Tampilkan postingan dengan label Penistaan agama. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penistaan agama. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 November 2017

Ulama di Madura Laporkan Megawati ke Polda Jatim

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Para ulama di Madura mendatangi gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan Megawati Soekarnoputri-Ketua Umum PDI Perjuangan, atas isi pidatonya di HUT ke 44 PDIP, yang diduga melanggar Pasal 156 KUHP.

"Saya sempat berdebat dengan petugas SPKT. Akhirnya laporan klien kami diterima," kata Andry Ernawan kuasa hukum pelapor di gedung SPKT Polda Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Rabu (8/11/2017).

Para ulama dari Madura telah menerima Tanda bukti lapor dengan nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM pada Rabu 8 November 2017. Pelapor adalah KH M Ali Salim yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah, Pamekasan.

Bukti laporan yang diserahkan ke polisi yakni CD yang isinya rekaman video pidato Ketum Megawati saat pidato dalam rangka HUT ke 44 PDIP di Jakarta pada Januari 2017 lalu.

"Kami melaporkan dugaan, Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP," jelas Andir.

Sementara itu, Ustaz Saifudin, juru bicara pelapor mengatakan, pidato yang disampaikan Megawati Soekarnoputri menyinggung umat umat Islam di Madura, Pidato Megawati itu berlangsung Januari lalu. Ustaz Saifudin mengatakan, kiai di Madura melaporkan Megawati ke Polda Jatim, karena baru mendengarnya.

"Kia di Madura melaporkan sekarang, setelah mereka mendengar dan mendapatkan laporan dari umat Islam dari santrinya. Akhirnya membuka YouTube, walau agak terlambat," jelasnya.

Sebelum ini, sebuah LSM juga pernah melaporkan Megawati terkait pidato yang sama ke Bareskrim Mabes Polri pada 23 Januari 2017 lalu. Ditanya tentang adanya laporan yang sama atas isi pidato Megawati. Kiai di Madura ini mengaku tidak tahu ada laporan sebelumnya atau tidak.

"Kiai Madura, umat Islam di Madura, tidak tahu ada laporan atau tidak. Mereka mendapatkan laporan dari umat Islam dari santrinya. Kemudian mereka membuka YouTube, membuka medsos, mereka print, mereka simpan di CD dan dibawa dilaporkan ke polda," pungkasnya.
(roi/rvk)

Megawati Dipolisikan, PDIP Curiga Isu SARA Dibawa ke Pilgub Jatim

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
 Megawati Dipolisikan, PDIP Curiga Isu SARA Dibawa ke Pilgub Jatim Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Megawati Soekarnoputri dipolisikan para ulama ke Polda Jatim terkait pidato HUT ke-44 PDIP pada awal tahun 2017. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah curiga pelaporan Ketumnya untuk mengobarkan isu SARA di Pilgub Jatim 2018.

"Laporan polisi kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dengan tuduhan melakukan perbuatan yang menyatakan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap golongan tertentu pada pidato HUT PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2017, ke Polda Jawa Timur pada tanggal 8 November 2017, sebagai sesuatu tindakan hukum yang patut dicurigai sebagai upaya untuk memulai mengobarkan isu SARA dalam Pilkada Jawa Timur," ujar Basarah kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

Basarah punya argumen terkait pendapatnya tersebut. Menurut dia, pelaporan itu terkesan politis karena baru dilakukan jelang ajang Pilgub Jawa Timur 2018.

"Mengapa demikian, peristiwa pidato Ketua Umum PDI Perjuangan pada HUT PDIP ke-44 telah terjadi 11 bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Januari 2017. Tetapi, mengapa baru dilaporkan tanggal 8 November 2017 ketika tahapan Pilkada Jatim baru dimulai digelar?" terang Basarah.

Basarah mengimbau segenap kader PDIP di Jawa Timur untuk tak terpancing pelaporan ini. Dia menegaskan pelaporan ini hanya upaya provokasi SARA.

"Kepada segenap kader-kader PDIP se-Jawa Timur dan seluruh Tim Pendukung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, agar tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobar-kobarkan isu SARA," imbau dia.

Pelaporan Megawati ke Polda Jatim dilakukan pada Rabu (8/11) kemarin. Pelaporan Megawati bernomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM. Para ulama Madura mempolisikan Mega lantaran mengaku mendapat laporan dari umat Islam dan santrinya.

Juru bicara ulama yang melaporkan Megawati, Ustaz Saifudin, menyebut ucapan putri Presiden pertama RI Sukarno itu menyinggung umat Islam di Madura. Pelapor menyerahkan bukti, yakni CD yang berisi rekaman video pidato Mega dalam rangka HUT ke-44 PDIP di Jakarta pada Januari 2017 lalu.

"Kia di Madura melaporkan sekarang, setelah mereka mendengar dan mendapatkan laporan dari umat Islam dari santrinya. Akhirnya membuka YouTube, walau agak terlambat," ucapnya.
(gbr/dkp)

Selasa, 09 Mei 2017

Vonis Ahok Lebih Berat Dibanding Tuntutan, Ini Kata Jaksa

Selasa 09 May 2017, 12:49 WIB,Rina Atriana - detikNews
Vonis Ahok Lebih Berat Dibanding Tuntutan, Ini Kata Jaksa Foto: Pool/Kurniawan Mas'ud
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama. Putusan majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

"Ini bukan positif-negatif, tetapi memang itu dimungkinkan karena ditemui adanya perbedaan pendapat, masing-masing punya otoritas masing-masing. Ini bukan soal pandangan, tapi masih dalam koridor surat dakwaan," ujar ketua tim jaksa Ali Mukartono soal hukuman Ahok seusai persidangan di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Belum ada keputusan dari tim jaksa untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto itu. Jaksa masih harus merundingkan keputusan lanjutan atas putusan Ahok.

"Kita masih punya waktu seminggu. Kita akan menentukan sikap seperti apa nanti. Dalam UU dimungkinkan untuk banding atau tidak nanti kita ketemu timnya," ucap Ali.


Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur dan menyebut Surat Al-Maidah 51. Ahok, dalam pernyataannya di hadapan warga, menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun tidak terpilih dalam pilkada.

"Dari ucapannya tersebut, terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata 'dibohongi'. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51," sambung hakim dalam putusannya.

Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP. Ahok dituntut atas pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
(rna/fdn)

Senin, 26 Desember 2016

Berita Terkini: Sengaja Buat Lafal Allah Dekat Pohon Natal, Walikota Tutup Hotel Novita Jambi

hotel-novita-jambi-istimewafbhotel-novita-jambi-istimewafb
DABORIBO.COM – Sengaja Buat Lafal Allah Dekat Pohon Natal, Walikota Tutup Hotel Novita Jambi Salah satu kabar yang langsung membuat heboh publik terutama netizen yang selama ini aktif di media sosial, dimana ada sebuah penampakan foto di dalmnya ada sebuah miniatur gereja bersama Pohon natal namun yang membuat heboh pada alas miniatur tersebut malah ada tulisan lafal Allah, sehingga hal ini pun langsung membuat geram publik karena sudah menjadi penistaan agama.
Lafal Allah dekat Pohon Natal tersebut ada di salah satu hotel ternama di Jambi, Hotel Novita. Foto yang beredar luas semenjak hari Jumat 23 Desember 2016 kemarin ini mendapatkan respon geram dan marah dari Umat Muslim yang merasa terjhina. Bukan hanya netizen yang merasakan hal tersebut, pasalnya setelah Walikota Jambi H. Sy Fasha mendengar adanya foto yang viral di media sosial ia pun langsung tanggap dan lakukan rapat Forkopinda dan malam itu juga disepakati jika akan menutup sementara hotel Novita yang dianggap senagaja lakukan penistaan agama Islam.
H. Sy Fasha selaku walikota jambi menegaskan jika apa yang dilakukan oleh pemilik Hotel Novita dalam menyambut harai Natal 2016 memang boleh akan tetapi jika sudah sengaja menistakan agama sangat tidak diperbolehkan karena hal ini dipastikan memancing amarah dari umat Islam yang selama ini telah menjaga toleransi antar umat beragama.Sehingga, tanpa pikir panjang usai dilakukan acara rapat Hotel Novita pun ditutup.
“Sudah jelas ada unsur penistaan agama, sehingga dengan berat hati untuk sementara ini hotel Novita kami hentikan untuk sementara waktu,” kata Walikota Jambi H. Sy Fasha.
Beredarnya kabar tersebut langsung mengundang tanda tanya dari awak media dan banyak dari mereka mendatangi Hotel Novita untuk mencari tahu, akan tetapi sekitar jam 23.00 disaat masih banyak warga yang berkumpul guna mencari tahu lokasi sudah gelap karena lampu hotel telah dimatikan.
hotel-novita-jambi-istimewafb
hotel-novita-jambi-istimewafb
Sebelumnya, apabila Hotel Novita Jambi harus ditutup pihak terkait akibat adanya foto sebuah Miniatur pohon natal bertempat di hotel Novita, dimana tepat dibawah pohon natal tersebut ada tulisan lafaz Allah SWT,. sehingga langsung membuat geram Umat Islam karena sudah jelas ini adalah sebuah penistaan agama.

Senin, 05 Desember 2016

Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis

Senin, 05 Desember 2016 | 02:45 WIB
Percepatan Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politis
Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 1 Desember 2016. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Otto Hasibuan, menilai bahwa proses hukum kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berlangsung super cepat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas penyidikan ke kejaksaan.

"Meski tidak ada yang salah, percepatan proses hukum kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak biasa. Memang tidak bisa dihindari, nuansa politis dalam kasus Ahok ini sangat kental. Apalagi ini mencuat disela-sela masa kampanye Pilkada DKI Jakarta," ujar Otto dalam rilisnya, Senin, 5 Desember 2016.

Pekan lalu, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas perkara penistaan agama itu telah P21. Artinya, jajaran pidana umum kejaksaan menyatakan berkas perkara yang disidik oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia itu telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan.

Otto pun meminta masyarakat untuk mengawal kasus tersebut. Menurut dia, pengawalan dari masyarakat penting agar proses peradilan tetap berada pada jalur yang benar. "Apakah ada intervensi politik dalam kasus ini, nanti kita bisa lihat dalam putusan hakim yang sebenarnya. Tetapi, tetap pertimbangan hukum mesti dikedepankan," katanya.

Menurut Otto, proses persidangan harus berjalan merdeka tanpa intervensi. "Putusan hakim harus seadil-adilnya mencerminkan wakil Tuhan di bumi," tuturnya. Dia optimistis lembaga peradilan di Indonesia masih menjadi rumah yang aman bagi para pencari keadilan meskipun pengadilan terkadang menjadi palu godam dalam beberapa kasus.

Otto menilai, tudingan adanya penistaan agama oleh Ahok tidak bisa dinilai dari kata per kata melainkan harus dilihat secara utuh. "Kebetulan saya tidak punya bukti materi dan tidak mempelajari langsung bukti-bukti tersebut. Apakah memenuhi unsur penistaan atau tidak, hanya majelis hakim di pengadilan yang akan menilai," ujarnya.

Kamis, 17 November 2016

PRO-KONTRA AHOK TERSANGKA, Pangdam vs Iwan Fals

Ahok Tersangka, Pangdam VII Wirabuana: Alhamdulillah

Rabu, 16 November 2016 | 14:07 WIBAhok Tersangka, Pangdam VII Wirabuana: Alhamdulillah
Pangdam VII Wirabuana, Mayjend TNI Agus Surya Bakti saat acara buka puasa bersama di rumah jabatannya di Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Juni 2016. Silaturahmi ini juga dihadiri sejumlah pejabat dan jajaran TNI diwilayah Kodam VII Wirabuana. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Makassar - Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal Agus Surya Bakti merespons positif penetapan tersangka Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Alhamdulillah, itu sesuai harapan kita semua," kata Agus di hadapan ulama dan tokoh agama Islam di markas Kodam VII Wirabuana, Makassar, Rabu 16 November 2016.

Agus menyatakan menghargai proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri. Dia juga mengajak kepada tokoh agama di Sulawesi Selatan untuk mengikuti proses hukum terhadap Ahok. "Hukum adalah panglima. Kita semua harus hargai," kata Agus.

Ahok dikenai Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE.
Baca: Kapolri: Waspadai Pihak yang Memanfaatkan Kasus Ahok

Menurut Agus, penetapan Ahok sebagai tersangka setidaknya bisa meredam situasi dan kondisi yang selama ini terjadi. Dia juga meminta ulama dan tokoh agama Islam tetap menahan diri untuk tidak bereaksi melampaui batas.

Agus mengumpulkan ulama, tokoh agama Islam dan perwakilan organisasi masyarakat Islam. Dia mengatakan sengaja melakukan dialog untuk menyamakan visi dan misi bernegara.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengumumkan hasil penyelidikan pelaporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan penistaan agama di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November 2016.

Baca: Ahok Tersangka, Projo: Tahan Diri, Jangan Terjebak Politik
Ari Dono mengatakan tim penyelidik yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polri, Brigadir Jenderal Agus Adrianto, menyimpulkan bahwa penyelidikan ini layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Kami menetapkan saudara Insinyur Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka," kata Ari. ABDUL RAHMAN

Ahok Tersangka, Iwan Fals: Buseet...

Oleh Ratnaning Asih pada 16 Nov 2016, 13:20 WIB
Liputan6.com, Jakarta Berita soal penetapan tersangka terhadap gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama, menyentak banyak pihak. Komentar netizen pun riuh memenuhi linimasa media sosial.
Salah satu pesohor Indonesia yang langsung bereaksi terhadap kabar ini di dunia maya adalah penyanyi senior Iwan Fals.
"Ahok tersangka, buseet...," tulis Iwan Fals lewat akun Twitter miliknya, Rabu (16/11/2016), beberapa saat setelah Polri mengumumkan status Ahok.
Salah satu hal yang menjadi pikiran Iwan Fals, adalah bagaimana Pilkada DKI mendatang akan berjalan. "Terus pilkadanya," tutur Iwan menambahkan, sambil memasang emoji wajah yang sedang berpikir.
Meski begitu, penyanyi yang di masa mudanya dikenal lewat lagu-lagu berisi kritik sosial ini merasa penetapan status tersangka itu sebenarnya bukan kabar buruk. "Tp baguslah nanti disidang kita bisa liat, kayak kasus Jesica, gitu kan...," tulis Iwan Fals menambahkan.
Sebelum status Ahok ditetapkan, pelantun lagu "Bongkar" ini juga pernah membuat polling yang menanyakan pendapat netizen apakah Ahok menista agama atau tidak. Hasilnya, 70 persen dari sekitar 28 ribu netizen menilai Ahok tak melakukan hal yang dituduhkan itu.
Iwan Fals (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Beberapa waktu belakangan ini, Iwan Fals memang getol menyorot soal dinamika politik di Indonesia, dan melempar pertanyaan ke netizen dalam bentuk jajak pendapat. Beberapa waktu lalu misalnya, ia membuat jajak pendapat yang menanyakan siapa calon Gubernur DKI Jakarta pilihan pengikutnya. Hasilnya, 62 persen memilih Ahok sebagai pemimpin DKI.
Sakil getolnya membuat jajak pendapat, ia sempat terpikir untuk ganti nama. "Setuju gak sy ganti nama jadi iwan polling," tulis Iwan Fals, yang kocaknya, lagi-lagi dalam bentuk polling. Jawaban terbanyak dari netizen pun tak kalah lucu, "terserah lu dah."Reaksi Kamu

Ahok Tersangka, Bareskrim Terbitkan Surat Penyidikan

Idham Kholid - detikNews
Ahok Tersangka, Bareskrim Terbitkan Surat Penyidikan Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI memutuskan untuk meningkatkan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke tingkat penyidikan. Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan surat perintah penyidikan diterbitkan sekarang juga.

"Akan diterbitkan surat penyidikan dan diteruskan ke jaksa penuntut umum," kata Kabareskirim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto di ruang rapat utama Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016).

Keputusan menetapkan Ahok sebagai tersangkan diambil setelah pada Selasa kemarin dilakukan gelar perkara di Mabes Polri. Gelar perkara dilakukan dengan menghadirkan pelapor, saksi ahli dari terlapor dan pelapor maupun penyidik.

Ari Dono mengatakan terjadi perdebatan di antara saksi ahli. Namun perbedaan itu didominasi oleh yang setuju perkara ini dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

"Dicapai kesepakatan meski tidak bulat, didominasi yang menyatakan perkara ini akan dilanjutkan proses penyidikan," kata Ari Dono.
(idh/erd)

Senin, 07 November 2016

Ahok Diperiksa Bareskrim, Buni Yani Bakal Tersangka?

Kasus Ahok: Buni Yani Bakal Tersangka? Ini Kata Bareskrim

Senin, 07 November 2016 | 12:35 WIB
Kasus Ahok: Buni Yani Bakal Tersangka? Ini Kata Bareskrim
Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menghadiri workshop Jakarta Ahok Social Media Volunteers (Jasmev) di Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menyatakan Buni Yani, penggunggah pertama rekaman video dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di depan warga Kepulauan Seribu, pasti diperiksa. "Pasti, akan diminta keterangan. Standar penyelidikan. Ini dilaksanakan di Polda Metro," kata Ari di kantornya, Senin.

Namun, terkait potensi penetapan status tersangka terhadap Buni Yani, Komisaris Jenderal Ari belum bisa memastikannya. "Saya tidak mengatakan demikian. Itu opini yang berkembang di masyarakat. Bareskrim tentunya berbicara fakta. Apa yang kami lihat kemudian nanti kita putar di forensik, ada yang dipotong kata-katanya atau apa," tutur Komisaris Jenderal Ari.

Baca: Tersandung Kasus Ahok, Buni Yani: Ahok Juga Bakal Tersangka?

Dalam sebuah program talkshow yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional, Buni Yani, pengunggah pertama rekaman video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu itu mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok dalam video hasil tayangan ulangnya. Kesalahan yang dimaksud oleh Buni Yani adalah tidak adanya kata "pakai".

Ahok pribadi telah memohon maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang menyebut-nyebut Surat Al Maidah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Ia mengakui ucapannya terkait Surat Al Maidah ayat 51 menimbulkan kegaduhan yang menyinggung perasaan umat Islam. Bahkan, Ahok dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

Baca: Eks Bos Muhammadiyah: Ahok Tak Sebut Al-Maidah Itu Bohong

Ahok menyambangi gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin, sebagai terlapor atas kasus dugaan penistaan agama. Berdasarkan pantauan Antara, Ahok yang memakai batik berwarna cokelat lengan panjang datang pada pukul 08.15 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B-1330-EDM.

Namun, Ahok tidak memberikan pernyataan sedikit pun kepada awak media, hanya melambaikan tangan dan langsung masuk ke gedung Rupatama Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya sebagai terlapor.

Baca: Ahok Diperiksa Bareskrim, Hizbut Tahrir Bereaksi

Hingga saat ini, Polri telah mendengarkan keterangan dari 22 orang saksi dalam pengusutan kasus Ahok. Di antara 22 saksi tersebut, setidaknya ada sepuluh orang saksi ahli yang diperiksa berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), para ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli agama.

Pemeriksaan Kasus "Penistaan Agama Ahok" , 7 November 2016 Ahok diperiksa di Mabes Polri.

Kasus Penistaan Agama, Polri Panggil MUI hingga Imam Besar

Senin, 07 November 2016 | 14:08 WIB
Kasus Penistaan Agama, Polri Panggil MUI hingga Imam Besar
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Agus Rianto menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, 5 November 2016. INGE/TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan polisi tak hanya memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurut Agus, Polri juga memanggil tiga saksi lain, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia, staf Kementerian Agama, dan Imam Besar Masjid Istiqlal.

“Pemeriksaan mereka dilakukan terpisah,” kata Agus di Mabes Polri, Senin, 7 November 2016.  Dia mengatakan Basuki alias Ahok diperiksa di Mabes Polri. Sedangkan tiga orang lainnya diperiksa di kantor Badan Reserse Kriminal di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Agus mengatakan hingga hari ini total 29 orang saksi yang diperiksa perihal dugaan penistaan agama. Rinciannya, 13 saksi, 12 ahli, dan 4 saksi, termasuk Ahok yang diperiksa hari ini.

Menurut Agus, 13 saksi yang telah diperiksa tercatat dari beberapa elemen. Yaitu dari pelapor, terlapor, masyarakat yang ikut berdemonstrasi, hingga staf Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan saksi ahli dari unsur ahli pidana, tafsir, bahasa, dan agama.

Pemeriksaan Ahok adalah yang kedua kali. Menurut juru bicara tim pemenangan Ahok, Ruhut Sitompul, calon gubernur petahana tersebut datang ke Mabes sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengatakan Ahok bakal mematuhi proses hukum yang dilakukan kepolisian. DANANG FIRMANTO

Dilaporkan Soal Penistaan Agama, Ahok: Paling Polisi Ketawa

Jum'at, 07 Oktober 2016 | 14:36 WIB Dilaporkan Soal Penistaan Agama, Ahok: Paling Polisi Ketawa  

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi tudingan dirinya yang disebut menghina Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 di Balai Kota, 7 Oktober 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kelompok masyarakat yang menudingnya menistakan agama justru dianggap sebagai penyebar kebencian. Ahok menilai tidak ada yang salah dengan ucapannya soal Surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.

"Sejak kapan saya menghina Al-Quran? Di mana ada kalimat saya menghina Al-Quran? Jadi orang ini menyebarkan kebencian dan provokasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 7 Oktober 2016.

Kelompok masyarakat dari Pemuda Muhammadiyah hari ini melaporkan Ahok kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama. Pemuda Muhammadiyah menyesalkan pernyataan Ahok yang dinilai menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat “dibodohi” terhadap isi Al-Quran. Ahok dianggap telah melecehkan ayat suci Al-Quran sebagai kitab umat Islam.

Dalam sebuah potongan video, Ahok menuturkan, “Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51,” saat bertemu dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Ahok juga dianggap telah menghina Pancasila sebagai dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebinekaan.

Namun Ahok menampik tuduhan tersebut. Menurut Ahok, laporan tersebut justru dilakukan orang-orang pengecut yang bertindak rasis. Mereka justru dianggap menghina Al-Quran dengan menggunakan ayat-ayat untuk berpolitik.

"Ini menyebarkan kebencian dan provokasi. Polisi pun ada surat Kapolri (soal ujaran kebencian). Kalau ada yang ngelaporin ini, bisa ditangkap. Ini menyebarkan kebencian. Bilang Ahok perlu dirajam, dihukum, macam-macam omongannya karena menghina Al-Quran," kata Ahok.

Meskipun mereka dianggapnya menyebarkan kebencian, Ahok tidak berencana melaporkan kembali pihak yang melaporkannya itu. Menurut Ahok, kepolisian bisa menilai sendiri laporan masyarakat tersebut, apakah dia bersalah atau tidak.

"Nanti polisi periksa juga bisa ketawa. Kan, dia menuduh saya menghina Al-Quran. Yang menghina Al-Quran siapa? Polisi juga enggak usah panggil saya. Dia (bisa) bandingin dengan video juga sudah tahu, jadi enggak perlu dilaporin," ujar Ahok. LARISSA HUDA

Kasus Al-Maidah 51, Polri: Ada 11 Pengaduan Terhadap Ahok

Selasa, 01 November 2016 | 20:13 WIB
Kasus Al-Maidah 51, Polri: Ada 11 Pengaduan Terhadap Ahok
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, 24 Oktober 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilakukan setelah penyidik Bareskrim meminta keterangan 10 saksi ahli. Sejauh ini sudah ada 11 pengaduan menyangkut dugaan penistaan terhadap Al quran surat Al-Maidah ayat 51 itu.

"Gelar perkara masih menunggu seluruh saksi ahli diminta keterangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam acara "Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama?" di Jakarta, Selasa.

Menurutnya gelar perkara tahap awal ini akan menentukan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut.

"Kami minta publik untuk bersabar. Kami sangat hati-hati (menangani kasus), terlebih ini momennya Pilkada. Enggak bisa (penyelidikan) diburu-buru," katanya.

Irjen Boy meyakinkan bahwa polisi menangani kasus ini seobyektif mungkin.Menurutnya, terkait kasus Ahok, tercatat ada 11 laporan yang masuk ke Bareskrim dan beberapa Polda yakni Polda Metro Jaya, Polda Sulteng dan Polda Sumsel.

"Sebelas laporan tersebut sudah disatukan berkasnya dan dijadikan landasan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Sejauh ini, kata dia, penyidik Polri telah memeriksa 15 saksi yakni beberapa saksi pelapor, penyebar video ke media sosial, staf gubernur dan lima orang saksi ahli yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa.
"Dari pelapor, masih kurang empat saksi lagi," katanya.

Selain itu, penyidik juga memintai keterangan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Video pidato Ahok yang direkam staf Pemprov DKI Jakarta juga telah dikantongi oleh penyidik.

"Jadi fakta (hukum) bukan dibuat oleh polisi. Polisi cuma mengumpulkan fakta-fakta hukum yang komprehensif, apa ini termasuk penodaan agama Islam atau tidak," katanya.

Selain Kadivhumas Polri, beberapa tokoh yang menjadi pembicara dalam acara tersebut yakni Jubir Ormas Front Pembela Islam (FPI) Munarman, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, anggota Kompolnas Andrea Poelungan dan politisi PDIP Erwin Moeslimin Singajuru.

Sebelumnya, potongan video Ahok berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu beredar viral di media sosial karena dirinya menyebutkan adanya pihak-pihak yang membohongi pemilih dengan menggunakan surat Al Maidah ayat 51 untuk  melarang warga memilih pemimpin non-muslim. Pernyataannya tersebut mengundang kontroversi publik.

Ahok yang juga merupakan kandidat calon Gubernur DKI itu dalam Pilkada 2017 itu sudah menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram miliknya, @basukibtp dan menganjurkan masyarakat melihat langsung video versi utuh agar dapat menerima pernyataannya secara lengkap tanpa dipotong, terutama pada menit 23.40 hingga 25.35. Ahok juga sudah menyatakan permintaan maafnya pada warga muslim atas pernyataannya itu.

Ahok siap menjalani proses hukum, Buni Yani, pengunggah video dugaan penistaan agama

Ahok Menyatakan Siap Dipenjara, Ini Komentar Buni Yani

Bintang.com, Jakarta Ahok mengatakan dirinya siap dipenjara dan siap menjalani proses hukum jika dianggap melecehkan agama dan membuat kacau negeri ini. Namun pernyataan lanjutan dari pria bernama lengkap Basuki Basuki Tjahaja Purnama itu, Buni Yani juga harus bertanggungjawab. Apa komentar Buni Yani soal pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta non aktif ini?
Buni Yani melalui kuasa hukumnya Aldwin Rahadian M, SH., M.AP mengatakan apa yang dikemukakan Ahok adalah pernyataan jantan. "Bagus kalau dia mengatakan seperti itu. Tetapi soal Pak Buni yang diminta bertanggungjawab, apa yang harus dia pertanggungjawabkan? " katanya retoris kepada Bintang.com yang menghubunginya pada Minggu (6/11/2016
Aldwin melanjutnya, sesungguhnya apa yang dilakukan Buni Yani adalah upaya mengkritisi seorang pemimpin. "Yang dilakukan Pak Buni adalah mengkritisi pernyataan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Dia dalam sebuah temu wicara di Kepulauan Seribu mengatakan hal yang sensitif. Semustinya hal seperti itu tidak ia kemukakan di depan publik," katanya.
Soal mengapa Buni Yani kemudian mengunggah rekaman itu di media sosial lewat akun pribadinya dan menjadi viral, Aldwin punya jawaban sendiri. "Buni mengunggah itu di laman media sosial karena ingin mengetahui apa reaksi dari publik atas pernyataan pemimpin yang seperti itu. Yang perlu saya jelaskan juga bahwa Pak Buni itu bukan orang pertama yang mengunggah rekaman video itu. Yang lebih dulu mengunggah adalah akun media NKRI dan pihak pemda sendiri. Lalu mengapa Pak Buni yang dikejar. Dia seolah-olah  menjadi sasaran dan menjadi pemicu yang yang terjadi kemarin, demo besar pada 4 November 2016," ujarnya.
Sementara itu soal kemungkinan Buni Yani menjadi orang yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya demo 4 November 2016, dan berpotensi menjadi tersangka Aldwin akan melakukan perlawanan. "Kita akan lawan tindakan ini. Belum apa-apa Pak Buni sudah dikatakan akan menjadi tersangka. Ini apa-apaan, berani tidak pihak kepolisan mengatakan hal yang sama untuk Pak Ahok. Makanya kami akan menuntut keadilan," tandas Aldwin.
Sampai berita ini diturunkan Buni Yani masih diungsikan di sebuah tempat yang aman. Soalnya banyak teror dan ancaman  yang diterimanya setelah mengunggah video temu wicara Ahok dengan masyarakat Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu. Dalam salah satu pernyataannya Ahok dianggap melecehkan agama Islam dengan menyitir surat Al Malidah ayat 51. Persoalan kemudian membesar setelah rekaman itu diunggah di media sosial dan menjadi viral.

Siapa Buni Yani?

Bintang.com, Jakarta Buni Yani, namanya dikenal publik sejak video dugaan penistaan agama yang dialamatkan pada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebar di dunia maya. Tindakan Buni mengunggah video kontroversial tersebut kian menimbulkan gejolak pro kontra khalayak. Di antara banyak terpaan kabar, baik negatif maupun tidak, sebenarnya siapa sosok Buni Yani?
Jika melihat laman Facebook pribadinya, tak banyak yang bisa diketahui, selain ia tinggal di Depok dan mengajar sebagai dosen di London School. Terkait informasi tersebut, dalam sebuah wawancara dengan Antara, Buni memang mengaku sebagai pemegang KTP Depok dan bekerja sebagai dosen di salah satu kampus London School di Jakarta tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Buni Yani juga mengatakan kalau ia adalah lelaki kelahiran Lombok, 16 Mei 1969 yang lulus S1 dari Fakultas Sastra Inggris Universitas Udayana, Bali. "Lalu mendapat beasiswa S2 di Ohio University dan lulus tahun 2002," sambungnya sebagaimana dimuat Antara.
Melengkapi informasi tersebut ketika dihubungi Bintang.com, Minggu (6/11/2016), ia mengatakan pernah berkarier sebagai jurnalis di beberapa media, termasuk VOA Washington, Tempo dan Indonesia Time. Ketika ditanya mengapa berpaling dari dunia jurnalis, Buni mengaku sebenarnya kedua profesi itu tak jauh berbeda.
"Kalau jadi wartawan kan cari berita. Niatnya memang mau mengadvokasi masyarakat yang perlu dibela. Dosen juga begitu. Ada aspek advokasi. Saya mengutarakan apa yang harus diutarakan. Apa yang penting diketahui publik," ucap Buni lewat sambungan telepon dengan Bintang.com, Minggu (6/11). Hingga kini, menurut kutipan wawancara dengan Antara, Buni Yani tengah membuat desertasi S3 di Leiden University, Belanda, sejak 2010 dan belum selesai.