Selasa, 06 Maret 2018

Aktivis Tionghoa Larang Prabowo Jadi Wakil Presidennya Jokowi

Aktivis Tionghoa Larang Prabowo Jadi Wakil Presidennya Jokowi
Istimewa
Lieus Sungkharisma, Koordinator Forum Rakyat dan Ketua Umum Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi (Komtak). 
WARTA KOTA, PALMERAH --  Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, ikut bicara terkait dorongan sejumlah pihak agar Prabowo menjadi wakil Presiden mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Aktivis pergerakan yang dekat dengan kaum nasionalis dan agamawan ini bahkan meminta agar pihak-pihak yang menyarankan dan mendorong-dorong Prabowo untuk menjadi Cawapres Jokowi itu untuk segera menghentikan upayanya.
“Mendorong-dorong pak Prabowo untuk bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi adalah sangat tidak fair. Sebab saran dan dorongan itu akan menutup ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan menentukan pilihannya sendiri,” ujar Lieus kepada Warta Kota, Minggu (4/3/2018).
Karena itu Lieus sangat mengapresiasi jawaban yang diberikan Prabowo Subianto atas saran dan dorongan yang dilontarkan sejumlah pihak itu.
Menurut aktivis Tionghoa yang dekat dengan Prabowo Subianto ini, Mantan Danjen Kopassus itu justru mengatakan keputusannya mengenai soal itu sepenuhnya didasarkan atas keinginan dari kader partai dan kehendak dari rakyat.
“Apapun keputusannya, pak Prabowo bilang beliau selalu mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," kata Lieus.
Menurutnya, jawaban Prabowo itu telah menunjukkan bahwa beliau bukan seorang politisi yang sangat berambisi untuk berkuasa.
“Jawaban pak Prabowo yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat itu justru menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang negarawan sejati,” terang Lieus.
Atas dasar itulah Lieus meminta pihak-pihak yang ingin memasangkan Prabowo sebagai Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, untuk menghentikan upayanya.
 
“Berilah ruang pada rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan pilihannya sendiri. Melalui program Jaring Aspirasi, kita saat ini sedang mempersiapkan fasilitas dan mekanisme bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan pilihannya itu,” jelas Lieus.
Ditambahkannya, kalau nanti suara rakyat yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden jauh lebih besar dari suara untuk Prabowo, maka pihaknya akan menyampaikan kepada partai-partai politik bahwa Jokowilah yang berhak jadi Presiden dan Prabowo jadi wakilnya. Karena itulah aspirasi dan pilihan rakyat.
“Tapi kalau ternyata suara rakyat yang menghendaki Prabowo jadi Presiden lebih besar dari suara untuk pak Jokowi atau dari tokoh-tokoh lainnya, maka Prabowolah yang berhak menjadi presiden karena itulah keinginan rakyat. Dan partai-partai Politik harus mengakomodir aspirasi rakyat itu,” kata Lieus lagi.
Dengan cara seperti inilah, tambah Lieus, pemilihan presiden baru bisa berjalan fair dan politik dagang sapi partai-partai politik bisa dihilangkan.
“Sudah tidak masanya lagi rakyat hanya menjadi penonton dan menerima apa saja yang disodorkan partai politik. Dalam hal pemilihan Presiden, rakyat harus dilibatkan secara aktif bukan hanya untuk keperluan pengumpulan massa saat kampanye,” tegasnya.
Untuk mewujudkan menjaring aspirasi rakyat, Lieus dan teman-teman aktivis lainnya, dengan dukungan penuh dua tokoh bangsa, yakni Prof. Amien Rais dan KH. Solahuddin Wahid, pada tanggal 8 Maret 2018 mendatang, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, akan menggelar silaturrahim tokoh nasional sekaligus meluncurkan aplikasi politik berbasis internet. (M15)
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw

Tidak ada komentar: