Kompas.com - 23/11/2017, 08:57 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengaku ingin memfasilitasi kegiatan keagamaan di Jakarta. Selain itu,
ada pula beberapa jenis kegiatan yang akan dia fasilitasi.
Caranya dengan menganggarkan hibah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018.
"Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kami ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi, baik kegiatan-kegiatan sosial, budaya, pendidikan, termasuk keagamaan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).
Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menganggarkan dana hibah untuk diberikan kepada badan, lembaga, organisasi swasta, dan organisasi masyarakat.
Dalam laman
apbd.jakarta.go.id, tertera sejumlah organisasi yang rencananya akan
mendapat dana hibah pada 2018. Sebanyak 104 badan, lembaga, organisasi
swasta, dan organisasi masyarakat akan mendapat hibah. Lembaga
yang cukup banyak mendapatkan dana hibah adalah majelis ta'lim, masjid,
dan musala. Dana hibah untuk lembaga itu tersebar di beberapa wilayah
Jakarta.
Dana hibah untuk majelis ta'lim sekitar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta, serta hibah masjid sekitar Rp 40 juta sampai Rp 100 juta. Selain masjid,ada juga hibah untuk musala.
Organisasi lain yang rencananya juga akan menerima dana hibah adalah Komando Resimen Mahasiswa sebesar Rp 1 miliar, Laskar Merah Putih sebesar Rp 500 juta, KWARDA Gerakan Pramuka sebesar Rp 6,099 miliar, Bamus Betawi sebesar Rp 5 miliar, Yayasan Kanker Indonesia sebesar Rp 5,5 miliar, Legiun Veteran sebesar Rp 500 juta, dan lain-lain.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani sempat mempertanyakan bagaimana penghitungan menentukan besar dana hibah yang diberikan.
"Saya minta kriteria kenapa Menwa dapat Rp 1 miliar, kenapa Laskar Merah Putih dapat Rp 500 juta. Padahal ormas di DKI Jakarta itu sangat banyak," ujar William.
Caranya dengan menganggarkan hibah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018.
"Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Kami ingin semua kegiatan juga bisa terfasilitasi, baik kegiatan-kegiatan sosial, budaya, pendidikan, termasuk keagamaan," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/11/2017).
Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menganggarkan dana hibah untuk diberikan kepada badan, lembaga, organisasi swasta, dan organisasi masyarakat.
Ketua Bamus Betawi Zainudin (kiri) dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Saefullah dalam konferensi pers penyelenggaraan Lebaran Betawi 2017 di
Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Dana hibah untuk majelis ta'lim sekitar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta, serta hibah masjid sekitar Rp 40 juta sampai Rp 100 juta. Selain masjid,ada juga hibah untuk musala.
Organisasi lain yang rencananya juga akan menerima dana hibah adalah Komando Resimen Mahasiswa sebesar Rp 1 miliar, Laskar Merah Putih sebesar Rp 500 juta, KWARDA Gerakan Pramuka sebesar Rp 6,099 miliar, Bamus Betawi sebesar Rp 5 miliar, Yayasan Kanker Indonesia sebesar Rp 5,5 miliar, Legiun Veteran sebesar Rp 500 juta, dan lain-lain.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani sempat mempertanyakan bagaimana penghitungan menentukan besar dana hibah yang diberikan.
"Saya minta kriteria kenapa Menwa dapat Rp 1 miliar, kenapa Laskar Merah Putih dapat Rp 500 juta. Padahal ormas di DKI Jakarta itu sangat banyak," ujar William.
Sandiaga Uno mengakui tidak memeriksa anggaran rancangan APBD DKI Jakarta secara detail.
PenulisNursita Sari
EditorKurnia Sari Aziza
Tidak ada komentar:
Posting Komentar