakhir hingga Jokowi mengambil sikap tegas. Kristiadi menilai Jokowi saat ini terlihat lemah karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyokongnya. "Jokowi berdiri di kaki sendiri," kata dia.
3. Pembusukan lembaga hukum.
Bahaya terakhir jika Budi tetap dilantik sebagai Kapolri menurut Kristiadi adalah potensi membusuknya internal lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum seperti kepolisian yang harusnya melayani masyarakat nantinya justru sibuk bertarung untuk melanggengkan kekuasaan.
Kristiadi mengkhawatirkan lembaga hukum akan dimanipulasi oleh oknum tertentu. "Penegakan hukum akan kacau balau," ujarnya lagi.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Senin, 16/02/2015 17:37 WIB 1. Tafsiran hukum makin sembarangan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan masyarakat akan resah dan mempertanyakan keputusan Jokowi bila Budi tetap dilantik. "Penegakan hukum akan dipertanyakan," kata Satya yang dihubungi pada Selasa, 17 Februari 2015.
Selain itu, Satya menilai penafsiran hukum oleh masyarakat akan makin sembarangan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengambil keputusan memenangkan Budi tanpa merinci landasan hukum yang digunakannya. Sarpin juga menyebut Budi yang menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri itu tidak tergolong penyelenggara negara atau pun penegak hukum.
2. Perseteruan terus-menerus antara KPK dan Polri.
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, berujar konflik antara KPK dan Polri tak akan ada habisnya bila Budi jadi dilantik. KPK, kata Kristiadi, dapat memperbaiki surat penyidikan dan terus memperkarakan kasus Budi. "Sementara itu, Budi yang telah menjabat Kapolri akan menggunakan kekuasannya untuk terus melawan KPK," ucap Kristiadi.
Perseteruan ini, kata Kristiadi, tidak akan berakhir hingga Jokowi mengambil sikap tegas. Kristiadi menilai Jokowi saat ini terlihat lemah karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyokongnya. "Jokowi berdiri di kaki sendiri," kata dia.
3. Pembusukan lembaga hukum.
Bahaya terakhir jika Budi tetap dilantik sebagai Kapolri menurut Kristiadi adalah potensi membusuknya internal lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum seperti kepolisian yang harusnya melayani masyarakat nantinya justru sibuk bertarung untuk melanggengkan kekuasaan.
Kristiadi mengkhawatirkan lembaga hukum akan dimanipulasi oleh oknum tertentu. "Penegakan hukum akan kacau balau," ujarnya lagi.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Dilema Jokowi Tentukan Nasib Komjen Budi
"Jokowi ini dalam posisi dilematis, kalau dilantik opini publik hancur, tidak dilantik di politik babak belur," kata Waketum PAN Dradjad Wibowo kepada detikcom, Senin (16/2/2015).
Dihadapkan pada posisi rumit seperti itu, menjadi wajar saja Presiden Jokowi menunda-nunda mengambil keputusan penyelesaian polemik KPK-Polri. Apalagi Jokowi pernah berjanji hanya akan tunduk kepada rakyat dan konstitusi.
Situasi Jokowi bak terjebak di lubang jarum. Satu sisi Jokowi harus mendengarkan suara rakyat, di sisi lain sebagai politisi dia harus menjaga 'kartunya' tetap hidup.
"Jokowi bisa menggunakan politik katapel. Tapi Jokowi harus jeli dan teliti, kalau tidak bisa kena kepala orang atau kepala sendiri," katanya.
Lalu apa yang dimaksud dengan politik katapel? Dradjad tak mau merinci tentang istilah yang diyakini Dradjad dipahami dengan baik oleh ring 1 Jokowi tersebut.
"Jadi kalau katapel itu kan harus ditarik mundur dulu, kemudian dilepaskan, setelah mundur baru akan mengalami kemajuan signifikan. Tapi dia harus memilih tokoh yang tepat untuk menjalankan misi ini," kata Dradjad.
Usut punya usut politik katapel itu artinya Jokowi harus legowo dulu citranya turun, kemudian memilih mitra yang baik untuk kembali bangkit. Dalam konteks polemik Komjen Budi Gunawan, Jokowi mungkin bisa memilih kemungkinan citranya runtuh karena melantik komjen Budi jadi Kapolri, namun kemudian melakukan manuver politik mengejutkan untuk mengembalikan citranya. Tapi, apakah Jokowi mampu bermanuver politik di dalam belenggu parpol pendukungnya?
(van/nrl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar