Babak baru hilangnya sebuah kepercayaan, Puan Maharani: Jokowi Petugas Partai

Kata Pramono Anung, Megawati Tiga Kali Mengalah untuk Jokowi

Rabu, 4 Februari 2015 | 12:55 WIB

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada Joko Widodo seusai pelantikan presiden dan wakil presiden, Senin (20/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengungkapkan, setidaknya Presiden Joko Widodo sudah tiga kali berbeda suara dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pengambilan putusan. Dalam perbedaan itu, kata dia, Megawati selalu mengalah dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden yang juga kader PDI-P.
Hal pertama, kata Pramono, terjadi pada saat pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Saya terbuka kalau Bu Mega enggak setuju ide Rumah Transisi," kata Pramono dalam diskusi "Benarkah Jokowi Boneka Megawati?" di Jakarta, Rabu (4/2/2015) siang.
Menurut Pramono, Megawati tidak setuju karena pembentukan Rumah Transisi tak diatur dalam konstitusi. Namun, Megawati tetap menghormati keputusan Jokowi itu.
Kedua, lanjut Pramono, adalah saat pemilihan anggota Kabinet Kerja. Ada beberapa nama yang menurut Megawati tak cocok untuk menjadi menteri.
"Tapi karena Pak Jokowi putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu, tapi tak etis disampaikan," ucap Anggota Komisi I DPR ini. (Baca: Kata Politisi PDI-P, Jokowi Dihalang-halangi "Brutus" di Istana)
Terakhir, kata dia, adalah terkait pembentukan undang-undang yang diajukan pemerintah ke DPR. Beberapa RUU, menurut Pramono, sudah ditolak secara terbuka oleh PDI-P. Namun, Jokowi tetap ingin agar RUU tersebut dibahas di DPR. Dia mencontohkan RUU Keamanan Nasional yang diajukan Kementerian Pertahanan.
"Posisi sebagai pribadi yang dukung Jokowi, Bu Mega hormati hal tersebut," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu. (Baca: Luhut, Andi, dan Rini Bantah Ingin Jauhkan Jokowi dari Partai Pendukung)
Ketiga perbedaan sikap ini disampaikan Pramono untuk membantah anggapan banyak pihak bahwa Megawati mengintervensi Jokowi, khususnya mengenai pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Pramono melihat banyak pihak yang berusaha memisahkan Presiden dengan Megawati. Salah satu caranya, kata dia, dengan membenturkan Jokowi dengan Megawati terkait pergantian Kapolri. (Baca: Pramono: Apa Pun Cara Orang, Tak Akan Bisa Pisahkan Megawati dan Jokowi)

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Kabinet Kerja
• Prahara KPK-Polri

Puan Maharani: Jokowi Petugas Partai, Bagi Puan, itu adalah urusan pribadi Jokowi.

Selasa, 3 Februari 2015 | 21:13 WIB,Oleh : Beno Junianto, Eka Permadi

Puan dan Jokowi (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

VIVA.co.id - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani angkat bicara terkait terkait kabar relawan Pro Jokowi yang mendesak membentuk partai baru. Gagasan pembentukan partai baru ini disebabkan para pendukung merasa Presiden Joko Widodo atau sering disapa Jokowi seolah ditinggalkan partai pengusung terutama PDIP.

"Itu hak politik tiap warga negara. Kalau ada orang. Ada nama parpol dan disahkan pemerintah, ya boleh-boleh saja," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 3 Februari 2015.

Putri Ketua Umum partai berlamabang kepala banteng, Megawati Sukarnoputri ini menegaskan hingga saat ini Presiden, Jokowi masih menjadi bagian dari partainya. "Yang jelas sekarang PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih petugas partai. Masih kader PDIP," katanya.

Puan enggan menjawab apakah memang Jokowi benar akan keluar dari partainya. "Tanya Jokowi, kok tanya saya. Tentang politiknya, tanya orang per orangnya," kata Puan.

Selain itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga enggan menjawab kabar terlalu banyak campur tangannya Megawati terhadap pemerintahan Presiden, Jokowi. Ia bahkan balik bertanya.

"Kelihatanya bagaimana? Apa kelihatanya seperti itu?" tanyanya.

Dengan tegas, ia pun memastikan partainya akan terus mendukung pemerintahan Jokowi-JK. "Kita tetap bersama pemerintahan Jokowi-JK. Kita mendukung semua program nawacita. Keputusan partai hasil Rakenas sampai saat ini masih sama dukung pemerintahan Jokowi-JK," katanya.

Inilah Strategi Megawati dan PDIP Lengserkan Jokowi

Reporter: Fadli Ready | February 1, 2015

Karena tidak berhasil menempatkan Komjen Budi Gunawan (BG) di kursi Kapolri, presiden Joko Widodo (Jokowi) dimusuhi Ketua Umum PDIP Megawati dan anggota Koalisi Indonesia Hebat. Informasi tersebut dihimpun dari R Mubarrod, Direktur Eksekutif Indonesia for Democracy and Justice, Sabtu (31/1).
Titik awal perseteruan Jokowi dengan Megawati dan PDIP menurut Mubarrod adalah kasus Budi Gunawan. Mega menganggap Jokowi tidak tahu terima kasih.
”Megawati menilai Jokowi sudah melakukan pengkhianatan karena gagal menempatkan BG sebagai Kapolri,” ujar Mubarrod.
Sikap Jokowi yang terhadap kasus BG ini dinilai menyudutkan Mega dan PDIP
”Media menilai yang jadi masalah itu Mega dan PDIP, yang ngotot ingin melantik Budi Guanwan,” paparnya.
Yang semakin membuat Mega marah besar sama Jokowi, ketika Jokowi mengundang Prabowo di Istana Bogor. Hal itu menurut Mega sebagai perlawanan terhadap dirinya.
Saat ini, kata Mubarrod, Megawati dan PDIP telah menyiapkan beberapa strategi untuk melengserkan Jokowi, salah satunya adalah kasus Transjakarta karatan.
“Kemungkinan besar kasus Transjakarta karatan akan dibuka lagi, apalagi Jaksa sekarang adalah Agung HM Prasetyo dari NasDem. Selama ini NasDem juga bersikeras meminta Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan,” pungkasnya.