Komisi I: Sulit Beli Kembali Indosat
Joko Widodo umbar janji jika terpilih akan membeli kembali IndosaT
Selasa, 24 Juni 2014, 18:12
Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika
Max Sopacua pesimis Jokowi bisa membeli kembali Indosat jika terpilih jadi presiden (VIVAnews)
"Nggak segampang itu buy back, itu kan prosedurnya banyak," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 24 Juni 2014.
Belum lagi, lanjut Max, biaya yang akan dikeluarkan negara untuk membeli kembali saham bekas BUMN itu tidak sedikit. "Berapa banyak APBN, apakah ada (dananya)?" ujarnya.
Ditambah lagi pemilik saham mayoritas Indosat Tbk saat ini, belum tentu ingin menjualnya. Politikus Demokrat itu pesimis wacana itu akan bisa direalisasikan Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden.
"Saya di Komisi I, sangat sulit bagi kita untuk membeli kembali. Kita harus lihat manfaatnya dengan anggaran yang ada, atau memanfaatkan provider yang ada," terang wakil ketua umum Partai Demokrat ini.Jokowi Akui Indosat Sarana Strategis
Calon Presiden (Capres) Joko Widodo atau Jokowi - (Foto: inilahcom)
Oleh: Indra Hendriana
Minggu, 22 Juni 2014 | 22:04 WIB
INILAHCOM, Jakarta - Calon Presiden (Capres) Joko Widodo
atau Jokowi mengakui Indosat adalah sarana strategis yang harus
dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan begitu Jokowi berjanji bakal
membeli kembali saham Indosat bila terpilih menjadi presiden pada
Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi menjawab pertanyaan Capres Prabowo Subianto mengenai penjualan Indosat pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Dan Jokowi mengakui sampai saat ini Indosat belum berhasil dibeli kembali.
"Kita bisa ambil kembali hanya sampai sekarang belum diambil. Ke depan kuncinya kita ambil saham itu kembali. Oleh sebab itu kedepan ekonomi kita diatas 7 persen," kata Jokowi saat debat capres/cawapres di Hotel Holiday Inn, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014) malam.
Jokowi mengklaim, dijualnya saham Indosat ke pihak asing lantaran kondisi ekonomi Indonesia saat itu tengah buruk. Dia menyebut pada 1998 Indonesia tengah mengalami dampak dari krisis yang hebat. Dengan begitu Presiden Megawati menjual saham Indosat.
"Saat itu tahun 1998, itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden pada saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik," ujar Jokowi.
Jokowi meminta Prabowo untuk tidak menyinggung masalah penjualan saham Indosat. Menurut dia hal itu tidak tepat dibicarakan sekarang ini. Sebab sekarang ini ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.
"Kita jangan bicara dalam sekarang posisi normal, tapi bicaralah pada krisis dan imbas dari krisis," ujar Jokowi. [ton]
Senin, 23 Juni 2014 | 20:36 WIB Hal tersebut diungkapkan Jokowi menjawab pertanyaan Capres Prabowo Subianto mengenai penjualan Indosat pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Dan Jokowi mengakui sampai saat ini Indosat belum berhasil dibeli kembali.
"Kita bisa ambil kembali hanya sampai sekarang belum diambil. Ke depan kuncinya kita ambil saham itu kembali. Oleh sebab itu kedepan ekonomi kita diatas 7 persen," kata Jokowi saat debat capres/cawapres di Hotel Holiday Inn, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014) malam.
Jokowi mengklaim, dijualnya saham Indosat ke pihak asing lantaran kondisi ekonomi Indonesia saat itu tengah buruk. Dia menyebut pada 1998 Indonesia tengah mengalami dampak dari krisis yang hebat. Dengan begitu Presiden Megawati menjual saham Indosat.
"Saat itu tahun 1998, itu krisis berat. Dan pada saat Ibu Megawati menjadi presiden pada saat itu, kondisi ekonomi masih belum baik," ujar Jokowi.
Jokowi meminta Prabowo untuk tidak menyinggung masalah penjualan saham Indosat. Menurut dia hal itu tidak tepat dibicarakan sekarang ini. Sebab sekarang ini ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.
"Kita jangan bicara dalam sekarang posisi normal, tapi bicaralah pada krisis dan imbas dari krisis," ujar Jokowi. [ton]
Kantor pusat Indosat di Jalan Medan Merdeka Barat, JakartaJAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, sebaiknya Joko Widodo menimbang dengan benar sebelum membeli kembali Indosat.
Menurut dia, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan buyback, yakni kebutuhan strategi, dan pertimbangan ekonomi. Dia juga bilang, pemerintah masih memiliki BUMN telekomunikasi yang bisa dikembangkan.
"Bahwa ini untuk membeli, oke. Tapi jangan membeli demi gengsi, dan mengorbankan rakyat," katanya dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (23/6/2014).
Dari pertimbangan pertama, yakni kebutuhan strategi, perekayasa di BPPT itu menuturkan, Indosat saat ini tak lagi strategis untuk pertahanan keamanan. "Kontrak satelitnya sudah habis. Jaringan yang dikuasai juga tidak banyak. Dulu Indosat monopoli, sekarang sudah tidak," katanya.
Adapun pertimbangan kedua, yakni soal ekonomi, pembeliannya tergantung pada harga. Dia bilang, saat ini harga yang pantas untuk mem-buyback Indosat belum diketahui. Harga itu harus juga melihat beban utang Indosat, dan nilai aset Indosat.
"Sekarang Indosat kehilangan previlege. Dulu satelit dia punya. Dulu masih 12 tahun. Sekarang lintasannya sudah habis," ujar Said.
Menurutnya, kalau jadi dibeli dan 100 persen menjadi milik pemerintah, maka anggarannya harus dari APBN. Sementara itu, dia pesimis jika BUMN memiliki anggaran untuk membelinya. "Ini kan politik betul. Apa kita akan membeli Indosat, dengan mengorbankan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan?" katanya.
Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar Minggu malam, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus membeli kembali saham Indosat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak dengan satelit milik Indonesia sendiri, dan bukan satelit yang dipinjam dari negara lain.
"Ke depan, kuncinya satu, kita buyback, ambil alih kembali saham Indosat," ujar Jokowi dalam debat ketiga untuk capres, di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014).Selasa, 24 Juni 2014 | 08:39 WIB
President Director CEO Indosat, Alexander RusliJAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk (ISAT) Alexander Rusli mengatakan, jual beli atau akuisisi merupakan kewenangan pemegang saham (shareholder)."Tugas direksi memberikan shareholder value kepada pemegang saham, siapa pun pemegang sahamnya. Jadi, posisi kami netral saja," katanya kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2014).
Lebih lanjut, dia menuturkan, ISAT selama ini juga tidak memiliki treatment khusus dari Pemerintah Indonesia, yang juga memiliki saham di Indosat. "Salah satu bukti adalah satelit Indosat salah satunya diambil pemerintah untuk diberikan kepada BRI," ujarnya. Rusli menambahkan, selain menjadi kewenangan pemegang saham, sebagai perusahaan terbuka (publik), aksi jual beli saham juga harus tunduk ke Undang-Undang Pasar Modal.
Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar pada Minggu malam, calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia harus membeli kembali saham Indosat. Dengan begitu, Indonesia dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak dengan satelit milik Indonesia sendiri dan bukan satelit yang dipinjam dari negara lain.
"Ke depan, kuncinya satu, kita buy back, ambil alih kembali saham Indosat," ujar Jokowi dalam debat capres putaran ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014).
Ia mengatakan, dalam perjanjian jual beli saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002, terdapat klausul bahwa saham dapat dibeli kembali oleh Pemerintah Indonesia. Hanya memang, kata dia, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum membelinya.
Selama ini, isu penjualan BUMN, terutama Indosat, menjadi isu sensitif bagi kubu Jokowi-JK. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan langkah Megawati saat menjadi presiden, yang banyak melakukan divestasi BUMN. (baca juga: Menkeu Sewot Ditanya Rencana Jokowi "Buyback" Indosat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar