Dua Langkah Supaya Tol Laut Jokowi Berhasil
Liputan 6
Program pembangunan tol laut di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)
bakal sukses apabila melakukan dua hal ini. Pertama, memperdalam laut
di sekitar pelabuhan utama dan kedua, pemberian insentif bagi industri
kapal laut.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna mengungkapkan, akan ada enam pelabuhan utama sebagai bagian dari pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia.
Enam pelabuhan itu berada di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Sorong. Juga akan ada dua hub pelabuhan internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.
"Di pelabuhan utama akan menjadi jalur mondar mandir kapal berbobot besar dari 3.000 TeUS, 6.000 TeUS sampai 10 ribu TeUS. Tapi di Indonesia belum ada, karena kapal kita baru berukuran maksimal 1.100 TeUS," ujar Dedy dalam acara Media Gathering di Bandung, seperti ditulis Minggu (16/11/2014).
Belum masuknya kapal-kapal berukuran besar di wilayah Indonesia, diakui dia, karena tidak cukupnya kedalaman laut di sekitar wilayah pelabuhan untuk mereka singgahi.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna mengungkapkan, akan ada enam pelabuhan utama sebagai bagian dari pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia.
Enam pelabuhan itu berada di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Sorong. Juga akan ada dua hub pelabuhan internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.
"Di pelabuhan utama akan menjadi jalur mondar mandir kapal berbobot besar dari 3.000 TeUS, 6.000 TeUS sampai 10 ribu TeUS. Tapi di Indonesia belum ada, karena kapal kita baru berukuran maksimal 1.100 TeUS," ujar Dedy dalam acara Media Gathering di Bandung, seperti ditulis Minggu (16/11/2014).
Belum masuknya kapal-kapal berukuran besar di wilayah Indonesia, diakui dia, karena tidak cukupnya kedalaman laut di sekitar wilayah pelabuhan untuk mereka singgahi.
Menurut Deddy, kedalaman laut di
pelabuhan Indonesia hanya mencapai 9 meter sampai 12 meter. Padahal,
sambung Dedy, supaya dapat dilalui kapal-kapal besar bobot 10 ribu TeUS,
kedalaman laut pelabuhan harus mencapai 20 meter sampai 24 meter.
"Jadi harus ada pengerukan supaya kedalaman laut pelabuhan bisa 20-24 meter. Serta memperpanjang atau membangun baru dermaga kapal agar kapal besar mampu menambatkan jangkarnya. Ini belum dilakukan studi detil," ucap dia.
Upaya lain, Dedy bilang, pemerintah harus memberi insentif bagi industri kapal dalam negeri untuk wujudkan tol laut. Saat ini, kata Dedy, pelaku usaha lokal masih dikenakan bea masuk 10 persen hingga 15 persen untuk impor komponen kapal serta penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
"Tapi kalau impor kapal nggak ada bea masuk dan PPN. Mau pinjam (modal), bunganya 12 persen sehingga IRR rendah. Jadi harus ada mekanisme membuat bunga rendah, artinya bisa kombinasi pinjam uang dari luar negeri dengan bunga murah dan dari dalam negeri yang punya bunga pasar," pungkas dia. (Fik/Ahm)
"Jadi harus ada pengerukan supaya kedalaman laut pelabuhan bisa 20-24 meter. Serta memperpanjang atau membangun baru dermaga kapal agar kapal besar mampu menambatkan jangkarnya. Ini belum dilakukan studi detil," ucap dia.
Upaya lain, Dedy bilang, pemerintah harus memberi insentif bagi industri kapal dalam negeri untuk wujudkan tol laut. Saat ini, kata Dedy, pelaku usaha lokal masih dikenakan bea masuk 10 persen hingga 15 persen untuk impor komponen kapal serta penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
"Tapi kalau impor kapal nggak ada bea masuk dan PPN. Mau pinjam (modal), bunganya 12 persen sehingga IRR rendah. Jadi harus ada mekanisme membuat bunga rendah, artinya bisa kombinasi pinjam uang dari luar negeri dengan bunga murah dan dari dalam negeri yang punya bunga pasar," pungkas dia. (Fik/Ahm)
Ini Daftar 24 Pelabuhan yang Jadi Bagian Tol Laut Jokowi
Pemerintah
melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas
telah mendesain konsep tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24
pelabuhan. Terbagi atas pelabuhan yang menjadi hub internasional,
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna membeberkan, sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.
Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.
"Cuma Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan," ucap Dedy kepada wartawan saat ditemui di Bandung, seperti ditulis Sabtu (15/11/2014).
Dari 24 pelabuhan itu, sambung dia, terbagi dua hub internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara.
Selanjutnya, Dedy menuturkan, pemerintah menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS. Enam pelabuhan itu adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.
"Pelabuhan utama akan jadi jalur utama atau jalan tolnya. Sedangkan 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut Pelabuhan Pengumpul," paparnya.
Sebanyak 24 pelabuhan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara total pelabuhan di Tanah Air sekira 1.230 pelabuhan.
Lanjut Dedy, konsep tol laut ini tengah menunggu kepastian dari Presiden Jokowi. Konsep pelabuhan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Presiden.
"Konsepnya ditentukan rencana teknokratik, nanti kan dievaluasi tim Jokowi. Nah pada 15 Januari saat Peraturan Presiden RPJMN terbit, apakah tetap berjalan sesuai konsep atau ada perubahan. Bisa saja pindah tergantung kemauan Jokowi, tapi kemungkinan besar tetap konsep ini," jelas dia.
Dia mengaku, desain tol laut ini adalah konsep dari Pelindo dan McKansey. Perubahan sangat dimungkinkan terjadi karena melihat 86 pelabuhan lain yang dioperasikan Pelindo memiliki IRR tinggi.
Sedangkan sisa dari 110 pelabuhan dari total 1.230 pelabuhan dikelola oleh Satuan Kerja Perhubungan, Provinsi dan lainnya."Jadi belum menguntungkan. Kalau sudah menguntungkan pasti diambil Pelindo," tegasnya. (Fik/Ndw)
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna membeberkan, sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.
Ada pula, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.
"Cuma Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan," ucap Dedy kepada wartawan saat ditemui di Bandung, seperti ditulis Sabtu (15/11/2014).
Dari 24 pelabuhan itu, sambung dia, terbagi dua hub internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi'ruang tamu' bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara.
Selanjutnya, Dedy menuturkan, pemerintah menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS. Enam pelabuhan itu adalah Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.
"Pelabuhan utama akan jadi jalur utama atau jalan tolnya. Sedangkan 24 pelabuhan dari Belawan sampai Jayapura disebut Pelabuhan Pengumpul," paparnya.
Sebanyak 24 pelabuhan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara total pelabuhan di Tanah Air sekira 1.230 pelabuhan.
Lanjut Dedy, konsep tol laut ini tengah menunggu kepastian dari Presiden Jokowi. Konsep pelabuhan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan Presiden.
"Konsepnya ditentukan rencana teknokratik, nanti kan dievaluasi tim Jokowi. Nah pada 15 Januari saat Peraturan Presiden RPJMN terbit, apakah tetap berjalan sesuai konsep atau ada perubahan. Bisa saja pindah tergantung kemauan Jokowi, tapi kemungkinan besar tetap konsep ini," jelas dia.
Dia mengaku, desain tol laut ini adalah konsep dari Pelindo dan McKansey. Perubahan sangat dimungkinkan terjadi karena melihat 86 pelabuhan lain yang dioperasikan Pelindo memiliki IRR tinggi.
Sedangkan sisa dari 110 pelabuhan dari total 1.230 pelabuhan dikelola oleh Satuan Kerja Perhubungan, Provinsi dan lainnya."Jadi belum menguntungkan. Kalau sudah menguntungkan pasti diambil Pelindo," tegasnya. (Fik/Ndw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar