Pembangunan Trans Papua Membutuhkan Dana Mencapai Rp12,5 Triliun

(Berita Daerah – Papua) Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia sebagai bentuk pemerataan pembangunan nasional. Minimnya infrastruktur di kawasan timur Indonesia membuat kawasan tersebut mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (23/7) mengatakan butuh dana mencapai Rp12,5 triliun hingga Rp15 triliun untuk membangun infrastruktur di perbatasan dan jalan, serta menyelesaikan trans Papua. Jalan trans Papua sepanjang 900 kilometer ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang.

Ruas jalan trans Papua itu mulai dari Sorong-Manokwari-Nabire-Jayapura yang saat ini masih terputus-putus. Percepatan pembangunan infrastrktur ini sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan roda perekonomian Papua dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menteri PUPR menambahkan jika pihaknya pada tahun ini telah menganggarkan Rp4 triliun untuk Papua dan Rp6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Proses pembebasan lahan di Papua juga tidak mengalami masalah, sehingga dengan anggaran tersebut pembangunan infrastruktur trans Papua optimis selesai sesuai target.

Selain itu untuk mendukung rencana pencetakan sawah baru di Papua seluas 10 ribu ha, Kementerian PUPR membuka long storage untuk menampung air . Dari tampungan tersebut nantinya air akan dipompakan ke lahan-lahan irigasi. Long storage sendiri saat ini sudah dibangun di permukiman transmigrasi dan untuk kedepan akan dikembangkan di kawasan lain.

Sementara yang terkait dengan pembangunan jalan tol, Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini mengatakan bahwa saat ini belum ada usulan pembangunan jalan tol baru. Usulan pembangunan jalan tol baru dinantikan karena tidak semua pembangunan jalan tol dikerjakan oleh pemerintah.

Hediyanto menjelaskan jika saat ini belum ada usulan pembangunan jalan tol baru, apabila ada pihak swasta yang menjadi pemrakarsa pembangunan jalan tol maka akan diberikan diskon dan dijadikan prioritas lelang jalan tol.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pemerintahan saat ini dibawah komando Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan 1.000 kilometer jalan tol pada 2019. Beberapa ruas tol yang mendapat dukungan konstruksi pemerintah antara lain ialah tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan fase II, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung, dan Solo-Ngawi-Kertosono.

Kehadiran jalan tol dinilai dapat memperlancar arus distribusi barang komoditas dan membantu mobilitas masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan tol juga demi meningkatkan konektivitas antar daerah di Indonesia sehingga dapat meningkatkan daya saing secara nasional.