Selasa, 03 Maret 2015 , 13:40:00
Jokowi Payah! Harga Beras Belum Turun, BBM dan Elpiji 12 Kg Dinaikkan
SPBU. Foto: dok.JPNN
JAKARTA - Kebijakan
pemerintahan Presiden Jokowi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
dan elpiji 12 Kg secara bersamaan, disusul kenaikan tarif tol, menuai
kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya dari Pengamat Energi
Boyamin Saiman.
Ia menilai keputusan tersebut tidak
tepat dan justru semakin menambah beban masyarakat di tengah
melambungnya harga beras saat ini. "Tentu tidak tepat, tidak seharusnya
naik. Harusnya pemerintah menstabilkan harga beras dulu, makanya saya
tidak pernah setuju dengan kenaikan harga ini," ungkap Boyamin saat
dihubungi JPNN.com, Selasa (3/3). Ia justru melihat, naiknya harga BBM dan
elpiji 12 kg tersebut justru bakal menjadi salah satu penghalang
turunnya harga beras. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM, maka biaya
transportasi akan terdongkrak naik.
"Meskipun beras diusahakan turun, tapi
kan transportasinya naik lagi, karena naiknya BBM, maka tidak bisa turun
juga kan beras. Logikanya seperti itu," sebutnya. (chi/jpnn)
Harga Minyak Dunia Kembali Terpuruk ke Level Terendah
Harga Minyak Dunia Kembali Terpuruk ke Level Terendah (Foto : Okezone)
Melansir Bloomberg, Jumat (9/1/2015), harga minyak Brent yang menjadi patokan harga internasional untuk pengiriman Februari naik 17 sen, atau 0,3 persen, ke USD51,13 per barel. Kenaikan tersebut juga diikuti oleh harga minyak West Texas Intermediate (WTI) yang naik sebanyak 82 sen menjadi USD49,61 per barel.
Organisasi Negara Penghasil Minyak (OPEC) saat ini masih terus berjuang melawan banjir minyak di Amerika Serikat dengan menolak untuk mempertahankan produksinya. Menurut Duta Besar Uni Emirat Arab untuk AS, Yousef Al Otaiba, Arab tidak akan berencana untuk membatasi produksinya tidak peduli seberapa rendah penurunan harga minyak.
"Beberapa produsen di AS mungkin perlu mempertimbangkan kembali investasi mereka karena harga minyak sekarang telah dibelah dua," kata Manejer Perdagangan Energi Newedge Group di Tokyo, Ken Hasegawa.
Runtuhnya harga minyak yang begitu cepat juga didorong ramalan Bank of America Corp yang mengatakan tidak ada tanda-tanda yang jelas tentang kapan pelemahan harga minyak akan berakhir.
"BBM Turun, Harga Minyak Dunia Rendah, Kok Listrik Naik"
Jumat, 9 Januari 2015 17:25 WIB
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Komisi III DPRD Sumsel, MF Ridho
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi III DPRD Sumsel mengaku banyak menerima keluhan masyarakat Sumsel terkait byar pet listrik PLN terutama di kabupaten dan kota.
“Ada katanya PLN mau naikkan TDL, ini kontradiktif. BBM turun, harga minyak dunia rendah, kok listrik naik. Ini jangan naik dulu, alasan naik karena BBM naik masuk akal, tapi BBM turun TDL naik tidak masuk akal,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Sumsel MF Ridho, Jumat (9/1/2015).
Pihaknya meminta keadilan PLN pada saat mati lampu otomatis putaran listrik tidak jalan.
"Jangan sampai kebutuhan listrik 1 bulan sama dengan kebutuhan listrik mati lampu dalam 1 bulan. Bagaimana PLN menyiasati kalau harus ada aturan seperti pesawat terbang delay lebih satu jam dikasih makan penumpang. Ini mungkin listrik juga harus ada aturan seperti itu. Apakah ada diskon jika ada mati lampu,” katanya.
Karena harus ada undang-undang untuk mengatur hal tersebut guna melindungi konsumennya.
“Malahan saat SEA Games, PLN janji zero loss ternyata masih ada yang mati lampu di Jakabaring,” katanya.
Karena itu komisi III meminta komitmen PLN untuk menyikapi Asian Games 2018 nanti jangan ada lagi listrik padam.
“Malu kita kalu mati lampu karena Asian Games lebih besar dari SEA Games, perlu ada kesiapan PLN. PLN selalu beralasan kurang daya namun pembangunan perumahan yang menggunakan listrik lancar. Tiap tahun pengembang terus bangun rumah tidak ada kendala masalah listrik,” katanya.
“Ada katanya PLN mau naikkan TDL, ini kontradiktif. BBM turun, harga minyak dunia rendah, kok listrik naik. Ini jangan naik dulu, alasan naik karena BBM naik masuk akal, tapi BBM turun TDL naik tidak masuk akal,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Sumsel MF Ridho, Jumat (9/1/2015).
Pihaknya meminta keadilan PLN pada saat mati lampu otomatis putaran listrik tidak jalan.
"Jangan sampai kebutuhan listrik 1 bulan sama dengan kebutuhan listrik mati lampu dalam 1 bulan. Bagaimana PLN menyiasati kalau harus ada aturan seperti pesawat terbang delay lebih satu jam dikasih makan penumpang. Ini mungkin listrik juga harus ada aturan seperti itu. Apakah ada diskon jika ada mati lampu,” katanya.
Karena harus ada undang-undang untuk mengatur hal tersebut guna melindungi konsumennya.
“Malahan saat SEA Games, PLN janji zero loss ternyata masih ada yang mati lampu di Jakabaring,” katanya.
Karena itu komisi III meminta komitmen PLN untuk menyikapi Asian Games 2018 nanti jangan ada lagi listrik padam.
“Malu kita kalu mati lampu karena Asian Games lebih besar dari SEA Games, perlu ada kesiapan PLN. PLN selalu beralasan kurang daya namun pembangunan perumahan yang menggunakan listrik lancar. Tiap tahun pengembang terus bangun rumah tidak ada kendala masalah listrik,” katanya.
Seberapa Sering Jokowi Bilang "Bukan Urusan Saya"?
JAKARTA – “Bukan Urusan Saya” mendadak meramaikan
media social Twitter. Alasannya, kalimat itu kerap dilontarkan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi beberapa isu yang dilontarkan para
pewarta, paling terkini adalah soal tewasnya demonstran di Makassar.
Jokowi memang tidak secara langsung menyebut “bukan urusan saya”, saat itu, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa hal tersebut menjadi urusan polisi. “Itu sebenarnya di kepolisian,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat 28 November 2014.
Namun, pelimpahan wewenang suatu kasus pada pihak yang berkaitan langsung pada pihak terkait oleh sang Presiden, membuat netizen terus berkicau dan membuat #bukanurusansaya menjadi trending topic di dunia beberapa waktu lalu. Bahkan diantaranya membuat Meme atau gambar rekayasa tentang “bukan urusan saya”.
“Bukan urusan saya”, sebenarnya sudah kerap dikeluarkan oleh Jokowi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kasus yang berhasil dihimpun Okezone, yang terjadi di Pemprov DKI ditanggapi Jokowi dengan “bukan urusan saya”. Salah satunya, soal dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov DKI, adalah wewenang Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kala itu, Jokowi mengatakan bahwa urusannya adalah jalannya pemerintahan ke depan. “Urusan saya mengenai perbaikan ke depan. Kalau sudah dilaporkan bukan masalah saya. Kalau sudah masuk ke KPK ya urusan KPK, masuk ke polisi, urusan polisi, jaksa ya urusan jaksa,” ujar Jokowi.
Hal serupa juga dikatakannya saat dimintai pendapat soal semerawutnya pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diserahkannya pada Dinas Pendidikan DKI. "Kembali lagi, urusan teknis-teknis seperti itu, kamu tuh semuanya suruh ke saya. Bus juga. Tugas gubernur masa ngurusi ucrit-ucrit kayak gitu," kata Jokowi.
Saat ditemukannya penyalahgunaan rusun yang dijadikan tempat tinggal simpanan atau pasangan selingkuh, Jokowi kembali menyerahkan pada pihak terkait. "Urusan kasus satu-satu ditanyain. Tanya ke kepala Rusun lah, masa masalah perselingkuhan ditanyai ke saya. Tanya sana ke kepala Rusun," ucapnya saat itu.
Tentang jembatan penghubung Blok G dan Blok F yang bergeser dari konstruksinya pada April 2014, Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur pun seolah lepas tangan. Padahal, jembatan yang dinanti-nanti oleh pedagang Blok G ini miring sekitar 10-15 derajat karena pergeseran tersebut.
“Jembatan kayak gitu urusan Dirut Pasar Jaya. Enggak usah gubernur. Itu urusan kecil kok, enggak usah gubernur,” kata dia.
Kemudian, pada Kamis, 28 Agustus 2014, kanopi di Gedung Blok G Kompleks Balai Kota roboh, dan Jokowi yang sang saat itu telah menjadi Presiden terpilih enggan berkomentar. "Kanopi ditanyakan ke saya. Tanya ke Dinas Perumahan, itu bangunan tahun berapa itu," ucapnya.
Bergeser ke Maret 2013, Joko Widodo saat itu menyatakan tidak tahu soal sengketa tanah taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) yang akan dibangun menjadi stadion markas tim sepak bola Persija. Dia hanya tahu bahwa tanah tersebut diserahterimakan pada zaman Sutiyoso dari tujuh pengembang dan perlu disertifikatkan agar bisa dibangun aset Pemprov.
Tentang dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sengketa tanah hasil laporan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menurut Jokowi bukan urusannya.
“KKN, KKN yang dulu-dulu dong, urusan saya menyelesaikan sertifikat. Sertifikat rampung, bangun. Ngapain urusin yang dulu-dulu, enggak ngerti urusan yang dulu-dulu seperti apa nggak tahu,” katanya.
Dan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang sempat heboh lantaran bus yang baru didatangkan dari negeri Tiongkok itu dalam keadaan berkarat, ditangani oleh Kejaksaan Agung yang terus mendapat desakan dari beberapa kalangan agar memeriksa Jokowi selaku Gubernur yang bertanggungjawab atas pengadaan bus tersebut.
"Itu sudah masuk wilayah hokum. Sudah masuk wilayah hukum, wilayah hukum, wilayah hukum. Sudah lah, bukan urusan saya lagi," kata dia.
(put)
Jokowi memang tidak secara langsung menyebut “bukan urusan saya”, saat itu, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa hal tersebut menjadi urusan polisi. “Itu sebenarnya di kepolisian,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat 28 November 2014.
Namun, pelimpahan wewenang suatu kasus pada pihak yang berkaitan langsung pada pihak terkait oleh sang Presiden, membuat netizen terus berkicau dan membuat #bukanurusansaya menjadi trending topic di dunia beberapa waktu lalu. Bahkan diantaranya membuat Meme atau gambar rekayasa tentang “bukan urusan saya”.
“Bukan urusan saya”, sebenarnya sudah kerap dikeluarkan oleh Jokowi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa kasus yang berhasil dihimpun Okezone, yang terjadi di Pemprov DKI ditanggapi Jokowi dengan “bukan urusan saya”. Salah satunya, soal dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov DKI, adalah wewenang Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kala itu, Jokowi mengatakan bahwa urusannya adalah jalannya pemerintahan ke depan. “Urusan saya mengenai perbaikan ke depan. Kalau sudah dilaporkan bukan masalah saya. Kalau sudah masuk ke KPK ya urusan KPK, masuk ke polisi, urusan polisi, jaksa ya urusan jaksa,” ujar Jokowi.
Hal serupa juga dikatakannya saat dimintai pendapat soal semerawutnya pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diserahkannya pada Dinas Pendidikan DKI. "Kembali lagi, urusan teknis-teknis seperti itu, kamu tuh semuanya suruh ke saya. Bus juga. Tugas gubernur masa ngurusi ucrit-ucrit kayak gitu," kata Jokowi.
Saat ditemukannya penyalahgunaan rusun yang dijadikan tempat tinggal simpanan atau pasangan selingkuh, Jokowi kembali menyerahkan pada pihak terkait. "Urusan kasus satu-satu ditanyain. Tanya ke kepala Rusun lah, masa masalah perselingkuhan ditanyai ke saya. Tanya sana ke kepala Rusun," ucapnya saat itu.
Tentang jembatan penghubung Blok G dan Blok F yang bergeser dari konstruksinya pada April 2014, Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur pun seolah lepas tangan. Padahal, jembatan yang dinanti-nanti oleh pedagang Blok G ini miring sekitar 10-15 derajat karena pergeseran tersebut.
“Jembatan kayak gitu urusan Dirut Pasar Jaya. Enggak usah gubernur. Itu urusan kecil kok, enggak usah gubernur,” kata dia.
Kemudian, pada Kamis, 28 Agustus 2014, kanopi di Gedung Blok G Kompleks Balai Kota roboh, dan Jokowi yang sang saat itu telah menjadi Presiden terpilih enggan berkomentar. "Kanopi ditanyakan ke saya. Tanya ke Dinas Perumahan, itu bangunan tahun berapa itu," ucapnya.
Bergeser ke Maret 2013, Joko Widodo saat itu menyatakan tidak tahu soal sengketa tanah taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) yang akan dibangun menjadi stadion markas tim sepak bola Persija. Dia hanya tahu bahwa tanah tersebut diserahterimakan pada zaman Sutiyoso dari tujuh pengembang dan perlu disertifikatkan agar bisa dibangun aset Pemprov.
Tentang dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sengketa tanah hasil laporan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menurut Jokowi bukan urusannya.
“KKN, KKN yang dulu-dulu dong, urusan saya menyelesaikan sertifikat. Sertifikat rampung, bangun. Ngapain urusin yang dulu-dulu, enggak ngerti urusan yang dulu-dulu seperti apa nggak tahu,” katanya.
Dan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang sempat heboh lantaran bus yang baru didatangkan dari negeri Tiongkok itu dalam keadaan berkarat, ditangani oleh Kejaksaan Agung yang terus mendapat desakan dari beberapa kalangan agar memeriksa Jokowi selaku Gubernur yang bertanggungjawab atas pengadaan bus tersebut.
"Itu sudah masuk wilayah hokum. Sudah masuk wilayah hukum, wilayah hukum, wilayah hukum. Sudah lah, bukan urusan saya lagi," kata dia.
Kata Fadli Zon, Jokowi Buat Indonesia seperti Negeri Dongeng
Kamis, 4 Desember 2014 | 17:52 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat pemilihan dan penetapan
pimpinan di Komisi II DPR, Kompleks Gedung Parlemen, senayan, Jakarta,
Rabu (29/10/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon
mengaku heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tak juga
menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mengatakan,
pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia
terus mengalami penurunan harga. Menurut dia, negara-negara lain tengah
menikmati penurunan harga ini.
"Negara-negara di seluruh dunia
menikmati penurunan harga minyak ini. Kita jadi seperti tinggal di
negara dongeng," kata Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis
(4/12/2014).
Ia mengungkapkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak dunia 105 dollar AS per barrel. Saat pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, harga minyak dunia tengah turun menjadi 80 dollar AS per barrel. Saat ini, minyak dunia terus turun ke angka 65 dollar AS per barrel.
"Dari hari ke hari harga BBM turun terus. Jadi pemerintah juga harusnya menurunkan harga BBM. Kalau tidak turun, pemerintah zalim kepada rakyatnya," ujar Fadli.
"Harusnya turunkan kembali Rp 2.000 atau kalau perlu Rp 3.000," tambahnya.
Seperti diberitakan, sejak 18 November lalu, Presiden Jokowi menyatakan, harga BBM bersubsidi naik. Untuk premium, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
Ia mengungkapkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak dunia 105 dollar AS per barrel. Saat pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, harga minyak dunia tengah turun menjadi 80 dollar AS per barrel. Saat ini, minyak dunia terus turun ke angka 65 dollar AS per barrel.
"Dari hari ke hari harga BBM turun terus. Jadi pemerintah juga harusnya menurunkan harga BBM. Kalau tidak turun, pemerintah zalim kepada rakyatnya," ujar Fadli.
"Harusnya turunkan kembali Rp 2.000 atau kalau perlu Rp 3.000," tambahnya.
Seperti diberitakan, sejak 18 November lalu, Presiden Jokowi menyatakan, harga BBM bersubsidi naik. Untuk premium, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
| Penulis | : Ihsanuddin |
| Editor | : Inggried Dwi Wedhaswary |
Tommy Soeharto Sindir Jokowi Terkait Tagar #BukanUrusanSaya
Akun Twitter pribadi Tommy Soeharto
Tommy Soeharto menanggapi tagar #BukanUrusanSaya
Anak mantan presiden Soeharto, Tommy Soeharto, pun ikut menanggapi terkait pernyataan Jokowi yang sindiran yang menjadi tagar di trending topic itu. "Kata2 'Bukan urusan saya' adalah Kata2 yang tidak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin bangsa yang besar," kata Tommy melalui akun Twitter pribadinya, @TommySoeharto62.
Sindirannya terhadap Jokowi ini juga disampaikan melalui akun Facebook pribadinya. Ia melanjutkan, seharusnya jika berani maju sebagai pemimpin rakyat, risikonya wajib memberi perhatian penuh pada seluruh rakyat bangsa negara ini tanpa terkecuali.
Pemimpin negara, lanjutnya, adalah pucuk pimpinan yang menaungi dan mengayomi seluruh NKRI beserta isinya. Serta bertanggung jawab penuh akan setiap keselamatan rakyat yang ada dalam lingkup NKRI.
"Hanya simpatisan yang bersedia dibodohi yang mendukung dan membenarkan tindakan2 seperti itu, manusia memiliki batas kemampuan dan sudah tugas sesama manusia sebagai makhluk sosial untuk saling menegur dan mengingatkan," katanya menegaskan.
Ia juga mengimbau agar tidak memandang manusia lain berdasarkan status dan kedudukannya. "Sebagai sesama manusia mari kita berusaha memandang manusia lainnya sebagai manusia juga, apa pun status dan kedudukannya," imbau Tommy.
Jokowi Jadi Bahan Tertawaan (Lagi) Karena Ucapan Bodohnya? APA?
Rasanya humor yang sudah banyak berseliweran di acara televisi Indonesia tampaknya masih kurang. Sebab, banyak aksi Jokowi yang selalu mengundang tawa rakyat Indonesia. Entah apa maksud Jokowi dengan lawakannya itu, sengaja atau tidak, memang tidak ada yang tahu. Namun kali ini sepertinya aksi Jokowi kelihatannya serius, namun karena salah ucap tetap saja jadi bahan tertawaan yang belum berkesudahan, sepertinya itu memang kebodohan Jokowi.
Dilansir dari laman Citizenjurnalism pada hari Minggu (12/10/2014) bahwa Pernyataan presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi akan memveto sebuah undang-undang yang menjegal atau menjatuhkannya, ditertawakan kalangan masyarakat luas. “Sejak kapan Presiden Indonesia punya hak veto?” ujar Indra J Piliang, yang dikenal sebagai pendukung Jokowi – JK, Jumat (10/10/2014) di Jakarta.
Namun, karena ketidaktahuannya mengenai konstitusi dan UU, Jokowi ngotot mengatakan dirinya dapat menggunakan hak veto terhadap suatu Undang-undang.
“Ya bisa saja kenapa tidak,” ujar Jokowi, Jumat kemarin, ketika diberitahu wartawan, bahwa hak veto presiden itu tidak ada di konstitusi Indonesia.
Jokowi mengatakan alasan dirinya bisa menggunakan hak veto terhadap suatu Undang-undang, yaitu mengenai Undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat.
“Ya kenapa tidak. Kalau untuk rakyat. Kalau secara Undang-undang, Konstitusi memungkinkan kenapa tidak? Saya berani,” kata Jokowi makin menunjukan karakternya yang suka melanggar hukum.
Seperti diketahui, hak veto merupakan hak seorang kepala negara untuk menolak atau tidak setuju terhadap suatu Rancangan Undang-undang. Kewenangan itu tidak ada dalam UUD 1945.
“Mampuslah kita, punya presiden kayak Jokowi. Indonesia dalam bahaya besar jika dipimpin presiden bodoh tapi nekad,” ujar Edi Syahputra, aktivis JAP, Sabtu 11 Oktober 2014, sambil tak habis pikir kenapa orang sebodoh Jokowi bisa jadi presiden terpilih.
Media-media pendukung Jokowi, jungkir balik mencari pembenaran dan alasan untuk menghindari cemoohan rakyat terhadap capres pilihan PDIP itu.
“Jika ingin Indonesia cepat hancur, pilihlah orang bodoh atau bukan ahli kayak Jokowi ini. Dijamin Indonesia hancur seperti Jakarta rusak di tangan Jokowi – Ahok,” ujar DR Eggi Sudjana, saat diminta tanggapannya sehubungan rencana Jokowi menggunakan hak veto untuk membatalkan sebuah undang-undang.
Doktor ilmu hukum yang juga advokat senior itu mengatakan, Jokowi mungkin tidak dapat membedakan apa itu hak veto, Perppu, PP, perppres atau inpres. Namun lebih celaka lagi, Jokowi itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar